DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

LEMBAR PERNYATAAN ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 31

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 53

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal OPD 57

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat 62

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 66

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 66

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 73

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 77

BAB V PENUTUP 247

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Semarang, 2021

KEPALA DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si,M.Sc.

Pembina Utama Muda NIP 19660821 199303 2 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 84 Ayat 1 diamanatkan bahwa setelah penyampaian Rancangan Awal RKPD, Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Rancangan Awal Renja.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkembang di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah, merupakan pada tahun ke 3 (tiga) RPJMD 2018-2023 adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berdikari.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penelaahan kebijakan Nasional bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi , Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

18. Pergub Jateng Nomor 13 Tahun 2019 tetntang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

19. Pergub Jateng Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

20. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

21. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Renja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Renja Disnakertrans dan sesuai dengan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah;

b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah;

c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;

Tujuan penyusunan Renja adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);

c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

e. Untuk menjamin terciptanya pelayanan pada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 95,236,787,000,- yang bersumber dari APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terdiri dari belanja tidak langsung atau gaji sebesar Rp. 67.399.946.000,- untuk 480 PNS dan belanja langsung sebesar Rp. 27.836.841.000 yang didukung oleh 7 program dan 110 kegiatan yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-programpendukung.

Tabel 2.1 Program dan Anggaran

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN MURNI	BERKURANG	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	21,641,717,000	-7,257,323,000	14,384,394,000
II	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,631,132,000	-1,390,254,000	240,878,000
III	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	11,050,099,000	-4,681,435,000	6,368,664,000
IV	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	6,108,973,000	-4,377,066,000	1,731,907,000
V	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3,543,767,000	-1,860,087,000	1,683,680,000
VI	Program Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	5,608,318,000	-2,408,070,000	3,200,248,000

VII Program Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi
1,689,046,000
-1,461,976,000
227,070,000

Selama Tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung dari APBD Prov DPA Dinas Tenaga Kerja Prov. Jateng sebesar Rp. 27.836.841.000 realisasi anggaran atau serapan dana APBD mencapai 26.106.836.299 (93.79%), dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020 sebesar Rp. 1.730.004.701. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetaptercapai

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 93,79 persen. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi ang-garan untuk program/kegiatan utama sebesar 97,00 persen sedangkan program kegiatan pilihan sebesar 81,87 persen dan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92,29 persen. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/ kegiatan di sasaran meningkatnya penempatan Tenaga Kerja dan Per- luasan Kesempatan Kerja 97,71 persen. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/ kegiatan di sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 97,71 persen.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Efektifitas Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

NO .	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KRITERIA
1	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	6,368,664,000	6,130,008,572	96.25	Efektif
2	Meningkatnya Penem- patan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	2,002,985,000	1,958,951,368	97.80	Efektif

3	Meningkatnya Perlindu- ngan Tenaga Kerja Da- lam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1,683,680,000	1,660,420,400	98.62	Efektif
4	Meningkatnya Kepatuh-an Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Nor-ma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja	3,085,048,000	2,852,242,487	92.45	Efektif
5	Meningkatnya Penem- patan Transmigran pa-da Daerah Tujuan Transmigrasi	173,719,000	157,926,300	90.91	Cukup Efektif
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	14,522,745,000	13,347,287,172	91.91	Efektif
		27,836,841,000	26,106,836,299	93.79

Tabel 2.3

Analisis efisiensi Anggaran pada Indikator sasaran

No	Sasaran	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	104,07	96,20	7,87
2	Meningkatnya Penempatan Te- naga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	100,91	97,71	3,2
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	104,88	97,65	7,23
4	Meningkatnya Kepatuhan Ter- hadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja	141,13	97,26	43,87
5	Meningkatnya Penempatan Transmigran pada Daerah Tujuan Trans-migrasi	181,01	81,87	99,14
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PerangkatDaerah	109,63	92,63	17,00

Dari tiga Sasaran strategis, terdapat tiga sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Telah mencapai kinerja dengan tingkat capaian sebesar 104,07 persen dengan efisiensi anggaran 7,87 persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui sisa lelang / selisihharga

2. Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Telah mencapai kinerja dengan tingkat capaian sebesar 100,91 dengan efisiensi anggaran 3,2 persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui sisa lelang / selisihharga

3. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mencapai kinerja dengan tingkat capaian sebesar 104,88% dengan efisiensi anggaran 7,23 persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui sisa lelang / selisih harga.

4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja, Telah mencapai kinerja dengan tingkat capaian sebesar 141,13 persen dengan efisiensi anggaran 43,87 persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui sisa lelang / selisihharga

5. Sasaran Meningkatnya Penempatan Transmigran pada Daerah Tujuan Transmigrasi, Telah mencapai kinerja dengan tingkat capaian sebesar 181,01 persen dengan efisiensi anggaran 99,14 persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui sisa lelang dan adanya tambahan kinerja penempatan transmigrasi dari Pemerintah Pusat

6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, Telah mencapai kinerja dengan tingkat capaian sebesar 109,63 persen dengan efisiensi anggaran 17,00 persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui sisa lelang

Sedangkan target dan realisasi APBN Tahun 2020 sebagaimana tersebut seperti pada tabel 2.4 di bawah.

Tabel 2.4

Target Dan Realisasi APBN Tahun 2020

NO	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU PASCA RASIONALISA SI	R E A L I S A S I
				KEUANGAN	%	FISIK (SATUAN)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	DEKONSENTRASI
	1. Program
	Perlindungan	1.593.654.000	747.790.000	663.571.700	88.74		94.75
	Tenaga Kerja dan
	Pengembangan
	Sistem
	Pengawasan
	Ketenagakerjaan
	(026.08.09) (DIPA-
	026.08.3.039010/20
	20)
	2. Program
	Peningkatan	6.633.523.000	5.979.225.000	5.442.822.909	91.03		97.55
	Kompetensi
	Tenaga Kerja dan
	Produktivitas
	(026.13.06) (DIPA-
	026.13.3.039011/20
	20)
	3. Program				92.61
	Penyiapan	203.956.000	160.320.000	148.472.600			95.12
	Kawasan dan
	Pembangunan
	Permukiman
	Transmigrasi
	(067.07.10) (DIPA-
	067.07.3.418241/20
	20)
	J U M L A H	8.431.133.000	6.887.335.000	6.254.867.209	90.82		97.19

Tabel 2.5

Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2020

Sasaran /	Indikator	Target	Program/Kegiatan
Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	a.Persentase Peningkat- an tenaga kerja yang kompeten	6,89	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja kegiatan :
	b.Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)	54,58	a. Akreditasi LPK, UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT
			b. Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM pelatihan
			c. Penyebaran dan kajian produktivitas
			d. Pelatihan kerja bagi Calon Te-naga Kerja di bidang industry
			e. Identifikasi dan promosi kebu-tuhan pelatihan kerja di bidang industry
			f. Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang Industri - DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)
			g. Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN
			h. Identifikasi dan promosi ke-butuhan pelatihan di bidang pertanian mendukung pe-nempatan melalui mekanisme AKL , AKAD dan AKAN
			i. Pemasaran alat, teknik dan metodologi peningkatan Produktivitas
			j. Pelatihan , pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha
			k. Pelatihan peningkatan pro-duktivitas melalui DBHCHT (Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau)
			l. Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa , pra magang dan pekerja migran
			m. Identifikasi dan promosi kebu-tuhan pelatihan di bidang bidang jasa, pra magang dan pekerja migrant
			n. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelatihan BLK Cilacap
Meningkatnya Penem- patan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	a. Persentase tenaga kerja yang ditempat- kan	69,04	Program Peningkatan Kesem-patan Kerja kegiatan :
	b. Persentase pening- katan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	56,00
			a. Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan kesempatan kerja
			b. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
			c. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Meningkatnya Perlindung-an Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	a. Persentase Penyele- saian perselisihan hubungan industrial	90,00	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan kegiatan :
	b. Persentase pekerja/ buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	87,11
			a. Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan
			b. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jamsos

Sasaran /	Indikator	Target	Program/Kegiatan
	c.		c.
			d. Pembinaan dan Pember-dayaan Kelembagaan Hubu-ngan Industrial serta Forum Koordinasi LKS Tripartit.
			e. Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan dan pengem- bangan database kasus ketenagakerjaan
			f. Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketena- gakerjaan norma Kerja, Norma K3) dan Ling-kungan Kerja	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	94,86	Program Peningkatan Kepa-tuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan ketene-gakerjaan kegiatan :
			a. Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja
			b. Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3
			c. Penegakan Hukum Ketena-gakerjaan
			d. Pengujian Higiene perusaha-an, kesehatan kerja dan pengembangan laborato-rium pengujian
			e. Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3
			f. Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3
Meningkatnya Penem- patan Transmigran pada Daerah Tujuan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran terha-dap animo transmigran	3,37	Pengembangan Dan Penem-patan Transmigrasi
			a. Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi
			b. Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi
			c. Pelatihan bidang pertanian bagi calon transmigran di BLK Pertanian dan Transmigrasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	71,00	1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			a. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
			b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2. Manajemen Administrasi Pe-layanan Umum, Kepegawai-an dan Keuangan Perangkat Daerah
			a. Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
			b. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
			c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
			d. Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
			e. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
			f. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
			g. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
			h. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustaka-an Perangkat Daerah
			i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah

Sasaran /	Indikator	Target	Program/Kegiatan
			Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional j. Perangkat Daerah
			k. Pemeliharaan Rutin /Berka-la Sarana Kantor dan Rmh Tangga Perangkat Daerah
			l. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
			m. Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
			n. Pengadaan Pakaian Dinas
			o. Pendidikan dan Pelatihan Formal
			p. Pelayanan Informasi Perangkat Daerah

Untuk mendukung indikator kinerja tujuan diatas, berikut target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Disnakertrans Prov. Jateng tahun 2020 yang telah disusun dalam RPJMD tahun Tahun 2018-2023.

2.1.1. Capaian Indikator KinerjaUtama

Tabel 2.1.1.

Capaian Indikator Kinerja Utama

Urusan Ketenagakerjaan Berdasarkan RPJMD 2018-2023

No	IndikatorKinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018- 2023	Reali- sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa- si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta- tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali- sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B	Aspek Pelayanan Umum
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
	TENAGA KERJA
1	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	71,01	70,27	17	37,07	37,07	218,06		Disnaker- trans
2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	96	92,53	86	91,43	91,43	106,31		Disnaker- trans
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)	54,62	56,88	24,86	55,01	55,01	221,28		Disnaker- trans
4	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Kompeten	8,19	7,16	3,96	11,08	11,08	279,80		Disnaker- trans
5	Persentase Pengangguran yang Ditangani	28,55	25,91	6,8	10,10	10,10	148,53		Disnaker- trans
6	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan	82,97	94,43	94,06	91,92	91,92	102,33		Disnaker- trans

Untuk menunjang realisasi pencapaian target tersebut di atas, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng mempunyai 4 sasaran dan 7 indikator kinerja,

2.1.2. Capaian Indikator Kinerja lainnya

Tabel 2.1.2.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Non urusan Berdasarkan RPJMD 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REAL.	%	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatnya pe- nempatan trans- migran pada daerah tujuan transmigrasi	Persentase penempat- an transmigran terha- dap animo transmigrasi	%	3,37	6.10	181.01	Sangat baik
2. Meningkatnya Kua- litas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	71,00	80.70	113.66	Sangat baik
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	74,50	77.84	104.48	Sangat baik

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dan Pencapaian Rencana Strategis/Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 2018 s/d Tahun 2023 sebagaimana table 2.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2018 S/D 2023

TAHUN 2020

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp .	K	Rp .	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	R p .	K	R p .	K	R p .
1	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	6,49	8,19		6,89		7,09		7,39		7,89		8,19		7.16		4.49
			Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)	54,57	54,62		54,58		4,59		4,60		54,61		54,62		6.88		6.70
		Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja				69.795. 495		10.2 89.0 99		13.1 89.0 99		14. 189 .09 9		15. 439 .09 9		16.6 89.0 99		9.89 5.05 1		6.13 0.00 9
			Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	28,57	38.50		31.00		33.00		35.00		37.50		38.50		31.00		6.94
			Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	6,49	8.19		6,80		7,0		7.3		7,8		8,1		7.16		11.08
			Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	50	1.12		1.12		1,33		1.12		1.33		1,12		1.44		2.97
			Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompe-tensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran	0,75	16.00		20.00		33.00		25.00		20.00		16.00		82.00		16.91
			Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompe-tensi di bidang pertanian	44,07	6.67		50.00		8.33		7,69		7,69		6,67		100.00		23.07
			Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	2,90	4.20		3,10		3,90		4.00		4,10		4.20		3.10		0.67
			Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	0	2.25		1.00		1,25		1.50		2.00		2.25		1.00		0.11

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
			Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	25	13,04		47.06		28.00		21.88		17.95		13.04		88.24		4.78
		Akreditasi LPK, UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT				5.48 8.08 3		1.08 3.82 9		1.08 3.82 9		1.0 94. 125		1.0 98. 150		1.12 8.15 0		1.03 6.33 7		330. 315
			Jumlah Instruktur Pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya		385	804. 220	60	152. 110	70	152. 110	75	160 .00 0	90	160 .00 0	90	180. 000	60		30
			Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi		230	1.54 3.18 8	40	303. 594	40	303. 594	40	306 .00 0	50	310 .00 0	60	320. 000	40		35
			Jumlah peserta yang tersertifikasi		3.100	3.14 0.67 5	30 0	628. 125	32 5	628. 125	35 0	628 .12 5	37 5	628 .15 0	40 0	628. 150	30 0		75
		Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM pelatihan			13.400	5.55 8.60 4		801. 840		1.20 6.84 0		1.1 88. 308		1.1 73. 308		1.18 8.30 8	2. 76 0	767. 386		283. 568
			Jumlah Peserta Magang Luar Negeri		12000	3.00 6.70 0	1.600	277. 340	2.600	682. 340	2.600	682 .34 0	2.600	682 .34 0	2.600	682. 340	2.530		72
			Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri		750	1.49 4.26 5	150	298. 853	150	298. 853	150	298 .85 3	150	298 .85 3	150	298. 853	150		4
			Jumlah SDM Pelatihan Kerja yang ditingkatkan kualitasnya		250	835. 575	50	167. 115	50	167. 115	50	167 .11 5	50	167 .11 5	50	167. 115			25
			Jumlah Peserta Sinergitas Peningkatan Pelatihan		400	222. 064	80	58.5 32	80	58.5 32	80	40. 000	80	25. 000	80	40.0 00	80		80
		Penyebaran dan kajian produktivitas			4.437	5.13 7.88 6		924. 568		1.00 5.31 8		933 .00 0		1.0 10. 000		1.26 5.00 0		873. 905		110. 346
			Jumlah Kab/ kota Yang Dimonitoring Evaluasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas		35	758. 612	35	149. 306	35	149. 306	35	150 .00 0	35	150 .00 0	35	160. 000	35		35
			Jumlah peserta yang mengikuti Penyebaran informasi produktivitas baik kepada pemerintah, komunitas desa potensial, pelaku usaha melalui konvensi, festival produktivitas & penghargaan produktivitas		3825	3479 274	62 5	645. 262	80 0	726. 012	80 0	653 .00 0	80 0	655 .00 0	80 0	800. 000	62 5		-

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
			Jumlah Tenaga Kerja yang menerapkan peningkatan produktivitas di Desa		575	650. 000	75	130. 000	10 0	130. 000	10 0	130 .00 0	11 0	130 .00 0	11 5	130. 000	10 0		50
			jumlah dokumen kajian produktivitas tenaga kerja		2	250. 000					0		1	75. 000	1	175. 000			1
		Pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja di bidang industri	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja		3.440	6.41 8.90 0	24 0	643. 780	80 0	1.44 3.78 0	80 0	1.4 43. 780	80 0	1.4 43. 780	80 0	1.44 3.78 0	21 1	515. 648	32 0	188. 339
		Identifikasi dan promosi kebu-tuhan pelatihan kerja di bidang industri			9.070	1.42 7.61 9		244. 000		66.0 53		131 .00 0		100 .00 0		180. 000	2. 45 0	242. 955		85.7 93
			Jumlah animo dan pendaftar pelatihan kerja di bidang industri		9.070		1. 37 7	244. 000	1. 66 6	146. 000	1. 50 0	131 .00 0	1. 55 0	100 .00 0	1. 60 0	180. 000			18 33	-
			jumlah dokumen training need assesment (TNA)		240	349. 767	-		60	62.0 00	60	70. 000	60	100 .00 0	60	117. 767			20	-
			jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja		4	276. 852	-		1	36.0 00	1	50. 000	1	75. 000	1	115. 852			1
		Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang Industri - DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja - (DBHCHT)		1.580	7.67 2.00 0	30 0	1.52 3.00 0	32 0	1.53 7.25 0	32 0	1.5 37. 250	32 0	1.5 37. 250	32 0	1.53 7.25 0	30 0	1.51 7.73 8	42 0	1.45 0.94 9
		Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertani-an mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan AKL,AKAD dan AKAN		480	1.29 4.56 0	96	253. 890	96	253. 890	96	255 .89 0	96	260 .89 0	96 .0 0	270 000	96	248. 785	96	250. 762
		Identifikasi dan promosi kebutuh-an pelatihan di bidang pertanian mendukung penempatan melalui mekanis-me AKL , AKAD dan AKAN			2.400	944. 300	48 0	176. 650		176. 650								172. 950	0	49.6 77
			umlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang pertanian mendukung pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL , AKAD dan AKAN		2.400	566. 650	48 0	176. 650	48 0	90.0 00	48 0	90. 000	48 0	95. 000	48 0	115. 000	48 0		0
			Jumlah dokumen TNA (Training Need Asesment)		5	327. 650	1		1	76.6 50	1	77. 000	1	77. 000	1	97.0 00	0

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
			Jumlah naskah kerjasama dengan dunia industri/pelaku usaha		5	5000 0	1		1	10.0 00	1	10. 000	1	10. 000	1	20.0 00	0
		Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertani-an mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau )	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pela-tihan bidang pertani-an mendukung meka-nisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN (DBHCHT)		2.460	7.73 0.67 9	48 0	1.53 1.36 9	48 0	1.53 1.36 9	48 0	153 136 9	50 0	1.5 31. 369	52 0	1.60 5.20 3	48 0	1.51 0.88 2	48 0	1.46 4.87 9
		Pemasaran alat, teknik dan metodologi peningkatan Produktivitas				1.73 9.21 4		330. 452		330. 452		345 .44 0		359 .19 0		373. 680		314. 682		89.6 85
			Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemasaran tools produktivitas (dipasarkan kepada pelaku usaha)		700	1.56 8.25 1	14 0	300. 025	14 0	309. 866	14 0	314 .89 0	14 0	319 .89 0	14 0	323. 580	19 0		80
			Jumlah penyebaran informasi melalui leaflet, media massa, dan direct selling program		11	101. 363	3	30.4 27	2	10.5 86	2	15. 550	2	20. 300	2	24.5 00	3		1
			Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan		4	69.6 00			1	10.0 00	1	15. 000	1	19. 000	1	25.6 00			-
		Pelatihan , pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha				1.84 4.67 0		368. 934		368. 934		368 .93 4		368 .93 4		368. 934		360. 070		241. 828
			Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan peningkatan produktivitas (5S, TQC/TQM , SS)		645	604. 734	2	18.9 70	1	29.6 32	1	29. 632	1	29. 632	1	29.6 32	25		15 0
			Jumlah perusahaan yang diukur tingkat produktivitasnya		6	137. 498	5	52.7 83	10	68.4 00	8	68. 400	11	68. 400	11	68.4 00	1		0
			Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan konsultasi produktivitas dan klinik produktivitas		50	326. 383	53 1	199. 447	75	144. 152	67 5	144 .15 2	76 8	144 .15 2	76 8	144. 152	10		0
			Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas		2928	776. 055	53 1										17 5		25
		Pelatihan pening-katan produktivi-tas melalui DBHCHT (Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau)	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas		3.191	5.61 5.87 5	62 5	1.12 3.17 5	46 5	1.12 3.17 5	67 6	1.1 23. 175	70 0	1.1 23. 175	72 5	1.12 3.17 5	62 5	1.06 4.25 6	46 5	1.06 7.25 9

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
		Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa , pra magang dan pekerja migran			1.456	9.18 4.40 0		1.14 2.40 0		2.00 0.00 0		2.0 00. 000		2.0 02. 000		2.04 0.00 0	18 6	1.12 8.29 5		461. 387
			Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan bidang jasa		400	1.94 4.66 0	40	228. 220	80	428. 220	80	428 .22 0	10 0	430 .00 0	10 0	430. 000	40		40
			Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pekerjaan migran Indonesia		176	1.89 2.37 0	16	161. 370	40	432. 000	40	432 .00 0	40	432 .00 0	40	435. 000	16		0
			Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pra magang		880	5.34 7.37 0	13 0	752. 810	15 0	1.13 9.78 0	20 0	1.1 39. 780	20 0	1.1 40. 000	20 0	1.17 5.00 0	13 0		0
		Identifikasi dan promosi kebutuh-an pelatihan di bidang bidang jasa, pra magang dan pekerja migran			1.608	1.33 2.42 4		141. 212		141. 212		250 .00 0		350 .00 0		450. 000		141. 162		55.2 22
			Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang jasa, pra magang dan pekerjaan migran Indonesia		1.600	808. 483	22 0. 00	141. 212	27 0	79.2 71	32 0	140 .00 0	37 0	196 .00 0	42 0	252. 000	18 6		40
			Jumlah dokumen training need assestment (TNA)		4	286. 082			1	34.0 82	1	60. 000	1	84. 000	1	108. 000	0		0
			Jumlah naskah kerja-sama dengan perush, / lembaga penempat-an tenaga kerja		4	237. 859			1	27.8 59	1	50. 000	1	70. 000	1	90.0 00	0		0
		Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelatihan BLK Semarang 1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan		1	98.0 00	0		0		1	98. 000	0		0
		Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelatihan BLK Semarang 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan		1	1.10 0.00 0			1	550. 000
		Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelatihan BLK Cilacap	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Cilacap		7	7.20 8.28 1	0		1	742. 400	1	1.0 41. 828	2	2.1 74. 053	3	3.25 0.00 0
		Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelatihan di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi		6	550. 000
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan		71,01		69 ,0 4		69 ,5 4		70 ,0 9		70 ,4 7		71 ,0 1		69 .1 0		28 .4 8
			Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal		68.00		56 .0 0		59 .0 0		62 .0 0		65 .0 0		68 .0 0		56 .0 2		32 .6 7
		Peningkatan Kesempatan Kerja				40.7	6.73 7.00 8.0 9.1 9.80 6.54													1.68

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
						35.5 40		1.10 8		1.10 8		51. 108		51. 108		1.10 8		2.63 8		8.93 7
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan	68.50	71,01		69 ,0 4		69 ,5 4		70 ,0 9		70 ,4 7		71 ,0 1		70 .2 7		36 .2
			Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	53.00	68.00		56 .0 0		59 .0 0		62 .0 0		65 .0 0		68 .0 0		56 .0 2		40 .0 5
		Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan kesempatan kerja			4.840	15.3 41.1 89		2.13 2.29 3		3.10 4.42 8		3.2 89. 222		3.3 22. 169		3.49 3.07 7		2.07 5.24 9		741. 675
			Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya		360	2.89 9.67 7	40	302. 000	80	666. 428	80	632 .97 2	80	633 .30 6	80	664. 971	40		20
			Jumlah peserta yang mengi-kuti pembekalan/ pember- dayaan dan pengembangan kewirausahaan		3720	10.4 12.5 12	54 0	1.44 5.29 3	78 0	2.06 7.00 0	80 0	2.2 52. 250	80 0	2.2 64. 863	80 0	2.38 3.10 6	54 0		26 0
			Jumlah TKI Purna dan tenaga kerja khusus (disabilitas, lansia, kel rentan) mengikuti kgt pengembangan sektor informal		760	2.02 9.00 0	14 0	385. 000	14 0	371. 000	16 0	404 .00 0	16 0	424 .00 0	16 0	445. 000	14 0		0
		Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja			33.199	21.6 68.1 37		3.05 7.14 0		3.66 9.68 0		4.5 23. 385		5.0 10. 348		5.40 7.58 4	10 .5 00	3.61 7.50 8		875. 414
			Jumlah BKK dan petugas IPK mengikuti Bimtek dan Pembinaan Antar Kerja		1.750	904. 682	75	145. 501	35	213. 615	0	234 .97 6	0	280 .00 0	0	310. 000	75		35
			Jumlah Calon Tenaga Kerja AKAD mengikuti OPP AKAD		80	315. 876	75	83.0 85	12 5	129. 903	12 5	142 .89 3	12 5	162 .00 0	12 5	190. 000	75		12 5
			Jumlah CPMI mengikuti pe-mantapan pemberangkatan		9	210. 492			25 0	111. 682	50 0	245 .70 1	50 0	250 .00 0	50 0	297. 298			0
			Jumlah lembaga penempatan mengikuti bimtek		25.500	11.4 60.8 00			80	68.3 25	0	75. 157	0	81. 140	0	91.2 54			40
			Jumlah LTSA PTKLN terfasilitasi dan optimal		4.000	3.07 4.24 9			9	45.3 55	9	49. 890	9	54. 879	9	60.3 67			0
			Jumlah masyarakat mempe-roleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja		100	841. 406	87 00	1.63 0.98 5	63 00	2.21 5.00 0	35 00	2.4 36. 500	35 00	2.5 30. 150	35 00	2.64 8.16 5	8. 70 0		60 0
			Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Online dan Job Fair		480	616. 728	80 0	530. 639	80 0	435. 529	80 0	622 .08 1	80 0	728 .00 0	80 0	758. 000	80 0		80 0

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
			Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing dan analisis jabatan		400	2.35 1.92 8	50	116. 660	50	118. 350	0	130 .18 5	0	213 .21 1	0	263. 000	50		12
			Jumlah siswa dan pencari kerja yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		480	616. 728	24 0	164. 925	24 0	40.1 75	0	44. 192	0	160 .00 0	0	207. 436	60 0		24 0
			Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja		400	2.35 1.92 8	20 0	385. 345	20 0	291. 745	0	541 .80 7	0	550 .96 7	0	582. 064	20 0		58
		Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing			1.415	2.95 9.07 8		774. 541		227. 000		238 .49 9		818 .59 1		900. 447	0	203. 203		71.8 48
			Jumlah perusahaan mengikuti sosialisasi tata cara perizinan dan penggunaan TKA dan Jumlah petugas pelayanan perizinan TKA mengikuti Bimtek		750	780. 013	15 0	159. 541	15 0	108. 387	15 0	108 .02 5	15 0	181 .56 6	15 0	222. 494	15 0		30
			Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA		665	2.17 9.06 5	80	615. 000	60	118. 613	17 5	130 .47 4	17 5	637 .02 5	17 5	677. 953	80		25
		Perencanaan Umum Ketenagakerjaan				484. 065		484. 065										402. 824
			Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.		1		1	219. 186							-		-		0
			Jumlah peserta Rakor Sinkronisasi Program/ Kegiatan		105		10 5	264. 879							-		10 5		0
		Database Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Database ketenagakerjaan		5	283. 069	1	283. 069									1	283. 069			0		0		0
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	92,11	96.00		90 .0 0		92 ,5 0		93 .0 0		95 ,5 0		96 .0 0		92 .5 3		78 .0 5
			Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	86,96	87,70		87 ,1 1		87 ,2 6		87 ,4 1		87 ,5 6		87 ,7 0		93 .1 6		94 .4 5
		Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				21.6 35.7 67		3.54 3.76 7		3.89 8.00 0		4.2 88. 000		4.7 17. 000		5.18 9.00 0		3.46 0.31 9		1.66 0.42 0
			Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan		87.70		87 .1 1		87 .2 6		87 .4 1		87 .5 6		87 .7 0		93 .1 6		96 .5 6
			Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk		47.61		43 .7 7		44 .6 6		45 .6 5		46 .6 2		47 .6 1		46 .2 7		47 .5 9

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
			Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial		96.00		90 .0 0		92 .5 0		93 .0 0		95 .5 0		96 .0 0		92 .5 3		91 .4 3
			Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama		24.15		22 .6 8		23 .0 5		23 .4 2		23 .7 9		24 .1 5		23 .7 3		24 .2 9
			Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah		36.00		15 .0 0		22 .0 0		29 .0 0		36 .0 0		43 .0 0		15 .0 2		15 .6 5
		Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan				7.21 4.16 8		1.20 5.89 0		1.38 0.12 3		1.4 71. 604		1.5 33. 014		1.62 3.53 7		1.15 6.61 8		486. 149
			Jumlah Petugas Survei identifikasi Struktur dan Skala Upah di Perusahaan		2.570	583. 104	70	54.0 00	55 0	55.0 00	60 0	139 .10 4	65 0	165 .00 0	70 0	170. 000	70		-
			Jumlah peserta Sidang Pembahasan UMK		780	2.00 9.10 4	39 0	384. 150	39 0	414. 954	39 0	400 .00 0	39 0	400 .00 0	39 0	410. 000	39 0		23 6
			Jumlah peserta sidang penangguhan UMK		625	201. 341	12 5	19.1 45	12 5	19.1 45	12 5	21. 000	12 5	41. 014	12 5	101. 037	12 5		-
			Jumlah peserta workshop sistem Pengupahan		1.380	1.05 3.61 1	27 0	105. 000	27 0	228. 611	28 0	235 .00 0	28 0	240 .00 0	28 0	245. 000	27 0		10 0
			Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan, Koordinasi dan Konsolidasi Masalah HI		1.750	630. 750	35 0	78.7 50	35 0	132. 000	35 0	135 .00 0	35 0	140 .00 0	35 0	145. 000	35 0		-
			Jumlah peserta yang mengikuti rakor Kesja		1.350	1.60 4.21 2	27 0	384. 632	27 0	304. 580	27 0	305 .00 0	27 0	305 .00 0	27 0	305. 000	27 0		90
			Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Pengupahan		725	640. 860	14 5	125. 000	14 5	125. 860	14 5	130 .00 0	14 5	130 .00 0	14 5	130. 000	14 5		-
			Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi UMK (Dinas Kab/Kota yg membidangi KK, SP Tk. Prov, Apindo Tk. Prov)		500	154. 946	10 0	30.9 73	10 0	30.9 73	10 0	30. 500	10 0	31. 000	10 0	31.5 00	10 0		-
			Jumlah petugas data yg melakukan identifikasai Data Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja		175	86.2 40	35	24.2 40	35	14.0 00	35	16. 000	35	16. 000	35	16.0 00	35		-
			Jumlah perusahaan yang dilakukan pendampingan dalam penyusunan strukur dan skala upah		3.050	250. 000	55 0		55 0	55.0 00	60 0	60. 000	65 0	65. 000	70 0	70.0 00	55 0		-

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
		Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jamsos				3.87 9.89 8		623. 500		703. 500		741 .94 7		870 .96 4		939. 987		623. 323		170. 965
			jumlah pengusaha atau pemberi kerja yang mengikuti bimbingan pembuatan PP (Peraturan Perusahaan)/PKB (Perjanjian Kerja Bersama )	70	1.015	1.40 0.31 5	17 5	207. 715	21 0	292. 600	21 0	300 .00 0	21 0	300 .00 0	21 0	300. 000	17 5		35
			Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS/jaminan sosial	35	980	566. 792	14 0	53.9 47	70	53.9 47	70	53. 947	70	172 .96 4	70	231. 987	14 0		-
			Jumlah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (outsourching) yang mengikuti pembinaan syarat kerja	100	410	612. 719	70	100. 819	70	115. 900	70	132 .00 0	10 0	132 .00 0	10 0	132. 000	70		35
			Jumlah petugas data HI dan Jamsos yang memahami pengolahan data HI dan Jamsos	175	1.225	985. 019	38 5	261. 019	21 0	181. 000	21 0	181 .00 0	21 0	181 .00 0	21 0	181. 000	38 5		35 0
			Jumlah Perusahaan Yang Teridentifikasi belum memenuhi ketentuan PP/PKB	0	700	315. 053			10 0	60.0 53	15 0	75. 000	20 0	85. 000	25 0	95.0 00	-		20
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Forum Koordinasi LKS Tripartit				5.08 4.04 0		922. 377		1.01 8.37 7		1.0 01. 481		1.0 41. 391		1.10 0.41 4		889. 546		543. 563
			Jumlah mediator dan pegawai HI mengikuti koordinasi teknis HI		400	420. 620	80	83.6 84	80	84.2 34	80	84. 234	80	84. 234	80	84.2 34	80		80
			Jumlah HRD, PUK SP/SB yang memahami Hubungan Industrial		1.380	508. 755	30 0	81.7 51	33 0	81.7 51	24 0	81. 751	24 0	81. 751	27 0	181. 751	30 0		30
			Jumlah memahami LKS Tripartit Kab/ Kota dan Provinsi		2.210	2.91 8.74 4	23 8	576. 337	49 3	576. 337	49 3	575 .98 1	49 3	575 .98 1	49 3	614. 108	23 8		20 0
			Jumlah Perusahaan yang belum membentuk LKS Bipartit (Identifikasi)		200	398. 931	40	52.5 60	40	52.5 60	40	97. 937	40	97. 937	40	97.9 37	91
			Jumlah Peserta LKS bipartit(Dinas kab/Kota yang memahami KK, SP Tk. Provinsi Apindo Tk. Prov) Bimtek/ Sosialisasi / Diseminasi		300	109. 120	15 0	54.8 35	15 0	54.2 85	-		-		-		15 0		30
			Jumlah Perusahaan yang Dilakukan pendampingan untuk membentuk LKS Bipartit		175	471. 062	35	47.9 10	35	95.9 10	35	82. 474	35	122 .38 4	35	122. 384	35		79
			Jumlah dokumen Pencatatan Perusahan yang telah membentuk LKS Bipartit		4	256. 808	1	25.3 00	1	73.3 00	1	79. 104	1	79. 104	-

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
		Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan dan pengembangan database kasus ketenagakerjaan				3.78 0.19 0		540. 000		544. 000		779 .20 8		867 .67 2		1.04 9.30 9	11 8	538. 835		255. 284
			Jumlah Dokumen database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota		5	1.30 6.63 8	1	218. 014	1	218. 014	1	250 .71 6	1	288 .32 3	1	331. 571	1		1
			Jumlah dokumen Identifikasi data base perusahaan rawan PHI		4	334. 201	-		1	46.0 00	1	72. 900	1	95. 342	1	119. 959	-		1
			Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monitoring kasus- kasus PHI/PHK		20	435. 635	20	49.4 79	20	49.4 76	20	96. 001	20	65. 432	20	175. 247	20		16
			jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti pencegahan perselisian hubungan industrial		200	667. 580	40	114. 104	40	95.0 00	40	188 .35 4	40	125 .63 8	40	144. 484	50		11
			Jumlah Penyeleseian kasus PHI Perusahaan lintas Kab/Kota		50	601. 750	10	63.2 00	10	70.0 00	10	100 .50 0	10	211 .58 9	10	156. 461	23		10
			Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial		100	434. 385	20	95.2 03	20	65.5 10	20	70. 737	20	81. 348	20	121. 587	24		11
		Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja				1.67 7.46 9		252. 000		252. 000		293 .76 0		403 .95 7		475. 752		251. 998		204. 459
			jumlah monitoring dan penyelesaian kasus ketanagakerjaan di luar provinsi		9	275. 237	1	18.4 00	2	18.4 00	2. 00	36. 800	2. 00	86. 800	2. 00	114. 837	1		28
			Jumlah penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja didalam maupun di luar negeri		145	715. 635	25	90.7 60	30	123. 870	30 .0 0	136 .25 7	30 .0 0	149 .88 0	30 .0 0	214. 868	39		-
			jumlah penyeleseian kasus PMI (Pekerja Migran Indonesia)		145	686. 597	25	142. 840	30	109. 730	30 .0 0	120 .70 3	30 .0 0	167 .27 7	30 .0 0	146. 047	40		93
			Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan		82,97		94 .8 6		92 ,0 9		89 ,2 6		86 ,2 1		82 ,9 7
4	Meningkatnya Kepatuhan Ter- hadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja		Persentase penurunan pelang-garan norma ketenagakerjaan		82,97		94 ,8 6		92 ,0 9		89 ,2 6		86 ,2 1		82 ,9 7		94 .4 3		4. 90
		Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan				33.0 79.7 60		4.73 5.76 0		6.33 6.00 0		6.8 36. 000		7.3 36. 000		7.83 6.00 0		4.60 6.08 6		2.85 2.24 2

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
			Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3		26,14		24 ,9 4		25 ,2 9		25 ,5 4		25 ,8 9		26 ,1 4		25 .4 5		30 .5 6
			Persentase penurunan pe-langgaran norma ketenagakerjaan		82,97		94 ,8 6		92 ,0 9		89 ,2 6		86 ,2 1		82 ,9 7		94 .4 3		91 .9 2
			Persentase penurunan pe-langgaran norma ketenaga- kerjaan SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH SEMARANG		82,97		94 ,8 6		92 ,0 9		89 ,2 6		86 ,2 1		82 ,9 7
			Persentase penurunan pe-langgaran norma ketenaga- kerjaan SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH PATI		1		1		1		1		1		1
			Persentase penurunan pe-langgaran norma ketenaga- kerjaan SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH SURAKARTA		1		1		1		1		1		1
			Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH MAGELANG		1		1		1		1		1		1
			Persentase penurunan pela-nggaran norma ketenagaker- jaan SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH BANYUMAS		1		1		1		1		1		1
			Persentase penurunan pelanggaran norma ketena- gakerjaan SATUAN PENGA-WASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH PEKALONGAN		1		1		1		1		1		1
		Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja		315	286. 191	0		0		10 5	78. 624	10 5	94. 348	10 5	113. 218	-
		Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja		330	299. 819	0		0		11 0	82. 368	11 0	98. 841	11 0	118. 609
		Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja		255	231. 678	0		0		85	63. 648	85	76. 377	85	91.6 53
		Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja		150.00	136. 281	0		0		50	37. 440	50	44. 928	50	53.9 13
		Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja	Jumlah perusahaan yang dilakukan Riksa Uji ( pemeriksaan dan pengujian ) obyek K3		255.00	231. 678	0		0		85	63. 648	85	76. 377	85	91.6 53

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
		Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja				10.3 86.2 66		1.07 2.50 0		2.37 2.50 0		2.0 82. 116		2.1 79. 575		2.67 9.57 5		1.03 0.68 7		358. 913
			Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan	60	630	5.53 6.55 0	60	415. 898	21 0	1.46 3.15 2	12 0	1.0 52. 500	12 0	1.0 52. 500	12 0	1.55 2.50 0	60		0
			Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pemeriksaan	50	250	621. 647	50	83.8 55	50	118. 981	50	130 .87 9	50	143 .96 6	50	143. 966	50		0
			Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja	580	3900	2.73 5.80 4	79 5	514. 427	75 3	478. 607	76 5	544 .61 6	77 5	599 .07 7	81 2	599. 077	79 5		44 6
			Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan	70	350	349. 105	70	58.3 20	70	64.3 35	70	70. 766	70	77. 842	70	77.8 42	70		0
			Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja	50	240	338. 321			30	74.8 50	60	82. 335	60	90. 568	90	90.5 68			0
			Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan ketenagakerjaan	0	320	579. 464			40	128. 200	80	141 .02 0	80	155 .12 2	12 0	155. 122			0
			Jumlah Petugas Administrasi teknis pengawasan yang memahami pengolahan data pengawasan	0	80	225. 375			15	44.3 75	20	60. 000	20	60. 500	25	60.5 00			0
		Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja		720	654. 151					24 0	179 .71 2	24 0	215 .65 4	24 0	258. 785	0			76.3 52
		Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja		720	654. 151					24 0	179 .71 2	24 0	215 .65 4	24 0	258. 785	0
		Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3				3.05 5.00 0		432. 500		582. 500		640 .00 0		700 .00 0		700. 000		406. 631
			Jumlah perusahaan dilakukan Riksa uji ( pemeriksaan dan pengujian ) objek K3		1.950	1.38 3.84 8	37 0	181. 348	38 0	282. 500	39 0	300 .00 0	40 0	310 .00 0	41 0	310. 000	37 4		0
			Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma K3		1.340	1.38 2.28 2	30 0	212. 282	25 0	250. 000	26 0	280 .00 0	26 0	320 .00 0	27 0	320. 000	30 0		10 3
			Jumlah perusahaan yang membentuk P2K3		200	288. 870	20	38.8 70	30	50.0 00	40	60. 000	50	70. 000	60	70.0 00	23		20
		Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3		420		0		90		10 0		11 0		12 0

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
		Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3		150		0		30		35		40		45
		Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3		150		0		30		35		40		45
		Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3				0		30		35		40		45
		Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3		66.00		0		12		15		18		21
		Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3		90.00		0		18		21		24		27
		Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Riksa Uji (Pemeriksaan dan Pengujian ) Obyek K3		66.00		0		12		15		18		21
		Penegakan Hukum Ketenagakerjaan				2.99 8.89 2		645. 000		645. 000		482 .76 8		613 .06 2		613. 062		629. 176		99.0 53
			Jumlah kasus tindak pidana ketenaga-kerjaan yang di BAP		9	258. 378	1	35.2 18	1	31.8 80	2	63. 760	2	63. 760	3	63.7 60	1		1
			Jumlah penanganan kasus ketenaga-kerjaan		1180	2.39 4.36 9	30 0	556. 885	27 0	557. 440	17 0	350 .98 0	22 5	464 .53 2	21 5	464. 532	33 0		28 1
			Jumlah peserta yang mengikuti FGD penanganan kasus		460	206. 815	60	31.0 47	70	30.7 60	90	39. 548	12 0	52. 730	12 0	52.7 30	60		70
			Jumlah peserta yang mengikuti Rakor penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan		400	139. 330	60	21.8 50	70	24.9 20	80	28. 480	90	32. 040	10 0	32.0 40	60		0
		Pengujian Higiene perusahaan, kesehatan kerja dan pengem-bangan laboratorium pengujian				11.3 15.8 00		1.85 1.26 0		2.00 1.50 0		2.4 80. 676		2.5 51. 835		2.43 0.52 9		1.65 7.41 6		1.47 7.25 0
			Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian Higiene perusahaan dan kesehatan kerja.		1060	10.7 75.8 00	20 0. 00	1.74 6.26 0	20 0. 00	1.89 6.50 0	21 0	2.3 70. 676	22 0	2.4 41. 835	23 0	2.32 0.52 9	30 5		20 8
			Jumlah laboratorium yang terakreditasi		1	540. 000	1	105. 000	1	105. 000	1	110 .00 0	1	110 .00 0	1	110. 000	1		0

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
		Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3				2.93 5.00 0		460. 000		460. 000		645 .00 0		685 .00 0		685. 000		459. 776		423. 445
			Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja		201	1.27 5.05 2	36	210. 026	45	210. 026	40	265 .00 0	40	295 .00 0	40	295. 000	36		58
			Jumlah SDM (dokter peru-sahaan, paramedis perusaha-an, supervisi perusahaan dan masyarakat pencari kerja) yang dilatih K3		625	1.60 3.68 8	12 5	221. 844	12 5	221. 844	10 0	380 .00 0	12 5	390 .00 0	15 0	390. 000	12 5		10 0
			Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang K3		1	56.2 60	1	28.1 30	0	28.1 30	1		1		1		1		0
		Peningkatan Sarana Prasa-rana Labora-torium dan Uji kom-petensi di Bidang K3				549. 000		274. 500		274. 500
			Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3		3,41		7	274. 500	1	274. 500	0		0		0		8	422. 400	9	4172 30
	Meningkatnya Penempatan Transmigran pada Daerah Tujuan Transmigrasi		Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigran		3,41		3, 37		3, 38		3. 39		3, 40		3, 41		6. 10		0
		Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi				18.8 15.3 46		3.08 2.34 6		3.39 0.00 0		3.7 29. 000		4.1 02. 000		4.51 2.00 0		2.52 3.54 3		157. 926
			Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	3,36	3,41		3, 37		3, 38		3, 39		3, 40		3, 41		6. 10
			Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian	3,36	3,41		3, 37		3, 38		3, 39		3, 40		3, 41		3. 95
			Persentase kenaikan transmig-ran yang ditempatkan memili-ki rumah dan lahan usaha	3,36	3,41		3, 37
			Persentase kenaikan calon transmigram dilatih di bidang pertanian	3,36	3,41		3, 37
		Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	100	800	16.9 95.2 66	20 0	2.60 1.26 6	15 0	3.09 0.00 0	15 0	3.4 04. 000	15 0	3.7 50. 000	15 0	4.15 0.00 0	18 5	2.14 7.80 5	-	157. 926
		Pelatihan bidang pertanian bagi calon transmigran di BLK Pertanian dan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian	36	800	1.62 6.78 0	20 0	287. 780	15 0	300. 000	15 0	325 000	15 0	352 000	15 0	362 000	14 3	206. 077	-
		Pemantauan Transmigran Pasca Penempatan	Jumlah provinsi yang dimonitoring pasca penempatan transmigrasi		5	193. 300	5	193. 300									5	169. 661

No .	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra PD (akhir Periode Renstra PD)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke -
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5
1	2	3	4	5	6		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75		71		72		73		74		75				79 .4 7
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			12.1 15.0 94	10 0. 00	972. 094	10 0. 00	2.45 0.00 0	10 0. 00	2.6 60. 000	10 0. 00	2.8 95. 000	10 0. 00	3.13 8.00 0		706. 802		270. 014
		Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah				8.10 0.09 4		722. 094		1.60 0.00 0		1.7 55. 000		1.9 26. 000		2.09 7.00 0		506. 567
			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	0	75	5.59 5.09 4	15	722. 094	15	1.05 0.00 0	15	1.1 55. 000	15	1.2 71. 000	15	1.39 7.00 0	15		15
			Jumlah Peserta Rakor Bidang Nakertrans	205	420	1.25 0.00 0			10 5	275. 000	10 5	300 .00 0	10 5	325 .00 0	10 5	350. 000	0		10 5
			Jumlah Dokumen perencanaan Tenaga Kerja Daerah	0	4	1.25 5.00 0			1	275. 000	1	300 .00 0	1	330 .00 0	1	350. 000	0		1
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.01 5.00 0		250. 000		850. 000		905 .00 0		969 .00 0		1.04 1.00 0		200. 235
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah		25	1.87 5.00 0	5	250. 000	5	350. 000	5	385 .00 0	5	424 .00 0	5	466. 000	5		5
			Jumlah Dokumen Data Base Ketenagakerjaan		4	1.26 0.00 0			1	300. 000	1	310 .00 0	1	320 .00 0	1	330. 000	0		1
			Jumlah Provinsi yang di Monitoring Pasca Penempatan Transmigrasi		5	880. 000			5	200. 000	5	210 .00 0	5	225 .00 0	5	245. 000	0		4
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	0	75.0 0		71		72		73		74		75		80 .7 0
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,37	75.5 0		74 ,5 0		74 ,7 5		75		75 ,2 5		75 ,5 0		76 .9 5
		Manajemen Adminis-trasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah		100.00	149. 343. 556	10 0	24.4 96.8 23	10 0	29.1 57.2 48	10 0	29. 628 .18 4	10 0	31. 564 .76 5	10 0	34.4 96.5 36	10 0	19.9 23.5 03		13.1 71.1 19
																		47.657 .942		25.930 .668

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijelaskan berdasarkan realisasi capaian target Renstra PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018-2023 berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan yang diampu, yaitu Urusan Ketenagakerjaan; dan Urusan Transmigrasi.

Kinerja penyelenggaran urusan Tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 23 indikator kinerja.

Tabel 2.2.1

Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No.

Indikator Kinerja

Target RPJMD

Reali- sasi

Tahun 2020

Realisas i Kinerja RPJMD

Tingkat Capaia n RPJMD

Sta

PD

Penanggung

(1)

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pembangunan

(2)

Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase Kenaikan Pencari Kerja Dan Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Persentase Kenaikan Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi Persentase Kenaikan Perusahaan Yang Menerapkan Peningkatan Produktivitas Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Tersertifikasi

Persentase Kenaikan Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Industri Persentase Kenaikan Pencari Kerja Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang Dilatih

2018-

2023

(3)

8,19

38,50

4,20

2,25

1,12

6,67

13,04

2019

(4)

7,16

31,00

3,10

1,00

1,44

100,0

0

88,24

Targe

t

(5)

3,96

1,69

0,66

0,10

1,33

7,61

4,23

Realisa

-si

(6)

11,08

6,94

0,67

0,11

2,97

23,07

4,78

s.d

Tahun 2020

(7)

11,08

6,94

0,67

0,11

2,97

23,07

4,78

s.d

Tahun 2020 (%)

(8)

279,8

410,65

101,52

110

279,8

303,15

113

-tus

(9)

Jawab

(10)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivita s LATTAS

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivita s LATTAS

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivita s LATTAS

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivita s LATTAS

Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A

Balai Pelatihan Kerja dan Transmigras i Kelas A

Balai Latihan Kerja

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018- 2023	Reali- sasi 2019	Tahun 2020		Realisas i Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaia n RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta -tus	PD Penanggung Jawab
				Targe t	Realisa -si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Produktivitas Atau Kewirausahaan								Semarang 2 Kelas A
8.	Persentase Kenaikan Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Jasa, Bahasa Asing, Budaya Dasar Dan Pekerjaan Migran	16,00	82,00	6,60	16,91	16,91	256,21		Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A
II.	Peningkatan Kesempatan Kerja								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i
9.	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	71,01	69,10	17,00	37,07	37,07	218,94		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigras i PENTA
10.	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Baru di Sektor Informal	68	56,02	40,00	40,05	40,05	100,13		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigras i PENTA
III.	Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i
11.	Persentase Pekerja Buruh yang Menjadi Peserta BPJS ketenagakerjaan	87,70	93,16	87,26	96,56	96,56	110,66		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
12.	Persentase Perusahaan yang Menyusun Dan Melaksanakan Struktur Dan Skala Upah	36,00	15,02	15,65	15,65	15,65	100		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
13.	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang Terbentuk	47,61	46,27	44,66	47,59	47,59	106,56		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018- 2023	Reali- sasi 2019	Tahun 2020		Realisas i Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaia n RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta -tus	PD Penanggung Jawab
				Targe t	Realisa -si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.	Persentase Perusahaan yang Memenuhi Ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	24,15	23,73	23,05	24,29	24,29	105,38		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
15.	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	96,00	92,53	86,00	91,43	91,43	106,31		Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A
IV.	Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i
16.	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan	82,97	94,43	94,06	91,92	91,92	102,33		Bidang Pengawasan Ketenaga- kerjaan WASNAKER
17.	Persentase Peningkatan Perusahaan Memiliki Kategori Baik Dalam Penerapan K3	26,14	25,45	25,29	30,56	30,56	120,84		Balai Keselamatan Kerja Kelas A

Keterangan :

: Tercapai( Capaian 2020 ≥

100 % dari Target RPJMD

: Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

: Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Tenaga Kerja sebanyak 17 indikator dengan rincian 7 indikator tercapai bahkan sudah melampui target akhir RPJMD, 7 indikator akan tercapai dan 3 indikator perlu upaya keras.

Indikator perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi disebabkan untuk meningkatkan jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi perlu dilakukan bimbingan teknis akreditasi bagi Lembaga Pelatihan Kerja, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan jumlah lembaga yang akan diakreditasi;

2. Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas disebabkan karena dampak pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perusahaan yang berhenti beroperasi sementara yang mengakibatkan perusahaan harus merumahkan karyawan bahkan melakukan PHK untuk mengurangi biaya operasionalnya, sehingga

saat ini sebagian besar perusahaan masih berkonsentrasi untuk pemulihan kondisi perusahaan dan keberlangsungan usaha;

3. Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi disebabkan karena Pandemi COVID-19 dimana adanya sosial distancing menyebabkan berkurangnya tenaga kerja yang dilatih berkurang dan berkurangnya dukungan APBN.

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja urusan Tenaga Kerja dapat diuraikan bahwa Jumlah indikator urusan Tenaga kerja sebanyak 23 indikator yang terdiri dari 12 indikator capaiannya sama atau melebihi target RPJMD dan 11 indikator berstatus akan tercapai.

Sedangkan pada urusan transmigrasi dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan urusan transmigrasi dengan 2 indikator kinerja yang terdiri 2 indikator kinerja RPJMD transmigrasi yang merupakan indikator RPJMD telah tercapai . Hal ini disebabkan Kuota yang disediakan pemerintah pusat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat serta ketidaksiapan lokasi daerah calon penerima transmigran sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan melalui pola sharing dengan daerah atau provinsi tujuan transmigrasi .

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikatorkinerja.

Tabel

Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018- 2023	Tahun 2020		Realisa- si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta- tus	PD Penanggung Jawab
			Target	Reali- sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
2.	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A

: Tercapai ( Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPPJMD

: Akan Tercapai (Capaian 2020≥ 20% dan < 100 % dari Target RPPJMD

: Capaian Tahun 2020 < 20% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi dapat diuraikan bahwa Jumlah indikator urusan Transmigrasi sebanyak 2 indikator capaiannya Tercapai .

Kinerja pelayanan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah merupakan kondisi capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Gambaran kinerja pelayanan Disnakertrans diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Ketenagakerjaan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tahun 2019 Bulan Agustus TPT Provinsi Jawa Tengah mencapai 4,44 persen. Angka ini meningkat pada Bulan Agustus 2020 menjadi sebesar 6,48 persen. Kenaikan pengangguran terbuka pada periode bulan Agustus 2020 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi.

Gambar 2.1

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020 (%)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan: Data per Agustus tiap tahun

Dari tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2020 (Agustus) diketahui bahwa TPT untuk SMK paling tinggi diantara tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 13,20 persen, kemudian di urutan kedua yaitu lulusan SMA Umum dengan 8,41 persen. Secara keseluruhan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, TPT mengalami kenaikan dikarenakan pandemi covid-19.

Gambar 2.2.

TPT Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2020 (%)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 ; Keterangan: Data per Agustus tiap tahun

Apabila dilihat dari persentase penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2020, diketahui bahwa penduduk bekerja terbesar di Jawa Tengah adalah lulusan SD ke bawah sebesar 44,97 persen. Namun demikian, penduduk bekerja di tingkat pendidikan SMP ke bawah tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019, dari 65,73 persen menjadi 65,16 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMP ke atas, yang ditunjukkan bahwa peningkatan penduduk bekerja lulusan Universitas sebesar 6,77%.

Gambar 2.3.

Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (%)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020; Keterangan: Data per Agustus tiap tahun

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT tertinggi menurut Kab/Kota tahun 2020 yaitu pada Kab Brebes dengan TPT 9,83% dan TPT terendah terdapat pada Kab Temanggung sebesar 3,85%.

Gambar 2.4.

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Tabel 2.2.1.

Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2020

Tahun	Jumlah Penganggur (orang)	TPT (%)
2012	962.010	5,63
2013	1.022.728	6,02
2014	996.344	5,68
2015	863.783	4,99
2016	801.330	4,63
2017	823.000	4,57
2018	810.000	4,51
2019	819.355	4,49
2020	1.214.342	6,48

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan

b. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu 2013 – 2015 mengalami peningkatan, namun kembali mengalami menurun di tahun 2016 sebesar 76,55% dan 2017 sebesar 67,84% serta mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 69,61% dan di tahun 2019 sebesar 70,27 persen, kemudian turun drastic pada tahun 2020 sebesar 37,07%. Hal ini antara lain karena meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja, secara rinci pencari kerja yang ditempatkan bisa dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32.

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2020

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2013	743.058	324.989	43,74
2014	426.435	305.134	71,55
2015	329.605	257.108	78,00
2016	285.306	218.398	76,55
2017	309.952	210.256	67,84
2018	240.246	167.247	69,61
2019	300.098	210.889	70,27
2020	220.763	81.835	37,00

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2020

c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja diukur dari seberapa besar PDRB yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun terus meningkat, dari 45,53 juta rupiah di tahun 2013 menjadi 52,01 juta rupiah di tahun 2017 dan menjadi 54,57 juta rupiah di tahun 2018 terus meningkat menjadi 55,06 juta pada tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.

No	Tahun	PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)	Jumlah Tenaga Kerja	PDRB ADHK 2010/Tenaga Kerja (Juta Rupiah)
1	2013	726.899.706,4	15.964.048	45,53
2	2014	766.271.771,3	16.550.682	46,30
3	2015	811.715.070,0	16.512.277	49,16
4	2016	849.383.600,0	16.511.136	51,44
5	2017	894.050.470,0	17.190.000	52,01
6	2018	941.283.280,0	17.250.000	54,57
7	2019	992.105.079,0	17.440.000	56,88
8	2020	965.629.085,0	17.536.935	55,06

PDRB ADHK Tahun 2010 Per Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2020

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 (diolah)

d. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja)

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) di Jawa Tengah selama periode tahun 2013 – 2020 terus mengalami fluktuasi. Pergerakan proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri mengindikasikan pergeseran dari pekerja informal ke pekerja formal, dan berdampak positif terhadap Hubungan Industrial yang semakin kondusif.secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35.

Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013– 2020 (%)

No	Tahun	Proporsi Tenaga Kerja Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja
1	2013	38,48
2	2014	31,96
3	2015	51,94
4	2016	29,00
5	2017	30,25
6	2018	31,64
7	2019	30,12
8	2020	32,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) di Jawa Tengah selama periode tahun 2013 hingga tahun 2014 cenderung menurun yang mengindikasikan semakin meningkatnya pekerja formal di berbagai sektor, meskipun dilihat 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2016 sebesar 29,00% dan pada tahun 2017 naik menjadi 30,25%, dan tahun

2018 sebesar 31,64 dan menurun di tahun 2019 menjadi sebesar 30,12 terkahir naik

kembali menjadi 32,37% pada tahun 2020.

e. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Jawa Tengah selama periode tahun 2013-2018 relatif mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mendekati kebutuhan hidup layak, namun demikian masih perlu ditingkatkan dengan mendekatkan tempat tinggal dan kemudahan transportasi ke lokasi pekerjaan.

Tabel 2.36

Rasio Rata - Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Dibanding KHL di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2020

No	Tahun	UMK (Rp/bln/orang)	KHL (Rp/bln/orang)	Rasio (%)
1	2013	914.275,68	940.375	97,30
2	2014	1.066.603,43	1.077.793,30	98,96
3	2015	1.224.532,43	1.220.073,32	100,33
4	2016	1.415.552,94	1.416.316,73	100,32
5	2017	1.547.905,94	1.416.316,73	109,12
6	2018	1.685.712,17	1.416.316,73	119,02
7	2019	1.724.137,40	na	na
8	2020	1.980.784,60	na	na

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2020

f. Jumlah Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2013 – 2020 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel 2.37.

Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2020

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1	2013	22.247	1.249.235
2	2014	22.630	1.249.434
3	2015	22.657	1.198.925
4	2016	30.094	1.274.715
5	2017	45.121	1.425.903
6	2018	56.574	1.698.265
7	2019	69.866	1.781.754
8	2020	76.196	1.908.465

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2020

g. Jumlah pekerja/buruh sektor non formal yang menjadi peserta program Jamsostek Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti

program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) selama tahun 2013 - 2020 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2017. Kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2018, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani ( LMDH Kehutanan ), Perangkat Desa (ASN/Non ASN) dan sebagainya. Peningkatan kepersertaan pada tahun 2013 – 2018 mengindikasikan bahwa kesadaran pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel 2.38

Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2020

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	2013	40.983
2	2014	44.535
3	2015	105.464
4	2016	170.980
5	2017	150.832
6	2018	1.465.847
7	2019	1.378.435
8	2020	892.866

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2020

2. Transmigrasi

Realisasi pengiriman transmigran Tahun 2013-2019 adalah sebanyak 1.770 Kepala Keluarga melalui APBN dan APBD. Realisasi penempatan didasarkan dari SPP (Surat Pemberitahuan Penempatan) yang diterbitkan oleh Pusat, yang antara lain disebabkan oleh belum siapnya lokasi penempatan. Capaian pengiriman transmigran Jawa Tengah dari tahun 2013 - 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.38.

Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2019

No	Tahun	Animo (KK)	Kuota Pusat (KK)	Jumlah Penempatan(KK)	Persentase
1	2013	4.760	540	471	9,89
2	2014	3.624	142	122	3,36
3	2015	2.408	239	179	7,43
4	2016	2.397	326	318	13,26
5	2017	2.211	155	153	6,91
6	2018	2.246	170	169	7,52
7	2019	2.358	243	185	7,84
8	2020	1.263	0	0	0
Jumlah		40.701	1.770	1.597	4,05

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2020

a. Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU)

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan transmigran sebagai bekal di daerah tujuan, telah dilaksanakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai kondisi tempat tujuan, budaya dan tradisi masyarakat setempat kepada calon transmigran yang dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatranspenca) Provinsi Jawa Tengah.Tahun 2017, pelatihan dasar umum calon transmigran dialihkan ke Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Klampok, Banjarnegara.Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.39.

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2013	540
2	2014	105
3	2015	179
4	2016	318
5	2017	155
6	2018	170
7	2019	143
8	2020	0
Jumlah		1.570

Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah,2020

Sementara itu untuk target dan indikator serta proyeksi capaian untuk tahun 2020 dari Renstra Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah 2018 s/d 2023 seperti yang terlihat dalam tabel. 2.41.

Tabel 2.40

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Tenaga Kerja

Provinsi Jawa Tengah

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Urusan Tenaga Kerja
1	%Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	v		86.22	86.22		94.42
2	%Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	v		89.05	89.05		-
3	%Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahan	v		63.49	63.49		89.79
4	%Produktivitas TK (dl juta rupiah)		v	56	56		54.57
5	%Laju PDRB per tenaga kerja		v	4.9	4.9		5.32
6	%Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja		v	32.68	32.68		31.64
7	%Pembinaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas			26	26		27

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	%Tenaga Kerja yang disertifikasi			13.5	13.5		19.59
9	%Tingkat Pengangguran Terbuka		v	4.13	4.13		4.51
10	%Besaran pencari kerja terdaftar yang di tempatkan	V		86.11	86.11		69.61
11	%Partisipasi angkatan kerja		v	73.55	73.55		68.56
12	%Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja		v	72.63	72.63		65.5
13	Jumlah penempatan AKAN			80	80		56100
14	Jumlah LKS Bipartit			1.795	1.795		1735
15	Jumlah Peraturan Perusahaan			4.857	4.857		4857
16	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama			830	830		875
17	% Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	v		89.09	89.09		95.93
18	Jumlah kasus dan status penyelesaian Hubungan Industrial		v	1.5	1.5		265
19	%Rasio Upah Minimum Kab / kota dibanding Kebutuhan Hidup Layak(KHL).		v	97.8	97.8		119.02

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	%Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta Jamsostek	v		81.64	81.64		94.63
21	Jumlah perusahaan penyedia fasilitas kesejahteraan tenaga kerja	v		1.062	1.062		10.726
22	%Besaran pemeriksaan perusahaan	v		49.36	49.36		43.04
23	%Besaran pengujian peralatan di perusahaan	v		80.7	80.7		45.45
24	Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan			3.939	3.939		4.54
25	Jumlah angka kecelakaan kerja			1670	1670		2329
26	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3			2.058	2.058		2182
27	Menurunnya Jumlah penyakit akibat kerja			14	14		0
28	%Rasio Perusahaan Zero Accident			1.6	1.6		1.47
29	%Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		v	67.73	67.73		56.41
30	Jumlah Pekerja Anak / jumlah pekerja dibawah umur (orang)			35.331	35.331		33.481

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Transmigrasi
30	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU); (KK)		v	200	200		170
31	Kesepakatan kerjasama antar wilayah (Provinsi) dalam pengembangan kawasan transmigrasi (Prov)		v	12	12		8
32	Jumlah Transmigran yg ditempatkan (KK)			200	200		169
Nama Program Indikator 2018 sd 2023 sesuai Permendagri 90 / 2019
NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a.	Persentase pengangguran yang ditangani		v			6.8			10.1	8.16	9.86
b.	Tingkat Produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)		v			24.9			26.7	29.29	29.39

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
c.	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten		v			3.96			11.08	5	5.68
d.	Persentase Kab/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja dilakukan pembinaan										28.57
e.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan										24.24
f.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).										54.00
g.	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan										91.07
Program II Program Peningkatan Kualitas dan Pelatihan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
31	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi		v			1.69	28.57	31	6.94	2.5	3.25
32	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi		v			0.1	0.75	1	0.11	0.75	0.76
33	Persentase pencari kerja yang kompeten		v			3.96	6.49	7.16	11.08	4.76	5.68

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan		v			4.23	44.07	88.2	4.78	4.87	5.43
35	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian		v			7.61	50	100	23.07	7.62	7.69
36	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa,bahasa asing,budaya dasar dan pekerja migran		v			6.6	25	82	16.91	13.2	14.71
37	Persentase Kenaikan Pencari Kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri		v			1.33	0	1.44	2.97	1.12	2.34
38	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas		v			0.66	2.9	3.1	5.41	0.81	0.83
Program Pengembangan Kesempatan Program III Kerja Penempatan Tenaga Kerja
39	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		v			17	68.5	70.3	83.73	20	24.24
40	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal		v			40	53	56	40.05	43.18	59.09
Perlindungan dan Pengembangan Program IV Lembaga Ketenagakerjaan Hubungan Industrial

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah		v			15.6	6.3	15	15.65	15.69	16.11
42	Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama		v			23.05	22.31	23.7	24.29	23.42	23.79
43	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS		v			87.26	86.96