Consentement Relatif à la Langue Utilisée Les parties reconnaissent avoir exigé que cette convention («Agreement») soit rédigée en anglais, ainsi que tous les documents, avis et procédures judiciaires, éxécutés, donnés ou intentés en vertu de, ou liés directement ou indirectement à la présente.
Conhecimento da Lingua O Contratado, pelo presente instrumento, declara expressamente que tem pleno conhecimento da língua inglesa e que leu, compreendeu e livremente aceitou e concordou com os termos e condições estabelecidas no Plano e no Acordo de Atribuição (“Agreement” xx xxxxxx).
Nutzung und Beschränkungen A. Gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz erteilt Ihnen der Lizenzgeber hiermit eine eingeschränkte, einfache Lizenz zum Installieren und Nutzen einer Kopie der Apple Software auf einem Apple Desktop-Computer und einem Apple Mobilcomputer, sofern beide Computer Ihnen gehören und von Ihnen genutzt werden. Es ist untersagt, die Apple Software über ein Netzwerk bereitzustellen, in dem sie von mehr als einem Computer gleichzeitig verwendet werden kann. Sie sind berechtigt, eine maschinenlesbare Kopie der Apple Software für Sicherungszwecke zu erstellen. Sie sind verpflichtet, auf jeder Kopie der Apple Software die Urheber- und sonstigen Schutzrechtshinweise aufzunehmen, die auf dem Original enthalten waren. B. Sie sind berechtigt, die Logic Node Installer Software auf so vielen Apple Client-Computern, deren Eigentümer Sie sich, die Sie geleast haben oder die auf andere Xxxxx xxx Xxxxx kontrolliert werden, gleichzeitig zu installieren und zu verwenden, wie notwendig und angemessen ist. Diese Computer müssen vernetzt sein und mit Mac OS X arbeiten. C. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen sind Sie berechtigt, die Audiodatei-Inhalte von Apple (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Apple Loops, integrierte Audiodateien, Samples und Impulsantworten) (gemeinsam als "Audio-Inhalte bezeichnet"), die in der Apple Software enthalten sind oder anderweitig mitgeliefert werden, gebührenfrei zu nutzen, um eigene Tonspuren für Ihre Film-, Video- und Audioprojekte zu erstellen. Sie haben das Recht, Ihre eigenen Musikspuren, die unter Verwendung der Audio-Inhalte erstellt wurden, zu senden und/oder zu verteilen. Es ist Ihnen jedoch nicht gestattet, einzelne Apple Loops, Audiodateien, Klangeinstellungen, Samples und Impulsantworten kommerziell oder anderweitig auf eigenständiger Basis zu verteilen oder solche Apple Loops ganz oder teilweise als Audiosamples, Audiodateien, Klangeffekte oder Musikbetten neu zu verpacken. D. Bestimmte Komponenten der Apple Software sowie Open Source Programme von Drittanbietern, die zum Lieferumfang der Apple Software gehören, wurden von Apple auf seiner Open Source Web-Site (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx/) (gemeinsam als "Open Source Komponenten" bezeichnet) bereitgestellt. Sie sind berechtigt, nur diese Open Source Komponenten zu ändern oder zu ersetzen, vorausgesetzt, dass (i) die resultierende modifizierte Apple Software anstelle der unmodifizierten Apple Software ausschließlich zum persönlichen Gebrauch auf einem Apple Computer verwendet wird und (ii) Sie die Bestimmungen dieser Lizenz sowie jegliche für die Verwendung der Open Source Komponenten geltenden Lizenzbestimmungen erfüllen. Es besteht keine Verpflichtung seitens Apple, Wartungsarbeiten und technische oder sonstige Unterstützung für die resultierende modifizierte Apple Software zu xxxxxxx. E. Sie verpflichten sich, es zu unterlassen und es Dritten nicht zu ermöglichen, die Apple Software zu kopieren (sofern nicht und nur in dem Maße wie im Rahmen dieses Lizenzvertrags gestattet), zu dekompilieren, zurückzuentwickeln, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu modifizieren, Versuche zur Ableitung des Quellcodes zu unternehmen oder abgeleitete Werke der Apple Software oder Teilen davon zu erstellen (sofern eine der vorhergehenden Beschränkungen nicht durch gesetzliche Bestimmungen verboten ist).
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Pre-existing Intellectual Property 4.1
ETHICS IN PUBLIC CONTRACTING This Contract incorporates by reference Article 9 of the Arlington County Purchasing Resolution, as well as all state and federal laws related to ethics, conflicts of interest or bribery, including the State and Local Government Conflict of Interests Act (Code of Virginia § 2.2-3100 et seq.), the Virginia Governmental Frauds Act (Code of Virginia § 18.2-498.1 et seq.) and Articles 2 and 3 of Chapter 10 of Title 18.2 of the Code of Virginia, as amended (§ 18.2-438 et seq.). The Contractor certifies that its proposal was made without collusion or fraud; that it has not offered or received any kickbacks or inducements from any other offeror, supplier, manufacturer or subcontractor; and that it has not conferred on any public employee having official responsibility for this procurement any payment, loan, subscription, advance, deposit of money, services or anything of more than nominal value, present or promised, unless consideration of substantially equal or greater value was exchanged.
Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.
Alerts via Text Message To stop Alerts via text message, text "STOP" to 99588 at anytime. Alerts sent to your primary email address will be unaffected by this action. To restore Alerts on your mobile phone, just visit the alerts tab in Mechanics Bank Online Banking. For help with SMS text alerts, text “HELP” to 99588. In case of questions please contact customer service at 000-000-0000. Our participating carriers include (but are not limited to) AT&T, SprintPCS, T-Mobile®, U.S. Cellular®, Verizon Wireless, MetroPCS.
Pendahuluan Lembaga keuangan yang disebut bank tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan xxxx dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran xxxxxx xxx keterbatasan sumber xxxx xxxx dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikan ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan xxxx xxxxx xxxx sangat dominan xxx dibutuhkan oleh dunia perekonomian. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan xxxx xxxx diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang xxxx xxxx lebih fleksibel xxx moderat daripada bank yang dalam xxx-xxx tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran xxxx terhadap pihak- pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu xxxxxx xxx pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian Lembaga Pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu: Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun xxxx dengan jalan mengeluarkan surat berharga xxx menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan Xxxxx 0 Angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala. Dengan demikian, istilah Lembaga Pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan adalah bagian dari Lembaga Keuangan. Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang- barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Adanya petumbuhan xxx perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari–hari, hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki xxx menikmati produk yang dibutuhkannya. Produk xxxx xxxxxx dijadikan dalam menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang konsumtif seperti barang elektronik, furniture xxx kendaraan bermotor, disisi lain masyarakat belum mampu membelinya secara tunai. Sejak adanya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (Pakdes 20/88) mulai diperkenalkan pranata hukum, diantaranya pembiayaan konsumen. Dimana lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produk yang diharapkan/dibutuhkan. Di samping alasan tersebut ada beberapa xxxxxx xxxx dapat dilihat sebagai berikut : a. Keterbatasan sumber xxxx formal dengan sistim pembiayaan yang fleksibel xxx Tidak memerlukan penyerahan barang jaminan b. Koperasi pembiayaan sulit berkembang, hal ini dipengaruhi oleh manajemen koperasi di tangani oleh orang–orang yang tidak profesional atau masih bermental individualis (tidak berorientasi kepada kepentingan bersama) dimana pembiayaan xxx pengawasan lebih menekankan pada keberadaannya bukan pada pemanfaatan modal usaha dimana apabila telah mampu menghimpun xxxx xxxx besar, maka cenderung untuk korupsi dengan pemanfaatan modal untuk kepentingan diri sendiri. c. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, karena Bank tidak melayani kredit yang bersifat konsumtif xxx Bank menerapkan prinsif jaminan dalam pemberian kredit. Dengan adanya lembaga Pembiayaan Konsumen dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki prodak barang yang mereka butuhkan xxx seringkali barang tersebut mereka jadikan sebagai alat untuk mencari uang guna mendapatkan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai terobosan terhadap jual beli secara angsuran. Perjanjian pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menjawab persoalan masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan xxx memberikan jalan keluar apabila pihak supplier menghadapi banyak permintaan atau hasrat masyarakat untuk membeli barang tetapi calon pembeli tersebut tidak mampu untuk membayar harga barang tersebut secara tunai. Dalam memenuhi permohonan suatu barang, pihak supplier melibatkan pihak ke 3 (tiga) yaitu perusahaan pembiayaan sebagai penyadang xxxx. Dalam praktek perjanjian yang melibatkan tiga pihak ini yaitu konsumen, supplier xxx perusahaan pembiayaan konsumen, karena pihak supplier pada dasarnya lebih megutamakan penjualan secara tunai untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaannya, sehingga untuk memenuhi permohonan kredit dari pembeli, pihak supplier melibatkan perusahaan pembiayaan yang menyediakan xxxx untuk membeli barang dari supplier secara tunai. Supplier sebagai pemilik barang atau produsen wajib memberikan informasi atas barang yang dibeli oleh konsumen atas kualitas xxx keadaan barang yang akan dipakai sehingga konsumen memperoleh informasi yang jelas dari karakter xxx sifat barang yang akan digunakan oleh konsumen, sehingga konsumen dapat menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan xxx petunjuk penggunaan, xxxx xxx kualitas barang sangat mempengaruhi kelangsungan dalam berusaha penjualan barang. Maka perlu adanya suatu jaminan atas barang yang dipakai oleh konsumen, xxx perlunya suatu kepastian penggantian bila terjadi kesalahan produksi. Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan konsumen tidak memerlukan prosedur xxxx xxxxx melainkan konsumen yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan aplikasi kredit terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar secara tunai atas harga barang kebutuhan yang dibeli konsumen dari pemasok (supplier) dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. Akan tetapi kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen seperti ini bukan berarti tidak mengandung resiko. Resiko akan muncul apabila konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran secara berkala sebagai kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Disamping itu ada juga konsumen yang menghilangkan atau menjual barang sebagai objek perjanjian tersebut sehingga keberadaan barang tidak diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen Perkembangan prilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdampak pada perkembangan hukum . Hal ini sesuai dengan teori Xxx Xxxxxxx yang menyatakan bahwa perkembangan hukum terjadi karena perubahan prilaku masyarakat, lebih tepat adalah bahwa jiwa rakyatlah (volksgeit) yang hidup xxx bergerak dalam diri semua individu yang menciptakan hukum (Xxxx Xxxxxxx, 2006: 89). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hukum tidak muncul secara kebetulan, tetapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat (Xxxxxxx L Xxxxx, 2010: 105). Teori tersebut membawa dampak lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal seperti ini apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan menurut ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang Nomr 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Xxxx xxxxxx terjadi dalam masyarakat adalah perusahaan lebih suka penyelesaiannya diluar pengadilan atau non litigasi. Dengan tujuan agar citra perusahaan tetap dipandang xxxx xxxx masyarakat, karena prosedur-prosedur penyelesaian diluar pengadilan bisa memberikan jaminan kerahasiaan yang sama besarnya bagi setiap pihak yang terlibat seperti xxxx xxxxxx kali ditentukan dalam konferensi penyelesaian masalah (Rachmadi Usman,2002: 13). Selanjutnya Xxxxxxxx Xxxxx, menyatakan bahwa sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan kredit seyogianya harus melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, xxx xxxxxx dengan didasarkan pada yang actual xxx akurat, sehingga tidak akan keliru dalam pengambilan keputusan (Rachmadi Usman, 2001: 255). Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan- ketentuan xxxx xxx xxx sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran xxx bunga kredit oleh konsumen. Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau xxxxxx xxxxxx-xxxxxx xxxx cukup menurut Undang- Undang xxx harus dilaksanakan dengan itikad baik (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 2000: 233). Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan xxxxxx xxxx telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang- undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat xxx-xxx xxxx tidak ditentukan, xxxx xxx-xxx dimaksud tunduk pada ketentuan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan- ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan xxx masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan latar belakang di atas, xxxx xxxx menjadi permasalahan adalah Bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak sebagai akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk ?
Para 1 Clause c GDPR) • For all internal systems, there is a defined escalation chain which specifies who is to be informed in the event of an error in order to restore the system as quickly as possible.
Industrial Accident or Illness Leave (1) Eligibility for workers' compensation benefits shall be in accordance with the provisions established by Contra Costa County Schools Insurance Group (CCCSIG) to provide self-insurance workers' compensation coverage for employees and as defined by Ed. Code. (See site administrator for reporting process and paperwork.) (2) Allowable leave for industrial accidents and illnesses shall be for a maximum of sixty (60) days in any one fiscal year for the same accident or illness. Allowable leave for industrial accident or illness shall not be accumulated from year to year. (3) Industrial accident or illness leave shall commence on the first full day of absence following an accepted claim. (4) When an employee is absent from his/her duties on account of any industrial accident or illness, he/she shall be paid such portion of the salary due him/her for any month in which the absence occurs, as when added to his/her temporary workers' compensation benefit, will result in payment to him/her of not more than his/her full salary. (5) Industrial accident or illness leave shall be reduced by one (1) day for each day of authorized absence regardless of a temporary disability indemnity award. (6) When an industrial accident or illness leave overlaps into the next fiscal year, the employee shall be entitled to only the amount of unused leave due him/her for the same illness or injury. (7) If the employee is not medically able to return to work upon termination of the sixty (60) days of industrial accident or illness leave, he/she shall be entitled to sick leave and to apply for paid/unpaid leave as appropriate. For the purpose of other leave entitlement, his/her absence shall be deemed to have commenced on the date of termination of the industrial accident or illness leave, provided that, if the employee continues to receive temporary workers' compensation benefits, he/she may elect to take as much of his/her accumulated sick leave which, when added to his/her temporary workers' compensation benefits, will result in a payment to him/her of not more than his/her full salary. (8) During any paid leave of absence, the employee shall endorse to the Employer the temporary workers' compensation checks received on account of his/her industrial accident or illness. The Employer shall issue the employee appropriate salary warrants for payment of the employee's salary and shall deduct normal retirement and other authorized contributions. (9) The employee shall qualify for the provisions of this policy when he/she assumes a position with the Employer. (10) Any employee receiving benefits as a result of this section shall, during periods of injury or illness, remain within the State of California unless the Employer authorizes travel outside the State. (11) An employee requesting or claiming leave of absence for an industrial accident or illness is required to provide a doctor's statement to Human Resources verifying the employee is unable to fulfill his/her regular duties because of the injury or illness. (12) An employee returning to his/her position from an industrial accident or illness leave granted under the provisions of this section is required to submit a physician's statement verifying that he/she is able to resume the responsibilities of his/her position.
