City of Tualatin. (Recipient)
City of Tualatin Sample Clauses
Related to City of Tualatin
THE CITY OF LINCOLN, NEBRASKA ATTEST: City Clerk CITY OF LINCOLN, NEBRASKA Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Mayor Approved by Executive Order No. dated
Criminal Records Bureau Checks The Academy shall comply with the requirements of paragraph 4 of the Schedule to the Education (Independent School Standards) (England) Regulations 2003 (as amended) in relation to carrying out enhanced criminal records checks, obtaining enhanced criminal records certificates and making any further checks, as required and appropriate for members of staff, supply staff, individual Governors and the Chair of the Governing Body.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
and the City of Timmins A Nurse who notifies the Employer of a bereavement shall be granted a maximum of three (3) working days off without loss of regular salary for scheduled hours for a death in the Nurse's immediate family.
Notice to Taxing Authorities and Insurance Companies The Seller shall transmit to the applicable taxing authorities and insurance companies (including primary mortgage insurance policy insurers, if applicable) and/or agents, notification of the transfer of the servicing to the Purchaser, or its designee, and instructions to deliver all notices, tax bills and insurance statements, as the case may be, to the Purchaser from and after the Transfer Date. The Seller shall provide the Purchaser with copies of all such notices within five (5) Business Days following the Transfer Date;
Endnotes 1 Xxxxxx, X. and Xxxxxx, M. “Why Good Authorizers Should Close Bad Schools.” Accountability in Action: A Comprehensive Guide to Charter School Closure. National Association of Charter School Authorizers (2010). Pages 6 and 9. 2 I.C. § 33‐5212 3 Xxxx, X. “Navigating the Closure Process.” Authorizing Matters Issue Brief, May 2011. National Association of Charter School Authorizers (2011). Pages 2‐3. A Conceptual Timeline for Closure Notification and Initial Steps Meet with PCSC and SDE staff Within 3 business days of the authorizer’s or school’s initial / intended closure decision, the charter school administrator and a representative of the school’s board will meet (in‐person or via telephone or web conference) with staff representatives of the PCSC and SDE to: 1. Review the remaining process for finalizing the closure decision as applicable 2. Review the Closure Protocol and tasks and clarify critical deadlines 3. Identify points of contact for media or community questions 4. Draft communication to staff, families, and affected districts School, PCSC, SDE Notify Parents / Guardians of Potential Closure 1. Within one week of the authorizer’s or school’s initial / intended closure decision, the charter school will send letters to enrolled families. Notification should include: The reasons for closure. If applicable, an explanation of the appeals process and likely timeline for a final decision. Assurance that instruction will continue through the end of the school year or an estimation of when instruction will cease. Assurance that after a final decision is reached, parents/students will be notified and assisted in the reassignment process. Public Charter School Closure FAQ. Contact information for parents/guardians with questions. School, PCSC Notify School Districts Materially Impacted 1. Within one week of the authorizer’s or school’s initial / intended closure decision, the charter school will send letters to districts materially impacted by the closure decision. Notification should include: The reasons for closure. If applicable, an explanation of the appeals process and likely timeline for a final decision. Copy of the letter sent to parents. Public Charter School Closure FAQ. Contact information for questions. School, PCSC Meet with Charter School Faculty and Staff Administrator and charter board chair meet with the faculty and staff to: 1. Discuss reasons for closure, status of appeals process (if applicable), and likely timeline for a final decision. 2. Emphasize importance of maintaining continuity of instruction through the end of the school year. 3. Emphasize need to limit expenditures to necessities. 4. Discuss plans for helping students find new schools and need for teachers and staff to have organized student files prepared for transfer. 5. Identify date when last salary checks will be issued, when benefits terminate, and anticipated last day of work. 6. Describe assistance, if any, that will be provided to faculty and staff to find new positions. School Review and Report on Finances 1. Review budget to ensure that funds are sufficient to operate the school through the end of the school year, if applicable. Communicate with the PCSC and SDE regarding financial status and next steps. 2. Limit expenditures to only those in the approved budget and delay approving expenditures that might no longer be necessary until a revised budget is approved. 3. Communicate with the SDE regarding whether there are any anticipated changes to remaining disbursements from the state. School, PCSC, SDE
Audit and Inspection of Plants, Places of Business and Records (a) The State and its agents, including, but not limited to, the Connecticut Auditors of Public Accounts, Attorney General and State’s Attorney and their respective agents, may, at reasonable hours, inspect and examine all of the parts of the Contractor’s and Contractor Parties’ plants and places of business which, in any way, are related to, or involved in, the performance of this Contract. (b) The Contractor shall maintain, and shall require each of the Contractor Parties to maintain, accurate and complete Records. The Contractor shall make all of its and the Contractor Parties’ Records available at all reasonable hours for audit and inspection by the State and its agents. (c) The State shall make all requests for any audit or inspection in writing and shall provide the Contractor with at least twenty-four (24) hours’ notice prior to the requested audit and inspection date. If the State suspects fraud or other abuse, or in the event of an emergency, the State is not obligated to provide any prior notice. (d) The Contractor will pay for all costs and expenses of any audit or inspection which reveals information that, in the sole determination of the State, is sufficient to constitute a breach by the Contractor under this Contract. The Contractor will remit full payment to the State for such audit or inspection no later than 30 days after receiving an invoice from the State. If the State does not receive payment within such time, the State may setoff the amount from any moneys which the State would otherwise be obligated to pay the Contractor in accordance with this Contract's Setoff provision. (e) The Contractor shall keep and preserve or cause to be kept and preserved all of its and Contractor Parties’ Records until three (3) years after the latter of (i) final payment under this Contract, or (ii) the expiration or earlier termination of this Contract, as the same may be modified for any reason. The State may request an audit or inspection at any time during this period. If any Claim or audit is started before the expiration of this period, the Contractor shall retain or cause to be retained all Records until all Claims or audit findings have been resolved. (f) The Contractor shall cooperate fully with the State and its agents in connection with an audit or inspection. Following any audit or inspection, the State may conduct and the Contractor shall cooperate with an exit conference. (g) The Contractor shall incorporate this entire Section verbatim into any contract or other agreement that it enters into with any Contractor Party.
Location of Improvements; No Encroachments All improvements which were considered in determining the Appraised Value of the Mortgaged Property lay wholly within the boundaries and building restriction lines of the Mortgaged Property, and no improvements on adjoining properties encroach upon the Mortgaged Property. No improvement located on or being part of the Mortgaged Property is in violation of any applicable zoning law or regulation;
Project or Building Name and Signage Landlord shall have the right at any time to change the name of the Project or Building and to install, affix and maintain any and all signs on the exterior and on the interior of the Project or Building as Landlord may, in Landlord’s sole discretion, desire. Tenant shall not use the name of the Project or Building or use pictures or illustrations of the Project or Building in advertising or other publicity or for any purpose other than as the address of the business to be conducted by Tenant in the Premises, without the prior written consent of Landlord.
Contract Supremacy In the case of a conflict between the express terms of this Agreement and the terms of the ISO Agreement, the express terms of this Agreement shall prevail.
