Tidiness of Plot. Tenants should practice good housekeeping and not allow rubbish to accumulate or to stand on their allotment plot.
Tidiness of Plot Sample Clauses
Related to Tidiness of Plot
Musculoskeletal Injury Prevention and Control The hospital in consultation with the Joint Health and Safety Committee (JHSC) shall develop, establish and put into effect, musculoskeletal prevention and control measures, procedures, practices and training for the health and safety of employees.
XXXREAS the Trust is registered under the Investment Company Act of 1940, as amended, (the "1940 Act") as an open-end, series management investment company; and
Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.
XXXXEAS Employer is engaged in the telephone and telecommunication installation and service, and manufacture sale and installation of highway signs and traffic control products.
VOETSTOOTS The PROPERTY is sold: 8.1. Voetstoots in accordance with the Sectional Plan and the participation quota endorsed thereon with the opening of the Sectional Title Register, or as they are endorsed already, and any amendments or adjustments thereto from time to time in accordance with the terms of the Act and without any warranties express or implied, the SELLER shall not be liable for any patent or latent defects. Should the extent of the Section or of the PROPERTY differ from that which is contained in the title deed or sectional plan or any amendment thereto, the SELLER shall not be liable for any shortfall or be entitled to any compensation for any surplus. 8.2. Subject to all the conditions and Regulations of the Act. 8.3. The PURCHASER acknowledges that this is not a construction contract and that he is purchasing a completed unit. The PURCHASER shall not have the right to interfere in any way with the building operations of the SELLER’S employees. He shall also have no right to retention. This Clause is also applicable in the case of the bank holding back any retention amount out of its own accord or on request of the PURCHASER. 8.4. The SELLER undertakes to erect the unit according to the general building standards as set by Financial Institutions. The unit is be registered with the NHBRC. 8.5. Should a dispute arise or be declared, such dispute shall be resolved by an Arbitrator appointed by the Developer. The costs in respect thereof shall be borne by the unsuccessful party. Pending the outcome of the dispute, the PURCHASER shall be obliged to pay the outstanding amount to the Conveyancers who shall hold it in trust.
Cleanliness and Safety; Entry Resident agrees to maintain the assigned bedroom space, the apartment and the common areas of the Property in a clean, safe and sanitary condition, to exercise all due care in the use of same, and to cooperate fully with the Property pest control program as requested. Resident will be responsible for the cost of treatment for bedbugs and similar pests to the extent Owner’s pest control vendor reasonably determines that an infestation has originated within Resident’s assigned space and during Resident’s occupancy. Resident will place all trash in provided receptacles and will be responsible for the cost of cleaning the interior or exterior of the apartment if not kept in sanitary condition. When outdoor temperatures are below 40 degrees Fahrenheit, Resident will keep the apartment’s heat turned on to prevent frozen or burst pipes, including during vacations. When outdoor temperatures exceed 85 degrees Fahrenheit, Resident will keep the apartment’s air conditioning turned on and set to a reasonable temperature to prevent mold or mildew growth, including during vacations. Owner and its agents, employees and contractors may enter any apartment and bedroom space to perform routine maintenance, inspections, showings and other ordinary functions, provided that Owner will provide advance notice to residents of an apartment before such entry. Owner reserves the right to enter an apartment and any bedroom space without prior notice (including a passkey and/or disarming the alarm or other means of entry if locks have been changed) for emergency maintenance or repair purposes, or when there is reasonable cause to believe that a situation exists that could cause danger to life, safety, health or property. Owner may confiscate any item deemed to cause a danger and is under no obligation to pay compensation for or to return such items.
Smoke Free Environment The Lessor shall make all parts of the leased premise smoke-free. "
Work Environment It is mutually agreed that the prevention of accidents and injuries to state employees will result in greater efficiency of operations of state government. Toward this end, the Employer shall make every reasonable effort to provide and maintain safe and healthy working conditions and the Union shall fully cooperate by encouraging all employees to perform their assigned tasks in a safe manner.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Industrial Accident or Illness Leave (1) Eligibility for workers' compensation benefits shall be in accordance with the provisions established by Contra Costa County Schools Insurance Group (CCCSIG) to provide self-insurance workers' compensation coverage for employees and as defined by Ed. Code. (See site administrator for reporting process and paperwork.) (2) Allowable leave for industrial accidents and illnesses shall be for a maximum of sixty (60) days in any one fiscal year for the same accident or illness. Allowable leave for industrial accident or illness shall not be accumulated from year to year. (3) Industrial accident or illness leave shall commence on the first full day of absence following an accepted claim. (4) When an employee is absent from his/her duties on account of any industrial accident or illness, he/she shall be paid such portion of the salary due him/her for any month in which the absence occurs, as when added to his/her temporary workers' compensation benefit, will result in payment to him/her of not more than his/her full salary. (5) Industrial accident or illness leave shall be reduced by one (1) day for each day of authorized absence regardless of a temporary disability indemnity award. (6) When an industrial accident or illness leave overlaps into the next fiscal year, the employee shall be entitled to only the amount of unused leave due him/her for the same illness or injury. (7) If the employee is not medically able to return to work upon termination of the sixty (60) days of industrial accident or illness leave, he/she shall be entitled to sick leave and to apply for paid/unpaid leave as appropriate. For the purpose of other leave entitlement, his/her absence shall be deemed to have commenced on the date of termination of the industrial accident or illness leave, provided that, if the employee continues to receive temporary workers' compensation benefits, he/she may elect to take as much of his/her accumulated sick leave which, when added to his/her temporary workers' compensation benefits, will result in a payment to him/her of not more than his/her full salary. (8) During any paid leave of absence, the employee shall endorse to the Employer the temporary workers' compensation checks received on account of his/her industrial accident or illness. The Employer shall issue the employee appropriate salary warrants for payment of the employee's salary and shall deduct normal retirement and other authorized contributions. (9) The employee shall qualify for the provisions of this policy when he/she assumes a position with the Employer. (10) Any employee receiving benefits as a result of this section shall, during periods of injury or illness, remain within the State of California unless the Employer authorizes travel outside the State. (11) An employee requesting or claiming leave of absence for an industrial accident or illness is required to provide a doctor's statement to Human Resources verifying the employee is unable to fulfill his/her regular duties because of the injury or illness. (12) An employee returning to his/her position from an industrial accident or illness leave granted under the provisions of this section is required to submit a physician's statement verifying that he/she is able to resume the responsibilities of his/her position.
