ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SATUAN KERJA. Sejalan dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Unaaha sebagai lembaga peradilan agama tingkat pertama, menjalankan 8 sasaran strategis yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI pada RPJM Tahap II diadopsi kembali oleh Pengadilan Agama Unaaha untuk arah kebijakan pada RPJM Tahap III 2020-2024, dengan indikator-indikator yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Unaaha. Penjabaran 8 sasaran strategis memiliki arah kebijakan sebagai berikut: Dengan arah kebijakan sebagai berikut : - Optimalisasi Teknologi Informasi dalam pengelolaan / manajemen administrasi perkara, pemanggilan sidang dan bantuan delegasi; - Percepatan penyelesaian perkara dengan pembatasan jangka waktu penyelesaian perkara; - Proses berperkara yang sederhana dan biaya ringan - Percepatan penyelesaian putusan, penetapan dan produk pengadilan seperti akta cerai - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Standarisasi manajemen mutu pengadilan Dengan arah kebijakan sebagai berikut : - Penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding; - Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. - Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister; - Berdasarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Xxxxx Xxxxxxxx Indonesia pada butir ke tiga m...
