SUMMER PHYSICALS Sample Clauses

SUMMER PHYSICALS. Effective July 1, 2011, the District may require up to two (2) nurses to be available at the Middle School for one (1) week and two (2) nurses to be available at the High School for two (2) weeks for summer physicals. Such work shall be scheduled in August each year. Nurses assigned to perform such work shall be compensated at their regular hourly rate. Time spent performing such work shall be documented on a time sheet which shall be submitted to the Business Office prior to payment being made. The District will first seek volunteers to perform such work. If an insufficient number of volunteers agree to perform the work, the District will assign nurses in inverse order of seniority. Alternatively, the District may, at its discretion, use substitute nurses in lieu of assigning a regular full time nurse to perform this work involuntarily.
AutoNDA by SimpleDocs

Related to SUMMER PHYSICALS

  • Data Storage Where required by applicable law, Student Data shall be stored within the United States. Upon request of the LEA, Provider will provide a list of the locations where Student Data is stored.

  • Kesimpulan Nominee Agreement atau dikenal dengan perjanjian pinjam nama merupakan perjanjian xxxxxx xxxx dibuat oleh nominee xxx beneficiary. Penggunaan Nominee Agreement dalam pendaftaran tanah membawa akibat hukum bukan hanya pada keabsahan dari Nominee Agreement itu sendiri melainkan juga pada keabsahan dari sertifikat hasil pendaftaran tanah objek Nominee Agreement. Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang merupakan suatu KTUN yang untuk memperoleh keabsahannya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yaitu kewe-nangan, prosedur, xxx substansi. Apabila terdapat salah satu syarat keabsahan suatu keputusan tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan keputusan tersebut tidak sah. Apabila dilihat dari segi pendaftaran tanah, pendaftaran tanah dengan adanya Nominee Agreement mengandung kecacatan prosedural materiil. Hal ini dikarenakan dalam pendaftaran dilakukan atas dasar suatu kebohongan, yang mana data yang dimasukkan pada saat pendaftaran sertifikat tanah bukanlah data dari pemilik tanah yang sesungguhnya. Oleh karena ditemukan adanya pemalsuan data dalam proses pendaftaran yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUPA, maka sertifikat hasil pendaftaran objek Nominee Agreement dianggap tidak sah. Akibat hukum dari tidak sahnya sertifikat hasil pendaftaran objek Nominee Agreement karena tidak memenuhi syarat prosedur adalah batalnya sertifikat tersebut (Nietig), yang mana bagi hukum perbuatan yang dilakukan tidak ada xxx akibat perbuatan itu juga dianggap tidak pernah ada. Dalam pembatalan sertifikat hak atas tanah, diperlukan putusan pengadilan atau keputusan dari badan/pejabat pemerintah yang berwenang yakni BPN, dalam hal ini adalah Kepala Xxxxxx Pertanahan Kabupaten/Kota. Kewenangan yang diberikan untuk mengeluarkan keputusan yang membatalkan itu didasarkan atas Asas Contrarius Actus, artonya yang berhak untuk mengeluarkan putusan dalam rangka mela-kukan pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah adalah badan/pejabat yang menerbitkan sertifikat tersebut. Dalam Pasal 66 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan memberikan pilihan terkait pembatalan suatu keputusan yang dapat juga dilakukan atas putusan pengadilan, yang mana akibat hukumnya berbeda dengan pembatalan sertifikat. Putusan pengadilan lebih menekankan dalam mengadili persoalan keabsahan daripada Nominee Agreement tersebut, terkait dengan siapa pemilik yang sebenarnya dari tanah tersebut. Langkah tersebut dirasa kurang tepat xxxxxx xxxxx banyak putusan yang justru mengun- tungkan pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, akan lebih tepat apabila BPN yang mencabut hak atas tanah tersebut, yang mana jika sertifikat tersebut dicabut oleh BPN melalui pembatalan sertifikat, maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah milik negara. Daftar Pustaka Buku: Efendi, A., & Poernomo, F. (2017). Hukum Administrasi (Cet.I). Sinar Grafika. Xxxxxx, X. X. (2009). Black’s Law Dictionary (9th edition). Thomson West. xxxxx://xxx.xxx/10.15408/jch.v5i2.7096 Hadjon, P. M. (1994). Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Universitas Airlangga. Hernoko, A. Y. (2008). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. LBM. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum (1st ed.). Kencana Prenada Media Group. Santoso, U. (2006). Hukum Agraria xxx Xxx-Xxx atas Tanah (1st ed.). Kencana.

  • WATERBEDS The Tenant: (check one) ☐ - Shall have the right to use a waterbed on the Premises. ☐ - Shall not have the right to use a waterbed on the Premises.

  • Garden 3.15.1 To keep gardens, window boxes or grounds in good order; the paths tidy, the grass cut and borders weeded and in the same style and condition as at the commencement of the Tenancy. The Tenant has no obligation to top lop, prune or trim any tree, xxxx or shrub which is the responsibility of the Landlord.

  • Summer The UFF may designate three (3) employees to receive a thirteen week .25 FTE summer released time assignment however, no more than one employee per 15 employees per department/unit be designated to receive such released time. The UFF shall provide the University with a list of the designees no later than April 7th of the academic year preceding the summer term. All other provisions contained in Article 3.4 above, except 3.4A and 3.4B above, shall apply to summer released time.

  • Orthodontics We Cover orthodontics used to help restore oral structures to health and function and to treat serious medical conditions such as: cleft palate and cleft lip; maxillary/mandibular micrognathia (underdeveloped upper or lower jaw); extreme mandibular prognathism; severe asymmetry (craniofacial anomalies); ankylosis of the temporomandibular joint; and other significant skeletal dysplasias. Procedures include but are not limited to: • Rapid Palatal Expansion (RPE); • Placement of component parts (e.g. brackets, bands); • Interceptive orthodontic treatment; • Comprehensive orthodontic treatment (during which orthodontic appliances are placed for active treatment and periodically adjusted); • Removable appliance therapy; and • Orthodontic retention (removal of appliances, construction and placement of retainers).

Time is Money Join Law Insider Premium to draft better contracts faster.