Han script Sample Clauses

Han scriptSearchable Whois CONSENSUS POLICIES AND TEMPORARY POLICIES SPECIFICATION
AutoNDA by SimpleDocs
Han scriptThe parties hereby further agree to amend Exhibit A by replacing the deleted subsection above with new text as a new section 3.3:
Han scriptSearchable Whois Notwithstanding anything else in this Agreement, Registry Operator must offer a searchable Whois service compliant with the requirements described in Section 1.10 of Specification 4 of this Agreement. Registry Operator must make available the services only to authenticated users after they logged in by supplying proper credentials (i.e., user name and password). Registry Operator must issue such credentials exclusively to eligible users and institutions that supply sufficient proof of their legitimate interest in this feature (e.g., law enforcement agencies).
Han scriptLatin script

Related to Han script

  • Pueblo scholarship This articulation transfer agreement replaces all previous agreements between ACC and CSU-Pueblo in Bachelor of Science in Political Science (Secondary Education). This agreement will be reviewed annually and revised (if necessary) as mutually agreed.

  • Conhecimento da Lingua O Contratado, pelo presente instrumento, declara expressamente que tem pleno conhecimento da língua inglesa e que leu, compreendeu e livremente aceitou e concordou com os termos e condições estabelecidas no Plano e no Acordo de Atribuição (“Agreement” xx xxxxxx).

  • Pendahuluan Lembaga keuangan yang disebut bank tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan xxxx dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran xxxxxx xxx keterbatasan sumber xxxx xxxx dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikan ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan xxxx xxxxx xxxx sangat dominan xxx dibutuhkan oleh dunia perekonomian. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan xxxx xxxx diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang xxxx xxxx lebih fleksibel xxx moderat daripada bank yang dalam xxx-xxx tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran xxxx terhadap pihak- pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu xxxxxx xxx pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian Lembaga Pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu: Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun xxxx dengan jalan mengeluarkan surat berharga xxx menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan Xxxxx 0 Angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala. Dengan demikian, istilah Lembaga Pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan adalah bagian dari Lembaga Keuangan. Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang- barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Adanya petumbuhan xxx perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari–hari, hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki xxx menikmati produk yang dibutuhkannya. Produk xxxx xxxxxx dijadikan dalam menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang konsumtif seperti barang elektronik, furniture xxx kendaraan bermotor, disisi lain masyarakat belum mampu membelinya secara tunai. Sejak adanya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (Pakdes 20/88) mulai diperkenalkan pranata hukum, diantaranya pembiayaan konsumen. Dimana lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produk yang diharapkan/dibutuhkan. Di samping alasan tersebut ada beberapa xxxxxx xxxx dapat dilihat sebagai berikut : a. Keterbatasan sumber xxxx formal dengan sistim pembiayaan yang fleksibel xxx Tidak memerlukan penyerahan barang jaminan b. Koperasi pembiayaan sulit berkembang, hal ini dipengaruhi oleh manajemen koperasi di tangani oleh orang–orang yang tidak profesional atau masih bermental individualis (tidak berorientasi kepada kepentingan bersama) dimana pembiayaan xxx pengawasan lebih menekankan pada keberadaannya bukan pada pemanfaatan modal usaha dimana apabila telah mampu menghimpun xxxx xxxx besar, maka cenderung untuk korupsi dengan pemanfaatan modal untuk kepentingan diri sendiri. c. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, karena Bank tidak melayani kredit yang bersifat konsumtif xxx Bank menerapkan prinsif jaminan dalam pemberian kredit. Dengan adanya lembaga Pembiayaan Konsumen dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki prodak barang yang mereka butuhkan xxx seringkali barang tersebut mereka jadikan sebagai alat untuk mencari uang guna mendapatkan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai terobosan terhadap jual beli secara angsuran. Perjanjian pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menjawab persoalan masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan xxx memberikan jalan keluar apabila pihak supplier menghadapi banyak permintaan atau hasrat masyarakat untuk membeli barang tetapi calon pembeli tersebut tidak mampu untuk membayar harga barang tersebut secara tunai. Dalam memenuhi permohonan suatu barang, pihak supplier melibatkan pihak ke 3 (tiga) yaitu perusahaan pembiayaan sebagai penyadang xxxx. Dalam praktek perjanjian yang melibatkan tiga pihak ini yaitu konsumen, supplier xxx perusahaan pembiayaan konsumen, karena pihak supplier pada dasarnya lebih megutamakan penjualan secara tunai untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaannya, sehingga untuk memenuhi permohonan kredit dari pembeli, pihak supplier melibatkan perusahaan pembiayaan yang menyediakan xxxx untuk membeli barang dari supplier secara tunai. Supplier sebagai pemilik barang atau produsen wajib memberikan informasi atas barang yang dibeli oleh konsumen atas kualitas xxx keadaan barang yang akan dipakai sehingga konsumen memperoleh informasi yang jelas dari karakter xxx sifat barang yang akan digunakan oleh konsumen, sehingga konsumen dapat menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan xxx petunjuk penggunaan, xxxx xxx kualitas barang sangat mempengaruhi kelangsungan dalam berusaha penjualan barang. Maka perlu adanya suatu jaminan atas barang yang dipakai oleh konsumen, xxx perlunya suatu kepastian penggantian bila terjadi kesalahan produksi. Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan konsumen tidak memerlukan prosedur xxxx xxxxx melainkan konsumen yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan aplikasi kredit terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar secara tunai atas harga barang kebutuhan yang dibeli konsumen dari pemasok (supplier) dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. Akan tetapi kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen seperti ini bukan berarti tidak mengandung resiko. Resiko akan muncul apabila konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran secara berkala sebagai kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Disamping itu ada juga konsumen yang menghilangkan atau menjual barang sebagai objek perjanjian tersebut sehingga keberadaan barang tidak diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen Perkembangan prilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdampak pada perkembangan hukum . Hal ini sesuai dengan teori Xxx Xxxxxxx yang menyatakan bahwa perkembangan hukum terjadi karena perubahan prilaku masyarakat, lebih tepat adalah bahwa jiwa rakyatlah (volksgeit) yang hidup xxx bergerak dalam diri semua individu yang menciptakan hukum (Xxxx Xxxxxxx, 2006: 89). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hukum tidak muncul secara kebetulan, tetapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat (Xxxxxxx L Xxxxx, 2010: 105). Teori tersebut membawa dampak lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal seperti ini apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan menurut ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang Nomr 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Xxxx xxxxxx terjadi dalam masyarakat adalah perusahaan lebih suka penyelesaiannya diluar pengadilan atau non litigasi. Dengan tujuan agar citra perusahaan tetap dipandang xxxx xxxx masyarakat, karena prosedur-prosedur penyelesaian diluar pengadilan bisa memberikan jaminan kerahasiaan yang sama besarnya bagi setiap pihak yang terlibat seperti xxxx xxxxxx kali ditentukan dalam konferensi penyelesaian masalah (Rachmadi Usman,2002: 13). Selanjutnya Xxxxxxxx Xxxxx, menyatakan bahwa sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan kredit seyogianya harus melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, xxx xxxxxx dengan didasarkan pada yang actual xxx akurat, sehingga tidak akan keliru dalam pengambilan keputusan (Rachmadi Usman, 2001: 255). Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan- ketentuan xxxx xxx xxx sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran xxx bunga kredit oleh konsumen. Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau xxxxxx xxxxxx-xxxxxx xxxx cukup menurut Undang- Undang xxx harus dilaksanakan dengan itikad baik (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 2000: 233). Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan xxxxxx xxxx telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang- undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat xxx-xxx xxxx tidak ditentukan, xxxx xxx-xxx dimaksud tunduk pada ketentuan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan- ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan xxx masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan latar belakang di atas, xxxx xxxx menjadi permasalahan adalah Bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak sebagai akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk ?

  • Accuracy of Orders; Customer Signatures You shall be responsible for the accuracy, timeliness and completeness of any orders transmitted by you on behalf of your customers by any means, including wire or telephone. In addition, you agree to guarantee the signatures of your customers when such guarantee is required by the Company and you agree to indemnify and hold harmless all persons, including us and the Funds’ transfer agent, from and against any and all loss, cost, damage or expense suffered or incurred in reliance upon such signature guarantee.

  • Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.

  • WILD AND SCENIC RIVERS The Wild and Scenic Rivers Act of 1968 (16 U.S.C. § 1271, et seq.) as amended, particularly sections 7(b) and (c) (16 U.S.C. § 1278(b) and (c)). AIR QUALITY The Clean Air Act (42 U.S.C. § 7401, et seq.) as amended, particularly sections 176(c) and (d) (42 U.S.C. §7506(c) and (d)). Determining Conformity of Federal Actions to State or Federal Implementation Plans (Environmental Protection Agency-40 C.F.R. Parts 6, 51, and 93).

  • MODELDOCUMEN As additional consideration for the final payment, Contractor agrees, to the fullest extent permitted by law, to indemnify and hold harmless Princeton University from and against all costs, losses, damages, claims, causes of action, judgments and expenses, including attorney’s fees, arising out of or in connection with any claims or causes of action for payment or any liens asserted against Princeton University, or the aforesaid land and improvements (including personal property related thereto), which arise out of the performance of the work under the Contract and which may be asserted by the Contractor or any of its subcontractors, sub-subcontractors or materialmen of any tier thereof. As additional consideration for the final payment aforementioned, Contractor hereby unconditionally releases and forever discharges Princeton University from all claims for payment and all other claims and causes of action of every nature, known or unknown, arising out of or in connection with the performance of the said Contract. This release and discharge shall not apply to claims that Contractor may have against Princeton University for contribution or indemnity (if any) based upon third party claims asserted against Contractor for personal injury or damage to property asserted after the date hereof. Contractor further declares that it has made proper payment of all monies due to all of its employees, subcontractors and suppliers of labor, materials, and/or equipment, and agrees to indemnify and hold Princeton University harmless from any claim or demand it might suffer by reason of failure of this certification. The foregoing shall not relieve Contractor of its obligations under the provisions of said Contract, as amended, which by nature survive completion of the Work including without limitation, warranties, guarantees, and indemnities. Given under our hand and seal this date: by /Form signed and dated by Contractor/ With reference to Subcontract No. as amended, by and between (“Subcontractor”) and _ (“Contractor”) for work for the construction of (the “Project”), the undersigned Subcontractor hereby certifies and represents that conditioned upon full payments of the sum of $ (the “final payment”) pursuant to Subcontractor Application for Payment No. _ dated _ in the amount of $ it has made full payment of all costs, charges and expenses incurred by it or on its behalf for work, labor, services, materials and equipment supplied to the foregoing premises and/or used in connection with its work under said Subcontract. The undersigned Subcontractor further certifies that to its best knowledge and belief, each of its subcontractors and materialmen has made full payment of all costs, charges and expenses incurred by them or on their behalf for work, labor, services, materials and equipment supplied to the foregoing premises and/or used by them in connection with the Subcontractor’s work under said Subcontract. Prior to the date of this Release, the Undersigned further certifies that it has received payments from the Contractor which total $ _. In consideration for the payment of the final payment as set forth above, the Subcontractor hereby unconditionally releases and forever discharges Princeton University and the Contractor and their affiliates and their respective officers, directors, agents, and representatives and Princeton University’s premises and property from all claims, causes of action, liens and obligations of every nature arising out of or in connection with the performance of the said Subcontract and all amendments thereto. This release and discharge shall not apply to claims that Subcontractor may have against Princeton University or Contractor for contribution or indemnity (if any) based upon third party claims asserted against Subcontractor for personal injury or damage to property asserted after the date hereof. As additional consideration for the final payment, the Subcontractor agrees, to the fullest extent permitted by law, to indemnify and hold harmless Princeton University and Contractor from and against all costs, losses damages, claims, causes of action, judgments and expenses, including attorney’s fees arising out of or in connection with claims against Princeton University or Contractor which claims arise out of the performance of the work under the Subcontract and which may be asserted by the Subcontractor or any of its suppliers, subcontractors of any tier or any of their representatives, officers, agents or employees.

  • VALIC is registered as an investment adviser under the Advisers Act and will continue to be so registered for so long as this Agreement remains in effect: (ii) is not prohibited by the 1940 Act or the Advisers Act from performing the services contemplated by this Agreement; (iii) has met, and will continue to meet for so long as this Agreement remains in effect, any applicable federal or state requirements, or the applicable requirements of any regulatory or industry self-regulatory agency, necessary to be met in order to perform the services contemplated by this Agreement, (iv) has the authority to enter into and perform the services contemplated by this Agreement, and (v) will immediately notify the SUB-ADVISER of the occurrence of any event that would disqualify VALIC from serving as an investment adviser of an investment company pursuant to Section 9(a) of the 1940 Act or otherwise.

  • DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Pre-existing Intellectual Property 4.1

  • T4 Slips The Hospital will provide each employee with a T-4 supplementary slip showing the dues deducted in the previous year for income tax purposes where such information is available or becomes readily available through the Hospital's payroll system.

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!