DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH
2021
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
LEMBAR PERNYATAAN ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 53
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal OPD 57
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat 62
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 66
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 73
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 77
BAB V PENUTUP 247
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
Semarang, 2021
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si,M.Sc.
Pembina Utama Muda NIP 19660821 199303 2 006
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.
Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 84 Ayat 1 diamanatkan bahwa setelah penyampaian Rancangan Awal RKPD, Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Rancangan Awal Renja.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkembang di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah, merupakan pada tahun ke 3 (tiga) RPJMD 2018-2023 adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berdikari.
Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penelaahan kebijakan Nasional bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi , Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Pergub Jateng Nomor 13 Tahun 2019 tetntang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
19. Pergub Jateng Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
20. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya Renja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Renja Disnakertrans dan sesuai dengan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :
a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah;
b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah;
c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
Tujuan penyusunan Renja adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :
a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e. Untuk menjamin terciptanya pelayanan pada masyarakat.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 95,236,787,000,- yang bersumber dari APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terdiri dari belanja tidak langsung atau gaji sebesar Rp. 67.399.946.000,- untuk 480 PNS dan belanja langsung sebesar Rp. 27.836.841.000 yang didukung oleh 7 program dan 110 kegiatan yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-programpendukung.
Tabel 2.1 Program dan Anggaran
NO | PROGRAM | PAGU ANGGARAN MURNI | BERKURANG | PAGU ANGGARAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | 21,641,717,000 | -7,257,323,000 | 14,384,394,000 |
II | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1,631,132,000 | -1,390,254,000 | 240,878,000 |
III | Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 11,050,099,000 | -4,681,435,000 | 6,368,664,000 |
IV | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 6,108,973,000 | -4,377,066,000 | 1,731,907,000 |
V | Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 3,543,767,000 | -1,860,087,000 | 1,683,680,000 |
VI | Program Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan | 5,608,318,000 | -2,408,070,000 | 3,200,248,000 |
VII | Program Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi | 1,689,046,000 | -1,461,976,000 | 227,070,000 |
Selama Tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung dari APBD Prov DPA Dinas Tenaga Kerja Prov. Jateng sebesar Rp. 27.836.841.000 realisasi anggaran atau serapan dana APBD mencapai 26.106.836.299 (93.79%), dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020 sebesar Rp. 1.730.004.701. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetaptercapai
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 93,79 persen. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi ang-garan untuk program/kegiatan utama sebesar 97,00 persen sedangkan program kegiatan pilihan sebesar 81,87 persen dan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92,29 persen. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/ kegiatan di sasaran meningkatnya penempatan Tenaga Kerja dan Per- luasan Kesempatan Kerja 97,71 persen. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/ kegiatan di sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 97,71 persen.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.2
Efektifitas Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020
NO . | SASARAN | ANGGARAN | REALISASI | % | KRITERIA |
1 | Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 6,368,664,000 | 6,130,008,572 | 96.25 | Efektif |
2 | Meningkatnya Penem- patan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 2,002,985,000 | 1,958,951,368 | 97.80 | Efektif |
3 | Meningkatnya Perlindu- ngan Tenaga Kerja Da- lam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | 1,683,680,000 | 1,660,420,400 | 98.62 | Efektif |
4 | Meningkatnya Kepatuh-an Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Nor-ma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja | 3,085,048,000 | 2,852,242,487 | 92.45 | Efektif |
5 | Meningkatnya Penem- patan Transmigran pa-da Daerah Tujuan Transmigrasi | 173,719,000 | 157,926,300 | 90.91 | Cukup Efektif |
6 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah | 14,522,745,000 | 13,347,287,172 | 91.91 | Efektif |
27,836,841,000 | 26,106,836,299 | 93.79 |
Tabel 2.3
Analisis efisiensi Anggaran pada Indikator sasaran
No | Sasaran | % Capaian Kinerja (≥100%) | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
1 | Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 104,07 | 96,20 | 7,87 |
2 | Meningkatnya Penempatan Te- naga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 100,91 | 97,71 | 3,2 |
3 | Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | 104,88 | 97,65 | 7,23 |
4 | Meningkatnya Kepatuhan Ter- hadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja | 141,13 | 97,26 | 43,87 |
5 | Meningkatnya Penempatan Transmigran pada Daerah Tujuan Trans-migrasi | 181,01 | 81,87 | 99,14 |
6 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan PerangkatDaerah | 109,63 | 92,63 | 17,00 |
Dari tiga Sasaran strategis, terdapat tiga sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:
1. Sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Telah mencapai kinerja dengan tingkat capaian sebesar 104,07 persen dengan efisiensi anggaran 7,87 persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui sisa lelang / selisihharga
2. Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Telah mencapai kinerja dengan tingkat capaian sebesar 100,91 dengan efisiensi anggaran 3,2 persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui sisa lelang / selisihharga
3. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mencapai kinerja dengan tingkat capaian sebesar 104,88% dengan efisiensi anggaran 7,23 persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui sisa lelang / selisih harga.
4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja, Telah mencapai kinerja dengan tingkat capaian sebesar 141,13 persen dengan efisiensi anggaran 43,87 persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui sisa lelang / selisihharga
5. Sasaran Meningkatnya Penempatan Transmigran pada Daerah Tujuan Transmigrasi, Telah mencapai kinerja dengan tingkat capaian sebesar 181,01 persen dengan efisiensi anggaran 99,14 persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui sisa lelang dan adanya tambahan kinerja penempatan transmigrasi dari Pemerintah Pusat
6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, Telah mencapai kinerja dengan tingkat capaian sebesar 109,63 persen dengan efisiensi anggaran 17,00 persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui sisa lelang
Sedangkan target dan realisasi APBN Tahun 2020 sebagaimana tersebut seperti pada tabel 2.4 di bawah.
Tabel 2.4
Target Dan Realisasi APBN Tahun 2020
NO | PROGRAM /KEGIATAN | PAGU AWAL | PAGU PASCA RASIONALISA SI | R E A L I S A S I | |||
KEUANGAN | % | FISIK (SATUAN) | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DEKONSENTRASI | |||||||
1. Program | |||||||
Perlindungan | 1.593.654.000 | 747.790.000 | 663.571.700 | 88.74 | 94.75 | ||
Tenaga Kerja dan | |||||||
Pengembangan | |||||||
Sistem | |||||||
Pengawasan | |||||||
Ketenagakerjaan | |||||||
(026.08.09) (DIPA- | |||||||
026.08.3.039010/20 | |||||||
20) | |||||||
2. Program | |||||||
Peningkatan | 6.633.523.000 | 5.979.225.000 | 5.442.822.909 | 91.03 | 97.55 | ||
Kompetensi | |||||||
Tenaga Kerja dan | |||||||
Produktivitas | |||||||
(026.13.06) (DIPA- | |||||||
026.13.3.039011/20 | |||||||
20) | |||||||
3. Program | 92.61 | ||||||
Penyiapan | 203.956.000 | 160.320.000 | 148.472.600 | 95.12 | |||
Kawasan dan | |||||||
Pembangunan | |||||||
Permukiman | |||||||
Transmigrasi | |||||||
(067.07.10) (DIPA- | |||||||
067.07.3.418241/20 | |||||||
20) | |||||||
J U M L A H | 8.431.133.000 | 6.887.335.000 | 6.254.867.209 | 90.82 | 97.19 |
Tabel 2.5
Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2020
Sasaran / | Indikator | Target | Program/Kegiatan |
Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | a.Persentase Peningkat- an tenaga kerja yang kompeten | 6,89 | Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja kegiatan : |
b.Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta) | 54,58 | a. Akreditasi LPK, UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT | |
b. Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM pelatihan | |||
c. Penyebaran dan kajian produktivitas | |||
d. Pelatihan kerja bagi Calon Te-naga Kerja di bidang industry | |||
e. Identifikasi dan promosi kebu-tuhan pelatihan kerja di bidang industry | |||
f. Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang Industri - DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) | |||
g. Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN | |||
h. Identifikasi dan promosi ke-butuhan pelatihan di bidang pertanian mendukung pe-nempatan melalui mekanisme AKL , AKAD dan AKAN | |||
i. Pemasaran alat, teknik dan metodologi peningkatan Produktivitas | |||
j. Pelatihan , pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha | |||
k. Pelatihan peningkatan pro-duktivitas melalui DBHCHT (Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau) | |||
l. Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa , pra magang dan pekerja migran | |||
m. Identifikasi dan promosi kebu-tuhan pelatihan di bidang bidang jasa, pra magang dan pekerja migrant | |||
n. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelatihan BLK Cilacap | |||
Meningkatnya Penem- patan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | a. Persentase tenaga kerja yang ditempat- kan | 69,04 | Program Peningkatan Kesem-patan Kerja kegiatan : |
b. Persentase pening- katan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal | 56,00 | ||
a. Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan kesempatan kerja | |||
b. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja | |||
c. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing | |||
Meningkatnya Perlindung-an Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | a. Persentase Penyele- saian perselisihan hubungan industrial | 90,00 | Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan kegiatan : |
b. Persentase pekerja/ buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan | 87,11 | ||
a. Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan | |||
b. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jamsos |
Sasaran / | Indikator | Target | Program/Kegiatan |
c. | c. | ||
d. Pembinaan dan Pember-dayaan Kelembagaan Hubu-ngan Industrial serta Forum Koordinasi LKS Tripartit. | |||
e. Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan dan pengem- bangan database kasus ketenagakerjaan | |||
f. Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja | |||
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketena- gakerjaan norma Kerja, Norma K3) dan Ling-kungan Kerja | Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan | 94,86 | Program Peningkatan Kepa-tuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan ketene-gakerjaan kegiatan : |
a. Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja | |||
b. Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 | |||
c. Penegakan Hukum Ketena-gakerjaan | |||
d. Pengujian Higiene perusaha-an, kesehatan kerja dan pengembangan laborato-rium pengujian | |||
e. Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3 | |||
f. Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3 | |||
Meningkatnya Penem- patan Transmigran pada Daerah Tujuan Transmigrasi | Persentase penempatan transmigran terha-dap animo transmigran | 3,37 | Pengembangan Dan Penem-patan Transmigrasi |
a. Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi | |||
b. Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi | |||
c. Pelatihan bidang pertanian bagi calon transmigran di BLK Pertanian dan Transmigrasi | |||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat | 71,00 | 1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
a. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | |||
b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||
2. Manajemen Administrasi Pe-layanan Umum, Kepegawai-an dan Keuangan Perangkat Daerah | |||
a. Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | |||
b. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | |||
c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | |||
d. Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | |||
e. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | |||
f. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | |||
g. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | |||
h. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustaka-an Perangkat Daerah | |||
i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah |
Sasaran / | Indikator | Target | Program/Kegiatan |
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional j. Perangkat Daerah | |||
k. Pemeliharaan Rutin /Berka-la Sarana Kantor dan Rmh Tangga Perangkat Daerah | |||
l. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | |||
m. Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | |||
n. Pengadaan Pakaian Dinas | |||
o. Pendidikan dan Pelatihan Formal | |||
p. Pelayanan Informasi Perangkat Daerah |
Untuk mendukung indikator kinerja tujuan diatas, berikut target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Disnakertrans Prov. Jateng tahun 2020 yang telah disusun dalam RPJMD tahun Tahun 2018-2023.
2.1.1. Capaian Indikator KinerjaUtama
Tabel 2.1.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Urusan Ketenagakerjaan Berdasarkan RPJMD 2018-2023
No | IndikatorKinerja Pembangunan | Target RPJMD 2018- 2023 | Reali- sasi Tahun 2019 | Tahun 2020 | Realisa- si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 | Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%) | Sta- tus | PD Penanggung Jawab | |
Target | Reali- sasi | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
B | Aspek Pelayanan Umum | ||||||||
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | |||||||||
TENAGA KERJA | |||||||||
1 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan | 71,01 | 70,27 | 17 | 37,07 | 37,07 | 218,06 | Disnaker- trans | |
2 | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 96 | 92,53 | 86 | 91,43 | 91,43 | 106,31 | Disnaker- trans | |
3 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta) | 54,62 | 56,88 | 24,86 | 55,01 | 55,01 | 221,28 | Disnaker- trans | |
4 | Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Kompeten | 8,19 | 7,16 | 3,96 | 11,08 | 11,08 | 279,80 | Disnaker- trans | |
5 | Persentase Pengangguran yang Ditangani | 28,55 | 25,91 | 6,8 | 10,10 | 10,10 | 148,53 | Disnaker- trans | |
6 | Persentase Penurunan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan | 82,97 | 94,43 | 94,06 | 91,92 | 91,92 | 102,33 | Disnaker- trans |
Untuk menunjang realisasi pencapaian target tersebut di atas, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng mempunyai 4 sasaran dan 7 indikator kinerja,
2.1.2. Capaian Indikator Kinerja lainnya
Tabel 2.1.2.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Non urusan Berdasarkan RPJMD 2018-2023
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REAL. | % | KRITERIA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Meningkatnya pe- nempatan trans- migran pada daerah tujuan transmigrasi | Persentase penempat- an transmigran terha- dap animo transmigrasi | % | 3,37 | 6.10 | 181.01 | Sangat baik |
2. Meningkatnya Kua- litas Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat | % | 71,00 | 80.70 | 113.66 | Sangat baik |
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | % | 74,50 | 77.84 | 104.48 | Sangat baik |
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dan Pencapaian Rencana Strategis/Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 2018 s/d Tahun 2023 sebagaimana table 2.
EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2018 S/D 2023
TAHUN 2020
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
K | Rp. | K | Rp. | K | Rp . | K | Rp . | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | R p . | K | R p . | K | R p . | |||||||
1 | Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten | 6,49 | 8,19 | 6,89 | 7,09 | 7,39 | 7,89 | 8,19 | 7.16 | 4.49 | |||||||||||||||
Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta) | 54,57 | 54,62 | 54,58 | 4,59 | 4,60 | 54,61 | 54,62 | 6.88 | 6.70 | |||||||||||||||||
Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 69.795. 495 | 10.2 89.0 99 | 13.1 89.0 99 | 14. 189 .09 9 | 15. 439 .09 9 | 16.6 89.0 99 | 9.89 5.05 1 | 6.13 0.00 9 | ||||||||||||||||||
Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi | 28,57 | 38.50 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 37.50 | 38.50 | 31.00 | 6.94 | |||||||||||||||||
Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi | 6,49 | 8.19 | 6,80 | 7,0 | 7.3 | 7,8 | 8,1 | 7.16 | 11.08 | |||||||||||||||||
Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri | 50 | 1.12 | 1.12 | 1,33 | 1.12 | 1.33 | 1,12 | 1.44 | 2.97 | |||||||||||||||||
Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompe-tensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran | 0,75 | 16.00 | 20.00 | 33.00 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 82.00 | 16.91 | |||||||||||||||||
Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompe-tensi di bidang pertanian | 44,07 | 6.67 | 50.00 | 8.33 | 7,69 | 7,69 | 6,67 | 100.00 | 23.07 | |||||||||||||||||
Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas | 2,90 | 4.20 | 3,10 | 3,90 | 4.00 | 4,10 | 4.20 | 3.10 | 0.67 | |||||||||||||||||
Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi | 0 | 2.25 | 1.00 | 1,25 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | 0.11 |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan | 25 | 13,04 | 47.06 | 28.00 | 21.88 | 17.95 | 13.04 | 88.24 | 4.78 | |||||||||||||||||
Akreditasi LPK, UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT | 5.48 8.08 3 | 1.08 3.82 9 | 1.08 3.82 9 | 1.0 94. 125 | 1.0 98. 150 | 1.12 8.15 0 | 1.03 6.33 7 | 330. 315 | ||||||||||||||||||
Jumlah Instruktur Pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya | 385 | 804. 220 | 60 | 152. 110 | 70 | 152. 110 | 75 | 160 .00 0 | 90 | 160 .00 0 | 90 | 180. 000 | 60 | 30 | ||||||||||||
Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi | 230 | 1.54 3.18 8 | 40 | 303. 594 | 40 | 303. 594 | 40 | 306 .00 0 | 50 | 310 .00 0 | 60 | 320. 000 | 40 | 35 | ||||||||||||
Jumlah peserta yang tersertifikasi | 3.100 | 3.14 0.67 5 | 30 0 | 628. 125 | 32 5 | 628. 125 | 35 0 | 628 .12 5 | 37 5 | 628 .15 0 | 40 0 | 628. 150 | 30 0 | 75 | ||||||||||||
Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM pelatihan | 13.400 | 5.55 8.60 4 | 801. 840 | 1.20 6.84 0 | 1.1 88. 308 | 1.1 73. 308 | 1.18 8.30 8 | 2. 76 0 | 767. 386 | 283. 568 | ||||||||||||||||
Jumlah Peserta Magang Luar Negeri | 12000 | 3.00 6.70 0 | 1.600 | 277. 340 | 2.600 | 682. 340 | 2.600 | 682 .34 0 | 2.600 | 682 .34 0 | 2.600 | 682. 340 | 2.530 | 72 | ||||||||||||
Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri | 750 | 1.49 4.26 5 | 150 | 298. 853 | 150 | 298. 853 | 150 | 298 .85 3 | 150 | 298 .85 3 | 150 | 298. 853 | 150 | 4 | ||||||||||||
Jumlah SDM Pelatihan Kerja yang ditingkatkan kualitasnya | 250 | 835. 575 | 50 | 167. 115 | 50 | 167. 115 | 50 | 167 .11 5 | 50 | 167 .11 5 | 50 | 167. 115 | 25 | |||||||||||||
Jumlah Peserta Sinergitas Peningkatan Pelatihan | 400 | 222. 064 | 80 | 58.5 32 | 80 | 58.5 32 | 80 | 40. 000 | 80 | 25. 000 | 80 | 40.0 00 | 80 | 80 | ||||||||||||
Penyebaran dan kajian produktivitas | 4.437 | 5.13 7.88 6 | 924. 568 | 1.00 5.31 8 | 933 .00 0 | 1.0 10. 000 | 1.26 5.00 0 | 873. 905 | 110. 346 | |||||||||||||||||
Jumlah Kab/ kota Yang Dimonitoring Evaluasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas | 35 | 758. 612 | 35 | 149. 306 | 35 | 149. 306 | 35 | 150 .00 0 | 35 | 150 .00 0 | 35 | 160. 000 | 35 | 35 | ||||||||||||
Jumlah peserta yang mengikuti Penyebaran informasi produktivitas baik kepada pemerintah, komunitas desa potensial, pelaku usaha melalui konvensi, festival produktivitas & penghargaan produktivitas | 3825 | 3479 274 | 62 5 | 645. 262 | 80 0 | 726. 012 | 80 0 | 653 .00 0 | 80 0 | 655 .00 0 | 80 0 | 800. 000 | 62 5 | - |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
Jumlah Tenaga Kerja yang menerapkan peningkatan produktivitas di Desa | 575 | 650. 000 | 75 | 130. 000 | 10 0 | 130. 000 | 10 0 | 130 .00 0 | 11 0 | 130 .00 0 | 11 5 | 130. 000 | 10 0 | 50 | ||||||||||||
jumlah dokumen kajian produktivitas tenaga kerja | 2 | 250. 000 | 0 | 1 | 75. 000 | 1 | 175. 000 | 1 | ||||||||||||||||||
Pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja di bidang industri | Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja | 3.440 | 6.41 8.90 0 | 24 0 | 643. 780 | 80 0 | 1.44 3.78 0 | 80 0 | 1.4 43. 780 | 80 0 | 1.4 43. 780 | 80 0 | 1.44 3.78 0 | 21 1 | 515. 648 | 32 0 | 188. 339 | |||||||||
Identifikasi dan promosi kebu-tuhan pelatihan kerja di bidang industri | 9.070 | 1.42 7.61 9 | 244. 000 | 66.0 53 | 131 .00 0 | 100 .00 0 | 180. 000 | 2. 45 0 | 242. 955 | 85.7 93 | ||||||||||||||||
Jumlah animo dan pendaftar pelatihan kerja di bidang industri | 9.070 | 1. 37 7 | 244. 000 | 1. 66 6 | 146. 000 | 1. 50 0 | 131 .00 0 | 1. 55 0 | 100 .00 0 | 1. 60 0 | 180. 000 | 18 33 | - | |||||||||||||
jumlah dokumen training need assesment (TNA) | 240 | 349. 767 | - | 60 | 62.0 00 | 60 | 70. 000 | 60 | 100 .00 0 | 60 | 117. 767 | 20 | - | |||||||||||||
jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja | 4 | 276. 852 | - | 1 | 36.0 00 | 1 | 50. 000 | 1 | 75. 000 | 1 | 115. 852 | 1 | ||||||||||||||
Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang Industri - DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) | Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja - (DBHCHT) | 1.580 | 7.67 2.00 0 | 30 0 | 1.52 3.00 0 | 32 0 | 1.53 7.25 0 | 32 0 | 1.5 37. 250 | 32 0 | 1.5 37. 250 | 32 0 | 1.53 7.25 0 | 30 0 | 1.51 7.73 8 | 42 0 | 1.45 0.94 9 | |||||||||
Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertani-an mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN | Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan AKL,AKAD dan AKAN | 480 | 1.29 4.56 0 | 96 | 253. 890 | 96 | 253. 890 | 96 | 255 .89 0 | 96 | 260 .89 0 | 96 .0 0 | 270 000 | 96 | 248. 785 | 96 | 250. 762 | |||||||||
Identifikasi dan promosi kebutuh-an pelatihan di bidang pertanian mendukung penempatan melalui mekanis-me AKL , AKAD dan AKAN | 2.400 | 944. 300 | 48 0 | 176. 650 | 176. 650 | 172. 950 | 0 | 49.6 77 | ||||||||||||||||||
umlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang pertanian mendukung pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL , AKAD dan AKAN | 2.400 | 566. 650 | 48 0 | 176. 650 | 48 0 | 90.0 00 | 48 0 | 90. 000 | 48 0 | 95. 000 | 48 0 | 115. 000 | 48 0 | 0 | ||||||||||||
Jumlah dokumen TNA (Training Need Asesment) | 5 | 327. 650 | 1 | 1 | 76.6 50 | 1 | 77. 000 | 1 | 77. 000 | 1 | 97.0 00 | 0 |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
Jumlah naskah kerjasama dengan dunia industri/pelaku usaha | 5 | 5000 0 | 1 | 1 | 10.0 00 | 1 | 10. 000 | 1 | 10. 000 | 1 | 20.0 00 | 0 | ||||||||||||||
Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertani-an mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ) | Jumlah pencari kerja yang mengikuti pela-tihan bidang pertani-an mendukung meka-nisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN (DBHCHT) | 2.460 | 7.73 0.67 9 | 48 0 | 1.53 1.36 9 | 48 0 | 1.53 1.36 9 | 48 0 | 153 136 9 | 50 0 | 1.5 31. 369 | 52 0 | 1.60 5.20 3 | 48 0 | 1.51 0.88 2 | 48 0 | 1.46 4.87 9 | |||||||||
Pemasaran alat, teknik dan metodologi peningkatan Produktivitas | 1.73 9.21 4 | 330. 452 | 330. 452 | 345 .44 0 | 359 .19 0 | 373. 680 | 314. 682 | 89.6 85 | ||||||||||||||||||
Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemasaran tools produktivitas (dipasarkan kepada pelaku usaha) | 700 | 1.56 8.25 1 | 14 0 | 300. 025 | 14 0 | 309. 866 | 14 0 | 314 .89 0 | 14 0 | 319 .89 0 | 14 0 | 323. 580 | 19 0 | 80 | ||||||||||||
Jumlah penyebaran informasi melalui leaflet, media massa, dan direct selling program | 11 | 101. 363 | 3 | 30.4 27 | 2 | 10.5 86 | 2 | 15. 550 | 2 | 20. 300 | 2 | 24.5 00 | 3 | 1 | ||||||||||||
Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan | 4 | 69.6 00 | 1 | 10.0 00 | 1 | 15. 000 | 1 | 19. 000 | 1 | 25.6 00 | - | |||||||||||||||
Pelatihan , pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha | 1.84 4.67 0 | 368. 934 | 368. 934 | 368 .93 4 | 368 .93 4 | 368. 934 | 360. 070 | 241. 828 | ||||||||||||||||||
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan peningkatan produktivitas (5S, TQC/TQM , SS) | 645 | 604. 734 | 2 | 18.9 70 | 1 | 29.6 32 | 1 | 29. 632 | 1 | 29. 632 | 1 | 29.6 32 | 25 | 15 0 | ||||||||||||
Jumlah perusahaan yang diukur tingkat produktivitasnya | 6 | 137. 498 | 5 | 52.7 83 | 10 | 68.4 00 | 8 | 68. 400 | 11 | 68. 400 | 11 | 68.4 00 | 1 | 0 | ||||||||||||
Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan konsultasi produktivitas dan klinik produktivitas | 50 | 326. 383 | 53 1 | 199. 447 | 75 | 144. 152 | 67 5 | 144 .15 2 | 76 8 | 144 .15 2 | 76 8 | 144. 152 | 10 | 0 | ||||||||||||
Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas | 2928 | 776. 055 | 53 1 | 17 5 | 25 | |||||||||||||||||||||
Pelatihan pening-katan produktivi-tas melalui DBHCHT (Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau) | Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas | 3.191 | 5.61 5.87 5 | 62 5 | 1.12 3.17 5 | 46 5 | 1.12 3.17 5 | 67 6 | 1.1 23. 175 | 70 0 | 1.1 23. 175 | 72 5 | 1.12 3.17 5 | 62 5 | 1.06 4.25 6 | 46 5 | 1.06 7.25 9 |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa , pra magang dan pekerja migran | 1.456 | 9.18 4.40 0 | 1.14 2.40 0 | 2.00 0.00 0 | 2.0 00. 000 | 2.0 02. 000 | 2.04 0.00 0 | 18 6 | 1.12 8.29 5 | 461. 387 | ||||||||||||||||
Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan bidang jasa | 400 | 1.94 4.66 0 | 40 | 228. 220 | 80 | 428. 220 | 80 | 428 .22 0 | 10 0 | 430 .00 0 | 10 0 | 430. 000 | 40 | 40 | ||||||||||||
Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pekerjaan migran Indonesia | 176 | 1.89 2.37 0 | 16 | 161. 370 | 40 | 432. 000 | 40 | 432 .00 0 | 40 | 432 .00 0 | 40 | 435. 000 | 16 | 0 | ||||||||||||
Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pra magang | 880 | 5.34 7.37 0 | 13 0 | 752. 810 | 15 0 | 1.13 9.78 0 | 20 0 | 1.1 39. 780 | 20 0 | 1.1 40. 000 | 20 0 | 1.17 5.00 0 | 13 0 | 0 | ||||||||||||
Identifikasi dan promosi kebutuh-an pelatihan di bidang bidang jasa, pra magang dan pekerja migran | 1.608 | 1.33 2.42 4 | 141. 212 | 141. 212 | 250 .00 0 | 350 .00 0 | 450. 000 | 141. 162 | 55.2 22 | |||||||||||||||||
Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang jasa, pra magang dan pekerjaan migran Indonesia | 1.600 | 808. 483 | 22 0. 00 | 141. 212 | 27 0 | 79.2 71 | 32 0 | 140 .00 0 | 37 0 | 196 .00 0 | 42 0 | 252. 000 | 18 6 | 40 | ||||||||||||
Jumlah dokumen training need assestment (TNA) | 4 | 286. 082 | 1 | 34.0 82 | 1 | 60. 000 | 1 | 84. 000 | 1 | 108. 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Jumlah naskah kerja-sama dengan perush, / lembaga penempat-an tenaga kerja | 4 | 237. 859 | 1 | 27.8 59 | 1 | 50. 000 | 1 | 70. 000 | 1 | 90.0 00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelatihan BLK Semarang 1 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan | 1 | 98.0 00 | 0 | 0 | 1 | 98. 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelatihan BLK Semarang 2 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan | 1 | 1.10 0.00 0 | 1 | 550. 000 | |||||||||||||||||||||
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelatihan BLK Cilacap | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Cilacap | 7 | 7.20 8.28 1 | 0 | 1 | 742. 400 | 1 | 1.0 41. 828 | 2 | 2.1 74. 053 | 3 | 3.25 0.00 0 | ||||||||||||||
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelatihan di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi | 6 | 550. 000 | |||||||||||||||||||||||
2 | Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | 71,01 | 69 ,0 4 | 69 ,5 4 | 70 ,0 9 | 70 ,4 7 | 71 ,0 1 | 69 .1 0 | 28 .4 8 | ||||||||||||||||
Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal | 68.00 | 56 .0 0 | 59 .0 0 | 62 .0 0 | 65 .0 0 | 68 .0 0 | 56 .0 2 | 32 .6 7 | ||||||||||||||||||
Peningkatan Kesempatan Kerja | 40.7 | 6.73 7.00 8.0 9.1 9.80 6.54 | 1.68 |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
35.5 40 | 1.10 8 | 1.10 8 | 51. 108 | 51. 108 | 1.10 8 | 2.63 8 | 8.93 7 | |||||||||||||||||||
Persentase pencari kerja yang ditempatkan | 68.50 | 71,01 | 69 ,0 4 | 69 ,5 4 | 70 ,0 9 | 70 ,4 7 | 71 ,0 1 | 70 .2 7 | 36 .2 | |||||||||||||||||
Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal | 53.00 | 68.00 | 56 .0 0 | 59 .0 0 | 62 .0 0 | 65 .0 0 | 68 .0 0 | 56 .0 2 | 40 .0 5 | |||||||||||||||||
Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan kesempatan kerja | 4.840 | 15.3 41.1 89 | 2.13 2.29 3 | 3.10 4.42 8 | 3.2 89. 222 | 3.3 22. 169 | 3.49 3.07 7 | 2.07 5.24 9 | 741. 675 | |||||||||||||||||
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya | 360 | 2.89 9.67 7 | 40 | 302. 000 | 80 | 666. 428 | 80 | 632 .97 2 | 80 | 633 .30 6 | 80 | 664. 971 | 40 | 20 | ||||||||||||
Jumlah peserta yang mengi-kuti pembekalan/ pember- dayaan dan pengembangan kewirausahaan | 3720 | 10.4 12.5 12 | 54 0 | 1.44 5.29 3 | 78 0 | 2.06 7.00 0 | 80 0 | 2.2 52. 250 | 80 0 | 2.2 64. 863 | 80 0 | 2.38 3.10 6 | 54 0 | 26 0 | ||||||||||||
Jumlah TKI Purna dan tenaga kerja khusus (disabilitas, lansia, kel rentan) mengikuti kgt pengembangan sektor informal | 760 | 2.02 9.00 0 | 14 0 | 385. 000 | 14 0 | 371. 000 | 16 0 | 404 .00 0 | 16 0 | 424 .00 0 | 16 0 | 445. 000 | 14 0 | 0 | ||||||||||||
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja | 33.199 | 21.6 68.1 37 | 3.05 7.14 0 | 3.66 9.68 0 | 4.5 23. 385 | 5.0 10. 348 | 5.40 7.58 4 | 10 .5 00 | 3.61 7.50 8 | 875. 414 | ||||||||||||||||
Jumlah BKK dan petugas IPK mengikuti Bimtek dan Pembinaan Antar Kerja | 1.750 | 904. 682 | 75 | 145. 501 | 35 | 213. 615 | 0 | 234 .97 6 | 0 | 280 .00 0 | 0 | 310. 000 | 75 | 35 | ||||||||||||
Jumlah Calon Tenaga Kerja AKAD mengikuti OPP AKAD | 80 | 315. 876 | 75 | 83.0 85 | 12 5 | 129. 903 | 12 5 | 142 .89 3 | 12 5 | 162 .00 0 | 12 5 | 190. 000 | 75 | 12 5 | ||||||||||||
Jumlah CPMI mengikuti pe-mantapan pemberangkatan | 9 | 210. 492 | 25 0 | 111. 682 | 50 0 | 245 .70 1 | 50 0 | 250 .00 0 | 50 0 | 297. 298 | 0 | |||||||||||||||
Jumlah lembaga penempatan mengikuti bimtek | 25.500 | 11.4 60.8 00 | 80 | 68.3 25 | 0 | 75. 157 | 0 | 81. 140 | 0 | 91.2 54 | 40 | |||||||||||||||
Jumlah LTSA PTKLN terfasilitasi dan optimal | 4.000 | 3.07 4.24 9 | 9 | 45.3 55 | 9 | 49. 890 | 9 | 54. 879 | 9 | 60.3 67 | 0 | |||||||||||||||
Jumlah masyarakat mempe-roleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja | 100 | 841. 406 | 87 00 | 1.63 0.98 5 | 63 00 | 2.21 5.00 0 | 35 00 | 2.4 36. 500 | 35 00 | 2.5 30. 150 | 35 00 | 2.64 8.16 5 | 8. 70 0 | 60 0 | ||||||||||||
Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Online dan Job Fair | 480 | 616. 728 | 80 0 | 530. 639 | 80 0 | 435. 529 | 80 0 | 622 .08 1 | 80 0 | 728 .00 0 | 80 0 | 758. 000 | 80 0 | 80 0 |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing dan analisis jabatan | 400 | 2.35 1.92 8 | 50 | 116. 660 | 50 | 118. 350 | 0 | 130 .18 5 | 0 | 213 .21 1 | 0 | 263. 000 | 50 | 12 | ||||||||||||
Jumlah siswa dan pencari kerja yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 480 | 616. 728 | 24 0 | 164. 925 | 24 0 | 40.1 75 | 0 | 44. 192 | 0 | 160 .00 0 | 0 | 207. 436 | 60 0 | 24 0 | ||||||||||||
Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja | 400 | 2.35 1.92 8 | 20 0 | 385. 345 | 20 0 | 291. 745 | 0 | 541 .80 7 | 0 | 550 .96 7 | 0 | 582. 064 | 20 0 | 58 | ||||||||||||
Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 1.415 | 2.95 9.07 8 | 774. 541 | 227. 000 | 238 .49 9 | 818 .59 1 | 900. 447 | 0 | 203. 203 | 71.8 48 | ||||||||||||||||
Jumlah perusahaan mengikuti sosialisasi tata cara perizinan dan penggunaan TKA dan Jumlah petugas pelayanan perizinan TKA mengikuti Bimtek | 750 | 780. 013 | 15 0 | 159. 541 | 15 0 | 108. 387 | 15 0 | 108 .02 5 | 15 0 | 181 .56 6 | 15 0 | 222. 494 | 15 0 | 30 | ||||||||||||
Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA | 665 | 2.17 9.06 5 | 80 | 615. 000 | 60 | 118. 613 | 17 5 | 130 .47 4 | 17 5 | 637 .02 5 | 17 5 | 677. 953 | 80 | 25 | ||||||||||||
Perencanaan Umum Ketenagakerjaan | 484. 065 | 484. 065 | 402. 824 | |||||||||||||||||||||||
Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. | 1 | 1 | 219. 186 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Jumlah peserta Rakor Sinkronisasi Program/ Kegiatan | 105 | 10 5 | 264. 879 | - | 10 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Database Ketenagakerjaan | Jumlah Dokumen Database ketenagakerjaan | 5 | 283. 069 | 1 | 283. 069 | 1 | 283. 069 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 92,11 | 96.00 | 90 .0 0 | 92 ,5 0 | 93 .0 0 | 95 ,5 0 | 96 .0 0 | 92 .5 3 | 78 .0 5 | |||||||||||||||
Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan | 86,96 | 87,70 | 87 ,1 1 | 87 ,2 6 | 87 ,4 1 | 87 ,5 6 | 87 ,7 0 | 93 .1 6 | 94 .4 5 | |||||||||||||||||
Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 21.6 35.7 67 | 3.54 3.76 7 | 3.89 8.00 0 | 4.2 88. 000 | 4.7 17. 000 | 5.18 9.00 0 | 3.46 0.31 9 | 1.66 0.42 0 | ||||||||||||||||||
Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan | 87.70 | 87 .1 1 | 87 .2 6 | 87 .4 1 | 87 .5 6 | 87 .7 0 | 93 .1 6 | 96 .5 6 | ||||||||||||||||||
Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk | 47.61 | 43 .7 7 | 44 .6 6 | 45 .6 5 | 46 .6 2 | 47 .6 1 | 46 .2 7 | 47 .5 9 |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 96.00 | 90 .0 0 | 92 .5 0 | 93 .0 0 | 95 .5 0 | 96 .0 0 | 92 .5 3 | 91 .4 3 | ||||||||||||||||||
Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama | 24.15 | 22 .6 8 | 23 .0 5 | 23 .4 2 | 23 .7 9 | 24 .1 5 | 23 .7 3 | 24 .2 9 | ||||||||||||||||||
Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah | 36.00 | 15 .0 0 | 22 .0 0 | 29 .0 0 | 36 .0 0 | 43 .0 0 | 15 .0 2 | 15 .6 5 | ||||||||||||||||||
Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan | 7.21 4.16 8 | 1.20 5.89 0 | 1.38 0.12 3 | 1.4 71. 604 | 1.5 33. 014 | 1.62 3.53 7 | 1.15 6.61 8 | 486. 149 | ||||||||||||||||||
Jumlah Petugas Survei identifikasi Struktur dan Skala Upah di Perusahaan | 2.570 | 583. 104 | 70 | 54.0 00 | 55 0 | 55.0 00 | 60 0 | 139 .10 4 | 65 0 | 165 .00 0 | 70 0 | 170. 000 | 70 | - | ||||||||||||
Jumlah peserta Sidang Pembahasan UMK | 780 | 2.00 9.10 4 | 39 0 | 384. 150 | 39 0 | 414. 954 | 39 0 | 400 .00 0 | 39 0 | 400 .00 0 | 39 0 | 410. 000 | 39 0 | 23 6 | ||||||||||||
Jumlah peserta sidang penangguhan UMK | 625 | 201. 341 | 12 5 | 19.1 45 | 12 5 | 19.1 45 | 12 5 | 21. 000 | 12 5 | 41. 014 | 12 5 | 101. 037 | 12 5 | - | ||||||||||||
Jumlah peserta workshop sistem Pengupahan | 1.380 | 1.05 3.61 1 | 27 0 | 105. 000 | 27 0 | 228. 611 | 28 0 | 235 .00 0 | 28 0 | 240 .00 0 | 28 0 | 245. 000 | 27 0 | 10 0 | ||||||||||||
Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan, Koordinasi dan Konsolidasi Masalah HI | 1.750 | 630. 750 | 35 0 | 78.7 50 | 35 0 | 132. 000 | 35 0 | 135 .00 0 | 35 0 | 140 .00 0 | 35 0 | 145. 000 | 35 0 | - | ||||||||||||
Jumlah peserta yang mengikuti rakor Kesja | 1.350 | 1.60 4.21 2 | 27 0 | 384. 632 | 27 0 | 304. 580 | 27 0 | 305 .00 0 | 27 0 | 305 .00 0 | 27 0 | 305. 000 | 27 0 | 90 | ||||||||||||
Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Pengupahan | 725 | 640. 860 | 14 5 | 125. 000 | 14 5 | 125. 860 | 14 5 | 130 .00 0 | 14 5 | 130 .00 0 | 14 5 | 130. 000 | 14 5 | - | ||||||||||||
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi UMK (Dinas Kab/Kota yg membidangi KK, SP Tk. Prov, Apindo Tk. Prov) | 500 | 154. 946 | 10 0 | 30.9 73 | 10 0 | 30.9 73 | 10 0 | 30. 500 | 10 0 | 31. 000 | 10 0 | 31.5 00 | 10 0 | - | ||||||||||||
Jumlah petugas data yg melakukan identifikasai Data Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja | 175 | 86.2 40 | 35 | 24.2 40 | 35 | 14.0 00 | 35 | 16. 000 | 35 | 16. 000 | 35 | 16.0 00 | 35 | - | ||||||||||||
Jumlah perusahaan yang dilakukan pendampingan dalam penyusunan strukur dan skala upah | 3.050 | 250. 000 | 55 0 | 55 0 | 55.0 00 | 60 0 | 60. 000 | 65 0 | 65. 000 | 70 0 | 70.0 00 | 55 0 | - |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jamsos | 3.87 9.89 8 | 623. 500 | 703. 500 | 741 .94 7 | 870 .96 4 | 939. 987 | 623. 323 | 170. 965 | ||||||||||||||||||
jumlah pengusaha atau pemberi kerja yang mengikuti bimbingan pembuatan PP (Peraturan Perusahaan)/PKB (Perjanjian Kerja Bersama ) | 70 | 1.015 | 1.40 0.31 5 | 17 5 | 207. 715 | 21 0 | 292. 600 | 21 0 | 300 .00 0 | 21 0 | 300 .00 0 | 21 0 | 300. 000 | 17 5 | 35 | |||||||||||
Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS/jaminan sosial | 35 | 980 | 566. 792 | 14 0 | 53.9 47 | 70 | 53.9 47 | 70 | 53. 947 | 70 | 172 .96 4 | 70 | 231. 987 | 14 0 | - | |||||||||||
Jumlah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (outsourching) yang mengikuti pembinaan syarat kerja | 100 | 410 | 612. 719 | 70 | 100. 819 | 70 | 115. 900 | 70 | 132 .00 0 | 10 0 | 132 .00 0 | 10 0 | 132. 000 | 70 | 35 | |||||||||||
Jumlah petugas data HI dan Jamsos yang memahami pengolahan data HI dan Jamsos | 175 | 1.225 | 985. 019 | 38 5 | 261. 019 | 21 0 | 181. 000 | 21 0 | 181 .00 0 | 21 0 | 181 .00 0 | 21 0 | 181. 000 | 38 5 | 35 0 | |||||||||||
Jumlah Perusahaan Yang Teridentifikasi belum memenuhi ketentuan PP/PKB | 0 | 700 | 315. 053 | 10 0 | 60.0 53 | 15 0 | 75. 000 | 20 0 | 85. 000 | 25 0 | 95.0 00 | - | 20 | |||||||||||||
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Forum Koordinasi LKS Tripartit | 5.08 4.04 0 | 922. 377 | 1.01 8.37 7 | 1.0 01. 481 | 1.0 41. 391 | 1.10 0.41 4 | 889. 546 | 543. 563 | ||||||||||||||||||
Jumlah mediator dan pegawai HI mengikuti koordinasi teknis HI | 400 | 420. 620 | 80 | 83.6 84 | 80 | 84.2 34 | 80 | 84. 234 | 80 | 84. 234 | 80 | 84.2 34 | 80 | 80 | ||||||||||||
Jumlah HRD, PUK SP/SB yang memahami Hubungan Industrial | 1.380 | 508. 755 | 30 0 | 81.7 51 | 33 0 | 81.7 51 | 24 0 | 81. 751 | 24 0 | 81. 751 | 27 0 | 181. 751 | 30 0 | 30 | ||||||||||||
Jumlah memahami LKS Tripartit Kab/ Kota dan Provinsi | 2.210 | 2.91 8.74 4 | 23 8 | 576. 337 | 49 3 | 576. 337 | 49 3 | 575 .98 1 | 49 3 | 575 .98 1 | 49 3 | 614. 108 | 23 8 | 20 0 | ||||||||||||
Jumlah Perusahaan yang belum membentuk LKS Bipartit (Identifikasi) | 200 | 398. 931 | 40 | 52.5 60 | 40 | 52.5 60 | 40 | 97. 937 | 40 | 97. 937 | 40 | 97.9 37 | 91 | |||||||||||||
Jumlah Peserta LKS bipartit(Dinas kab/Kota yang memahami KK, SP Tk. Provinsi Apindo Tk. Prov) Bimtek/ Sosialisasi / Diseminasi | 300 | 109. 120 | 15 0 | 54.8 35 | 15 0 | 54.2 85 | - | - | - | 15 0 | 30 | |||||||||||||||
Jumlah Perusahaan yang Dilakukan pendampingan untuk membentuk LKS Bipartit | 175 | 471. 062 | 35 | 47.9 10 | 35 | 95.9 10 | 35 | 82. 474 | 35 | 122 .38 4 | 35 | 122. 384 | 35 | 79 | ||||||||||||
Jumlah dokumen Pencatatan Perusahan yang telah membentuk LKS Bipartit | 4 | 256. 808 | 1 | 25.3 00 | 1 | 73.3 00 | 1 | 79. 104 | 1 | 79. 104 | - |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan dan pengembangan database kasus ketenagakerjaan | 3.78 0.19 0 | 540. 000 | 544. 000 | 779 .20 8 | 867 .67 2 | 1.04 9.30 9 | 11 8 | 538. 835 | 255. 284 | |||||||||||||||||
Jumlah Dokumen database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota | 5 | 1.30 6.63 8 | 1 | 218. 014 | 1 | 218. 014 | 1 | 250 .71 6 | 1 | 288 .32 3 | 1 | 331. 571 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jumlah dokumen Identifikasi data base perusahaan rawan PHI | 4 | 334. 201 | - | 1 | 46.0 00 | 1 | 72. 900 | 1 | 95. 342 | 1 | 119. 959 | - | 1 | |||||||||||||
Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monitoring kasus- kasus PHI/PHK | 20 | 435. 635 | 20 | 49.4 79 | 20 | 49.4 76 | 20 | 96. 001 | 20 | 65. 432 | 20 | 175. 247 | 20 | 16 | ||||||||||||
jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti pencegahan perselisian hubungan industrial | 200 | 667. 580 | 40 | 114. 104 | 40 | 95.0 00 | 40 | 188 .35 4 | 40 | 125 .63 8 | 40 | 144. 484 | 50 | 11 | ||||||||||||
Jumlah Penyeleseian kasus PHI Perusahaan lintas Kab/Kota | 50 | 601. 750 | 10 | 63.2 00 | 10 | 70.0 00 | 10 | 100 .50 0 | 10 | 211 .58 9 | 10 | 156. 461 | 23 | 10 | ||||||||||||
Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial | 100 | 434. 385 | 20 | 95.2 03 | 20 | 65.5 10 | 20 | 70. 737 | 20 | 81. 348 | 20 | 121. 587 | 24 | 11 | ||||||||||||
Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja | 1.67 7.46 9 | 252. 000 | 252. 000 | 293 .76 0 | 403 .95 7 | 475. 752 | 251. 998 | 204. 459 | ||||||||||||||||||
jumlah monitoring dan penyelesaian kasus ketanagakerjaan di luar provinsi | 9 | 275. 237 | 1 | 18.4 00 | 2 | 18.4 00 | 2. 00 | 36. 800 | 2. 00 | 86. 800 | 2. 00 | 114. 837 | 1 | 28 | ||||||||||||
Jumlah penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja didalam maupun di luar negeri | 145 | 715. 635 | 25 | 90.7 60 | 30 | 123. 870 | 30 .0 0 | 136 .25 7 | 30 .0 0 | 149 .88 0 | 30 .0 0 | 214. 868 | 39 | - | ||||||||||||
jumlah penyeleseian kasus PMI (Pekerja Migran Indonesia) | 145 | 686. 597 | 25 | 142. 840 | 30 | 109. 730 | 30 .0 0 | 120 .70 3 | 30 .0 0 | 167 .27 7 | 30 .0 0 | 146. 047 | 40 | 93 | ||||||||||||
Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan | 82,97 | 94 .8 6 | 92 ,0 9 | 89 ,2 6 | 86 ,2 1 | 82 ,9 7 | ||||||||||||||||||||
4 | Meningkatnya Kepatuhan Ter- hadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja | Persentase penurunan pelang-garan norma ketenagakerjaan | 82,97 | 94 ,8 6 | 92 ,0 9 | 89 ,2 6 | 86 ,2 1 | 82 ,9 7 | 94 .4 3 | 4. 90 | ||||||||||||||||
Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan | 33.0 79.7 60 | 4.73 5.76 0 | 6.33 6.00 0 | 6.8 36. 000 | 7.3 36. 000 | 7.83 6.00 0 | 4.60 6.08 6 | 2.85 2.24 2 |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 | 26,14 | 24 ,9 4 | 25 ,2 9 | 25 ,5 4 | 25 ,8 9 | 26 ,1 4 | 25 .4 5 | 30 .5 6 | ||||||||||||||||||
Persentase penurunan pe-langgaran norma ketenagakerjaan | 82,97 | 94 ,8 6 | 92 ,0 9 | 89 ,2 6 | 86 ,2 1 | 82 ,9 7 | 94 .4 3 | 91 .9 2 | ||||||||||||||||||
Persentase penurunan pe-langgaran norma ketenaga- kerjaan SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH SEMARANG | 82,97 | 94 ,8 6 | 92 ,0 9 | 89 ,2 6 | 86 ,2 1 | 82 ,9 7 | ||||||||||||||||||||
Persentase penurunan pe-langgaran norma ketenaga- kerjaan SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH PATI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Persentase penurunan pe-langgaran norma ketenaga- kerjaan SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH SURAKARTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH MAGELANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Persentase penurunan pela-nggaran norma ketenagaker- jaan SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH BANYUMAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Persentase penurunan pelanggaran norma ketena- gakerjaan SATUAN PENGA-WASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH PEKALONGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja | Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja | 315 | 286. 191 | 0 | 0 | 10 5 | 78. 624 | 10 5 | 94. 348 | 10 5 | 113. 218 | - | ||||||||||||||
Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja | Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja | 330 | 299. 819 | 0 | 0 | 11 0 | 82. 368 | 11 0 | 98. 841 | 11 0 | 118. 609 | |||||||||||||||
Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja | Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja | 255 | 231. 678 | 0 | 0 | 85 | 63. 648 | 85 | 76. 377 | 85 | 91.6 53 | |||||||||||||||
Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja | Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja | 150.00 | 136. 281 | 0 | 0 | 50 | 37. 440 | 50 | 44. 928 | 50 | 53.9 13 | |||||||||||||||
Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja | Jumlah perusahaan yang dilakukan Riksa Uji ( pemeriksaan dan pengujian ) obyek K3 | 255.00 | 231. 678 | 0 | 0 | 85 | 63. 648 | 85 | 76. 377 | 85 | 91.6 53 |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja | 10.3 86.2 66 | 1.07 2.50 0 | 2.37 2.50 0 | 2.0 82. 116 | 2.1 79. 575 | 2.67 9.57 5 | 1.03 0.68 7 | 358. 913 | ||||||||||||||||||
Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan | 60 | 630 | 5.53 6.55 0 | 60 | 415. 898 | 21 0 | 1.46 3.15 2 | 12 0 | 1.0 52. 500 | 12 0 | 1.0 52. 500 | 12 0 | 1.55 2.50 0 | 60 | 0 | |||||||||||
Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pemeriksaan | 50 | 250 | 621. 647 | 50 | 83.8 55 | 50 | 118. 981 | 50 | 130 .87 9 | 50 | 143 .96 6 | 50 | 143. 966 | 50 | 0 | |||||||||||
Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja | 580 | 3900 | 2.73 5.80 4 | 79 5 | 514. 427 | 75 3 | 478. 607 | 76 5 | 544 .61 6 | 77 5 | 599 .07 7 | 81 2 | 599. 077 | 79 5 | 44 6 | |||||||||||
Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan | 70 | 350 | 349. 105 | 70 | 58.3 20 | 70 | 64.3 35 | 70 | 70. 766 | 70 | 77. 842 | 70 | 77.8 42 | 70 | 0 | |||||||||||
Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja | 50 | 240 | 338. 321 | 30 | 74.8 50 | 60 | 82. 335 | 60 | 90. 568 | 90 | 90.5 68 | 0 | ||||||||||||||
Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan ketenagakerjaan | 0 | 320 | 579. 464 | 40 | 128. 200 | 80 | 141 .02 0 | 80 | 155 .12 2 | 12 0 | 155. 122 | 0 | ||||||||||||||
Jumlah Petugas Administrasi teknis pengawasan yang memahami pengolahan data pengawasan | 0 | 80 | 225. 375 | 15 | 44.3 75 | 20 | 60. 000 | 20 | 60. 500 | 25 | 60.5 00 | 0 | ||||||||||||||
Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 | Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja | 720 | 654. 151 | 24 0 | 179 .71 2 | 24 0 | 215 .65 4 | 24 0 | 258. 785 | 0 | 76.3 52 | |||||||||||||||
Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 | Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja | 720 | 654. 151 | 24 0 | 179 .71 2 | 24 0 | 215 .65 4 | 24 0 | 258. 785 | 0 | ||||||||||||||||
Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 | 3.05 5.00 0 | 432. 500 | 582. 500 | 640 .00 0 | 700 .00 0 | 700. 000 | 406. 631 | |||||||||||||||||||
Jumlah perusahaan dilakukan Riksa uji ( pemeriksaan dan pengujian ) objek K3 | 1.950 | 1.38 3.84 8 | 37 0 | 181. 348 | 38 0 | 282. 500 | 39 0 | 300 .00 0 | 40 0 | 310 .00 0 | 41 0 | 310. 000 | 37 4 | 0 | ||||||||||||
Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma K3 | 1.340 | 1.38 2.28 2 | 30 0 | 212. 282 | 25 0 | 250. 000 | 26 0 | 280 .00 0 | 26 0 | 320 .00 0 | 27 0 | 320. 000 | 30 0 | 10 3 | ||||||||||||
Jumlah perusahaan yang membentuk P2K3 | 200 | 288. 870 | 20 | 38.8 70 | 30 | 50.0 00 | 40 | 60. 000 | 50 | 70. 000 | 60 | 70.0 00 | 23 | 20 | ||||||||||||
Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 | Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3 | 420 | 0 | 90 | 10 0 | 11 0 | 12 0 |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 | Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3 | 150 | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||
Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 | Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3 | 150 | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||
Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 | Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3 | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||
Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 | Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3 | 66.00 | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 | Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3 | 90.00 | 0 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||
Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 | Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3 | 66.00 | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan | 2.99 8.89 2 | 645. 000 | 645. 000 | 482 .76 8 | 613 .06 2 | 613. 062 | 629. 176 | 99.0 53 | ||||||||||||||||||
Jumlah kasus tindak pidana ketenaga-kerjaan yang di BAP | 9 | 258. 378 | 1 | 35.2 18 | 1 | 31.8 80 | 2 | 63. 760 | 2 | 63. 760 | 3 | 63.7 60 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jumlah penanganan kasus ketenaga-kerjaan | 1180 | 2.39 4.36 9 | 30 0 | 556. 885 | 27 0 | 557. 440 | 17 0 | 350 .98 0 | 22 5 | 464 .53 2 | 21 5 | 464. 532 | 33 0 | 28 1 | ||||||||||||
Jumlah peserta yang mengikuti FGD penanganan kasus | 460 | 206. 815 | 60 | 31.0 47 | 70 | 30.7 60 | 90 | 39. 548 | 12 0 | 52. 730 | 12 0 | 52.7 30 | 60 | 70 | ||||||||||||
Jumlah peserta yang mengikuti Rakor penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan | 400 | 139. 330 | 60 | 21.8 50 | 70 | 24.9 20 | 80 | 28. 480 | 90 | 32. 040 | 10 0 | 32.0 40 | 60 | 0 | ||||||||||||
Pengujian Higiene perusahaan, kesehatan kerja dan pengem-bangan laboratorium pengujian | 11.3 15.8 00 | 1.85 1.26 0 | 2.00 1.50 0 | 2.4 80. 676 | 2.5 51. 835 | 2.43 0.52 9 | 1.65 7.41 6 | 1.47 7.25 0 | ||||||||||||||||||
Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian Higiene perusahaan dan kesehatan kerja. | 1060 | 10.7 75.8 00 | 20 0. 00 | 1.74 6.26 0 | 20 0. 00 | 1.89 6.50 0 | 21 0 | 2.3 70. 676 | 22 0 | 2.4 41. 835 | 23 0 | 2.32 0.52 9 | 30 5 | 20 8 | ||||||||||||
Jumlah laboratorium yang terakreditasi | 1 | 540. 000 | 1 | 105. 000 | 1 | 105. 000 | 1 | 110 .00 0 | 1 | 110 .00 0 | 1 | 110. 000 | 1 | 0 |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3 | 2.93 5.00 0 | 460. 000 | 460. 000 | 645 .00 0 | 685 .00 0 | 685. 000 | 459. 776 | 423. 445 | ||||||||||||||||||
Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja | 201 | 1.27 5.05 2 | 36 | 210. 026 | 45 | 210. 026 | 40 | 265 .00 0 | 40 | 295 .00 0 | 40 | 295. 000 | 36 | 58 | ||||||||||||
Jumlah SDM (dokter peru-sahaan, paramedis perusaha-an, supervisi perusahaan dan masyarakat pencari kerja) yang dilatih K3 | 625 | 1.60 3.68 8 | 12 5 | 221. 844 | 12 5 | 221. 844 | 10 0 | 380 .00 0 | 12 5 | 390 .00 0 | 15 0 | 390. 000 | 12 5 | 10 0 | ||||||||||||
Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang K3 | 1 | 56.2 60 | 1 | 28.1 30 | 0 | 28.1 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Peningkatan Sarana Prasa-rana Labora-torium dan Uji kom-petensi di Bidang K3 | 549. 000 | 274. 500 | 274. 500 | |||||||||||||||||||||||
Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3 | 3,41 | 7 | 274. 500 | 1 | 274. 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 422. 400 | 9 | 4172 30 | ||||||||||||||
Meningkatnya Penempatan Transmigran pada Daerah Tujuan Transmigrasi | Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigran | 3,41 | 3, 37 | 3, 38 | 3. 39 | 3, 40 | 3, 41 | 6. 10 | 0 | |||||||||||||||||
Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi | 18.8 15.3 46 | 3.08 2.34 6 | 3.39 0.00 0 | 3.7 29. 000 | 4.1 02. 000 | 4.51 2.00 0 | 2.52 3.54 3 | 157. 926 | ||||||||||||||||||
Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi | 3,36 | 3,41 | 3, 37 | 3, 38 | 3, 39 | 3, 40 | 3, 41 | 6. 10 | ||||||||||||||||||
Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian | 3,36 | 3,41 | 3, 37 | 3, 38 | 3, 39 | 3, 40 | 3, 41 | 3. 95 | ||||||||||||||||||
Persentase kenaikan transmig-ran yang ditempatkan memili-ki rumah dan lahan usaha | 3,36 | 3,41 | 3, 37 | |||||||||||||||||||||||
Persentase kenaikan calon transmigram dilatih di bidang pertanian | 3,36 | 3,41 | 3, 37 | |||||||||||||||||||||||
Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi | Jumlah transmigran yang ditempatkan | 100 | 800 | 16.9 95.2 66 | 20 0 | 2.60 1.26 6 | 15 0 | 3.09 0.00 0 | 15 0 | 3.4 04. 000 | 15 0 | 3.7 50. 000 | 15 0 | 4.15 0.00 0 | 18 5 | 2.14 7.80 5 | - | 157. 926 | ||||||||
Pelatihan bidang pertanian bagi calon transmigran di BLK Pertanian dan Transmigrasi | Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian | 36 | 800 | 1.62 6.78 0 | 20 0 | 287. 780 | 15 0 | 300. 000 | 15 0 | 325 000 | 15 0 | 352 000 | 15 0 | 362 000 | 14 3 | 206. 077 | - | |||||||||
Pemantauan Transmigran Pasca Penempatan | Jumlah provinsi yang dimonitoring pasca penempatan transmigrasi | 5 | 193. 300 | 5 | 193. 300 | 5 | 169. 661 |
No . | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||
5 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 75 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 79 .4 7 | |||||||||||||||||
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD | 12.1 15.0 94 | 10 0. 00 | 972. 094 | 10 0. 00 | 2.45 0.00 0 | 10 0. 00 | 2.6 60. 000 | 10 0. 00 | 2.8 95. 000 | 10 0. 00 | 3.13 8.00 0 | 706. 802 | 270. 014 | ||||||||||||
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | 8.10 0.09 4 | 722. 094 | 1.60 0.00 0 | 1.7 55. 000 | 1.9 26. 000 | 2.09 7.00 0 | 506. 567 | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 0 | 75 | 5.59 5.09 4 | 15 | 722. 094 | 15 | 1.05 0.00 0 | 15 | 1.1 55. 000 | 15 | 1.2 71. 000 | 15 | 1.39 7.00 0 | 15 | 15 | |||||||||||
Jumlah Peserta Rakor Bidang Nakertrans | 205 | 420 | 1.25 0.00 0 | 10 5 | 275. 000 | 10 5 | 300 .00 0 | 10 5 | 325 .00 0 | 10 5 | 350. 000 | 0 | 10 5 | |||||||||||||
Jumlah Dokumen perencanaan Tenaga Kerja Daerah | 0 | 4 | 1.25 5.00 0 | 1 | 275. 000 | 1 | 300 .00 0 | 1 | 330 .00 0 | 1 | 350. 000 | 0 | 1 | |||||||||||||
Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.01 5.00 0 | 250. 000 | 850. 000 | 905 .00 0 | 969 .00 0 | 1.04 1.00 0 | 200. 235 | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | 25 | 1.87 5.00 0 | 5 | 250. 000 | 5 | 350. 000 | 5 | 385 .00 0 | 5 | 424 .00 0 | 5 | 466. 000 | 5 | 5 | ||||||||||||
Jumlah Dokumen Data Base Ketenagakerjaan | 4 | 1.26 0.00 0 | 1 | 300. 000 | 1 | 310 .00 0 | 1 | 320 .00 0 | 1 | 330. 000 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Jumlah Provinsi yang di Monitoring Pasca Penempatan Transmigrasi | 5 | 880. 000 | 5 | 200. 000 | 5 | 210 .00 0 | 5 | 225 .00 0 | 5 | 245. 000 | 0 | 4 | ||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat | 0 | 75.0 0 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 80 .7 0 | |||||||||||||||||
Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 74,37 | 75.5 0 | 74 ,5 0 | 74 ,7 5 | 75 | 75 ,2 5 | 75 ,5 0 | 76 .9 5 | ||||||||||||||||||
Manajemen Adminis-trasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00 | 149. 343. 556 | 10 0 | 24.4 96.8 23 | 10 0 | 29.1 57.2 48 | 10 0 | 29. 628 .18 4 | 10 0 | 31. 564 .76 5 | 10 0 | 34.4 96.5 36 | 10 0 | 19.9 23.5 03 | 13.1 71.1 19 | ||||||||||
47.657 .942 | 25.930 .668 |
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijelaskan berdasarkan realisasi capaian target Renstra PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018-2023 berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan yang diampu, yaitu Urusan Ketenagakerjaan; dan Urusan Transmigrasi.
Kinerja penyelenggaran urusan Tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 23 indikator kinerja.
Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja
No.
Indikator Kinerja
Target RPJMD
Reali- sasi
Tahun 2020
Realisas i Kinerja RPJMD
Tingkat Capaia n RPJMD
Sta
PD
Penanggung
(1)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pembangunan
(2)
Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Kenaikan Pencari Kerja Dan Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Persentase Kenaikan Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi Persentase Kenaikan Perusahaan Yang Menerapkan Peningkatan Produktivitas Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Tersertifikasi
Persentase Kenaikan Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Industri Persentase Kenaikan Pencari Kerja Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang Dilatih
2018-
2023
(3)
8,19
38,50
4,20
2,25
1,12
6,67
13,04
2019
(4)
7,16
31,00
3,10
1,00
1,44
100,0
0
88,24
Targe
t
(5)
3,96
1,69
0,66
0,10
1,33
7,61
4,23
Realisa
-si
(6)
11,08
6,94
0,67
0,11
2,97
23,07
4,78
s.d
Tahun 2020
(7)
11,08
6,94
0,67
0,11
2,97
23,07
4,78
s.d
Tahun 2020 (%)
(8)
279,8
410,65
101,52
110
279,8
303,15
113
-tus
(9)
Jawab
(10)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i
Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivita s LATTAS
Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivita s LATTAS
Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivita s LATTAS
Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivita s LATTAS
Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A
Balai Pelatihan Kerja dan Transmigras i Kelas A
Balai Latihan Kerja
No. | Indikator Kinerja Pembangunan | Target RPJMD 2018- 2023 | Reali- sasi 2019 | Tahun 2020 | Realisas i Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 | Tingkat Capaia n RPJMD s.d Tahun 2020 (%) | Sta -tus | PD Penanggung Jawab | |
Targe t | Realisa -si | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Peningkatan Produktivitas Atau Kewirausahaan | Semarang 2 Kelas A | ||||||||
8. | Persentase Kenaikan Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Jasa, Bahasa Asing, Budaya Dasar Dan Pekerjaan Migran | 16,00 | 82,00 | 6,60 | 16,91 | 16,91 | 256,21 | Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A | |
II. | Peningkatan Kesempatan Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i | |||||||
9. | Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan | 71,01 | 69,10 | 17,00 | 37,07 | 37,07 | 218,94 | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigras i PENTA | |
10. | Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Baru di Sektor Informal | 68 | 56,02 | 40,00 | 40,05 | 40,05 | 100,13 | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigras i PENTA | |
III. | Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i | |||||||
11. | Persentase Pekerja Buruh yang Menjadi Peserta BPJS ketenagakerjaan | 87,70 | 93,16 | 87,26 | 96,56 | 96,56 | 110,66 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS | |
12. | Persentase Perusahaan yang Menyusun Dan Melaksanakan Struktur Dan Skala Upah | 36,00 | 15,02 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 100 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS | |
13. | Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang Terbentuk | 47,61 | 46,27 | 44,66 | 47,59 | 47,59 | 106,56 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS |
No. | Indikator Kinerja Pembangunan | Target RPJMD 2018- 2023 | Reali- sasi 2019 | Tahun 2020 | Realisas i Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 | Tingkat Capaia n RPJMD s.d Tahun 2020 (%) | Sta -tus | PD Penanggung Jawab | |
Targe t | Realisa -si | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
14. | Persentase Perusahaan yang Memenuhi Ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama | 24,15 | 23,73 | 23,05 | 24,29 | 24,29 | 105,38 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS | |
15. | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 96,00 | 92,53 | 86,00 | 91,43 | 91,43 | 106,31 | Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A | |
IV. | Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i | |||||||
16. | Persentase Penurunan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan | 82,97 | 94,43 | 94,06 | 91,92 | 91,92 | 102,33 | Bidang Pengawasan Ketenaga- kerjaan WASNAKER | |
17. | Persentase Peningkatan Perusahaan Memiliki Kategori Baik Dalam Penerapan K3 | 26,14 | 25,45 | 25,29 | 30,56 | 30,56 | 120,84 | Balai Keselamatan Kerja Kelas A |
Keterangan :
: Tercapai( Capaian 2020 ≥
100 % dari Target RPJMD
: Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD
: Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD
Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Tenaga Kerja sebanyak 17 indikator dengan rincian 7 indikator tercapai bahkan sudah melampui target akhir RPJMD, 7 indikator akan tercapai dan 3 indikator perlu upaya keras.
Indikator perlu upaya keras yaitu :
1. Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi disebabkan untuk meningkatkan jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi perlu dilakukan bimbingan teknis akreditasi bagi Lembaga Pelatihan Kerja, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan jumlah lembaga yang akan diakreditasi;
2. Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas disebabkan karena dampak pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perusahaan yang berhenti beroperasi sementara yang mengakibatkan perusahaan harus merumahkan karyawan bahkan melakukan PHK untuk mengurangi biaya operasionalnya, sehingga
saat ini sebagian besar perusahaan masih berkonsentrasi untuk pemulihan kondisi perusahaan dan keberlangsungan usaha;
3. Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi disebabkan karena Pandemi COVID-19 dimana adanya sosial distancing menyebabkan berkurangnya tenaga kerja yang dilatih berkurang dan berkurangnya dukungan APBN.
Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja urusan Tenaga Kerja dapat diuraikan bahwa Jumlah indikator urusan Tenaga kerja sebanyak 23 indikator yang terdiri dari 12 indikator capaiannya sama atau melebihi target RPJMD dan 11 indikator berstatus akan tercapai.
Sedangkan pada urusan transmigrasi dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan urusan transmigrasi dengan 2 indikator kinerja yang terdiri 2 indikator kinerja RPJMD transmigrasi yang merupakan indikator RPJMD telah tercapai . Hal ini disebabkan Kuota yang disediakan pemerintah pusat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat serta ketidaksiapan lokasi daerah calon penerima transmigran sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan melalui pola sharing dengan daerah atau provinsi tujuan transmigrasi .
Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikatorkinerja.
Tabel
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
No. | Indikator Kinerja Pembangunan | Target RPJMD 2018- 2023 | Tahun 2020 | Realisa- si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 | Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%) | Sta- tus | PD Penanggung Jawab | |
Target | Reali- sasi | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
I. | Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||||||
1. | Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA |
2. | Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A |
: Tercapai ( Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPPJMD
: Akan Tercapai (Capaian 2020≥ 20% dan < 100 % dari Target RPPJMD
: Capaian Tahun 2020 < 20% Target Akhir RPJMD
Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi dapat diuraikan bahwa Jumlah indikator urusan Transmigrasi sebanyak 2 indikator capaiannya Tercapai .
Kinerja pelayanan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah merupakan kondisi capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Gambaran kinerja pelayanan Disnakertrans diuraikan sebagai berikut:
1. Bidang Ketenagakerjaan
a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tahun 2019 Bulan Agustus TPT Provinsi Jawa Tengah mencapai 4,44 persen. Angka ini meningkat pada Bulan Agustus 2020 menjadi sebesar 6,48 persen. Kenaikan pengangguran terbuka pada periode bulan Agustus 2020 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi.
Gambar 2.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020 (%)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan: Data per Agustus tiap tahun
Dari tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2020 (Agustus) diketahui bahwa TPT untuk SMK paling tinggi diantara tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 13,20 persen, kemudian di urutan kedua yaitu lulusan SMA Umum dengan 8,41 persen. Secara keseluruhan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, TPT mengalami kenaikan dikarenakan pandemi covid-19.
Gambar 2.2.
TPT Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2020 (%)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 ; Keterangan: Data per Agustus tiap tahun
Apabila dilihat dari persentase penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2020, diketahui bahwa penduduk bekerja terbesar di Jawa Tengah adalah lulusan SD ke bawah sebesar 44,97 persen. Namun demikian, penduduk bekerja di tingkat pendidikan SMP ke bawah tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019, dari 65,73 persen menjadi 65,16 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMP ke atas, yang ditunjukkan bahwa peningkatan penduduk bekerja lulusan Universitas sebesar 6,77%.
Gambar 2.3.
Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (%)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020; Keterangan: Data per Agustus tiap tahun
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT tertinggi menurut Kab/Kota tahun 2020 yaitu pada Kab Brebes dengan TPT 9,83% dan TPT terendah terdapat pada Kab Temanggung sebesar 3,85%.
Gambar 2.4.
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020
Tabel 2.2.1.
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2020
Tahun | Jumlah Penganggur (orang) | TPT (%) |
2012 | 962.010 | 5,63 |
2013 | 1.022.728 | 6,02 |
2014 | 996.344 | 5,68 |
2015 | 863.783 | 4,99 |
2016 | 801.330 | 4,63 |
2017 | 823.000 | 4,57 |
2018 | 810.000 | 4,51 |
2019 | 819.355 | 4,49 |
2020 | 1.214.342 | 6,48 |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan
b. Pencari Kerja yang Ditempatkan
Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu 2013 – 2015 mengalami peningkatan, namun kembali mengalami menurun di tahun 2016 sebesar 76,55% dan 2017 sebesar 67,84% serta mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 69,61% dan di tahun 2019 sebesar 70,27 persen, kemudian turun drastic pada tahun 2020 sebesar 37,07%. Hal ini antara lain karena meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja, secara rinci pencari kerja yang ditempatkan bisa dilihat pada Tabel 2.32.
Tabel 2.32.
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2020
Tahun | Pencari Kerja yang Terdaftar | Pencari Kerja yang Ditempatkan | Persentase |
2013 | 743.058 | 324.989 | 43,74 |
2014 | 426.435 | 305.134 | 71,55 |
2015 | 329.605 | 257.108 | 78,00 |
2016 | 285.306 | 218.398 | 76,55 |
2017 | 309.952 | 210.256 | 67,84 |
2018 | 240.246 | 167.247 | 69,61 |
2019 | 300.098 | 210.889 | 70,27 |
2020 | 220.763 | 81.835 | 37,00 |
Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2020
c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Tingkat produktivitas tenaga kerja diukur dari seberapa besar PDRB yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun terus meningkat, dari 45,53 juta rupiah di tahun 2013 menjadi 52,01 juta rupiah di tahun 2017 dan menjadi 54,57 juta rupiah di tahun 2018 terus meningkat menjadi 55,06 juta pada tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.34.
Tabel 2.34.
No | Tahun | PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah) | Jumlah Tenaga Kerja | PDRB ADHK 2010/Tenaga Kerja (Juta Rupiah) |
1 | 2013 | 726.899.706,4 | 15.964.048 | 45,53 |
2 | 2014 | 766.271.771,3 | 16.550.682 | 46,30 |
3 | 2015 | 811.715.070,0 | 16.512.277 | 49,16 |
4 | 2016 | 849.383.600,0 | 16.511.136 | 51,44 |
5 | 2017 | 894.050.470,0 | 17.190.000 | 52,01 |
6 | 2018 | 941.283.280,0 | 17.250.000 | 54,57 |
7 | 2019 | 992.105.079,0 | 17.440.000 | 56,88 |
8 | 2020 | 965.629.085,0 | 17.536.935 | 55,06 |
PDRB ADHK Tahun 2010 Per Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 (diolah)
d. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja)
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) di Jawa Tengah selama periode tahun 2013 – 2020 terus mengalami fluktuasi. Pergerakan proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri mengindikasikan pergeseran dari pekerja informal ke pekerja formal, dan berdampak positif terhadap Hubungan Industrial yang semakin kondusif.secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.35.
Tabel 2.35.
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013– 2020 (%)
No | Tahun | Proporsi Tenaga Kerja Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja |
1 | 2013 | 38,48 |
2 | 2014 | 31,96 |
3 | 2015 | 51,94 |
4 | 2016 | 29,00 |
5 | 2017 | 30,25 |
6 | 2018 | 31,64 |
7 | 2019 | 30,12 |
8 | 2020 | 32,37 |
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) di Jawa Tengah selama periode tahun 2013 hingga tahun 2014 cenderung menurun yang mengindikasikan semakin meningkatnya pekerja formal di berbagai sektor, meskipun dilihat 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2016 sebesar 29,00% dan pada tahun 2017 naik menjadi 30,25%, dan tahun
2018 sebesar 31,64 dan menurun di tahun 2019 menjadi sebesar 30,12 terkahir naik
kembali menjadi 32,37% pada tahun 2020.
e. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Jawa Tengah selama periode tahun 2013-2018 relatif mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mendekati kebutuhan hidup layak, namun demikian masih perlu ditingkatkan dengan mendekatkan tempat tinggal dan kemudahan transportasi ke lokasi pekerjaan.
Tabel 2.36
Rasio Rata - Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Dibanding KHL di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2020
No | Tahun | UMK (Rp/bln/orang) | KHL (Rp/bln/orang) | Rasio (%) |
1 | 2013 | 914.275,68 | 940.375 | 97,30 |
2 | 2014 | 1.066.603,43 | 1.077.793,30 | 98,96 |
3 | 2015 | 1.224.532,43 | 1.220.073,32 | 100,33 |
4 | 2016 | 1.415.552,94 | 1.416.316,73 | 100,32 |
5 | 2017 | 1.547.905,94 | 1.416.316,73 | 109,12 |
6 | 2018 | 1.685.712,17 | 1.416.316,73 | 119,02 |
7 | 2019 | 1.724.137,40 | na | na |
8 | 2020 | 1.980.784,60 | na | na |
Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2020
f. Jumlah Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Industrial
Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2013 – 2020 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.
Tabel 2.37.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2020
No | Tahun | Jumlah Perusahaan (Unit) | Jumlah Tenaga Kerja (Orang) |
1 | 2013 | 22.247 | 1.249.235 |
2 | 2014 | 22.630 | 1.249.434 |
3 | 2015 | 22.657 | 1.198.925 |
4 | 2016 | 30.094 | 1.274.715 |
5 | 2017 | 45.121 | 1.425.903 |
6 | 2018 | 56.574 | 1.698.265 |
7 | 2019 | 69.866 | 1.781.754 |
8 | 2020 | 76.196 | 1.908.465 |
Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2020
g. Jumlah pekerja/buruh sektor non formal yang menjadi peserta program Jamsostek Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti
program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) selama tahun 2013 - 2020 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2017. Kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2018, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani ( LMDH Kehutanan ), Perangkat Desa (ASN/Non ASN) dan sebagainya. Peningkatan kepersertaan pada tahun 2013 – 2018 mengindikasikan bahwa kesadaran pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.
Tabel 2.38
Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2020
No | Tahun | Jumlah Tenaga Kerja (orang) |
1 | 2013 | 40.983 |
2 | 2014 | 44.535 |
3 | 2015 | 105.464 |
4 | 2016 | 170.980 |
5 | 2017 | 150.832 |
6 | 2018 | 1.465.847 |
7 | 2019 | 1.378.435 |
8 | 2020 | 892.866 |
Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2020
2. Transmigrasi
Realisasi pengiriman transmigran Tahun 2013-2019 adalah sebanyak 1.770 Kepala Keluarga melalui APBN dan APBD. Realisasi penempatan didasarkan dari SPP (Surat Pemberitahuan Penempatan) yang diterbitkan oleh Pusat, yang antara lain disebabkan oleh belum siapnya lokasi penempatan. Capaian pengiriman transmigran Jawa Tengah dari tahun 2013 - 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.38.
Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2019
No | Tahun | Animo (KK) | Kuota Pusat (KK) | Jumlah Penempatan(KK) | Persentase |
1 | 2013 | 4.760 | 540 | 471 | 9,89 |
2 | 2014 | 3.624 | 142 | 122 | 3,36 |
3 | 2015 | 2.408 | 239 | 179 | 7,43 |
4 | 2016 | 2.397 | 326 | 318 | 13,26 |
5 | 2017 | 2.211 | 155 | 153 | 6,91 |
6 | 2018 | 2.246 | 170 | 169 | 7,52 |
7 | 2019 | 2.358 | 243 | 185 | 7,84 |
8 | 2020 | 1.263 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 40.701 | 1.770 | 1.597 | 4,05 |
Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2020
a. Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU)
Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan transmigran sebagai bekal di daerah tujuan, telah dilaksanakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai kondisi tempat tujuan, budaya dan tradisi masyarakat setempat kepada calon transmigran yang dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatranspenca) Provinsi Jawa Tengah.Tahun 2017, pelatihan dasar umum calon transmigran dialihkan ke Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Klampok, Banjarnegara.Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.39.
No | Tahun | Jumlah (KK) |
1 | 2013 | 540 |
2 | 2014 | 105 |
3 | 2015 | 179 |
4 | 2016 | 318 |
5 | 2017 | 155 |
6 | 2018 | 170 |
7 | 2019 | 143 |
8 | 2020 | 0 |
Jumlah | 1.570 |
Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019
Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah,2020
Sementara itu untuk target dan indikator serta proyeksi capaian untuk tahun 2020 dari Renstra Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah 2018 s/d 2023 seperti yang terlihat dalam tabel. 2.41.
Tabel 2.40
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Tengah
NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
I Urusan Tenaga Kerja | ||||||||||||
1 | %Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | v | 86.22 | 86.22 | 94.42 | |||||||
2 | %Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | v | 89.05 | 89.05 | - | |||||||
3 | %Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahan | v | 63.49 | 63.49 | 89.79 | |||||||
4 | %Produktivitas TK (dl juta rupiah) | v | 56 | 56 | 54.57 | |||||||
5 | %Laju PDRB per tenaga kerja | v | 4.9 | 4.9 | 5.32 | |||||||
6 | %Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja | v | 32.68 | 32.68 | 31.64 | |||||||
7 | %Pembinaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas | 26 | 26 | 27 |
NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8 | %Tenaga Kerja yang disertifikasi | 13.5 | 13.5 | 19.59 | ||||||||
9 | %Tingkat Pengangguran Terbuka | v | 4.13 | 4.13 | 4.51 | |||||||
10 | %Besaran pencari kerja terdaftar yang di tempatkan | V | 86.11 | 86.11 | 69.61 | |||||||
11 | %Partisipasi angkatan kerja | v | 73.55 | 73.55 | 68.56 | |||||||
12 | %Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja | v | 72.63 | 72.63 | 65.5 | |||||||
13 | Jumlah penempatan AKAN | 80 | 80 | 56100 | ||||||||
14 | Jumlah LKS Bipartit | 1.795 | 1.795 | 1735 | ||||||||
15 | Jumlah Peraturan Perusahaan | 4.857 | 4.857 | 4857 | ||||||||
16 | Jumlah Perjanjian Kerja Bersama | 830 | 830 | 875 | ||||||||
17 | % Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | v | 89.09 | 89.09 | 95.93 | |||||||
18 | Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial | v | 1.5 | 1.5 | 265 | |||||||
19 | %Rasio Upah Minimum Kab / kota dibanding Kebutuhan Hidup Layak(KHL). | v | 97.8 | 97.8 | 119.02 |
NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | %Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta Jamsostek | v | 81.64 | 81.64 | 94.63 | |||||||
21 | Jumlah perusahaan penyedia fasilitas kesejahteraan tenaga kerja | v | 1.062 | 1.062 | 10.726 | |||||||
22 | %Besaran pemeriksaan perusahaan | v | 49.36 | 49.36 | 43.04 | |||||||
23 | %Besaran pengujian peralatan di perusahaan | v | 80.7 | 80.7 | 45.45 | |||||||
24 | Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan | 3.939 | 3.939 | 4.54 | ||||||||
25 | Jumlah angka kecelakaan kerja | 1670 | 1670 | 2329 | ||||||||
26 | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 | 2.058 | 2.058 | 2182 | ||||||||
27 | Menurunnya Jumlah penyakit akibat kerja | 14 | 14 | 0 | ||||||||
28 | %Rasio Perusahaan Zero Accident | 1.6 | 1.6 | 1.47 | ||||||||
29 | %Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | v | 67.73 | 67.73 | 56.41 | |||||||
30 | Jumlah Pekerja Anak / jumlah pekerja dibawah umur (orang) | 35.331 | 35.331 | 33.481 |
NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Urusan Transmigrasi | ||||||||||||
30 | Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU); (KK) | v | 200 | 200 | 170 | |||||||
31 | Kesepakatan kerjasama antar wilayah (Provinsi) dalam pengembangan kawasan transmigrasi (Prov) | v | 12 | 12 | 8 | |||||||
32 | Jumlah Transmigran yg ditempatkan (KK) | 200 | 200 | 169 | ||||||||
Nama Program Indikator 2018 sd 2023 sesuai Permendagri 90 / 2019 | ||||||||||||
NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
a. | Persentase pengangguran yang ditangani | v | 6.8 | 10.1 | 8.16 | 9.86 | ||||||
b. | Tingkat Produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta) | v | 24.9 | 26.7 | 29.29 | 29.39 |
NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
c. | Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten | v | 3.96 | 11.08 | 5 | 5.68 | ||||||
d. | Persentase Kab/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja dilakukan pembinaan | 28.57 | ||||||||||
e. | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | 24.24 | ||||||||||
f. | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 54.00 | ||||||||||
g. | Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan | 91.07 | ||||||||||
Program II Program Peningkatan Kualitas dan Pelatihan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ||||||||||||
31 | Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi | v | 1.69 | 28.57 | 31 | 6.94 | 2.5 | 3.25 | ||||
32 | Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi | v | 0.1 | 0.75 | 1 | 0.11 | 0.75 | 0.76 | ||||
33 | Persentase pencari kerja yang kompeten | v | 3.96 | 6.49 | 7.16 | 11.08 | 4.76 | 5.68 |
NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
34 | Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan | v | 4.23 | 44.07 | 88.2 | 4.78 | 4.87 | 5.43 | ||||
35 | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian | v | 7.61 | 50 | 100 | 23.07 | 7.62 | 7.69 | ||||
36 | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa,bahasa asing,budaya dasar dan pekerja migran | v | 6.6 | 25 | 82 | 16.91 | 13.2 | 14.71 | ||||
37 | Persentase Kenaikan Pencari Kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri | v | 1.33 | 0 | 1.44 | 2.97 | 1.12 | 2.34 | ||||
38 | Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas | v | 0.66 | 2.9 | 3.1 | 5.41 | 0.81 | 0.83 | ||||
Program Pengembangan Kesempatan Program III Kerja Penempatan Tenaga Kerja | ||||||||||||
39 | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | v | 17 | 68.5 | 70.3 | 83.73 | 20 | 24.24 | ||||
40 | Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal | v | 40 | 53 | 56 | 40.05 | 43.18 | 59.09 | ||||
Perlindungan dan Pengembangan Program IV Lembaga Ketenagakerjaan Hubungan Industrial |
NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
41 | Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah | v | 15.6 | 6.3 | 15 | 15.65 | 15.69 | 16.11 | ||||
42 | Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama | v | 23.05 | 22.31 | 23.7 | 24.29 | 23.42 | 23.79 | ||||
43 | Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS | v | 87.26 | 86.96 |