Kedudukan dan Fungsi. Sebelum diberlakukannya UU NO. 5 tahun 1974, kedudukan kecamatan sebagai wilayah administrasi pemerintahan tidak pernah dikukuhkan secara jelas dalam berbagai regulasi nasional yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.9 Barulah kemudian setelah UU No. 5 tahun 1974 dibelakukan, dalam pasal 72 ayat (3) ditegaskan bahwa kecamatan merupakan wilayah administrasi yang berada di bawah wilayah kabupaten/kotamadya. Yang dimaksud dengan wilayah administrasi adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan umum di daerah. Hal ini berarti kecamatan berfungsi sebagai perangkat pemerintah yang memiliki wilayah kekuasaan administrasi. Sebagai wilayah administrasi, kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan bertanggungjawab pada kepala wilayah kabupaten/kotamadya (pasal 77 dan 78 UU No. 5 tahun 1974). Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal 80 UU No. 5 tahun 1974, peran dan fungsi utama dari seorang kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Dalam hubungannya dengan kelurahan, kecamatan berkedudukan sebagai organisasi pemerintahan yang membawahi langsung kelurahan. Dimana kelurahan sendiri disebutkan merupakan sebagai salah satu instansi vertikal yang dibentuk di wilayah perkotaan pada saat berlakunya UU No.5 Tahun 1974 dan UU No.5 Tahun 1979. Salah satu dasar hukum yang mendasari pandangan tersebut adalah nomenklatur
