Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ a) The Institution and the Investigator acknowledge and agree that the Sponsor shall have exclusive ownership rights to all Study Data, Study results, information, improvements, developments, discoveries, inventions, work, know-how and other rights (whether or not patentable), created, developed, and/or reduced to practice as a result of or in connection with the conduct of the Study and/or the use of the Study Drug or the Confidential Information, together with all intellectual property rights (existing and future) relating thereto (“Intellectual Property”) conceived by the Institution or the Investigator or Study Personnel, solely or jointly with others as a result of work done under this Agreement, to the widest extent possible under applicable law. The Institution and the Investigator shall promptly disclose in writing to PSI and the Sponsor all Intellectual Property made or reduced to practice by the Institution, the Investigator and/or the Study Personnel related to the Study. At the Sponsor's request, the Institution and the Investigator shall cause all rights titles and interests in and to any such Intellectual Property to be assigned to the Sponsor without additional compensation and provide reasonable assistance to obtain patents, including causing the execution of any invention assignment or other documents.
b) All parties to this Agreement and Sponsor shall retain all right, title and interest in any Intellectual Property that was owned by such party or Sponsor prior to or apart from the commencement of this Agreement. No
a) Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející uznávají a souhlasí, že Zadavatel bude mít výhradní vlastnická práva ke všem Studijním údajům, výsledkům Studie, informacím, vylepšením, na vývoj, k objevům, vynálezům, dílům, know-how a dalším právům (ať už patentovatelným či nikoli), vytvořeným, vyvinutým, a/nebo uvedeným do praxe v důsledku nebo v souvislosti s prováděním Studie, a/nebo používáním Studijního léku nebo Důvěrných informací společně s právy duševního vlastnictví (stávajícími i budoucími) s nimi souvisejícími (dále jen „Duševní vlastnictví“), které vytvořilo Zdravotnické zařízení, Hlavní zkoušející nebo Studijní personál, samostatně nebo společně s ostatními jako výsledek práce prováděné na základě této Smlouvy, a to v největším možném rozsahu povoleném příslušnými zákonnými předpisy. Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející budou neprodleně písemně informovat PSI a Zadavatele o veškerém Duševním vlastnictví vytvořeném nebo uvedeném do praxe Zdravotnickým zařízením, Hlavním zkoušejícím a/nebo Studijním personálem v souvislosti se Studií. Na žádost Zadavatele zajistí Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející převod veškerých práv a zájmů týkajících se Duševního vlastnictví na Zadavatele bez další odměny a poskytnou přiměřenou součinnost k získání patentu včetně zajištění podpisu dokumentů k převodu objevu nebo jiných dokumentů.
b) Všechny strany této Smlouvy a Zadavatel si i nadále ponechají veškerá práva, nároky a podíly na jakémkoli Duševním vlastnictví, které daná strana nebo Zadavatel vlastnili před začátkem platnosti této Smlouvy nebo na které license grant or assignment, express or implied, by estoppel or otherwise, is intended by, or shall be inferred from, this Agreement except to the extent necessary for each party to fulfill its obligations under this Agreement or otherwise give effect to this Agreement.
Other Than Normal Working Hours Non-prevailing Wage Rate Projects: Work performed from 4:00 p.m. to 7:00 a.m. Monday to Friday, and any time Saturday, Sunday, and Holidays. The Contractor will perform Tasks during Other Than Normal Working Hours for the Unit Price set forth in the CTC multiplied by the Adjustment Factor of: 1.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Traffic Management 9.2.1 During the Operating Period, Developer shall be responsible for the general management of traffic on the Project. Developer shall manage traffic so as to preserve and protect safety of traffic on the Project and Related Transportation Facilities and, to the maximum extent practicable, to avoid disruption, interruption or other adverse effects on traffic flow, throughput or level of service on the Project and Related Transportation Facilities. Developer shall conduct traffic management in accordance with all applicable Technical Provisions, Technical Documents, Laws and Governmental Approvals, and in accordance with the Traffic Management Plan.
9.2.2 Developer shall prepare and submit to TxDOT and the Independent Engineer for TxDOT approval a Traffic Management Plan for managing traffic on the Project and Related Transportation Facilities after the commencement of traffic operations on any portion of the Project, addressing (a) orderly and safe movement and diversion of traffic on Related Transportation Facilities during Project construction, (b) orderly and safe movement of traffic on the Project and (c) orderly and safe diversion of traffic on the Project and Related Transportation Facilities necessary in connection with field maintenance and repair work or Renewal Work or in response to Incidents, Emergencies and lane closures. Developer shall prepare the Traffic Management Plan according to the schedule set forth in the Technical Provisions. The Traffic Management Plan shall comply with the Technical Provisions and Technical Documents concerning traffic management and traffic operations. Developer shall carry out all traffic management during the Term in accordance with the approved Traffic Management Plan.
9.2.3 Developer shall implement the Traffic Management Plan to promote safe and efficient operation of the Project and Related Transportation Facilities at all times during the course of any construction or operation of the Project and during the Utility Adjustment Work.
9.2.4 TxDOT shall have at all times, without obligation or liability to Developer, the right
9.2.4.1 Issue Directive Letters to Developer regarding traffic management
9.2.4.2 Provide on the Project, via message signs or other means consistent with Good Industry Practice, non-Discriminatory traveler and driver information, and other public information (e.g. amber alerts), provided that the means to disseminate such information does not materially interfere with the functioning of the ETCS.
Virus Management DST shall maintain a malware protection program designed to deter malware infections, detect the presence of malware within DST environment.
Gross Beta Flags A = Result acceptable, Bias <= +/- 50% with a statistically positive result at two standard deviations (Result/Uncertainty > 2, i.e., the range encompassing the result, plus or minus the total uncertainty at two standard deviations, does not include zero). N = Result not acceptable, Bias > +/- 50% or the reported result is not statistically positive at two standard deviations (Result/Uncertainty <= 2, i.e., the range encompassing the result, plus or minus the total uncertainty at two standard deviations, includes zero).
Overtime Banking Employees desiring to bank overtime may elect to do so under the following criteria: * The half time associated to overtime may be banked up to a total of 24 hours per calendar year. This limit may be replenished throughout the year. * Banked time must be taken in full day increments or the employee may elect to receive the pay. * Employees must have cleared or be scheduled to clear their hours account by December 15. If the account is not cleared then the employee will be paid the balance in cash. * Payment will be based on the current rate of pay at the time the banked time is used. * Time off must be requested in advance, unless bona fide illness. (Company will monitor) * Time off will be subject to Company service requirements and no additional cost to the Company. * Implementation of the Overtime Banking arrangement will be subject to the development of an appropriate computer system.
Telework Members are eligible for teleworking during the professional work days designated for grading and reporting at the end of the first, second and third grading periods, and on the day of the Maryland State Education Association Convention if that day is a duty day for teachers.
a. The principal will determine which positions, if any may need to be on site for all or part of the day to support other professionals in the building or to fulfill their professional responsibilities.
b. With the approval of the Principal, school-based educators who have demonstrated the ability to meet their professional responsibilities, including grade submission according to Board policy may telework on the professional work day at the end of each of the first three marking periods.
c. First year teachers will be required to work on site for the first two marking periods on these days.
d. Upon request a written rationale will be provided by the supervisor to any educator whose request to telework is denied.
e. Items a-d above do not apply to the MSEA Convention Day.
Workload Management 11.1 The parties to this Agreement acknowledge that employees and management have a responsibility to maintain a balanced workload and recognise the adverse affects that excessive workloads may have on employee/s and the quality of resident/client care.
11.2 To ensure that employee concerns involving excessive workloads are effectively dealt with by Management the following procedures should be applied:
(a) Step 1: In the first instance, employee/s should discuss the issue with their immediate supervisor and, where appropriate, explore solutions.
(b) Step 2: If a solution cannot be identified and implemented, the matter should be referred to an appropriate senior manager for further discussion.
(c) Step 3: If a solution still cannot be identified and implemented, the matter should be referred to the Facility Manager for further discussion.
(d) Step 4: The outcome of the discussions at each level and any proposed solutions should be recorded in writing and fed back to the effected employees.
11.3 Workload management must be an agenda item at staff meetings on at least a quarterly basis. Items in relation to workloads must be recorded in the minutes of the staff meeting, as well as actions to be taken to resolve the workloads issue/s. Resolution of workload issues should be based on the following criteria including but not limited to:
(a) Clinical assessment of residents’ needs;
(b) The demand of the environment such as facility layout;
(c) Statutory obligation, (including, but not limited to, work health and safety legislation);
(d) The requirements of nurse regulatory legislation;
(e) Reasonable workloads (such as roster arrangements);
(f) Accreditation standards; and
(g) Budgetary considerations.
11.4 If the issue is still unresolved, the employee/s may advance the matter through Clause 9 Dispute Resolution Procedure. Arbitration of workload management issues may only occur by agreement of the employer and the employee representative, which may include the union/s.
