Tanggungjawab Pengangkut Barang. Pengiriman barang dapat mengakibatkan permasalahan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya. Tanggung jawab hukum timbul apabila terdapat kesalahan yang berupa wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang. Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pengiriman barang berupa tidak terpenuhinya prestasi dalam pelaksanaan pengiriman barang contohnya barang yang dikirin oleh pihak pengangkut barang hilang dan barang tersebut tidak sampai kepada tangan penerima barang. Akibat dari wanprestasi tersebut, pihak yang melakukan kelalaian berkewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pihak lainnya. Pelaksanaan tanggung jawab pihak pengirim barang akibat kelalaian yaitu dapat dituntut mengenai ganti rugi Pasal 88 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledoran. (Xxxxxxxxxx, 1995, hlm. 72) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai tanggung jawab akibat kelalaian dari para pihak yang melakukan perjanjian pengangkutan, Pasal 1236 KUHPerdata menjelaskan bahwa pengangkut wajib untuk memberikan ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang seharusnya diterima, dan apabila pihak pengangkut tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat untuk menyelamatkan barang-barang angkutan. Bilamana barang yang diangkut hilang atau terlambat dari waktu yang telah ditentukan, maka dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang mejelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang memberikan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. (Xxxxxxxxxx, 1995, hlm. 75–76) Pihak yang melakukan kelalaian atau wanprestasi dalam memenuhi prestasinya dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 hingga Pasal 1252. Pihak yang mengalami kerugian yang akan menuntut ganti rugi harus membuktikan bahwa pihak yang melakukan kelalaian atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian harus menuntut ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
