NO HARDSTOP/PASSIVE LICENSE MONITORING Unless an Authorized User is otherwise specifically advised to the contrary in writing at the time of order and prior to purchase, Contractor hereby warrants and represents that the Product and all Upgrades do not and will not contain any computer code that would disable the Product or Upgrades or impair in any way its operation based on the elapsing of a period of time, exceeding an authorized number of copies, advancement to a particular date or other numeral, or other similar self-destruct mechanisms (sometimes referred to as “time bombs,” “time locks,” or “drop dead” devices) or that would permit Contractor to access the Product to cause such disablement or impairment (sometimes referred to as a “trap door” device). Contractor agrees that in the event of a breach or alleged breach of this provision that Authorized User shall not have an adequate remedy at law, including monetary damages, and that Authorized User shall consequently be entitled to seek a temporary restraining order, injunction, or other form of equitable relief against the continuance of such breach, in addition to any and all remedies to which Authorized User shall be entitled.
SBC-12STATE 47.1.1 The terms contained in this Agreement and any Appendices, Attachments, Exhibits, Schedules, and Addenda constitute the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof, superseding all prior understandings, proposals and other communications, oral or written between the Parties during the negotiations of this Agreement and through the execution and/or Effective Date of this Agreement. This Agreement shall not operate as or constitute a novation of any agreement or contract between the Parties that predates the execution and/or Effective Date of this Agreement.
Project or Building Name and Signage Landlord shall have the right at any time to change the name of the Project or Building and to install, affix and maintain any and all signs on the exterior and on the interior of the Project or Building as Landlord may, in Landlord’s sole discretion, desire. Tenant shall not use the name of the Project or Building or use pictures or illustrations of the Project or Building in advertising or other publicity or for any purpose other than as the address of the business to be conducted by Tenant in the Premises, without the prior written consent of Landlord.
School District For purposes of administering this Agreement, the term "School District" shall mean the School Board or its designated representative.
MIDDLE SCHOOLS 1. Where there are no negotiated provisions concerning the implementation or operation of a middle school program, this article shall govern the implementation or operation of a middle school program in a school district.
2. Should the employer seek to establish a middle school program in one or more schools in a district, the employer and the local shall meet, no later than ten (10) working days from a decision of the employer to implement a middle school program, in order to negotiate any alternate or additional provisions to the Collective Agreement which are necessary to accommodate the intended middle school program.
3. In the absence of any other agreement with respect to the instructional day and preparation time, the provisions of the Collective Agreement with regard to secondary schools shall apply to middle schools.
4. If the employer and the local are unable to agree on what, if any, alternate or additional provisions of the collective agreement are necessary to accommodate the intended middle school program(s), either party may refer the matter(s) in dispute to expedited arbitration for final and binding resolution pursuant to Article D.5.5 below.
a. The jurisdiction of the arbitrator shall be limited to the determination of alternate or additional provisions necessary to accommodate the intended middle school program(s).
b. In the event the arbitration is not concluded prior to the implementation of the middle school program, the arbitrator will have remedial authority to make appropriate retroactive modifications and adjustments to the agreement.
c. The arbitration shall convene within thirty (30) working days of referral to arbitration in accordance with the following:
i. Within ten (10) working days of the matter being referred to arbitration, the parties shall identify all issues in dispute;
ii. Within a further five (5) working days, there shall be a complete disclosure of particulars and documents;
iii. Within a further five (5) working days, the parties shall exchange initial written submissions;
iv. The hearing shall commence within a further ten (10) working days; and
v. The arbitrator shall render a final and binding decision within fifteen (15) working days of the arbitration concluding.
6. Where a middle school program has been established on or prior to ratification of the 2006-2011 Provincial Collective Agreement, the existing provisions shall be retained unless the parties mutually agree that they should be amended.
Condominiums/Planned Unit Developments If the Mortgaged Property is a condominium unit or a planned unit development (other than a de minimis planned unit development) such condominium or planned unit development project such Mortgage Loan was originated in accordance with, and the Mortgaged Property meets the guidelines set forth in the Originator's Underwriting Guidelines;
Real Property Holding Company The Company is not a real property holding company within the meaning of Section 897 of the Code.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
SCHOOL DISTRICT RIGHTS Section 1. Inherent Managerial Rights 2 Section 2. Management Responsibilities 2 Section 3. Effect of Laws, Rules and Regulations 2 Section 4. Reservation of Managerial Rights 2
Technology License 4.1 Unless any event described in Article 2.2 or 2.3 of this Agreement occurs, all of the technology required to be licensed for any of Party B’s business shall be provided by Party A on an exclusive basis. Party A will try its best to license Party B to use the technology owned by Party A, or re-license Party B to use the technology as approved by the owner.
4.2 The Parties shall negotiate with each other to enter into specific technology license contracts to expressly specify the detail matters such as the technology to be licensed, the method to license the technology, license fees and payment.
