ContractStandard Operating Procedure (Sop) • July 21st, 2022
Nomor SOP : 01 Tanggal Pembuatan : 14 Desember 2015 Tanggal Revisi : 29 Juli 2019 Tanggal Efektif : 05 Agustus 2019 Disahkan Oleh : Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPROVINSI KEPULAUAN RIAU, DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU HENDRI KURNIADI, S.STP, M.SI.Pembina Tk.I/IV.b NIP.19771116 199612 1 001 Nama SOP : Pengelolaan Naskah Dinas / Surat Masuk Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Permendagri No 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;2. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 8 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 1. Mengetahui tugas dan fungsi pengadministrasi umum dan Penatausaha pimpinan2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer4. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode nomor surat, t
DARI FAKULTASStandard Operating Procedure (Sop) • August 19th, 2020
Disiapkan oleh: Kepala Bagian, Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Dedi Juanda, S.Sos NIP. 196508021987031002 Ari Widyanti, S.T., M.T., Ph.D. NIP. 197606132006042002 Tgl: 11 Agustus 2020 Tgl: 11 Agustus 2020
ContractStandard Operating Procedure (Sop) • June 9th, 2021
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor SOP SOP- 01/M.3.20/Cs.1/02/2021 Tanggal Pembuatan 18 Februari 2021 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 01 Maret 2021 Disahkan oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG AGUS KHAIRUDIN, S.H., M.H.Jaksa Madya Nip. 19690807 199203 1 002 KEJAKSAAN NEGERI PINRANG NAMA SOP PENERIMAAN TAMU DASAR HUKUM 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonsia2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Ora=ganisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 65 );5. Peraturan Jaksa Agung Republik Nomor PER-006/A/JA/0
ContractStandard Operating Procedure (Sop) • October 4th, 2024
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUB BAGIAN RENJA, MONEV DAN KEUANGAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan 02 Januari 2023 Tanggal Revisi 02 Januari 2023 Tanggal Efektif 02 Januari 2023 Disahkan oleh KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN, YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE., ST., MM., MT.Pembina Utama MudaNIP. 19691024 199803 1 007 Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DASAR HUKUM1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah4. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat KUALIFIKASI PELAKSANA :1. Memiliki kewenangan dalam membuat d
NAMA MESJID STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PERPUSTAKAAN MESJID No Dokumen : DKM-SOP-PUS-01Standard Operating Procedure (Sop) • March 6th, 2024
Tujuan dari dibuatnya SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk bagian perpustakaan di [nama mesjid] adalah untuk mengelola perpustakaan dengan efisien dan teratur, menyediakan akses yang mudah dan terbuka bagi jamaah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan terkait agama Islam dan bidang lainnya, serta mempromosikan budaya literasi dan pembelajaran di lingkungan mesjid. Melalui prosedur yang terstruktur, bagian perpustakaan dapat mengatur inventarisasi koleksi, menjaga kebersihan dan kerapihan perpustakaan, menyusun program-program literasi dan edukasi, serta memberikan layanan yang ramah dan efektif kepada pengunjung. Selain itu, SOP ini juga bertujuan untuk memperluas koleksi buku dan sumber-sumber referensi yang relevan, mengintegrasikan teknologi informasi dalam layanan perpustakaan, serta mendorong minat baca dan penelitian di kalangan jamaah dan komunitas. Dengan demikian, penerapan SOP DKM untuk bagian perpustakaan mesjid diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam meni
ContractStandard Operating Procedure (Sop) • October 4th, 2024
Nomor ........... KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Tanggal PembuatanTanggal Revisi 07 Februari 2023........... Tanggal Efektif 07 Februari 2023 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disahkan Oleh SUB BAGIAN PROGRAM Nama SOP Reward dan Pusnihment Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaia Kinerja PNS- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 1. Pendidikan :- Minimal SMA Sederajat;- D3 A