Contract

8 Juli 2021

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. MULIA BOGA RAYA Tbk.

T7-21/PKR-MBR

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. MULIA BOGA RAYA Tbk.

Nomor: 2

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan Juli dua ribu dua puluh satu (8-7-2021), pukul 10:00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, --- XXXXXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, Magister------------

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta- Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini,-- dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan------

disebut dalam akhir akta ini.----------------------

Xxxx XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta,- pada tanggal 16 (enam belas) Juni 1974 (seribu- sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur----

Utama dari Perseroan yang akan disebut dibawah- ini, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen---

Botanica Tower 0 Xxxxxx 00 Xxxx X, Xxxxx Xxxxx- Xxxx, Xxxxx Tetangga 005/Rukun Warga 003,------

Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran-- Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda----

Penduduk Nomor: 3171071606740002, Warga Negara- Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan karenanya sah----

mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas yang akan-----

disebut dibawah ini;

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal------

sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 (sebelas) Juni- 2021 (dua ribu dua puluh satu), bertempat di Ruang- Rasamala 1 Lantai 3, Aston Kartika Grogol Hotel &-- Conference Center, Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxx 000, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 016, Kelurahan Tomang,----

Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, telah-- diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari:---

"PT. MULIA BOGA RAYA Tbk.", suatu perseroan--------

terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan----

Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan-- berkantor pusat di Kawasan BIIE, Xxxxx Xxxx XX Xxxx X0 Xxxxx 0X, Xxxx Xxxxxx, Xxcamatan Cikarang-------

Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang--------

anggaran dasarnya dan perubahannya sebagaimana-----

dimuat dalam:

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2006 ---

(dua ribu enam) Nomor 25, yang dibuat dihadapan ---

MAKMUR TRIDHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di -------

Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri-- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----

sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) September 2006 (dua ribu enam) Nomor:--------

W7-00894 HT.01.01-TH.2006;

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya - untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 ---

Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----

Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18- (delapan belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor-

12, dibuat dihadapan XXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana ----

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -- tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2008 (dua ribu- delapan) Nomor AHU-52429.AH.01.02.Tahun 2008 dan -- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ------

Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober -- 2008 (dua ribu delapan) Nomor 87, Tambahan Nomor -- 21692;

- akta tanggal 15 (lima belas) April 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 10, yang dibuat oleh Notaris- XXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, tersebut, yang----

telah diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan-----

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-- Dasar tanggal 25 (dua puluh lima) April 2019 (dua-- ribu sembilan belas) Nomor: AHU-AH.01.00-0000000;--

- akta saya, Notaris, tanggal 9 (sembilan) Agustus- 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 12, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak----

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan-----

Surat Keputusannya tanggal 9 (sembilan) Agustus----

2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor:--------------

AHU-0049396.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah----------

diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata----

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----

Anggaran Dasar tanggal 9 (sembilan) Agustus 2019---

(dua ribu sembilan belas) Nomor:-------------------

AHU-AH.01.00-0000000;

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ---

dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 22 (dua---

puluh dua) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor- 19, yang telah diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----------

sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan--------

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 10-- (sepuluh) Februari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-AH.01.00-0000000;

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -- terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya,-------

Notaris, tanggal 27 (dua puluh tujuh) November 2020 (dua ribu dua puluh) Noor 57;----------------------

- untuk selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”; -

- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam -- akta saya, Notaris, tanggal 11 (sebelas) Juni 2021- (dua ribu dua puluh satu) Nomor 21;----------------

- untuk selanjutnya akan disebut juga ”Rapat”;----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ----

Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang ---

berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal,- Direksi Perseroan Perseroan telah melakukan hal----

xxx sebagai berikut:

a. Memberitahukan mengenai rencana akan-----------

diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa-- Keuangan (OJK) pada tanggal 27 (dua puluh------

tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu)----

dengan surat Perseroan Nomor-------------------

048/LO-LGL/IV/2021;

b. Melakukan pemberitahuan pengumuman kepada para- pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan-- Rapat ini dengan cara mengumumkan melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan situs-- web KSEI yaitu pada tanggal 5 (lima) Mei 2021-- (dua ribu dua puluh satu);---------------------

c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang-----

saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat ini- dengan cara mengumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs-- web KSEI yaitu pada tanggal 20 (dua puluh) Mei- 2021 (dua ribu dua puluh satu);----------------

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/------

diwakili sebanyak 1.293.301.000 (satu miliar dua---

ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus satu-----

ribu) saham atau merupakan 86,22% (delapan puluh---

enam koma dua dua persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang---

sah yaitu sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima- ratus juta) saham;

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan ----

dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, ---

Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak ---

mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai ---

segala hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai ----

dengan agenda Rapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut setiap anggota -------

Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak --- substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat -------

tersebut dalam suatu akta Notaris.-----------------

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana------

tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa -- tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa -- dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-------

keputusan sebagai berikut:-------------------------

1. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan----

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020- tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat----

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.------

b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, baik- sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan---

hak subtitusi untuk melakukan perubahan------

Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan------

dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan-- Anggaran Dasar Perseroan, serta menangani----

semua hal sebagaimana dibutuhkan yang--------

dianggap perlu atau wajar sehubungan dengan-- perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk---

untuk menghadap notaris, menyatakan keputusan tersebut diatas serta menyusun kembali-------

seluruh Anggaran Dasar Perseroan ke dalam----

akta notaris serta menyampaikan perubahan----

Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang- berwenang untuk mendapatkan persetujuan------

dan/atau surat penerimaan pemberitahuan------

2. a.

perubahan Anggaran Dasar dan/atau dokumen----

lain yang dipersyaratkan oleh instansi-------

berwenang yang lain berkaitan dengan---------

persetujuan mata acara Rapat.----------------

Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan-- Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx dari jabatannya sebagai-- Direktur Utama Perseroan serta melepaskan dan membebaskan (acquit et de charge) beliau atas segala tindakan yang telah dilakukannya------

selama masa jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, sepanjang tindakan tersebut-------

dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku---

dan telah dilaporkan kepada pemegang saham;-- Menyetujui pengangkatan Xxxx Xxxxx Xxxxxxx---

Xxxxxxxxxxxx selaku Direktur Utama Perseroan- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk---

masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain yang diangkat-- berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat-- Perseroan Nomor 57 tanggal 27 (dua puluh-----

tujuh) November 2020 (dua ribu dua puluh),---

yang dibuat dihadapan Notaris Xxxxxxxxx Xxxx, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota administrasi Jakarta Selatan, Akta---

mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan- kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi-------

Manusia Republik Indonesia, surat nomor------

AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 1 (satu)--------

Desember 2020 (dua ribu dua puluh), dengan---

tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang-----

Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.----

c. Menyetujui pengangkatan Xxxx Xxxxxx----------

Tedjosutikno selaku Direktur Perseroan-------

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk---

masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain yang diangkat-- berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat-- Perseroan Nomor 57 tanggal 27 (dua puluh-----

tujuh) November 2020 (dua ribu dua puluh),---

yang dibuat dihadapan Notaris Xxxxxxxxx Xxxx, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota administrasi Jakarta Selatan, Akta---

mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan- kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi-------

Manusia Republik Indonesia, surat nomor AHU-- AH.01.00-0000000 tanggal 1 (satu) Desember---

2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak------

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham-----

untuk memberhentikan sewaktu-waktu.----------

d. Sehubungan dengan keputusan-keputusan--------

tersebut diatas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat- ini, adalah sebagai berikut:-----------------

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Xxxxxxx Xxxxxxx------

Komisaris : Xxxxx Xxxxxxx Xxxx---

Komisaris Independen : Doktorandus----------

Herbudianto---------

Direksi Direktur

Utama : Xxxxx Xxxxxxx--------

Gandasaputra--------

Direktur : Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx--

Direktur : Xxx Xxxx Xxxx--------

Direktur : Xxxxxxxx Xxxxxx------

Tironi

Direktur : Xxxxx Xxxxxxxxx------

e. Sehubungan dengan keputusan-keputusan--------

tersebut di atas, memberikan kuasa dan-------

wewenang kepada Direksi Perseroan, baik------

sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan---

hak subtitusi untuk melakukan perubahan data- Perseroan serta menangani semua hal----------

sebagaimana dibutuhkan yang dianggap perlu---

atau wajar sehubungan dengan perubahan data-- Perseroan tersebut termasuk untuk menghadap-- notaris, menyatakan keputusan tersebut diatas serta menyusun kembali seluruh data Perseroan ke dalam akta notaris serta menyampaikan-----

perubahan data Perseroan tersebut kepada-----

instansi yang berwenang untuk mendapatkan----

persetujuan dan/atau surat penerimaan--------

pemberitahuan perubahan data Perseroan-------

dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan----

oleh instansi berwenang yang lain berkaitan-- dengan persetujuan mata acara Rapat Keenam.--

- Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut----

diatas, maka keseluruhan anggaran dasar Perseroan--

menjadi sebagai berikut:

------------ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT MULIA BOGA ---

XXXX Xxx (selanjutnya disebut sebagai ----------

“Perseroan”), dan berkedudukan di Kabupaten ----

Bekasi.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor -----

perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh - Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai - “Direksi”) melalui Rapat Direksi dengan --------

persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan -----

(selanjutnya disebut “Dewan Komisaris”). -------

------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ---------

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya, dan dimulai sebagai badan hukum perseroan- terbatas sejak tanggal 25 (dua puluh lima) --------

September 2006 (dua ribu enam). -------------------

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ------

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan - usaha-usaha dalam bidang perindustrian dan -----

perdagangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di ---

atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ----

usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama menjalankan dan ------

melakukan usaha dalam bidang industri -----

pengolahan produk susu dan produk dari susu lainnya yang meliputi diversifikasi produk- di dalam lingkup industri bahan makanan ---

antara lain pengolahan produk dari susu ---

lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu manis) dan bubuk es krim.------------------

b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung ---

kegiatan usaha utama Perseroan adalah -----

menjalankan usaha-usaha di bidang ---------

perdagangan antara lain perdagangan makanan dan minuman, baik dengan cara ekspor dan -- impor, antar pulau/daerah serta lokal dan - interinsulair untuk barang-barang hasil ---

produksi sendiri dan hasil produksi -------

perusahaan lain, bertindak sebagai grosir,- supplier, leveransier, waralaba dan -------

commision house, distributor, agen, dan ---

sebagai perwakilan dari badan-badan -------

perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----------

Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) ---

terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) saham, - tiap-tiap saham dengan nilai nominal sebesar ---

Rp50,00 (lima puluh Rupiah).--------------------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan- disetor penuh sebesar 75% (tujuh puluh lima ----

persen) atau sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal ---

seluruhnya sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh ---

puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang----

saham yang rinciannya disebutkan pada bagian----

akhir akta ini.

3. Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh ----

Direksi sesuai dengan keperluan modal Perseroan, pada saat dan dengan cara, dengan nilai dan ----

ketentuan yang ditentukan dalam rapat Direksi -- berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang ----

Saham (selanjutnya disebut sebagai “RUPS”), ----

dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ----

tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana - dapat diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya -- disebut “UUPT) dan peraturan dan perundang------

undangan lain yang berlaku di Negara Republik -- Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-----

undangan di bidang Pasar Modal, antara lain ----

peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ---------

(selanjutnya disebut sebagai “HMETD”), serta ---

peraturan dari bursa efek (selanjutnya disebut -

sebagai “Bursa Efek”) dimana saham Perseroan ---

akan dicatatkan, dan pengeluaran itu tidak -----

dilakukan dengan harga di bawah harga nominal.--

4. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui -----

pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi- persyaratan dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran -----

Dasar.

5. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel ---

Perseroan harus disetorkan dengan penuh. -------

Penyetoran atas saham yang dikeluarkan dari ----

portepel dalam bentuk lain selain uang baik ----

berupa benda berwujud maupun tidak berwujud ----

wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-------

a. penyetoran atas saham dalam bentuk lain -----

selain uang tidak dapat dilakukan apabila -- penambahan modal Perseroan dilakukan untuk - memperbaiki posisi keuangan;----------------

b. penyetoran atas saham dalam bentuk lain dapat dilakukan apabila penambahan modal Perseroan dilakukan tidak untuk memperbaiki posisi ---

keuangan atau untuk tujuan penerbitan saham- bonus, dengan ketentuan sebagai berikut:----

i. penyetoran atas saham dalam bentuk ---

lain terkait langsung dengan rencana - penggunaan dana;

ii. penyetoran menggunakan jasa penilai -- untuk menentukan nilai wajar dari ----

bentuk penyetoran dalam bentuk lain -- yang bersangkutan; dan----------------

iii. jangka waktu antara tanggal penilaian- dan tanggal penyetoran atas saham ----

paling lama 6 (enam) bulan.-----------

6. Apabila saham dalam portepel akan dikeluarkan -- dengan cara penawaran umum terbatas, maka: -----

a. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas wajib terlebih dahulu --------

mendapatkan persetujuan dari RUPS, mengenai- jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan- kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan realisasi jumlah -- saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum tersebut, dan dengan memperhatikan ----

ketentuan Anggaran Dasar, ketentuan --------

peraturan dan perundang-undangan yang ------

berlaku di Negara Republik Indonesia, ------

termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

b. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan ------

(selanjutnya disebut sebagai “Daftar -------

Pemegang Saham”) pada tanggal yang ---------

ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan - RUPS dengan memperhatikan peraturan dan ----

perundang-undangan yang berlaku di bidang -- Pasar Modal di Negara Republik Indonesia, -- memiliki HMETD dan pemegang saham tersebut - akan memperoleh HMETD dalam jumlah yang ----

sebanding dengan jumlah saham yang telah ---

terdaftar atas nama pemegang saham tersebut- dalam Daftar Pemegang Saham dengan ---------

membayarkan harga saham yang akan ----------

dikeluarkan tersebut, dalam waktu yang -----

ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan - RUPS yang menyetujui pengeluaran saham -----

tersebut.

c. Para pemegang saham atau pemegang HMETD ----

tersebut berhak membeli saham yang akan ----

dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah -- HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan- RUPS dengan memperhatikan peraturan --------

perundang-undangan dan peraturan yang ------

berlaku di bidang Pasar Modal serta --------

peraturan Bursa Efek.

d. Perseroan wajib mengumumkan keputusan ------

tentang pengeluaran saham dengan Penawaran - Umum Terbatas tersebut dalam sekurang-------

kurangnya 1 (satu) surat kabar harian ------

berbahasa Indonesia yang berperedaran ------

nasional atau situs web Bursa Efek serta ---

situs web Perseroan sesuai dengan ----------

pertimbangan Direksi dengan memperhatikan -- ketentuan peraturan perundang-undangan yang- berlaku.

e. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan ---

kepada pihak lain dalam jangka waktu -------

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan - perundang-undangan yang berlaku di bidang -- Pasar Modal yang terkait di tempat dimana -- saham Perseroan dicatatkan.-----------------

f. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh --- atau berdasarkan keputusan RUPS, para ------

pemegang saham atau pemegang HMETD tidak ---

melaksanakan HMETD mereka untuk memperoleh - saham yang ditawarkan dalam jumlah yang ----

sebanding dengan jumlah saham masing-masing- dengan membayar penuh harga saham kepada ---

Perseroan, maka Direksi memiliki kewenangan- untuk mengalokasikan saham tersebut kepada - pemegang saham atau pemegang HMETD yang ----

telah memesan saham-saham tambahan melebihi- proporsi HMETD, dengan ketentuan apabila ---

jumlah yang telah dipesan melebihi jumlah -- yang akan dikeluarkan, maka saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan dengan - jumlah yang sebanding kepada pemegang saham- atau pemegang HMETD yang bersedia untuk ----

membeli sisa saham, dengan memperhatikan ---

peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia. -

g. Apabila setelah alokasi dalam huruf f ayat - ini, terdapat sisa saham yang belum diambil- bagian:

i. jika jumlah maksimum penambahan modal ---

Perseroan dengan cara Penawaran Umum ----

Terbatas tersebut belum ditetapkan, dan - penambahan modal tersebut dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka - sisa saham yang tidak diambil bagian ----

tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; dan------------

ii.jika jumlah maksimum penambahan modal ---

Perseroan dengan cara Penawaran Umum ----

Terbatas tersebut telah ditetapkan, dan - penambahan modal tersebut dilakukan -----

dengan adanya jaminan dari pembeli siaga, sisa saham tersebut wajib dialokasikan -- kepada pihak tertentu yang bertindak ----

sebagai pembeli siaga dalam Penawaran ---

Umum Terbatas tersebut yang telah -------

menyatakan kesediaannya untuk membeli ---

sisa saham tersebut, dengan harga dan ---

syarat-syarat yang tidak lebih ringan ---

dengan yang telah ditetapkan dalam ------

keputusan RUPS tersebut. ----------------

7. Sehubungan dengan pengeluaran saham dalam -----

portepel atau efek yang mengandung hak untuk -- memperoleh saham, antara lain kepada pemegang - obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya (selanjutnya disebut sebagai “Efek ----

Bersifat Ekuitas”), Direksi berwenang untuk ---

mengeluarkan saham tersebut tanpa memberikan --

HMETD kepada pemegang saham yang ada pada saat- itu, termasuk dengan cara penempatan terbatas - (private placement) atau penawaran publik -----

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ------

Anggaran Dasar ini dan peraturan dan perundang- undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di-

Negara Republik Indonesia. --------------------

8. Pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas -- lainnya tanpa memberikan HMETD kepada pemegang- saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ---

Efek Bersifat Ekuitas tersebut, dengan --------

mengindahkan ketentuan berikut:----------------

i. apabila pengeluaran saham atau Efek -------

Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan dengan tujuan memperbaiki posisi keuangan:-

a. Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas -----

melebihi 80% (delapan puluh persen) -- dari asetnya pada saat RUPS menyetujui penambahan modal; atau----------------

b. Perseroan tidak mampu memenuhi -------

kewajiban keuangan pada saat jatuh ---

tempo kepada pemberi pinjaman yang ---

tidak terafiliasi, sepanjang pemberi - pinjaman yang tidak terafiliasi ------

tersebut menyetujui penerimaan saham - untuk menyelesaikan pinjaman tersebut- (debt-to-equity swap).----------------

ii. apabila pengeluaran saham atau Efek -------

Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan tidak dengan tujuan memperbaiki posisi ----

keuangan:

a. penerbitan saham hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) ---

dari jumlah saham yang telah ---------

ditempatkan dan disetor penuh atau --- modal disetor sebagaimana tercantum -- dalam perubahan Anggaran Dasar -------

berdasarkan pada penghitungan yang ---

mengakibatkan dilusi yang lebih kecil- pada pemegang saham minoritas;--------

b. penerbitan saham selain dalam rangka - Program Kepemilikan Saham oleh -------

Karyawan (Employee Stock Options, ----

selanjutnya disebut sebagai “ESOP”) -- atau Program Kepemilikan Saham oleh -- Direksi dan Dewan Komisaris ----------

(Management Stock Options, selanjutnya

disebut sebagai “MSOP”) dilakukan ----

dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS yang -- menyetujui penerbitan saham dimaksud;- dan

c. Penerbitan saham dalam rangka ESOP ---

atau MSOP dilakukan dalam 5 (lima) ---

tahun sejak RUPS yang menyetujui -----

penerbitan saham dimaksud. -----------

iii.apabila pengeluaran saham atau Efek -------

Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan untuk tujuan penerbitan saham bonus, hanya- penerbitan jenis saham bonus berikut yang - dapat dilakukan tanpa memberikan HMETD:----

a. saham bonus yang merupakan dividen ---

saham sebagai hasil dari saldo laba --

dan/atau

b. saham bonus yang bukan merupakan -----

dividen saham sebagai hasil dari agio- saham atau unsur ekuitas lainnya yang- dikapitalisasi menjadi modal.---------

iv. pengeluaran saham atau Efek Bersifat ------

Ekuitas lainnya yang dilakukan selain untuk memperbaiki posisi keuangan harus ---------

mendapatkan persetujuan RUPS, dengan tunduk pada ketentuan kuorum sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----

dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang mewakili lebih - dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---

jumlah seluruh saham dengan hak suara - yang sah yang dimiliki oleh pemegang -- saham independen dan pemegang saham ---

xxxx xxxxx merupakan pihak ------------

terafiliasi.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ---

pada huruf (a) di atas adalah sah jika- disetujui oleh pemegang saham ---------

independen dan pemegang saham yang ----

bukan merupakan pihak terafiliasi yang- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh - pemegang saham independen dan pemegang-

saham yang bukan merupakan pihak ------

terafiliasi.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud – pada huruf (a) di atas tidak tercapai,- RUPS kedua dapat diadakan dengan ------

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---

mengambil keputusan jika dalam RUPS ---

dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang mewakili lebih - dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---

jumlah seluruh saham dengan hak suara - yang sah yang dimiliki oleh pemegang -- saham independen dan pemegang saham ---

xxxx xxxxx merupakan pihak ------------

terafiliasi.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika –- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu ---

perdua) bagian dari jumlah saham yang - dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -- kedua sebagaimana dimaksud pada butir -

ketiga dapat diadakan dengan ketentuan- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -- keputusan jika dihadiri oleh pemegang - saham independen dan pemegang saham ---

yang bukan merupakan pihak terafiliasi- dari saham dengan hak suara yang sah, - dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan- oleh Otoritas Jasa Keuangan atau ------

penggantinya (selanjutnya disebut -----

sebagai “OJK”) atas permohonan --------

Perseroan.

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika-- disetujui oleh pemegang saham ---------

independen dan pemegang saham yang ----

bukan merupakan pihak terafiliasi yang- mewakili lebih dari 50% (lima puluh ---

persen) saham yang dimiliki oleh ------

pemegang saham independen dan pemegang- saham yang bukan merupakan pihak ------

terafiliasi.

g. Perseroan wajib mengumumkan kepada ----

masyarakat dan memberitahukan kepada -- OJK mengenai pelaksanaan pengeluaran -- saham atau Efek Bersifat Ekuitas ------

lainnya dalam rangka perbaikan posisi - keuangan atau selain perbaikan posisi - keuangan, ketentuan sebagai berikut:---

a. Pengumuman dan pemberitahuan terkait rencana pelaksanaan pengeluaran ----

saham atau Efek Bersifat Ekuitas ---

lainnya tersebut wajib dilakukan ---

paling lambat 5 (lima) hari kerja -- sebelum pelaksanaan pengeluaran ----

saham atau Efek Bersifat Ekuitas --- lainnya tersebut, dan pengumuman ---

wajib dilakukan paling kurang ------

melalui satu (1) surat kabar harian- berbahasa Indonesia yang -----------

berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan;-

b. Pengumuman dam pemberitahuan terkait pelaksanaan pengeluaran saham atau - Efek Bersifat Ekuitas lainnya wajib- dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan ----------

pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, dan pengumuman ----

wajib dilakukan paling kurang ------

melalui 1 (satu) surat kabar harian- berbahasa Indonesia yang -----------

berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan,- paling sedikit memuat informasi ----

sebagai berikut: (1) pihak yang ----

melakukan penyetoran saham; (2) ----

jumlah dan harga saham yang --------

diterbitkan; (3) rencana penggunaan- dana; dan/atau (4) informasi lain -- yang relevan.

9. Pengeluaran saham dalam portepel kepada --------

pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi ---

saham atau efek yang memiliki hak untuk -------

memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi - berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui ----

pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan -----

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku - di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa ---

Efek.

10. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor - menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran,-- dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ---

yang sama dengan saham yang memiliki -----------

klasifikasi yang sama yang telah dikeluarkan ---

oleh Perseroan tanpa mengurangi kewajiban ------

Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan -----

kepada Menteri Hukum dan Xxx Xxxxx Xxxxxxx -----

(selanjutnya disebut sebagai “Menkumham”). -----

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%- (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat- dilakukan sepanjang:

a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk ------

penambahan modal dasar yang dilaksanakan ----

dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam -- Pasal 12 Anggaran Dasar ini; ----------------

b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan ---

penambahan modal tersebut telah memperoleh -- persetujuan dari Menkumham; -----------------

c. Penambahan modal ditempatkan dan modal ------

disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% -

(dua puluh lima persen) dari modal dasar ----

wajib dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan -- setelah persetujuan Menkumham sebagaimana ---

dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini; ---

d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan -- disetor sebagaimana tersebut dalam ayat 10 -- huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah kembali Anggaran Dasar ini sehingga modal ditempatkan disetor- tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua)- bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 ----

huruf c terlampaui, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan --------

Menkumham atas penurunan modal dasar --------

tersebut;

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam - ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk ----------

persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar ----

sebagaimana disebut dalam ayat 10 huruf d ---

Pasal ini.

12. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan --- modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran-- modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor- menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima ------

persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak-- yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan- oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi --------

kewajiban Perseroan untuk memperoleh -----------

persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari -- Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal ----

disetor tersebut.

13. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh - persen) dari jumlah modal yang telah -----------

ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila -----

peraturan perundang-undangan menentukan lain. -- Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan -- sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan - peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.---

SAHAM DAN SURAT SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan ----

adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana ---

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. ---------

2. Perseroan dapat menerbitkan saham dengan atau -- tanpa nilai nominal.

3. Penerbitan saham tanpa nilai nominal harus -----

dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang---

undangan di bidang Pasar Modal.-----------------

4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 - (satu) badan usaha sebagai pemilik tiap-tiap ---

saham yang namanya tercatat sebagai pemilik ----

saham dalam Daftar Pemegang Saham, dan hak atas-

1 (satu) saham tidak dapat dibagi. -------------

5. Jika dikarenakan sebab apapun satu saham -------

dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka para - pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara -

tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil ini yang berhak dimasukan dalam Daftar Pemegang ----

Saham untuk menjalankan hak-hak berdasarkan ----

hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. ---

6. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum -- dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut- tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, ----

sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ---

ditangguhkan.

7. Jika saham tidak termasuk di dalam Penitipan ---

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----------

Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan -- bukti pemilikan saham kepada pemegang saham ----

berupa surat kolektif saham sebagai bukti ------

pemilikan saham yang dimiliki oleh seorang -----

pemegang saham, yang bentuk dan isinya ---------

ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan ---

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---

Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi -- yang berhak mewakili Perseroan sesuai dengan ---

ketentuan Anggaran Dasar.-----------------------

8. Dalam hal surat saham diterbitkan, setiap saham- harus memiliki satu surat saham.----------------

9. Surat kolektif saham dapat diterbitkan sebagai - bukti pemilikan oleh seorang pemegang saham atas 2 (dua) atau lebih saham.-----------------------

10.Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus ----

mencantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham;--------------

b. Nomor seri surat saham; ---------------------

c. Nilai nominal saham; dan---------------------

d. Tanggal penerbitan surat saham. -------------

11. Setiap surat kolektif saham sekurang-kurangnya - harus mencantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham; -------------

b. Nomor seri surat kolektif saham;-------------

c. Nomor saham dan jumlah saham yang diwakilkan;

d. Nilai nominal setiap saham; dan -------------

e. Tanggal penerbitan surat kolektif saham. ----

12. Jika surat saham dan/atau surat kolektif saham - akan dicetak, maka harus dilakukan berdasarkan-- peraturan dan perundang-undangan dalam bidang -- Pasar Modal di Negara Republik Indonesia dan ---

ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota-- Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan ------

keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan ---

tersebut dicetak secara langsung pada surat ----

saham atau surat kolektif saham. ---------------

13. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----------

Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, ---------

Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau ----

konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan-- dan Penyelesaian atau kepada Bank Kustodian ----

yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama -- dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ------

berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau ----

tanda tangan tersebut dicetak langsung pada ----

konfirmasi tertulis sebagai tanda bukti --------

pencacatan dalam buku Daftar Pemegang Saham. ---

14. Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh ------

Perseroan sehubungan dengan saham dalam --------

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan- Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sekurang-- kurangnya harus mencantumkan: ------------------

a. nama dan alamat Penitipan Kolektif pada -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---

pada Bank Kustodian terkait yang ------------

melaksanakan Penitipan Kolektif; ------------

b. tanggal penerbitan konfirmasi tertulis; -----

c. jumlah saham yang termasuk dalam konfirmasi - tertulis;

d. total jumlah nominal saham yang termasuk ----

dalam konfirmasi tertulis; ------------------

e. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap saham- dalam Penitipan Kustodian dengan klasifikasi- yang saham adalah setara dengan dan dapat ---

dipertukarkan antara satu dengan yang -------

lainnya; dan

f. syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh ---

Direksi untuk perubahan pada konfirmasi -----

tertulis.

15. Jika terdapat pecahan pada nilai nominal saham,- sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan ----

yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai ------

nominal saham tersebut, maka berlaku ketentuan--

sebagai berikut:

a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham --- tidak diberikan mempunyai hak suara ---------

perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai- nominal saham, baik sendiri atau bersama ----

pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya- yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki ----

nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham- dari klasifikasi tersebut.-------------------

b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham ---

dengan klasifikasi saham yang sama dan secara keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus menunjuk- seorang diantara mereka atau seorang lain ---

sebagai kuasa mereka bersama, dan hanya yang- ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang - berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh- hukum atas saham pecahan nilai nominal saham- tersebut.

c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani -- oleh Direksi yang berhak dan berwenang ------

mewakili Direksi.

d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang -----

setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak - untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan ---

nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu)-

saham dengan klasifikasi yang sama.----------

e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal ---

saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus - diperhitungkan dalam jumlah modal yang ------

ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.-----

16. Semua pemegang saham wajib mematuhi Anggaran --- Dasar ini, semua keputusan yang secara sah -----

diadopsi dalam RUPS dan hukum serta peraturan -- yang berlaku.

17. Saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek - di Republik Indonesia tunduk kepada peraturan -- dan perundang-undangan yang berlaku dalam ------

bidang Pasar Modal, Bursa Efek, serta tunduk ---

pada UUPT.

18. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan ----

dapat dijaminkan berdasarkan peraturan dan -----

perundang-undangan mengenai pembebanan jaminan-- terhadap saham, peraturan dan perundang---------

undangan dalam bidang Pasar Modal dan UUPT. ----

19. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya -------

berkewajiban untuk memelihara Daftar Pemegang -- Saham yang mencatat nomor seri saham, jumlah ---

saham yang dimiliki, nama dan alamat para ------

pemegang saham dan informasi lain yang dianggap- perlu.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat ------

dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan

surat saham pengganti dengan syarat, biaya dan- tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan -- keputusan Rapat Direksi dengan memperhatikan -- ketentuan Pasal ini dan peraturan perundang----

undangan termasuk perundang-undangan di bidang- Pasar Modal.

2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat- saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan - menerima bukti yang cukup bahwa: --------------

a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis -- penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan

b. Perseroan telah menerima surat saham yang -- rusak.

3. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham -- yang rusak tersebut setelah memberikan --------

penggantian surat saham, dan Direksi wajib ----

membuat berita acara untuk melaporkan ---------

pemusnahan dan penggantian surat saham tersebut dalam RUPS berikutnya.

4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan - menerima bukti yang cukup bahwa: --------------

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham -----

tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen --------

pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -------

c. Pihak

yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang ----

cukup oleh Direksi; dan --------------------

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham -- yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek -- dalam waktu paling lambar 14 (empat belas) - hari kalender sebelum pengeluaran surat ----

saham pengganti.

5. Setelah penerbitan surat saham pengganti, surat saham asli yang hilang menjadi tidak berlaku -- lagi terhadap Perseroan. ----------------------

6. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham, termasuk biaya pengumumam dalam ayat 6 - huruf d Pasal ini ditanggung oleh pemegang ----

saham yang berkepentingan.---------------------

7. Terhadap pengeluaran surat saham pengganti yang hilang, yang terdaftar dalam Bursa Efek di ----

Republik Indonesia, Perseroan wajib mematuhi -- peraturan dan perundang-undangan yang berlaku - di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek- di Republik Indonesia dimana saham Perseroan -- tercatat dan wajib diumumkan di Bursa Efek ----

dimana saham tercatat berdasarkan peraturan ---

Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham - Perseroan didaftarkan.

8. Ketentuan pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 ----

Pasal ini juga berlaku mutatis mutandis untuk - pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 11 atau bukti kepemilikan pecahan nominal saham -------

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 15 ----

huruf c.

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

Pasal 7

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar- Pemegang Saham dan Daftar khusus di tempat -----

kedudukan perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya - harus dicatat:

a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -- pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang -----

rekening pada Lembaga Penyimpanan dan ------

Penyelesaian;

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat -- saham atau surat kolekif saham yang dimiliki para pemegang saham;

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. nama dan alamat dari orang perorangan atau - badan hukum yang mempunyai hak gadai atas -- saham atau sebagai penerima jaminan fidusia- saham dan tanggal perolehan hak gadai atau - tanggal pendaftaran jaminan fidusia --------

tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk ---

lain selain uang; dan

f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh ---

Direksi dan/atau diwajibkan oleh peraturan - perundang-undangan yang berlaku. -----------

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai- kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ----

Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan -- dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham wajib memberitahukan secara -----

tertulis setiap perubahan alamat kepada Direksi. Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, - maka semua surat, pemanggilan dan pemberitahuan- kepada pemegang saham adalah sah jika dikirim ke alamat pemegang saham yang terakhir dicatat ----

dalam Daftar Pemegang Saham. -------------------

5. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah ---

dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan ---

Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri -------

pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan - kepadanya pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

6. Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar -- Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar ------

Pemegang Saham dan Daftar Khusus wajib ---------

ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak- mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. ---

8. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang ----

kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar- Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai --- suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak- gadai atas saham, jaminan fidusia saham atau --- cessie yang menyangkut saham atau haka tau -----

kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai -- dengan Anggaran Dasar, peraturan dan perundang-- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, ---

peraturan Bursa efek dimana saham dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada -- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus -----

dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas -- nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk- kepentingan pemegang rekening pada Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian. ------------------

2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada -- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian -- atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan- pemegang rekening pada Bank Kustodian atau -----

Perusahaan Efek tersebut. ----------------------

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek- reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif- dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----

Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam- buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank ------

Kustodian untuk kepentingan pemilik unit -------

penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak ---

investasi kolektif tersebut. -------------------

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau ----

konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan ------

Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 - di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda bukti -------

pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham. ---

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam --------

Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama ----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank - Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak ---

investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang -- Saham menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank - Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi ----------

disampaikan secara tertulis oleh Lembaga -------

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek ---

yang ditunjuk Perseroan.------------------------

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----

Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai ----

7. Dalam

tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.-----

Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis

dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan -----

Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. ------------------

8. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan -- saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat- saham/ surat kolektif saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta pencatatan -- dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar ----

sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut- benar-benar hilang atau musnah.-----------------

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ----

dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut- dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan -- penetapan pengadilan atau disita untuk ---------

pemeriksaan perkara pidana. --------------------

10.Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat -- dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau - mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan ----

jumlah saham yang dimilikinya pada rekening ----

tersebut.

00.Xxxx Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -------

menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ------

Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga --------

Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya- diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 ----

(satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS.-------

12.Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan- suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang -----

termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----

Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio- Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----

kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----------

Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank -------

Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -----

Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan ----

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ------

panggilan RUPS.

13.Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan -- saham dalam Penitipan Kolektif di Lembaga ------

Penyimpanan sehingga Lembaga Penyimpanan dan ---

Penyelesaian lebih jauh harus membagikan -------

dividen, saham bonus atau pemilikan lain kepada- Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang --------

terdaftar sebagai pemegang rekening efek di ----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan - dibagikan lebih lanjut kepada pemegang rekening- efek di Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. ----

14.Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan -- saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam ---

Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----

merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -

termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian. ------------------

15.Batas waktu penentuan pemegang rekening efek ---

yang berhak untuk memperoleh dividen, saham ----

bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan ---

pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -------

ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah ---

saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada- tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -- saham yang berhak untuk memperoleh dividen, ----

saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk --------

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling - lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang- menjadi dasar penentuan pemegang saham yang ----

berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus ---

atau hak-hak lainnya tersebut. -----------------

16.Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi ---

wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk ---

melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar -----

Pemegang Saham. Setiap pendaftaran atau --------

pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk- pencatatan mengenai suatu penjualan, -----------

pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cessie, ---

yang menyangkut saham Perseroan harus dilakukan- sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan -----

perundang-undangan.

------------ PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ------------

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari -- suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar --- dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ----

sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan memperhatikan ---

ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal ---

serta ketentuan Bursa Efek.--------------------

2. Semua pemindahan hak atas saham harus ---------

berdasarkan dokumen pemindahan hak atas saham - yang ditandatangani oleh atau atas nama yang -- memindahkan dan yang menerima pemindahan saham- tersebut.

3. Dokumen pemindahan hak atas saham sebagaimana - dimaksud ayat 2 harus dibuat dalam bentuk yang- ditentukan dan/atau diterima oleh Direksi dan - asli atau salinannya harus disampaikan kepada - Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen -----

pemindahan hak atas saham yang diperjualbelikan dalam Bursa Efek di Indonesia harus mematuhi -- peraturan dan perundang-undangan yang berlaku - dalam bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk- peraturan Bursa Efek.

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam - Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----------

pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke -----

rekening Efek yang lain pada Lembaga ----------

Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -- dan Perusahaan Efek.

5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham- yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ------

memenuhi peraturan dan perundang-undangan di -- bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-----

undangan yang berlaku.

6. Pemindahan hak atas saham wajib mendapat ------

persetujuan dari instansi terkait yang --------

berwenang, jika peraturan perundang-undangan -- mensyaratkan hal tersebut. --------------------

7. Pemindahan hak atas saham wajib dicatat baik -- dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan - maupun pada surat sahamnya, dan catatan itu ---

harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang- berhak mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini atau Biro Administrasi Efek- yang ditunjuk.

8. Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi -- sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar mencatat pemindahan hak atas saham yang diberitahukan -- atau dimintakan kepada Direksi untuk dicatat -- dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali apabila -- permintahaan tersebut bertentangan dengan -----

Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang----

undangan yang berlaku.

9. Semua pemindahan hak atas saham diizinkan hanya

jika semua ketentuan pada Anggaran Dasar ini -- telah terpenuhi.

10. Apabila persyaratan atau ketentuan yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar, izin atau ---------

persetujuan yang diberikan kepada Perseroan ---

oleh pihak yang berwenang, dan/atau peraturan - perundang-undangan tidak terpenuhi, maka dalam- waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ---

tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ------

diterima oleh Direksi, Direksi wajib ----------

mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ----

pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan- pemindahan hak atas saham tersebut.------------

11. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan - dengan memberikan alasan untuk itu, dapat -----

menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas- saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila -----

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak ------

dipenuhi, atau satu persyaratan yang ditentukan dalam pemindahan hak atas saham tidak ---------

terpenuhi.

12. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu ---

saham karena kematian seorang pemegang saham -- atau karena sebab lain yang mengakibatkan -----

pemilikan suatu saham berubah berdasarkan -----

hukum, dapat mengajukan permohonan secara -----

tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan mengajukan bukti----

bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-----

waktu dapat disyaratkan oleh Direksi. ---------

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -----

Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti---

bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan---

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan - memperhatikan peraturan perundang-undangan ----

Pasar Modal dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek.

13. Semua pembatasan, restriksi, dan ketentuan ----

Anggaran Dasar ini, yang mengatur hak untuk ---

memindahkan hak atas saham, juga mutatis ------

mutandis berlaku untuk setiap pemindahan hak -- berdasarkan ayat 10 Pasal ini.-----------------

------------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ------------

Pasal 10

1. RUPS adalah:

a. RUPS Tahunan; atau

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini- disebut RUPS Luar Biasa.--------------------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -- keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain------------

3. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 6- (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku ------

Perseroan. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa- Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain 6-- (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku-------

Perseroan.

4. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud----

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai- rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan-----

Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS------

secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai-------

pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara------

elektronik.

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah-----

pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka -----

dengan menggunakan media telekonferensi video -- konferensi, atau sarana media elektronik--------

lainnya.

5. Dalam RUPS tahunan, Direksi harus menyampaikan:-

a. Direksi harus menyampaikan Laporan tahunan,- termasuk laporan keuangan, yang telah-------

diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk--------

memperoleh persetujuan dan pengesahan dari-- RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan-- Pasal 68 UUPT dan peraturan dan perundang---

undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku- di Indonesia;

b. Direksi harus menyampaikan Usulan atas------

penggunaan laba bersih Perseroan, apabila---

Perseroan memiliki saldo laba positif;------

c. Direksi harus mengajukan Usulan akuntan-----

publik yang terdaftar di OJK dan memiliki---

reputasi baik untuk terlebih dahulu---------

disetujui kepada Dewan Komisaris sebelum----

kepada XXXX sebagai auditor Perseroan untuk-

ditunjuk oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak----

dapat memutuskan penunjukan akuntan publik,- RUPS dapat mendelegasikan kewenangan--------

tersebut kepada Dewan Komisaris;------------

d. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;---

e. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota ----

Direksi dan Dewan Komisaris; dan------------

f. Mata acara RUPS lainnya yang diajukan ------

sebagaimana mestinya untuk kepentingan -----

Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ---

dalam Anggaran Dasar serta peraturan -------

perundang-undangan yang berlaku. -----------

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----

laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -----

pelepasan dan pembebasan tanggung jawab --------

sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan ----

Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengurusan- dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan-tindakan tersebut -- tercermin dalam laporan tahunan dan laporan ----

keuangan tersebut.

7. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dapat --------

diselenggarakan setiap waktu berdasarkan -------

kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan ---

suatu agenda untuk kepentingan Perseroan,-------

kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat

5 a Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan---

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku---

serta Anggaran Dasar ini.-----------------------

8. Berita acara atas hal-hal yang didiskusikan dan- diputuskan dalam RUPS harus dipersiapkan oleh -- notaris. Berita acara rapat yang dipersiapkan -- sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini berlaku -- sebagai bukti yang kuat untuk semua pemegang --- saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan --- segala sesuatu yang didiskusikan dalam rapat. --

9. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam- ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas-----------

permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan-- hak suara; atau

b. Dewan Komisaris;

dengan memperhatikan peraturan dan perundang- undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.-

10.Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----

dimaksud pada ayat 9 harus:---------------------

a. dilakukan dengan itikad baik;----------------

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;------

c. merupakan permintaan yang membutuhkan RUPS;--

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal- yang harus diputuskan dalam RUPS; dan--------

e. tidak bertentangan dengan peraturan ---------

perundang-undangan dan peraturan-peraturan di Indonesia dan Anggaran Dasar.----------------

11.Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar ---

Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu -

paling lambat 15 (lima belas) hari kalender ----

terhitung sejak tanggal permintaan -------------

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada - ayat 9 diterima Direksi. -----------------------

12.Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman ---

RUPS dimaksud pada ayat 11, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan -- RUPS kepada Dewan Komisaris. -------------------

13.Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS- kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling- lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung - sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -- sebagaimana dimaksud pada ayat 12 diterima Dewan Komisaris.

14.Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak ---

melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu ---

sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan 13 Pasal- ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib --------

mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ---

ayat 9 Pasal ini; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.--------

15. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan-------

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14----

Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat- mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS---

kepada ketua pengadilan negeri yang daerah------

hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan----

untuk menetapkan pemberian izin-----------------

diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud----

dalam ayat 9 huruf a Pasal ini.-----------------

16. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan-- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS----------

sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini-----

wajib menyelenggarakan RUPS.--------------------

17. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar----

Biasa atas usulan Dewan Komisaris kepada--------

pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat-

15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak---

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS---------

sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini------

diterima Direksi.

18. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman----

RUPS Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris-----

sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini,----

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi-- wajib mengumumkan:

a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan;-- dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.--------

19. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman----

RUPS dimaksud pada ayat 18 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah-------

terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan----

sendiri RUPS.

20. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS- kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima----

belas) hari kalender terhitung sejak tanggal----

pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 18 Pasal ini- atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender- sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini-----

telah terlampaui.

21. Kewajiban melakukan pengumuman pada Pasal ini---

wajib dilakukan melalui paling sedikit:---------

a. situs web penyedia e-RUPS;-------------------

b. situs web Bursa Efek; dan--------------------

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia - dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ---

asing yang digunakan paling kurang bahasa ---

Inggris.

22. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing--------

sebagaimana dimaksud pada ayat 21 huruf c Pasal- ini wajib memuat informasi yang sama dengan-----

informasi dalam pengumuman yang menggunakan-----

Bahasa Indonesia.

23.Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran---------

informasi yang diumumkan dalam bahasa asing-----

dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia---

sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini,----

informasi yang digunakan sebagai acuan adalah---

informasi dalam Bahasa Indonesia.---------------

24.Setiap pemegang saham yang Namanya terdaftar di-

dalam Daftar Pemegang Saham dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS-----

berhak untuk hadir pada saat RUPS.--------------

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -

Pasal 11

1. RUPS wajib diadakan di:-------------------------

a. tempat kedudukan Perseroan;----------------

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha - utamanya; atau

c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan - atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.----------------

RUPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b, c- dan d dari Pasal ini wajib dilakukan di wilayah- Republik Indonesia, dan Perseroan wajib --------

menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan ----

RUPS.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan ---

pemberitahuan rencana mata acara rapat kepada -- OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -- pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan -- tanggal pengumuman RUPS.------------------------

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, -- Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata ----

acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada ---

saat pemanggilan RUPS.

3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada

pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang- berlaku paling lambat 14 (empat belas) hari ----

sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ---------

memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal - pemanggilan paling kurang melalui: -------------

a. situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa---

Efek, situs web Perseroan, dalam Bahasa------

Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan- bahasa asing yang digunakan paling kurang----

bahasa Inggris.

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam -- huruf a ayat ini paling kurang memuat:-------

i. ketentuan pemegang saham yang berhak -- hadir dalam RUPS;

ii. ketentuan pemegang saham yang berhak -- mengusulkan mata acara rapat;----------

iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan------

iv. tanggal pemanggilan RUPS.--------------

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas----------

permintaan pemegang saham atau Dewan---------

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8, selain memuat hal yang disebut pada-- huruf b ayat ini, pengumuman RUPS tersebut---

wajib memuat informasi bahwa Perseroan-------

menyelenggarakan RUPS karena adanya----------

permintaan dari pemegang saham atau Dewan----

Komisaris.

d. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini---

wajib memuat informasi yang sama dengan------

informasi dalam pengumuman RUPS yang---------

menggunakan Bahasa Indonesia.----------------

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran------

informasi yang diumumkan dalam bahasa asing-- dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini---

informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.------------

f. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya-----

dihadiri oleh Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxden,-----

selain informasi sebagaimana dimaksud dalam-- huruf b dan c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:----------------

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan---

diselenggarakan jika kuorum kehadiran-----

Pemegang Saham Independen yang -----------

disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS----

pertama; dan

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang-- disyaratkan dalam setiap rapat.-----------

g. Pengumuman dan pemanggilan RUPS untuk--------

memutuskan hal-hal yang berbenturan----------

kepentingan dilakukan dengan mengikuti-------

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar- Modal.

4. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila:

(a)telah diajukan secara tertulis kepada Direksi

oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang- mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari total saham yang ditempatkan dan/atau--- disetor penuh di Perseroan dengan hak suara-- yang sah; dan

(b)usulan tersebut telah diterima oleh Direksi-- sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum----

pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan-----

diumumkan dengan ketentuan sebagai berikut:--

a. Usulan mata acara rapat sebagaimana------

dimaksud pada ayat ini harus:-------------

i. dilakukan dengan itikad baik;--------

ii. mempertimbangkan kepentingan---------

Perseroan;

iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;

iv. menyertakan alasan dan bahan usulan-- mata acara rapat; dan----------------

v. tidak bertentangan dengan peraturan-- perundang-undangan.

b. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata-- acara rapat dari pemegang saham-----------

sebagaimana dimaksud pada ayat ini dalam-- mata acara rapat yang dimuat dalam--------

pemanggilan, sepanjang usulan mata acara-- rapat memenuhi persyaratan sebagaimana----

dimaksud pada ayat 4 huruf a di atas.-----

pemegang

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada- saham sesuai dengan peraturan OJK---

yang berlaku paling lambat 21 (dua puluh-----

satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak--------

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan------

tanggal RUPS, paling kurang melalui:---------

(i) situs web penyedia e-RUPS;-------------

(ii) situs web Bursa Efek; dan--------------

(iii) situs web Perseroan--------------------

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,-----

dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan- paling kurang bahasa Inggris.----------------

Pengumuman yang menggunakan bahasa asing-----

sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib-----

memuat informasi yang sama dengan informasi-- dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa-----

Indonesia; dan

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran------

informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam------

Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan---

sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa-- Indonesia.

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat--------

informasi:

(i) tanggal penyelenggaraan RUPS;----------

(ii) waktu penyelenggaraan RUPS;------------

(iii) tempat penyelenggaraan RUPS;-----------

(iv) ketentuan pemegang saham yang berhak---

hadir dalam RUPS;

(v) mata acara rapat termasuk penjelasan---

atas setiap mata acara tersebut; dan---

(vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya-------

pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS----

diselenggarakan.

(vii) Informasi bahwa pemegang saham dapat--- memberikan kuasa melalui e-RUPS.-------

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 ini-- mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan---

penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk-- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud---

dalam Pasal 10 ayat 16.----------------------

6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan------

ketentuan sebagai berikut:-------------------

(i) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam- jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)- hari dan paling lambat 21 (duapuluh----

satu) hari setelah RUPS pertama--------

diselenggarakan;

(ii) dalam jangka waktu paling lambat 7-----

(tujuh) hari sebelum RUPS kedua--------

dilangsungkan dengan tidak-------------

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggap RUPS kedua tersebut dan--------

disertai informasi bahwa RUPS pertama-- telah diselenggarakan tetapi tidak-----

mencapai kuorum.

(iii) Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi- peraturan perundang-undangan di bidang- Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek;

(iv) dengan menyebutkan RUPS pertama telah-- dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

b. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka--------

waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan-----

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari-------

kalender setelah RUPS pertama----------------

dilangsungkan.

7. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum ----

sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka -----

pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan -------

berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan- Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga paling---

lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah-- RUPS kedua dilangsungkan yang mana pemanggilan- RUPS ketiga tersebut menyebutkan bahwa RUPS----

kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai---

kuorum kehadiran.

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara -- rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses---

dan diunduh melalui situs web Perseroan--------

dan/atau penyedia e-RUPS sejak tanggal---------

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ---

penyelenggaraan RUPS.

Bahan mata acara rapat dapat berupa: ----------

a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara

cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta- secara tertulis oleh pemegang saham; ------

b. salinan dokumen elektronik yang dapat -----

diakses atau diunduh melalui situs web ----

Perseroan;

c. Dalam hal mata acara rapat mengenai -------

pengangkatan anggota Direksi dan/atau -----

anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat ---

hidup calon anggota Direksi dan/atau ------

anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat- wajib tersedia:

i. di situs web Perseroan paling kurang -- sejak saat pemanggilan sampai dengan -- penyelenggaraan RUPS; atau-------------

ii. pada waktu lain selain waktu ----------

sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal- ini namun paling lambat pada saat -----

penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur- dalam peraturan perundang-undangan.----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya--- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,--- Perseroan wajib menyediakan formulir --- pernyataan bermeterai cukup untuk----------

ditandatangani oleh Pemegang Saham---------

Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:------------------

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan- Pemegang Saham Independen; dan----------

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa-

pernyataan tersebut tidak benar, yang--- bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang----

undangan.

9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan ---

RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam -- pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam -- hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi ---

atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS ---

dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan -

wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan - tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini.

Apabila perubahan informasi mengenai tanggal--- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata-- acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan----

Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan----

kewajiban melakukan pemanggilan ulang tidak----

berlaku, sepanjang OJK tidak memerintakan untuk dilakukan pemanggilan ulang.-------------------

Ketentuan media dan penyampaian bukti ---------

pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---

ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian -- bukti ralat pemanggilan RUPS.------------------

10. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut:---

a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili - berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri ---

RUPS.

b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang - saham lain atau pihak ketiga dengan surat --- kuasa dengan memperhatikan peraturan --------

perundang-undangan yang berlaku.-------------

c. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada - pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) ------

suara.

d. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS - adalah pemegang saham yang namanya tercatat - dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 -----

(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.--

e. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan ---------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS - adalah pemegang saham yang namanya tercatat - dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari ---

kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.--------

11. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham ----

berhak memperoleh informasi mata acara rapat -- dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang -- tidak bertentangan dengan kepentingan ---------

Perseroan.

12. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat ---

mengundang pihak lain yang terkait dengan mata- acara RUPS.

13. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.-------------

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif------

pemberian kuasa secara elektronik bagi------

pemegang saham untuk hadir dan memberikan---

suara dalam RUPS.

b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam--- ayat 10 pasal ini dapat memberikan kuasa----

kepada pihak lain untuk mewakilinya --------

menghadiri dan/atau memberikan suara--------

dalam RUPS sesuai dengan ketentuan ---------

peraturan perundang-undangan.---------------

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada---

huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang -- saham secara elektronik melalui e-RUPS------

yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau---

sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang-------

disediakan oleh Perseroan.------------------

d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada---

huruf c ayat ini harus dilakukan paling-----

lambat 1 (satu) hari kerja sebelum----------

penyelenggaraan RUPS.

e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan---

suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.--------------------

f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan----

kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana----

dimaksud dalam huruf c ayat ini jika--------

pemegang saham mencantumkan pilihan suara.--

g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara------

sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini-- dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari- kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.---------

h. Pihak

yang dapat menjadi Penerima ----------

Kuasa secara elektronik meliputi:-----------

(i) partisipan yang mengadministrasikan---

sub rekening efek/efek milik pemegang- saham;

(ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan;- atau

(iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang-----

saham.

i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa-- secara elektronik sebagaimana dimaksud pada- huruf h angka (ii) ayat ini.----------------

j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada----

huruf h ayat ini wajib:---------------------

(i) cakap menurut hukum; dan---------------

(ii) bukan merupakan anggota Direksi,-------

anggota Dewan Komisaris, dan karyawan-- Perseroan.

k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada----

huruf j ayat ini harus telah terdaftar di---

dalam sistem e-RUPS atau sistem yang--------

disediakan oleh Perseroan, dalam hal--------

Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS-----

secara langsung, wewenang Penerima Kuasa----

untuk memberikan suara atas nama pemberi----

kuasa dinyatakan batal.---------------------

m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa,---

serta pemberian dan perubahan suara melalui- e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh-----

Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan-- sistem yang disediakan oleh Perseroan,------

dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak,-- serta tidak membutuhkan tanda tangan basah-- kecuali diatur lain dalam ketentuan yang----

ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau----

ketentuan peraturan perundang- undangan.----

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan------

pencabutan kuasa serta pemberian dan--------

perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang- disediakan oleh Perseroan, mekanisme--------

pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan-----

kuasa serta pemberian dan perubahan suara---

diatur dalam prosedur operasional standar---

penyelenggaraan RUPS Perseroan.-------------

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa- yang diterima dari pemegang saham dan-----

harus melaksanakan kuasa tersebut dengan----

itikad baik dan tidak melanggar ketentuan---

peraturan perundang-undangan.---------------

14. Penyedia e-RUPS.

a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan------

Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau----

b. Pihak

pihak lain yang disetujui oleh OJK.---------

lain yang disetujui OJK sebagaimana---

dimaksud pada huruf a ayat ini wajib--------

terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan----

Penyelesaian dan biro administrasi efek-----

untuk memastikan pemegang saham yang berhak- hadir dalam RUPS.

c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana---

dimaksud pada huruf b ayat ini wajib--------

berbentuk badan hukum Indonesia dan---------

berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.-

d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK-----

sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini-- berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal------

Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:-------

(i) terdaftar sebagai penyelenggara------

sistem elektronik dari instansi-----

berwenang sesuai dengan ketentuan----

peraturan perundang-undangan;--------

(ii) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;-

(iii) memiliki dan menetapkan mekanisme----

atau prosedur operasional standar----

penyelenggaraan e-RUPS;--------------

(iv) memastikan terselenggaranya kegiatan- dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;-

(v) memastikan keamanan dan keandalan----

e-RUPS;

(vi) menginformasikan kepada Pengguna-----

e-RUPS dalam hal terdapat perubahan-- atau pengembangan sistem termasuk----

penambahan layanan dan fitur e-RUPS;-

(vii) menyediakan rekam jejak audit ------

terhadap seluruh kegiatan pemrosesan- data di e-RUPS untuk keperluan-------

pengawasan, penegakan hukum,---------

penyelesaian sengketa, verifikasi,---

dan pengujian;

(viii) memiliki dan menempatkan fasilitas--- pengganti pusat data dan pusat-------

pemulihan bencana terkait------------

penyelenggaraan e-RUPS di wilayah----

Indonesia pada tempat yang aman dan-- terpisah dari pusat data utama;------

(ix) memenuhi standar minimum sistem------

teknologi informasi, pengamanan------

teknologi informasi, gangguan dan----

kegagalan sistem, serta alih kelola-- sistem teknologi informasi;----------

(x) menyimpan semua data pelaksanaan-----

e-RUPS; dan

(xi) bertanggung jawab atas kerugian yang- ditimbulkan karena kesalahan atau----

kelalaiannya dalam penyediaan dan----

Pengelolaan e-RUPS.

f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang---

disediakan oleh Perseroan, kewajiban--------

Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada -- huruf e ayat ini berlaku juga bagi---------

Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan----

fasilitas pengganti pusat data dan pusat----

pemulihan bencana di wilayah Indonesia------

sebagaimana dimaksud pada huruf e angka-----

(viii) ayat ini.

g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan--------

mengenai prosedur dan tata cara penggunaan-- e-RUPS.

h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara---

penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada- huruf g ayat ini berlaku efektif setelah----

memperoleh persetujuan OJK.-----------------

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara---

penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada- huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:---

(i) persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada-- Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan- pendaftaran Pengguna e-RUPS;---------

(ii) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;

(iii) tata cara penggunaan e-RUPS;---------

(iv) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;---

(v) batasan akses penggunaan e-RUPS;-----

(vi) kerahasiaan, keutuhan, dan-----------

ketersediaan informasi pelaksanaan---

RUPS yang terdapat pada e-RUPS;------

(vii) mekanisme pelaporan dan pengambilan-- data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;-----------------

(viii) perlindungan data pribadi sesuai-----

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

(ix) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.------

15. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila---

Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak---

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS----

dipimpin oleh salah satu anggota Dewan--------

Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota-- Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat--------

tersebut.

- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris-----

tidak hadir atau berhalangan karena sebab-----

sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota----

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----------

- Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir- atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS----

dipimpin oleh seorang pemegang saham yang-----

hadir dalam RUPS dan yang ditunjuk oleh dan---

dari antara para pemegang saham yang hadir----

dalam RUPS.

- Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk, mempunyai benturan---

kepentingan atas hal yang diputuskan dalam----

RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh anggota-- Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai-- benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris-----

mempunyai benturan kepentingan atas hal yang-- diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus-------

dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Xxxxxxx.

- Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh-------

Direksi mempunyai benturan kepentingan atas---

hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS-----

harus dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.----

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai-----

benturan kepentingan maka rapat harus dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen-- yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

16. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib- memberikan penjelasan kepada pemegang saham---

paling kurang mengenai:-----------------------

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----

b. mata acara rapat;

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait----

mata acara rapat; dan

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham-----

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau--------

pendapat.

--------- TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA ----------

------------ DAN KEPUTUSAN DALAM RUPS -------------

Pasal 12

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS ---

harus diberikan kepada pemegang saham yang -----

hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus -- dibacakan sebelum RUPS dimulai. ----------------

2. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran -----

Dasar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---

dalam RUPS untuk mata acara yang harus ---------

diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar) ------

dilakukan dengan mengikuti ketentuan: ----------

i. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri ---

oleh pemegang saham yang mewakili lebih ---

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah- seluruh saham dengan hak suara yang hadir - atau diwakili, kecuali undang-undang ------

dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah - kuorum yang lebih besar. ------------------

ii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada- butir i huruf a ayat ini tidak tercapai, -- RUPS kedua dapat dilakukan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -------

keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh- pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh ----

saham dengan hak suara yang dengan hak ----

suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran- Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih - besar.

iii.Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -- butir i dan ii huruf a ayat ini adalah sah- jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -- per dua) bagian dari seluruh saham dengan - hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali -- undang-undang dan/atau Anggaran Dasar -----

menentukan bahwa keputusan adalah sah jika- disetujui oleh jumlah suara setuju yang ---

lebih besar.

iv. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua- sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf a- ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah - dan berhak mengambil keputusan jika -------

dihadiri oleh pemegang saham dari saham ---

dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----

kehadiran dan kuorum keputusan yang -------

ditetapkan oleh OJK atas permohonan -------

Perseroan.

3. Setiap usulan untuk merubah Anggaran Dasar yang- membutuhkan persetujuan dari Menkumham harus ---

disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan ----

berikut:

a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham ---

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)-

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh ------

Perseroan, dan disetujui oleh pemegang ----

saham yang memiliki saham mewakili lebih -- dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah- hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.--

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf a ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila -- dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki- saham mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian jumlah seluruh saham dengan -- hak suara yang sah yang diterbitkan oleh -- Perseroan, dan disetujui oleh pemegang ----

saham yang memiliki saham mewakili lebih -- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah- hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.--

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana ---

dimaksud dalam ayat 3 huruf b tidak -------

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ------

mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----

pemegang saham dari saham dengan hak suara- yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas ---

permohonan Perseroan. ---------------------

4. Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan-------

Perseroan atau menjadikan jaminan hutang-------

kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima

puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang-----

berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau----

setiap usulan untuk melakukan penggabungan,----

peleburan, pengambilalihan, pemisahan,---------

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan- pailit, perpanjangan jangka waktu pendirian----

Perseroan, dan pembubaran Perseroan harus------

disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan----

berikut:

a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham ---

mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per -----

empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---

dengan hak suara yang sah, dan disetujui -- oleh pemegang saham yang memiliki saham ---

mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) -- bagian dari jumlah hak suara yang sah yang- hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua - dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang- sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan -- disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 3/4 (tiga per ---

empat) bagian dari jumlah hak suara yang --

sah xxxx

hadir dalam RUPS.-----------------

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana ---

dimaksud dalam ayat 4 huruf b tidak -------

tercapai, maka atas permohonan Perseroan, - kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ------

mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu- penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh - OJK.

5. Transaksi yang harus dihadiri dan mendapatkan-- persetujuan dari pemegang saham independen-----

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan--------

berikut:

i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS--------

dihadiri oleh Pexxxxxx Xxxxx Xxxxxxxden---

yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per----

dua) bagian dari jumlah seluruh saham-----

dengan hak suara yang sah yang dimiliki---

oleh Xxxxxxxx Xxxxx Independen.-----------

ii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada-- ayat 5 huruf a Pasal ini adalah sah jika-- disetujui oleh Pemegang Saham Independen-- yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per----

dua) bagian dari jumlah seluruh saham-----

dengan hak suara yang sah yang dimiliki---

oleh Xxxxxxxx Xxxxx Independen.-----------

iii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini tidak tercapai,-- RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil-------

keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh--- Pemegang Saham Independen yang mewakili--- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham-----

Independen.

iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika------

disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per---

dua) bagian dari jumlah saham yang--------

dimiliki oleh Pexxxxxx Xxxxx Xxxxxxxden---

yang hadir dalam RUPS.--------------------

v. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c-- Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga-----

dapat diadakan dengan ketentuan RUPS------

ketiga sah dan berhak mengambil keputusan- jika dihadiri oleh Pemegang Saham---------

Independen dari saham dengan hak suara----

yang sah, dalam kuorum kehadiran yang-----

ditetapkan oleh OJK atas permohonan-------

Perseroan.

vi. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika-----

disetujui oleh Pexxxxxx Xxxxx Xxxxxxxden-- yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh-- persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang- Saham Independen yang hadir.--------------

vii. Pemegang saham yang mempunyai benturan----

kepentingan dianggap telah memberikan-----

keputusan yang sama dengan keputusan yang-

disetujui oleh Pexxxxxx Xxxxx Xxxxxxxden-- yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

6. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran-----

Dasar ini, kuorum kehadiran dan ketentuan------

keputusan RUPS untuk usulan agenda lainnya-----

selain sebagaimana diatur dalam ayat 1, 2, 3, 4

dan 5 dari Pasal 12 ini akan dilakukan dengan-- ketentuan berikut:

a. RUPS dapat diselenggarakan apabila --------

dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki- saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---

dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----

dengan hak suara yang sah yang diterbitkan- oleh Xxxxxxxxx, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih -- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah- hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. -

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua - dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian - jumlah seluruh saham dengan hak suara yang- sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan -- disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---

dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah- yang hadir dalam RUPS. --------------------

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana----

dimaksud dalam ayat 6 huruf b tidak--------

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak-------

mengambil keputusan jika dihadiri oleh-----

pemegang saham dari saham dengan hak suara- yang sah dalam kuorum kehadiran dan kourum- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas----

permohonan Perusahaan terbuka RUPS akan----

ditetapkan oleh OJK.

d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum------

keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada---

huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga-----

untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material---

dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali- untuk mata acara transaksi material berupa- pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari---

50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan----

bersih.

7. Pemegang saham dapat diwakili dalam suatu RUPS- oleh pemegang saham lainnya atau pihak ketiga - dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat--- dan ditandatangani dengan memperhatikan--------

peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian perdata. Namun, pemegang-----

saham tidak berhak memberikan kuasa kepada-----

lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari---

jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Penerima Kuasa harus ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani dan dibuat sesuai----

dengan peraturan dan perundang-undangan yang---

berkaitan dengan pembuktian perdata.-----------

8. Pihak yang hadir dalam RUPS harus membuktikan-- kewenangan mereka untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam pemanggilan RUPS----

dan, dalam hal saham-saham yang dicatatkan di-- Bursa Efek di Indonesia, dengan memperhatikan-- peraturan dan perundang-undangan di Pasal Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-----

9. Pimpinan RUPS berhak untuk meminta surat kuasa- yang digunakan untuk mewakili pemegang saham---

ditunjukkan kepadanya pada saat penyelenggaraan RUPS.

10. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada--- pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara----

sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.--------

11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan---

karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai-----

kuasa dalam RUPS, walaupun demikian, suara yang dikeluarkan tidak dapat diperhitungkan dalam---

pemungutan suara tersebut.---------------------

12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan,-------

kecuali apabila pimpinan rapat menentukan lain.

13. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil-----------

berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------

Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai-------

berdasarkan musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara-----------

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.---

14. a. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir-- baik secara fisik maupun elektronik dalam---

RUPS namun tidak mengeluarkan suara --------

(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang-- sama dengan mayoritas pemegang saham yang -- mengeluarkan suara.

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a- ayat ini dikecualikan bagi:-----------------

i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----

sebagai kustodian yang mewakili --------

nasabah-nasabahnya pemilik saham -------

Perseroan.

ii. Xxxxxxx Xxxxxxxxx yang mewakili --------

kepentingan xxxxx xxxx xxxx ------------

dikelolanya.

15. a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS.-------

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 ---

(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk -- dari dan oleh peserta RUPS.-----------------

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila-------

risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk-- akta berita acara RUPS yang dibuat oleh----

notaris.

d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----

16. a.

huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada-- OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----

kalender setelah RUPS diselenggarakan.-----

Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS----

sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini- jatuh pada hari libur, risalah RUPS--------

tersebut wajib disampaikan paling lambat---

pada hari kerja berikutnya.----------------

Perseroan wajib membuat ringkasan risalah -- RUPS.

Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud- dalam huruf a ayat ini wajib memuat---------

informasi paling kurang:--------------------

i. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,- waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara- RUPS;

ii. anggota Direksi dan anggota Dewan -----

Komisaris yang hadir pada saat RUPS;---

iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah- yang hadir pada saat RUPS dan ---------

persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;-----

iv. ada tidaknya pemberian kesempatan -----

kepada pemegang saham untuk mengajukan- pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;--------------

v. jumlah pemegang saham yang mengajukan - pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang

saham diberi kesempatan;---------------

vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-- hasil pemungutan suara yang meliputi -- jumlah suara setuju, tidak setuju, dan- abstain (tidak memberikan suara) untuk- setiap mata acara rapat, jika ---------

pengambilan keputusan dilakukan dengan- pemungutan suara;

vii. keputusan RUPS; dan--------------------

vii. pelaksanaan pembayaran dividen tunai -- kepada pemegang saham yang berhak, ----

jika terdapat keputusan RUPS terkait -- dengan pembagian dividen tunai.--------

c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud- pada huruf b ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja- setelah RUPS diselenggarakan dan paling ----

kurang melalui:

i. situs web penyedia e-RUPS;-------------

ii. situs web Bursa Efek; dan--------------

iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----

Indonesia dan bahasa asing, dengan ----

ketentuan bahasa asing yang digunakan - paling kurang bahasa Inggris.----------

d. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan-----

bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf c butir iii ayat ini wajib memuat informasi- yang sama dengan informasi dalam ringkasan - risalah RUPS yang menggunakan Bahasa -------

Indonesia.

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran-----

informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam- bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia --------

sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini,- informasi yang digunakan sebagai acuan -----

adalah Bahasa Indonesia.--------------------

f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS-----

sebagaimana dimaksud pada huruf c butir i -- ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----------

diumumkan.

DIREKSI

Pasal 13

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, --- terdiri dari 5 (lima) Direktur, yang harus ----

meliputi susunan sebagai berikut:--------------

a. Direktur Utama; dan

b. 4 (empat) Direktur.

2. Warga negara Indonesia atau warga negara asing- yang memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam, atau sebagaimana dimaksud dalam --------

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku - dapat dipilih untuk penunjukkan sebagai anggota Direksi.

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-----

masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan -------

berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ----

kelima yang diselenggarakan setelah -----------

pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak ---

dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan -- perundang-undangan yang berlaku. Kuorum RUPS -- untuk persyaratan kehadiran dan pengambilan ---

suara untuk mengambil keputusan tentang -------

pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan persyaratan ---------

pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal -

12 ayat 5 dari Anggaran Dasar ini. Anggota ----

Direksi yang telah berakhir masa jabatannya ---

dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS.-

4. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi ---

adalah orang perseorangan yang berdomisili di - Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat -- diangkat dan selama menjabat: -----------------

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas----

yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----------

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan-- dan selama mejabat:

d. tidak pernah dinyatakan pailit;------------

e. tidak pernah menjadi anggota Direksi ------

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----

f. tidak

perusahaan dinyatakan pailit;--------------

pernah dihukum karena melakukan -----

tindak pidana yang merugikan keuangan -----

negara dan/atau yang berkaitan dengan -----

sektor keuangan; dan

g. tidak pernah menjadi anggota Direksi ------

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----

selama menjabat:

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS ---

tahunan;

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota- Direksi dan/atau anggota Dewan -------

Komisaris pernah tidak diterima oleh - RUPS atau pernah tidak memberikan ----

pertanggungjawaban sebagai anggota ---

Direksi dan/atau anggota Dewan -------

Komisaris kepada RUPS; dan------------

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang ---

memperoleh izin, persetujuan, atau ---

pendaftaran dari OJK tidak memenuhi -- kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.-

h. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan- perundang-undangan; dan--------------------

i. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di - bidang yang dibutuhkan Perseroan.----------

5. a. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota ------

Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan- dan disampaikan kepada Perseroan. Surat ----

pernyataan tersebut wajib diteliti dan -----

didokumentasikan oleh Perseroan.------------

b.Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk - melakukan penggantian anggota Direksi yang - tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.------------

c.Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau- penggantian anggota Direksi kepada RUPS ----

harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan - Komisaris atau komite yang menjalankan -----

fungsi nominasi

6. XXXX dapat mengangkat anggota Direksi pengganti untuk mengisi masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal - ini atau untuk mengisi suatu lowongan, tanpa -- mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari ------

Anggaran Dasar ini.

7. Masa jabatan anggota Direksi pengganti yang ---

diangkat untuk menggantikan anggota Direksi ---

yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal - ini adalah untuk sisa masa jabatan dari posisi- yang digantikan tersebut atau untuk mengisi ---

suatu lowongan adalah berupa sisa masa jabatan- dari anggota Direksi lainnya yang masih -------

menjabat sebagai Direktur, kecuali RUPS -------

menentukan lain.

8. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat ------

jabatan anggota Direksi yang lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ---

lowongnya jabatan tersebut, harus -------------

diselenggarakan RUPS untuk menunjuk anggota ---

Direksi dalam rangka mengisi lowongan atas ----

jabatan tersebut dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan -------

Anggaran Dasar ini.

9. Apabila karena alasan apapun seluruh posisi ---

Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 ----

(enam puluh) hari sejak lowongnya seluruh -----

posisi tersebut, RUPS harus diselenggarakan ---

untuk mengangkat anggota Direksi yang baru dan- sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.------

10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan ---

diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya -- berakhir, dimana dalam hal tersebut anggota ---

Direksi bersangkutan wajib menyampaikan -------

permohonan pengunduran diri secara tertulis ---

kepada Perseroan. Perseroan wajib -------------

menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --------

permohonan pengunduran diri anggota Direksi ---

yang bersangkutan dalam jangka waktu paling ---

lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dari - penerimaan surat permohonan tertulis tersebut.- Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK - paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ------

diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi tersebut dan paling lambat 2 (dua) hari kerja - setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana- dimaksud dalam ayat 8.

11. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, -----

anggota Direksi yang bersangkutan tetap -------

berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung - jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri ---

sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi - menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -------

pengunduran diri tersebut sah apabila telah ---

ditetapkan oleh XXXX dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.----------------

13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di ----

atas, maka dengan lampaunya kurun waktu -------

tersebut pengunduran diri anggota Direksi -----

menjadi efektif, dengan ketentuan apabila -----

pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah- anggota Direksi menjadi kurang dari 6 (enam) -- orang, maka pengunduran diri tersebut sah -----

apabila telah disetujui oleh RUPS dan anggota - Direksi yang baru telah diangkat sehingga -----

persyaratan minimal jumlah anggota Direksi ----

terpenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan- terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai- dengan tanggal pengunduran diri yang ----------

14. Masa

bersangkutan.

jabatan anggota Direksi dengan sendirinya-

berakhir, apabila:

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -- pengampuan berdasarkan suatu putusan ------

pengadilan;

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- undangan yang berlaku; -------------------

c. Meninggal dunia;

d. Diberhentikan karena keputusan RUPS; -----

e. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ---

ayat 6 dari Pasal ini; atau --------------

f. Masa jabatannya habis. -------------------

15. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota ---

Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan - alasannya.

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi -----

sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ------

dilakukan apabila anggota Direksi yang ---

bersangkutan tidak lagi memenuhi ---------

persyaratan sebagai anggota Direksi yang - antara lain melakukan tindakan yang ------

merugikan Perseroan atau karena alasan ---

lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.-----

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi -- tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam -----

RUPS.

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri -- tersebut tidak diperlukan dalam hal yang - bersangkutan tidak berkeberatan atas -----

pemberhentian tersebut.-------------------

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku ----

sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat ini atau tanggal lain - yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.-----

16. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----------

diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan- Komisaris apabila anggota Direksi yang --------

bersangkutan bertindak bertentangan dengan ----

Anggaran Dasar atau terdapat indikasi bahwa ---

mereka menyebabkan Perseroan menderita kerugian atau indikasi mengenai kegagalan dalam --------

melaksanakan tanggung jawab mereka atau apabila didasarkan atas alasan yang mendesak dari -----

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan -----

sebagai berikut:

a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai ---------

pemberhentian sementara tersebut -----------

dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk - Rapat Dewan Komisaris; ---------------------

b. Pemberhentian sementara tersebut harus -----

diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan termasuk alasan -- untuk keputusan tersebut, dengan salinan ---

yang disediakan untuk Direksi; -------------

c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ---

huruf b dalam ayat ini disampaikan paling -- lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----------

pemberhentian sementara tersebut ditetapkan;

d. Anggota Direksi yang diberhentikan tidak --- berwenang untuk melakukan pengurusan -------

Perseroan atau untuk mewakili Perseroan di - dalam atau di luar pengadilan; -------------

e. RUPS harus dilaksanakan paling lambat 90 ---

(sembilan puluh) hari sejak tanggal dimana - Direktur bersangkutan diberhentikan --------

sementara untuk mengambil keputusan mengenai pembatalan atau persetujuan pemberhentian -- sementara tersebut;

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf- e dari ayat ini, anggota Direksi -----------

bersangkutan diberikan kesempatan untuk ----

membela diri; dan

g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam -- huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil- keputusan atau telah lewat jangka waktu RUPS sebagaimana dimaksud di atas, RUPS tidak ---

diselenggarakan, maka pemberhentian --------

sementara anggota Direksi tersebut menjadi - batal.

17. a. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk ---

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini tidak berwenang:------------------

i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk ---

kepentingan Perseroan sesuai dengan -----

maksud dan tujuan Perseroan; dan---------

ii.mewakili Perseroan di dalam maupun di ---

luar pengadilan.

b. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud - pada huruf a ayat ini berlaku sejak --------

keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:--------------------

i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan - atau membatalkan pemberhentian sementara- sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat 16 Pasal ini; atau

ii.lampaunya jangka waktu sebagaimana ------

dimaksud pada huruf e ayat 16 Pasal ini.-

c. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan --------

pemberhentian sementara, maka anggota ------

Direksi yang bersangkutan diberhentikan ----

untuk seterusnya.

d. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan - sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS -- maka anggota Direksi yang diberhentikan ----

sementara tersebut dianggap tidak ----------

menggunakan haknya untuk membela dirinya ---

dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi- yang diberhentikan sementara tersebut ------

menerima keputusan RUPS.--------------------

e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ------

informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:

i. keputusan pemberhentian sementara, dan----

ii.hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -- dimaksud dalam huruf e ayat 16 Pasal ini- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah-

terjadinya peristiwa tersebut.-----------

18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ---

ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke -- waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang - untuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat -----

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam ------

menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.----

----------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ------------

Pasal 14

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung -- jawab atas pengurusan Perseroan untuk ---------

kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan- tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur ---

dalam peraturan dan perundang-undangan dan ----

Anggaran Dasar.

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh -- tanggung jawab, dan kehati-hatian. ------------

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan- tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud - pada ayat 1 Pasal ini Direksi dapat membentuk - komite. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana - dimaksud, Direksi wajib melakukan evaluasi ----

terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku Perseroan.

5. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib -- menyusun:

a. pedoman yang mengikat setiap anggota ------

Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan- ketentuan peraturan perundangan yang ------

berlaku.

b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi - dan anggota Dewan Komisaris, --------------

karyawan/pegawai, serta pendukung organ ---

yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ----

ketentuan peraturan perundangan yang ------

berlaku.

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh- secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian - anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.----

7. Anggota Direksi tidak dapat -------------------

dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan - sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, ---

apabila dapat membuktikan:---------------------

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan - atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad - baik, penuh tanggung jawab, dan kehati----

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;--------------

langsung

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik- maupun tidak langsung atas ------

tindakan pengurusan yang mengakibatkan --- kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah -- timbul atau berlanjutnya kerugian terus.--

8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan- di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan ----

pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, ---

serta menjalankan segala tindakan, baik yang -- mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan- tetapi dengan pembatasan bahwa selain dari ----

kegiatan usaha wajar yang biasa dijalankan oleh Perseroan, untuk tindakan-tindakan berikut:----

a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain- melepaskan hak atas barang-barang tidak ----

bergerak milik Perseroan; ------------------

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta

c. atau mengalihkan penyertaan pada perusahaan- lain baik di dalam maupun di luar negeri;---

d. Menerima pinjaman uang dari siapapun; dan---

e. Memberi pinjaman uang kepada siapapun ------

kecuali dalam kegiatan usaha dan pinjaman -- kepada karyawan dan anak-anak perusahaan ---

Perseroan;

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih -- dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut - ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris. ---------

9. Dalam hal Perseroan bermaksud melaksanakan ----

transaksi tertentu yang memiliki benturan -----

kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, --- Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan --- kepentingan ekonomis Perseroan, maka Direksi -- memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana -- diatur dalam Pasal 12 ayat 5 dari Anggaran ----

Dasar ini dan sesuai dengan peraturan dan -----

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.------

10. Untuk tindakan yang merupakan transaksi -------

material dan/atau benturan kepentingan yang ---

dimaksud dalam peraturan Bapepam & LK atau OJK- yang relevan, Direksi harus memenuhi ----------

persyaratan yang ditentukan dalam peraturan ---

Bapepam & LK atau OJK yang relevan.------------

11. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan---------

ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar --------

sehubungan kewajiban Direksi untuk mendapatkan- persetujuan RUPS, Direksi wajib meminta -------

persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan ---

Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun -- buku wajib mendapat persetujuan RUPS dengan ---

memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar, dengan mengingat peraturan ----

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

12. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan ------

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---------------------

13. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota -----

yang menjabat tersebut berwenang mewakili -----

Direksi.

14. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan -- kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak- mewakili Perseroan adalah: --------------------

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak --------

mempunyai benturan kepentingan dengan -----

Perseroan;

b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota- Direksi mempunyai benturan kepentingan ----

dengan Perseroan; atau --------------------

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam - hal seluruh anggota Direksi atau Dewan ----

Komisaris mempunyai benturan kepentingan -- dengan Perseroan.

15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ---

Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS - dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian- tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan - berdasarkan keputusan Direksi. ----------------

16. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi - yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu- pada peraturan perundang-undangan di bidang ---

Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan -----

perundangan lainnya yang berlaku.--------------

RAPAT DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan, atau lebih dari

satu kali apabila:

a. dipandang perlu dan dimohonkan secara ------

tertulis oleh satu atau lebih anggota ------

Direksi dalam rangka memastikan pengelolaan- Perseroan yang tepat;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau - lebih anggota Dewan Komisaris atau;---------

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-

2. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan rapat ----

secara langsung, media telekonferensi, video -- konferensi atau siaran langsung dalam bentuk -- lain yang memungkinkan para peserta dapat -----

mendengar satu sama lain dan berpartisipasi di- dalam rapat dan dalam kaitannya dengan rapat -- tersebut semua peserta tersebut dianggap telah- hadir untuk menentukan apakah kuorum kehadiran- telah tercapai dan hasil dari setiap pemilihan- atau keputusan.

3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama- Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1- (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-------------

4. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana - dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini, ----

untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya ----

tahun buku dan menyampaikan bahan rapat -------

kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ----

kalender

sebelum rapat diselenggarakan.--------

5. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan - di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat- disampaikan kepada peserta rapat paling lambat- sebelum rapat diselenggarakan. ----------------

6. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ------

Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi- yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----

Direksi menurut ketentuan Pasal 15 ayat 4 -----

Anggaran Dasar ini.

7. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis ---

oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau -- setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan), - pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang - diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan -- dengan:

a. surat tercatat atau dengan surat yang -----

disampaikan langsung kepada setiap anggota- Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan ---

mendapat tanda terima paling lambat 10 ----

(sepuluh) hari kalender sebelum rapat -----

diadakan, dengan tidak memperhitungkan ----

tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;-----

b. mencantumkan hari, tanggal, jam dan tempat- dan agenda Rapat Direksi; dan--------------

c. melampirkan agenda dengan penjelasan ------

singkat perihal hal yang akan dibicarakan - dalam rapat dan ketiadaan perjanjian ------

tertulis yang bertentangan dengan semua ---

keputusan Direktur dalam rapat harus ------

dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam -----

agenda.

8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----

Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau ------

diwakili dan mengesampingkan haknya untuk -----

menerima pemberitahuan Rapat Direksi terlebih - dahulu, panggilan terlebih dahulu tersebut ----

tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -- keputusan yang sah dan mengikat. --------------

9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. ---

Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh -----

seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan - dari antara anggota Direksi yang hadir. -------

10. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili -- dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi ------

lainnya atau pihak lainnya yang ditunjuk ------

berdasarkan surat kuasa tertulis. Penunjukan -- kuasa tersebut efektif sejak pemberitahuan ----

tertulis atas penunjukkan tersebut kepada -----

Direksi.

11. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat ---------

sebagaimana dimaksud pada Pasal ini wajib -----

diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.---

12. a. Rapat Direksi adalah sah dan dapat --------

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata