FI PENGGANTIAN KAD Sample Clauses

Open Split View

Download

Share

Cite

FI PENGGANTIAN KAD. Apa-apa penggantian kad adalah tertakluk kepada Fi Penggantian Kad sebanyak RM50.

Sample 1Sample 2Sample 3See All (16)

Save

Copy

Related to FI PENGGANTIAN KAD

• Indigenous Peoples The Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, ensure that the Project does not cause any impact on indigenous people within the meaning of the SPS. In the event that the Project does have any such impact, the Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, take all steps required to ensure that the Project complies with the applicable laws and any other applicable regulations of the Borrower and the SPS.

• Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

• SHAM CONTRACTING 49.1 Sham Contracting occurs when an Employer engages an individual to perform building work under a contract for services where the true character of the engagement or proposed engagement is that of employment. 49.2 The Employer agrees they will not engage in Sham Contracting and recognises that the practice of sham contracting is unlawful and undermines the job security of the Employees covered by this Agreement. 49.3 The Employer will not enter into a contract with another person (“the Contractor”) under which services in the nature of building work are to be provided to the employer, if: (a) the services are to be performed by an individual (who is not the Contractor); and the individual has any ownership in, or is an officer or trustee of, the contractor; and (b) if the contract were entered into with the individual, the contract would be a contract of employment. 49.4 The Employer will maintain records about any Contractors that it has engaged in the preceding month which will include: (a) the name of the Contractor; (b) the owner(s) of the Contractor; (c) the works that the Contractor was engaged to perform; (d) basis on which the Contractor was paid for the work e.g. lump sum/fixed price, daily rate, other; and 49.5 The Employer will, within 7 days of receiving a written request from the Union, provide a copy of the records which it is required to keep pursuant to the previous subclause. Nothing in this subclause requires the Employer to provide information in a manner that is inconsistent with the Privacy Act 1988 (Cth). 49.6 Where in breach of this clause a sham contract was in place, such that that Contractor was in fact an Employee under this Agreement, the calculation for back pay will be calculated on the basis of the difference between what they were paid under sham contract arrangement and: (a) 175% of the applicable hourly rate contained in this Agreement; and (b) the Site Allowance (if applicable); and (c) the multi-story allowance (if applicable); and (d) Superannuation (BUSSQ), XXXX, CIPQ and BEWT.

• ARTISTES AND SPORTSMEN 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

• CUKAI Jualan hartanah tersebut akan dikenakan cukai berdasarkan mana-mana Akta terkini atau selepasnya yang dikuatkuasa oleh Kerajaan Malaysia yang mana berkenaan. Sebarang tunggakan caj perkhidmatan atau penyelenggaraan tanpa faedah penalti lewat (jika ada) yang tertunggak xxx perlu dibayar kepada mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan xxx/atau pihak Pemaju akan ditanggung oleh pihak Pemegang Xxxxx Xxx/Pemberi Pinjaman setakat tarikh jualan lelongan hartanah tersebut (tertakluk kepada maksimum 10% daripada harga rizab) yang akan dibayar daripada harga pembelian, dengan syarat bahawa Pemegang Xxxxx Xxx/Pemberi Pinjaman menerima xxx xxxx terperinci untuk caj perkhidmatan penyelenggaraan xxx penyata akaun yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa xxx/atau pemaju yang berkaitan daripada Pembeli dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh jualan xxx jika gagal pembeli tidak akan layak untuk apa-apa pembayaran, xxx sebarang jumlah tertunggak yang perlu dibayar selepas tarikh jualan lelongan hartanah tersebut hendaklah ditanggung oleh pembeli.

• COVID-19 Vaccine Passports Pursuant to Texas Health and Safety Code, Section 161.0085(c), Contractor certifies that it does not require its customers to provide any documentation certifying the customer’s COVID-19 vaccination or post-transmission recovery on entry to, to gain access to, or to receive service from the Contractor’s business. Contractor acknowledges that such a vaccine or recovery requirement would make Contractor ineligible for a state-funded contract.

• SUB-CONTRACTING 31.1. The Authority approves the appointment of the sub-contractors specified in Schedule 10 (Approved Sub-contractors) in respect of the obligations specified in that Schedule. 31.2. The Contractor may not sub-contract its obligations under the Framework Agreement to other sub-contractors without the prior written consent of the Authority. Sub-contracting of any part of the Framework Agreement shall not relieve the Contractor of any obligation or duty attributable to the Contractor under the Framework Agreement. The Contractor shall be responsible for the acts and omissions of its sub-contractors as though they are its own. 31.3. Where the Contractor enters into a sub-contract the Contractor must ensure that a provision is included which: 31.3.1. requires payment to be made of all sums due by the Contractor to the sub- contractor within a specified period not exceeding 30 days from the receipt of a valid invoice as defined by the sub-contract requirements and provides that, where the Authority has made payment to the Contractor in respect of Services and the sub-contractor’s invoice relates to such Services then, to that extent, the invoice must be treated as valid and, provided the Contractor is not exercising a right of retention or set-off in respect of a breach of contract by the sub-contractor or in respect of a sum otherwise due by the sub-contractor to the Contractor, payment must be made to the sub-contractor without deduction; 31.3.2. notifies the sub-contractor that the sub-contract forms part of a larger contract for the benefit of the Authority and that should the sub-contractor have any difficulty in securing the timely payment of an invoice, that matter may be referred by the sub- contractor to the Authority; 31.3.3. requires that all contracts with subcontractors and suppliers which the subcontractor intends to procure, and which the subcontractor has not before the date of this Framework Agreement, already planned to award to a particular supplier are advertised through the Public Contracts Scotland procurement portal (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) and awarded following a fair, open, transparent and competitive process proportionate to the nature and value of the contract; and 31.3.4. is in the same terms as that set out in this clause 31.3 (including for the avoidance of doubt this clause 31.3.4) subject only to modification to refer to the correct designation of the equivalent party as the Contractor and sub-contractor as the case may be. 31.4. The Contractor shall include in every sub-contract: 31.4.1 a right for the Contractor to terminate that sub-contract if the relevant sub- contractor fails to comply in the performance of its contract with legal obligations in the fields of environmental, social or employment law or if any of the termination events (involving substantial modification of the Contract, contract award despite the existence of exclusion grounds or a serious infringement of EU legal obligations) specified in clause 42.4 occur; and 31.4.2 a requirement that the sub-contractor includes a provision having the same effect as 31.4.1 in any sub-contract which it awards. In this Clause 31.4, ‘sub-contract’ means any contract between two or more contractors, at any stage of remoteness from the Authority in a sub-contracting chain, made wholly or substantially for the purpose of performing (or contributing to the performanace of) the whole or any part of this Framework Agreement. 31.5. Where requested by the Authority, copies of any sub-contract must be sent by the Contractor to the Authority as soon as reasonably practicable. 31.6. Where the Contractor proposes to enter into a sub-contract it must: 31.6.1 advertise its intention to do so in at least one trade journal, and the Public Contracts Scotland Portal; and 31.6.2 follow a procedure leading to the selection of the sub-contractor which ensures reasonable competition following principles of equal treatment, non-discrimination and transparency and which ensures that such procedure is accessible by small and medium enterprises.

• DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ a) The Institution and the Investigator acknowledge and agree that the Sponsor shall have exclusive ownership rights to all Study Data, Study results, information, improvements, developments, discoveries, inventions, work, know-how and other rights (whether or not patentable), created, developed, and/or reduced to practice as a result of or in connection with the conduct of the Study and/or the use of the Study Drug or the Confidential Information, together with all intellectual property rights (existing and future) relating thereto (“Intellectual Property”) conceived by the Institution or the Investigator or Study Personnel, solely or jointly with others as a result of work done under this Agreement, to the widest extent possible under applicable law. The Institution and the Investigator shall promptly disclose in writing to PSI and the Sponsor all Intellectual Property made or reduced to practice by the Institution, the Investigator and/or the Study Personnel related to the Study. At the Sponsor's request, the Institution and the Investigator shall cause all rights titles and interests in and to any such Intellectual Property to be assigned to the Sponsor without additional compensation and provide reasonable assistance to obtain patents, including causing the execution of any invention assignment or other documents. b) All parties to this Agreement and Sponsor shall retain all right, title and interest in any Intellectual Property that was owned by such party or Sponsor prior to or apart from the commencement of this Agreement. No a) Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející uznávají a souhlasí, že Zadavatel bude mít výhradní vlastnická práva ke všem Studijním údajům, výsledkům Studie, informacím, vylepšením, na vývoj, k objevům, vynálezům, dílům, know-how a dalším právům (ať už patentovatelným či nikoli), vytvořeným, vyvinutým, a/nebo uvedeným do praxe v důsledku nebo v souvislosti s prováděním Studie, a/nebo používáním Studijního léku nebo Důvěrných informací společně s právy duševního vlastnictví (stávajícími i budoucími) s nimi souvisejícími (dále jen „Duševní vlastnictví“), které vytvořilo Zdravotnické zařízení, Hlavní zkoušející nebo Studijní personál, samostatně nebo společně s ostatními jako výsledek práce prováděné na základě této Smlouvy, a to v největším možném rozsahu povoleném příslušnými zákonnými předpisy. Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející budou neprodleně písemně informovat PSI a Zadavatele o veškerém Duševním vlastnictví vytvořeném nebo uvedeném do praxe Zdravotnickým zařízením, Hlavním zkoušejícím a/nebo Studijním personálem v souvislosti se Studií. Na žádost Zadavatele zajistí Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející převod veškerých práv a zájmů týkajících se Duševního vlastnictví na Zadavatele bez další odměny a poskytnou přiměřenou součinnost k získání patentu včetně zajištění podpisu dokumentů k převodu objevu nebo jiných dokumentů. b) Všechny strany této Smlouvy a Zadavatel si i nadále ponechají veškerá práva, nároky a podíly na jakémkoli Duševním vlastnictví, které daná strana nebo Zadavatel vlastnili před začátkem platnosti této Smlouvy nebo na které license grant or assignment, express or implied, by estoppel or otherwise, is intended by, or shall be inferred from, this Agreement except to the extent necessary for each party to fulfill its obligations under this Agreement or otherwise give effect to this Agreement.

• Certification as Small Contractor or Minority Business Enterprise This paragraph was intentionally left blank.

• Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.