Attn Board Chair.
AT&T 9STATE shall be defined as the States of Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina and Tennessee.
Summer Session A. All ASEs employed in the Summer Session shall receive the same general range adjustment as ASEs received in the preceding Fall term.
B. The following articles apply to ASEs who are employed in the summer session: Recognition, Wages (range adjustment only), DCP, Travel, Health and Safety, Leaves, Holidays, Duration, Workspace and Instructional Support, Parking, Grievance and Arbitration, Waiver, Management and Academic Rights, No Strikes, Non-Discrimination, Union Access and Rights, Union Security, Discipline and Dismissal, Emergency Layoff, Employment Files and Evaluations, Definitions, Severability, Labor-Management Meetings, and Classifications.
C. The remainder of the articles in the agreement does not apply to ASEs who are employed in the summer session.
D. The topic of Summer Session, and effects of changes on terms and conditions of employment for ASEs employed in Summer Session, shall be reopened for bargaining commencing no later than January 2, 2001.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Phone To facilitate your communication with CCUSA in the US, we also recommend that you purchase a mobile phone and provide your number at the time you validate your visa.
Managing Director 1. The Managing Director shall be appointed by the Board of Governors from among candidates having the nationality of an ESM Member, relevant international experience and a high level of competence in economic and financial matters. Whilst holding office, the Managing Director may not be a Governor or Director or an alternate of either.
2. The term of office of the Managing Director shall be five years. He or she may be re-appointed once. The Managing Director shall, however, cease to hold office when the Board of Governors so decides.
3. The Managing Director shall chair the meetings of the Board of Directors and shall participate in the meetings of the Board of Governors.
4. The Managing Director shall be chief of the staff of the ESM. He or she shall be responsible for organising, appointing and dismissing staff in accordance with staff rules to be adopted by the Board of Directors.
5. The Managing Director shall be the legal representative of the ESM and shall conduct, under the direction of the Board of Directors, the current business of the ESM.
Checkoff A. In conformity with Section 2 of the Act, 39 U.S.C. 1205, without cost to the Union, the Employer shall deduct and remit to the Union the regular and periodic Union dues from the pay of employees who are members of the Union, provided that the Employer has received a written assignment which shall be irrevo- cable for a period of not more than one year, from each employee on whose account such deductions are to be made. The Employer agrees to remit to the Union all deductions to which it is entitled fourteen (14) days after the end of the pay period for which such deductions are made. Deductions shall be in such amounts as are designated to the Employer in writing by the Union.
B. The authorization of such deductions shall be in the fol- lowing form: I hereby assign to the National Association of Letter Carriers, AFL- CIO, from any salary or wages earned or to be earned by me as your employee (in my present or any future employment by you) such regular and peri- odic membership dues as the Union may certify as due and owing from me, as may be established from time to time by said Union. I authorize and direct you to deduct such amounts from my pay and to remit same to said Union at such times and in such manner as may be agreed upon between you and the Union at any time while this authori- zation is in effect, which includes a $8.00 yearly subscrip- tion to the Postal Record as part of the membership dues. Notice: Contributions or gifts to the National Association of Letter Carriers, AFL-CIO are not tax deductible as charitable contributions for Federal income tax purposes. However, they may be tax deductible under other provi- sions of the Internal Revenue Code. This assignment, authorization and direction shall be irrevocable for a period of one (1) year from the date of delivery hereof to you, and I agree and direct that this assignment, authorization and direction shall be automatically renewed, and shall be irrevocable for suc- cessive periods of one (1) year, unless written notice is given by me to you and the Union not more than twenty
Attention The Assignee’s wire transfer instructions for purposes of all remittances and payments related to the Mortgage Loans and the Seller’s Warranties and Servicing Agreement are:
Gardens 3.8.1 If your property has a garden you must keep this tidy and not allow your garden to become a nuisance to other neighbours. You should keep lawns cut and xxxxxx trimmed.
3.8.2 If you have a communal garden you must not install a trampoline or leave a paddling pool with water in unattended.
3.8.3 You must make sure that your refuse is put out ready for collection in accordance with the Council’s waste collection and recycling service.
3.8.4 If you live in a flat or maisonette, you may be expected to deposit rubbish in the bins provided in the designated area. You must use these bins and not leave household waste in any other parts of the internal communal areas or external areas.
3.8.5 You must not deposit or allow rubbish to accumulate in your garden. We may charge you the costs for clearing any rubbish that you have not disposed of correctly.
3.8.6 You must not use the garden or the drive to the property to store, load or unload materials such as scrap metal. If you do we may remove the items and charge you for doing this. We will give you written notice that we will be removing the items.
3.8.7 You must not erect a greenhouse, garage or shed at the property without our written permission. We may withdraw our permission if the building causes nuisance or becomes unsafe. If we grant you permission in our capacity as landlord you may still require planning permission and/or comply with building regulations.
3.8.8 You must not build a fish pond, swimming pool, water feature or patio in your garden without our written permission. If we give you permission to carry out this work you will have to remove these at the end of your tenancy at your own expense. If we have to remove these items we will charge you the cost of this.
3.8.9 You must not remove, replace or reposition any hedge or fence at the property without getting our written permission.
3.8.10 You must not plant large types of trees in your garden for example leylandii, conifers, willow, oak, ash and so on. These may damage the structure of your home and cause subsidence.
3.8.11 You must not allow any hedge to grow more than two metres high or overhang pavements or your neighbours’ gardens.
3.8.12 If you continually fail to look after your garden and it is considered an eyesore we may ask you to move to a property without a garden. If you refuse we may ask the Court to end your tenancy. You may also be charged the cost of clearing your garden when your tenancy ends.
Xxxxx, Haldimand, Norfolk An employee shall be granted five working days bereavement leave with pay upon the death of the employee’s spouse, child, stepchild, parent, stepparent, legal guardian, grandchild or step-grandchild.
