GOVERNMENT TAXES AND/OR STATUTORY/REGULATORY IMPOSED CHARGES, FEES ETC a. For the purpose of this Clause :
Penata NIP. 19780918 200604 2 011
Penata Tk I NIP. 19710305 199703 2 003
PAYMENT 8.1 Immediately after the fall of the hammer, the successful bidder (“Purchaser”) shall sign the Memorandum at the foot of these conditions. For online bidders please refer to the Terms & Conditions on xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx for the manner of payment of the same.
8.2 In the event that the Total Purchase Price (“TPP”) is higher than the Reserved Price, the Purchaser declared by the Auctioneer shall immediately pay to the Auctioneer a sum (Differential Sum) equivalent to the difference between ten per centum (10%) of the PD (“Purchase Deposit”) and the Bidding Deposit either in cash or bank draft/cashier’s order drawn in favour of BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD, as payment of deposit and towards part payment of TPP.
8.3 In the event the purchaser fails to pay the Differential Sum or fails to sign the said Memorandum, the Bidding Deposit shall be forfeited by the Assignee/Bank and the property may be put up for sale again at a date and time to be fixed by the Assignee/Bank. The cost and expenses of, in connection with and resulting from such resale together with any deficiency in the price obtained at the resale comparing to the price obtained in the aforesaid sale shall be recoverable from the defaulting Purchaser. A certificate by an officer of the Assignee/Bank as to the costs and expenses of, in connection with, resulting from such resale shall be accepted by the Purchaser as binding, correct and conclusive.
8.4 In the event the Purchaser stops payment or countermands on the bank draft of the Bidding Deposit and/or the Purchase Deposit the property may be put up for sale at a date and time to be fixed by the Assignee/Bank. The costs and expenses of, in connection with and resulting from such resale together with any deficiency in the price obtained at the resale comparing to the price obtained in the aforesaid sale shall be recoverable from the defaulting Purchaser. A certificate by an officer of the Assignee/Bank as to the costs and expenses of, in connection with and resulting from such resale shall be accepted by the Purchaser as binding, correct and conclusive.
8.5 The balance of the TPP (“Balance Purchase Price”) shall be paid by the Purchaser within NINETY (90) DAYS without any extension from the date of the sale by bank draft only drawn in favour of BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD. The Purchaser shall at his own costs and expenses apply to the relevant State Authority for the consent to transfer not later than 14 days from the date of sale and procure the consent to transfer from the State Authority not later than 3 months from the date of sale, or such other extended period as may be granted by the Assignee/Lender as its absolute discretion from time to time and the purchaser shall be liable to pay penalty cum administrative charges which will be determined by the bank accordingly.
8.6 In the event that the Purchaser defaults in complying with any of the conditions herein or fails to pay the Balance Purchase Price within the time allowed, then the Assignee may (without prejudice to their rights for specific performance) treat such default as a repudiation of the contract and terminate the sale without notice in which event the Bidding Deposit and the Purchase Deposit paid under clauses 3 and 8.2 above shall be forfeited by the Assignee/Bank and the property may again be put up on sale at a date and time to be fixed by the Assignee/Bank. The costs and expenses of, in connection with and resulting from such resale together with any deficiency in the price obtained in the resale comparing to the price obtained in the aforesaid sale shall be recoverable from the defaulting Purchaser. A certificate by an officer of the Assignee/Bank as to the costs and expenses of, in connection with and resulting from such resale shall be accepted by the Purchaser as binding, correct and conclusive.
Bulan Bekerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas PAMTUP; 12 Bulan Lumajang, 12 Februari 2019 KEPALA SEKSI KERJA SAMA XXXXXX XXXXX XXXX, SE NIP. 00000000 000000 0 034 PETUGAS KEAMANAN (PAMTUP) XXXXX XXXXXXXXX Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : X. XXXXXX XXXXXXXX Jabatan : Petugas Keamanan (Pamtup) Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : XXXXXX XXXXX XXXX, SE Jabatan : Kepala Seksi Xxxxx Xxxx Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Lumajang, 12 Februari 2019
MISCELLANEOUS 10.1 In the event there is any discrepancy, misstatement or error appearing in translations of the particulars and the Terms and Conditions to any other language (if any), the Terms and Conditions in the English Language version shall prevail.
RUANG LINGKUP 1. Ruang Lingkup kerja sama yang disepakati dalam PKS ini adalah:
a. Peningkatan kualitas dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia bagi mahasiswa dan lulusan Pihak Pertama yang akan diwujudkan dalam kegiatan- kegiatan sebagai berikut: • Pengadaan program magang di kantor milik Pihak Kedua kepada mahasiswa dan lulusan Pihak Pertama yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua. Para Pihak dengan ini setuju bahwa magang merupakan program yang tidak mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban bagi Pihak Kedua untuk memberikan penawaran dan/atau mengangkat peserta magang sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrak selama atau setelah masa magang; • Program kunjungan industri mahasiswa Pihak Pertama ke kantor Pihak Kedua dengan metode serta waktu yang disepakati Para Pihak; • Pengadaan seminar/pelatihan/knowledge sharing dengan tema dunia kerja atau tema yang relevan dengan kebutuhan masing-masing pihak; • Program Workshop/Kuliah Umum
b. Penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang akan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: • Pengadaan proses seleksi dan rekrutmen bagi mahasiswa/lulusan dari Para Pihak; • Publikasi informasi lowongan kerja pada unit kerja Pihak Pertama pada website dan dinding publikasi Pihak Kedua; • Informasi data mahasiswa/lulusan/alumni dari Pihak Pertama yang sudah direkrut oleh Xxxxx Xxdua; • Pihak Pertama secara rutin akan memberikan kepada Pihak Kedua buku wisuda beserta daftar nama wisudawan/wisudawati lulusan terbaik dari seluruh program studi untuk setiap periode tahun kelulusan;
c. Pengadaan kegiatan promosi secara bersama yang bertujuan untuk meningkatkan usaha dari masing-masing Pihak.
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
Syarat Syarat Tambahan Untuk Perjanjian Layanan Cloud (atau perjanjian cloud dasar yang setara) yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2019, syarat-syarat yang tersedia di xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxx berlaku.
KORESPONDENSI 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e- mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
