Kesimpulan 107. B. Saran 109 Daftar Pustaka 110 XXXXXXXX-XXXXXXXX BAKU DALAM PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING YANG BERTENTANGAN DENGAN Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami berbagai jenis klausula baku yang ada pada perusahaan Multi Level Marketing (MLM) yang ada di Indonesia dan untuk memahami serta menganalisa bentuk-bentuk klausula baku yang masih ada dalam praktik bisnis di Indonesia yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia. Perjanjian MLM yang ada di Indonesia telah melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha tidak sehat yang dapat dilihat dari beberapa indikator di dalam perjanjian. Bentuk pelanggaran itu berupa pemberian hak eksklusif kepada pemasok untuk menyediakan barang dan/atau jasa. Barang yang dijual oleh perusahaan MLM yang umumnya berupa barang hanya diperoleh di stokist/kantor cabang di seluruh Indonesia. Pelanggaran lainnya perusahaan MLM membatasi jumlah pemasok dalam hal ini distributor untuk menyediakan barang dan/atau jasa yaitu berdasarkan syarat dan ketentuan perusahaan MLM tersebut mengenai keanggotaan. Selain itu terdapat indikator yaitu pengendalian harga jual barang dan/atau jasa. Perusahaan MLM mengendalikan harga jual barang dan/atau jasa kepada para member yaitu tidak melebihi dari harga yang telah ditentukan di dalam katalog dan tidak boleh di bawah dari harga katalog yang telah dikurangi dengan beberapa persen sebagai potongan harga khusus bagi member. Berkaitan dengan indikator tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan MLM dengan member (yang sebenarnya tidak dapat secara tegas dikualifikasikan sebagai agen atau distributor) potensial melanggar Pasal 5, 11 dan 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perilaku pelaku usaha dalam praktik MLM yang ada di Indonesia mengarah pada pelanggaran Pasal 5, 11 maupun 19. Dalam kegiatan MLM dapat dilihat dari Perjanjian di dalam bisnis MLM adalah perjanjian antara pemasok barang dengan pelaku usaha. Penerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu. Pihak tertentu yang dimaksud di dalam syarat dan ketentuan perusahaan MLM dalam hal ini adalah member. Penerima barang dan/atau jasa harus bersedia membeli barang dan/atau jasa dari pelaku pemasok. Penerima produk diberikan potongan harga jika bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok. Mengingat pasal-pasal tersebut bukan merupakan pasal kumulatif sehingga tidak semua unsurnya harus terpenuhi untuk dapat dikatakan terj...
Kesimpulan 107. B. Saran 109
Kesimpulan 107. B. Saran… 108 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA MASA PANDEMI COVID -19 DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG MATARAM Dalam pemberian pembiayaan modal kerja di Bank BNI Syariah Cabang Mataram kepada nasabah yang ingin mengembangkan usahanya sehingga nasabah dapat meminjam modal usaha tersebut kepada bank BNI Syariah Cabang Mataram, dengan syarat pembiayaan yang telah diberikan bisa terbayar dengan waktu yang telah ditentukan. Namun kebanyakan nasabah yang tidak memikirkan masalah kedepannya bagi mereka yang tidak melaksanakan pembayaran angsuran pada tepat waktu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data berupa data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan berupa reduksi data, dan validitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, kecukupan referensi dan triangulasi. Berdasarkan pada hasil penelitian ini, dalam praktik wanprestasi perjanjian pembiayaan modal kerja tersebut terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi perjanjian pembiayaan modal kerja pada masa pandemi covid-19 ialah dikarenakan ketidaktelitian petugas bank dalam menganalisis pemberian pembiayaan modal kerja. Oleh sebab itu bank BNI Syariah melakukan penanganan terhadap nasabah pembiayaan modal kerja yang wanprestasi pada masa pandemi covid-19 dengan tujuan mengantisipasi agar tidak terjadinya praktik wanprestasi kedepannya, yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali, penagihan dengan cara intensif, pemberian surat teguran dan surat somasi jika nasabah tersebut tidak mengindahkan dengan apa yang telah bank berikan dalam penanganan tersebut sehingga nasabah masih saja melakukan wanprestasi maka pihak bank akan melakukan pemasangan plakakat pelelangana barang jaminan.