Bentuk Perlindungan Hukum Klausul Contoh

Bentuk Perlindungan Hukum. Menurut X. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (Porta, 1999, hal.9). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan bagi pasangan suami istri selama terikat perkawinan adalah melalui perjanjian pranikah. Sehubungan dengan hal tersebut, perjanjian perkawinan merupakan sesuatu hal yang penting dan tidak dapat dikesampingkan karena hal ini menyangkut keberlangsungan kehidupan setiap pasangan suami istri. Pada tataran demikian, penulis berasumsi bahwa perjanjian perkawinan bukan hanya sebagai upaya dalam melindungi harta benda masing-masing pihak, akan tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan kemanfaatan untuk semua pihak agar tercipta suatu keadilan yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Xxxxxxxxx Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang perkawinan khususnya terhadap perlindungan harta bawaan istri ketika terjadi pailit. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi (Nurbaini, 2013, hal.261). Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan di langsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para suami–istri dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan suami ataupun istri, meskipun Undang-un...

Bentuk Perlindungan Hukum. Perlindungannya dihukum memiliki arti menjadi perlindungannya dimana memakai sarana hukum ataupun perlindungannya dimana diberi hukuman, ditunjukan pada kepentingannya, yakni melalui metode membuat kepentingannya yang harus dilindungi kedalam suatu hak hukum “hak” dikatakan pula hukum subyektiv. Hukum subyektiv termasuk aspek aktiv daripada hubungannya dihukum dimana diberi hukum obyektiv, pada aspek hukum subyektiv yaitu norma kaidah. Perlindungan hukum berhubungan erat pada peranan serta fungsi dihukum menjadi pengaturan serta perlindungannya pada kepentingan dimasyarakat. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx dibukunya Crime and Costum In Savege menyatakan jika hukumnya bukan sekedar memiliki peranan didalam kondisi-kondisi dengan kekerasan serta ketentangan, namun jika hukumnya pun memiliki peranan di kegiatan setiap hari.25 Menurut teori, dihubungan Perburuhan Industrial Pancasila, terdapat asas hukumnya dimana menyatakan jika, buruh serta majikan memiliki kedudukan dengan sejajar. Dalam istilah perburuhan dikatakan partner bekerja. Tetapi didalam prakteknya, kedudukan kedua itu nyatanya tidaklah sejajar. Pengusaha menjadi pemilik modal memiliki kedudukan dimana paling tinggi daripada pekerja. Hal tersebut jelas terlihat didalam penciptaannya beragam kebijakan serta aturan diperusahaan.26 25 Xxxxxxx, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 16 26 Sehat Xxxxxxx,2006, Outsourcing dan Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta;DSS Publishing, hlm. 102 Kranenburgs terasmuk penganutnya diteori Negara kesejahteraan. Dimana menyatakan jika tujuannya Negara bukanlah hanya pemeliharaan diketertiban hukumnya, namun aktiv pula didalam pengupayaan kesejahteraannya warga. Kesejahteraan pada aspek ini melingkup beragam bidang, jadi layak tujuannya Negara tersebut dikatakan plural yaitu usaha mencapai tujuan Negara berlandaskan pada keadilan dengan keseimbangan.27 Lingkup perlindungannya pada pekerja dimana diberi serta diaturkan pada UU Ketenaga kerjaan yaitu: a. Perlindungannya pada hak dasar pekerja. Objek perlindungannya yaitu: 1. Perlindungan pekerja prempuan Perlindungannya pada pekerja prempuan berhubungan pada: Batasan diwaktu bekerja untuk umur kurang daripada 18 tahun, yakni seperti yang diaturkan dipasal 76 diayat (1) UU Ketenaga kerjaan; 2. Perlindungannya pada pekerja anak. Yang tergolong kedalam pekerja anak yaitu dia ataupun tiap individu dimana bekerjanya diumur di bawah 18 tahun, seperti diaturkan didalam Pa...