Default in Insuring Klausul Contoh

Default in Insuring. If the Contractor fails to effect or renew such insurances as are required to be effected and maintained under this Contract, the Council or the S.O. on its behalf may effect or renew such insurance and shall be entitled to deduct a sum equivalent to the amount in respect of the premiums paid and On-Cost Charges (calculated by applying the 'Percentage for On-cost Charges' stated in Appendix hereto to the premiums paid), from any money due or to become due to the Contractor under this Contract or to recover the same from the Performance Bond or as a debt due from the Contractor.

Related to Default in Insuring

  • RISK OF PROPERTY 13.1 As from the time of the sale, the property shall be at the sole risk of the Purchaser as regards to loss or damaged of whatsoever nature or howsoever occurring including by fire or other accident, state of cultivation, non-occupation or otherwise. 13.2 The Purchaser shall be deemed to have inspected and investigated the condition of the property as is where is and shall raise no requisition or objection thereon or thereto. No representation warranty or undertaking whatsoever is made or should be implied as to whether or not the property complies with any relevant by-laws or legislation. The Purchaser shall take the property as is where is and shall not require the connection of water, electricity or other utilities thereto or the removal of any rubbish thereat. The fact (if such be the case) that the property or renovations thereat may contravene building by-laws or legislation shall not annul the sale or entitle the Purchaser to rescind the sale or claim damages or diminution in price. 13.3 Upon the fall of the hammer, all risks of the property shall pass to the Purchaser who shall at his own costs insure the same against damages by fire and usual perils 13.4 The Assignee makes no representation as to the ownership of furniture fittings and fixtures situated at the property, which items may be on hire purchase, lease or deferred sale from third parties. In such cases the Assignee accepts no liability for any payments, which may be outstanding in respect thereof and the property, is sold subject thereto.

  • MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

  • VACANT POSSESSION The Purchaser after the payment of the TPP shall at his own costs and expenses take possession of the Property without any obligation on the part the Assignee/Bank to give vacant possession. In the event of circumstances existing, which prevent entry or occupation by the Purchaser, such circumstances shall not annul the sale or entitle the Purchaser to rescind the contract or claim reduction in the price or for damages.

  • Pelunasan Lebih Awal Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Bab XV, akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas sebagian Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang atau seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

  • FORCE MAJEURE (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure. (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini. (3) PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya force majeure. (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut. (5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

  • Risiko Tingkat Suku Bunga Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

  • KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017. PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

  • MAKSUD DAN TUJUAN Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

  • METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian..................................................................... 69 B. Lokasi Penelitian ................................................................ 69 C. Populasi dan Sampel............................................................ 70 D. Tenik Penarikan Sampel ..................................................... 71 E. Jenis dan Sumber Data ........................................................ 71 F. Teknik Pengumpulan Data ................................................. 72 G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis .............................. 74 H. Jadwal Penelitian ................................................................. 75

  • KETENTUAN UMUM 1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: