Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
Examples of Pelaku Usaha in a sentence
Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
More Definitions of Pelaku Usaha
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan pupuk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak Konsumen.
Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian”.
Pelaku Usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila
Pelaku Usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan,lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen meanfaatkan jasa yang dibelinya” Xxxxx, bahwa klausul seperti di atas tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan asas keseimbangan. Dimana seharusnya pelaku usaha memberikan pemberitahuan terlebih dahulu jika terdapat perubahan dan memberikan pilihan kepada pengguna aplikasi pinjaman untuk menerima atau menolaknya. Dalam hal tata letak pencantuman klausula baku syarat dan ketentuan pinjaman online Indodana juga menyalahi ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (2) UUPK yang menyatakan bahwa: “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Jadi, ketidak jelasan hal-hal yang dicantumkan pada suatu klausula baku sangat merugikan pihak konsumen, dimana banyak konsumen yang merasa dirugikan karena pembaharuan klausula baku secara sepihak tersebut. Akhirnya konsumen hanya mempunyai pilihan menerima atau menolaknya. Pada dasarnya dalam suatu perjanjian, para pihak dapat membatasi atau bahkan sampai batas-batas dibenarkan oleh hukum, dapat menghindarkan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang menimpa diri atau harta orang lain. Maksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak dapat saling sepakat untuk menyingkirkan ketentuan hukum yang menambah, yang mengatur tentang kewajiban pihak yang satu untuk menanggung resiko kerugian pihak yang lain. Xxxxxxx Xxxxxxx menyatakan bahwa terdapat tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian yang dapat dijadikan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan, yaitu perbuatan para pihak; isi kontrak/perjanjian; dan pelaksanaan kontrak.47 Pertama, peneliti melihat dari perbuatan para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam pada aplikasi Indodana, bahwa di dalam perjanjian tersebut terdapat perbuatan hukum yang dilarang seperti penyalah gunaan keadaan. Penyalah gunaan keadaan dikatakan ada bila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa orang lain karena keadaan atau kondisi khusus misalnya gangguan kejiwaan, kurang pengalaman atau karena keadaan terpaksa (noodtoestand), ternyata telah t...
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan perkoperasian dan UMKM.
Pelaku Usaha. Cap / Stempel Perusahaan & Materai Rp. 6.000
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. - Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) : adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. - Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) : yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.