LAPORAN

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG SEMARANG

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................	i
KATA PENGANTAR ...................................................................................	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....................................................................................	1
X. Xxxxx Belakang ....................................................................	1
B. Gambaran Umum Organisasi .....................................................	2
C. Permasalahan Utama .................................................................	12
D. Sistematika Penulisan LKjIP .......................................................	13
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....................................	14
A. Rencana Strategis ........................................................	14
B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ....... .........................................................................................................	18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................	20
A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .........................................	22
X. Xxxxxxxxxxxxx Keuangan ...................................................................	29
BAB IV : PENUTUP...............................................................................................	34

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Golongan ………. I-7 Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Jenis Kelamin…. I-7

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan……………………………………………………………………….

Tabel 1.4 Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum………………………

I-8

I-8

Tabel 1.5 Daftar Sarana -Prasarana Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang…….. I-9 Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dan Program……………. II-15 Tabel 2.2 Matriks Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator Dan Target Kinerja…… II-17 Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama……………………………………………………… II-18 Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021……………………………………………... II-18

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2021………………………………………………………………………………..

III-20

Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kerja Tahun 2021……. III-21 Tabel 3.3 Capaian Indikator Tujuan……………………………………………………. III-22 Tabel 3.4 Capaian Indikator Sasaran………………………………………………….. III-23 Tabel 3.5 Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran III-24

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur………………………………………………………………………….

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan……………………………….

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja……………………………………………………………………..

III-24

III-25

III-26

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja………….. III-27

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Program Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja……………..

III-28

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pendapatan…………………………………………… III-29 Tabel 3.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja………………………………….. III-30

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, telah selesai disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Laporan ini disusun terkait adanya satu komitmen Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam mengimplementasikan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 dengan menggunakan APBD Kota Semarang TA 2021. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk tehnis perjanjian kinerja, pelaporan konerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuan penyusunan laporan ini untuk memberi gambaran implementasi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Disnaker Kota Semarang tahun 2016-2021 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD, dan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2021.

Bahwa hasil capaian yang diperoleh tahun 2021 sebagai pijakan dalam upaya peningkatan kulitas capaian kinerja OPD pada tahun berikutnya. Dan dapat memberikan gambaran penerapan prinsip good govermance, yaitu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian LKjIP ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pijakan bagi pihak yang berkepentingan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. LKjIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diberitahukan bahwa seluruh Kepala OPD wajib menyusun LKjIP, Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan menyampaikan Laporan Kinerja tersebut kepada Walikota, paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Adapun Dasar Hukum pembentukan Dinas Tenaga Kerja adalah :

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

- Peraturan Walikota Semarang nomor : 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Semarang yang mempunyai peran cukup strategis dalam kelangsungan dan pencapaian pembangunan daerah Kota Semarang, khususnya dalam hal Urusan Wajib Tenaga Kerja Non Layanan Dasar. Hal ini berkaitan erat dengan peran teknis Dinas Tenaga Kerja dalam pemberian layanan kepada masyarakat pada berbagai aspek khususnya Bidang Ketenagakerjaan, berawal dengan penyiapan kompetensi warga masyarakat usia kerja untuk memperoleh pekerjaan guna pemenuhan kebutuhan hidup sampai dengan upaya penciptaan kelangsungan hubungan kerja serta ketenangan dalam bekerja.

Hal tersebut terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Walikota Semarang nomor : 69 tahun 2016, sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang Jo Peraturan Walikota Semarang nomor : 69 tahun 2016 ditegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, dan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang memiliki peran cukup strategis dalam pengembangan potensi sumber daya di wilayah Kota Semarang dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya Urusan Tenaga Kerja.

- Kedudukan :

Kedudukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Semarang, dengan berbagai perangkat pelaksana teknisnya.

- Tugas Pokok :

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah melaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah khususnya di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagiamana dimaksud Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja;

b. Perumusan Rencana Strategis sesuai dengan Visi dan Misi Walikota;

x. Xxxxkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program

,kegiatan dan subkegiatan pada Kesekretariatan, Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja, dan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK);

d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;

e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja, dan UPTD;

g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja; Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja, dan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK);

h. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja, serta pelatihan ketrampilan pencari kerja;

i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

j. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan skpd.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Tenaga Kerja merupakan Urusan Wajib Non Layanan Dasar dengan penyesuaian bagan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana Transmigrasi sebagai urusan pilihan menjadi bagian dari fungsi OPD non prioritas.

a) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bag Perenc &

Sub Bag Keuangan dan

Sub Bag Umum dan kepegawaian

Bidang Pelatihan tenaga Kerja

Bidang Penempatan Tenaga Kerja

& perluasan kerja

Bidang Hubungan Industrial & jaminan social tenaga

Bidang Informasi pasar kerja &

produktivitas kerja

Seksi Kelembagaan pelatihan kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Syarat syarat kerja

Seksi Informasi pasar kerja

Seksi Pengembangan analisa kebutuhan pelatihan

Seksi Pemberdayaan purna kerja

Seksi Pengupahan & jaminan

social tenaga kerja

Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Sertifikasi kompetensi

Seksi Perluasan

kesempatan kerja

Seksi Pencegahan &

penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi Pemantauan & pengukuran

UPTD BLK

Sub Bag TU

b) Sumber Daya Manusia

Secara organisasi operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dibawah kendali Pemerintah Kota Semarang dengan tugas melaksanakan pembangunan daerah Pemerintah Kota Semarang urusan tenaga kerja. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dengan harapan program dan kegiatan yang direncanakan terealisir tepat sasaran dan mendukung keberhasilan pembangunan daerah Kota Semarang.

Memperhatikan Strutur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris Dinas, dibantu Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Asset serta Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Teknis di Bidang Hubungan Industrial, Pelatihan Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, dalam melaksanakan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

4. Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, dibantu Kasi Kelembagaan Pelatihan Kerja, Kasi Pengembangan Analisa Kebutuhan Pelatihan, dan Kasi Sertifikasi Kompetensi Pelatihan;

5. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, dibantu Kasi Penempatan Tenaga Kerja, Kasi Pemberdayaan Purna Kerja, dan Kasi Perluasan Kesempatan Kerja;

6. Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja; dibantu Kasi Informasi Pasar Kerja, Kasi Produktivitas Tenaga Kerja serta Kasi Pemantauan dan Pengukuran Produktivitas Kerja;

7. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dibantu Kasi Syarat-Syarat Kerja, Kasi Pengupahan dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta Kasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja ( UPTD- BLK ), dibantu Kasubbag Tata Usaha. dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.

Secara keseluruhan jumlah Pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang per Desember 2019 sebanyak 95 orang terdiri dari 49 orang ASN dan 36 orang Non ASN, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Golongan

No	Kepangkatan/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan IV	14
2.	Golongan III	31
3.	Golongan II	4
4.	Golongan I	0
	Jumlah	49

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	24
2.	Perempuan	25
	Jumlah	49

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Sarjana (S3)	1
2.	Sarjana (S2)	13
3.	Sarjana (S1)/Dipl. (D4)	20
4.	Diploma (D3)	0
5.	SMA/SMK	5
6.	SMP	-
7.	SD	-
	Jumlah	49

Tabel 1.4

Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	17
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	9
5.	Jabatan Fungsional Umum	17
	Jumlah	49

3. SARANA DAN PRASARANA

Sedangkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional kedinasan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadahi sangat diperlukan.

Adapun sarana prasarana yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tercatat, adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.5

DAFTAR SARANA -PRASARANA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

No	Jenis aset	Sat	Besaran	Ket.
1	tanah	M2	1000	Jl. Xx Xxxxxxxxxxxxx no 21 Smg
2	tanah	M2	1500	Jl. Xxxxxx Xxxxxx no. 6A Smg
3	tanah	M2	2500	Jl. RM Xxxx Xxxxxxx S. No.122 Mijen Smg
4	bangunan gedung kantor permanen	M2	1065,42	Jl. Xx Xxxxxxxxxxxxx no 21 Smg
5	bangunan gedung kantor permanen	M2	1072	Jl. Xx Xxxxxxxxxxxxx no 21 Smg
6	bangunan gedung kantor permanen	M2	600	Jl. Xxxxxx Xxxxxx no. 6A Smg
7	bangunan gedung kantor permanen	M2	1669	Jl. RM Xxxx Xxxxxxx S. No.122 Mijen Smg
8	gedung gudang	M2	32	Jl. Xx Xxxxxxxxxxxxx no 21 Smg
9	AC	Bh	62
10	alat gerinda	Bh	1	Jl. Xxxxxx Xxxxxx no. 6A Smg
11	alat press kaos	bh	1	UPTD-BLK
12	alat pres mug	bh	4	UPTD-BLK
13	backlift sepeda motor	bh	2	UPTD-BLK
14	bangku tunggu	bh	17	Dinas & UPTD-BLK
15	blower	bh	10	UPTD-BLK
16	bor tangan	bh	1	UPTD-BLK
17	band kas	bh	2	UPTD-BLK
18	Bed mover	bh	3	UPTD-BLK
19	Blender	bh	2	UPTD-BLK
20	camera digital	bh	2	Dinas & UPTD-BLK
21	dispenser	bh	9	Dinas & UPTD-BLK
22	cutter	unit	1	UPTD-BLK
23	diagnosa set	unit	1	UPTD-BLK
24	diagnosa tool injeksi yamaha	unit	1	UPTD-BLK
25	diagnosa tool injeksi honda	unit	1	UPTD-BLK
26	exhoust fan	bh	2	Dinas & UPTD-BLK
27	faximile	bh	1	Jl. Xx Xxxxxxxxxxxxx no 21 Smg
28	filling besi/ metal	bh	83	Dinas & UPTD-BLK

29	gerinda duduk	bh	1	UPTD-BLK
30	gorden	m2	310	Dinas & UPTD-BLK
31	gorden	m2	273	Dinas & UPTD-BLK
32	fingger print	set	7	Dinas & UPTD-BLK
33	HP asus fonepad 8	bh	2	Jl. Xx Xxxxxxxxxxxxx no 21 Smg
34	hight frekuensi komplit	bh	2	Jl. Xx Xxxxxxxxxxxxx no 21 Smg
35	kendaraan dinas roda 4	bh	8	Jl. Xx Xxxxxxxxxxxxx no 21 Smg
36	kipas angin	bh	14	Dinas & UPTD-BLK
37	kompor gas	bh	1	Jl. Xx Xxxxxxxxxxxxx no 21 Smg
38	kompresor	bh	2	Jl. Xx Xxxxxxxxxxxxx no 21 Smg
39	komputer/ PC	bh	62	UPTD-BLK
40	kursi besi/ metal	bh	2	Dinas & UPTD-BLK
41	kursi kerja salon	bh	2	UPTD-BLK
42	kursi kerja pejabat	bh	23	Dinas & UPTD-BLK
43	kursi lipat	bh	324	Dinas & UPTD-BLK
44	kursi putar/ kursi kerja	bh	24	Dinas & UPTD-BLK
45	kursi rotan	bh	3	UPTD-BLK
46	kursi komputer	bh	32	Dinas & UPTD-BLK
47	kursi rapat	bh	6	Dinas & UPTD-BLK
48	kursi sidang	bh	8	Dinas & UPTD-BLK
49	kursi tamu	bh	50	Dinas & UPTD-BLK
50	LCD monitor(layanan informasi)	bh	1	Dinas & UPTD-BLK
51	laptop	bh	44	Dinas & UPTD-BLK
52	LCD proyektor	bh	8	Dinas & UPTD-BLK
53	lemari besi/metal	bh	18	Dinas & UPTD-BLK
54	xxxxxx besi pintu sorok	bh	47	Dinas & UPTD-BLK
55	lemari es	bh	3	Dinas & UPTD-BLK
56	lemari kaca	bh	2
57	lemari kayu	bh	16	Dinas & UPTD-BLK
58	meja 1/2 biro	bh	78	Dinas & UPTD-BLK
59	meja customer server	bh	9	Dinas & UPTD-BLK
60	meja kayu sidang	bh	11	Dinas & UPTD-BLK
61	meja kerja kayu	bh	49	Dinas & UPTD-BLK
62	meja komputer	bh	65	UPTD-BLK
63	meja besi / metal	bh	2	UPTD-BLK
64	meja kecil tambahan	bh	2
65	meja TV	bh	1
66	meja tamu biasa	bh	2
67	mesin kendaraan roda 4	bh	1
68	mesin jahit hight speed	bh	66	UPTD-BLK

69	mesin ketik	bh	15
70	mesin potong rumput	bh	1
71	mesin stensil	bh	2
72	mesin obrass	bh	5	UPTD-BLK
73	microfon	bh	6	Dinas & UPTD-BLK
74	papan pengumuman	pkt	1	Dinas
75	pemadam kebakaran	bh	17	Dinas & UPTD-BLK
76	printer	bh	63	Dinas & UPTD-BLK
77	pemtem bardl BD 48	set	1	UPTD-BLK.
78	sepeda motor/ kendaraan roda 2 (dua)	bh	30	Dinas & UPTD-BLK
79	server	set	1	Dinas
80	sound system	set	7	Dinas & UPTD-BLK
81	sofa	bh	6	Dinas & UPTD-BLK
82	TV	bh	5	Dinas & UPTD-BLK
83	tabung gas	bh	1	Dinas
84	tape recorder	bh	1	Dinas
85	troli	bh	5	UPTD-BLK
86	UPS	bh	26	Dinas & UPTD-BLK
87	white board	bh	12	UPTD-BLK
88	zice	set	12	UPTD-BLK
89	handycamp	bh	1	Dinas
90	genset	set	2	Dinas
91	jaringan telp/ PABX	set	1	Dinas
92	perangkat keras, antrian	set	1	Dinas
93	GSM terminal SMS	set	1	Dinas
94	wireless	bh	2	Dinas
95	scanner	bh	3	Dinas
96	pompa air	bh	2	Dinas
97	mesin wallsum	bh	1	UPTD-BLK
98	mesin over deck	bh	5	UPTD-BLK
99	mesin bordir	bh	1	UPTD-BLK
100	enngine stand injeksi/ honda	bh	1	UPTD-BLK
101	kunci shock besar	bh	1	UPTD-BLK
102	compression tester	bh	2	UPTD-BLK
103	tire gauge	bh	2	UPTD-BLK
104	multitester	bh	5	UPTD-BLK
105	kunci shock bintang	bh	9	UPTD-BLK
106	penahan inversal	bh	2	UPTD-BLK
107	tracker potong rantai	bh	2	UPTD-BLK
108	gerinda duduk	bh	2	UPTD-BLK
109	diagnosa tool injeksi	bh	2	UPTD-BLK
110	box tool	bh	3	UPTD-BLK
111	impact driver screw	bh	2	UPTD-BLK

112	kompresor	bh	1	UPTD-BLK
113	injektor cleaner	bh	2	UPTD-BLK
114	tap drat	bh	1	UPTD-BLK
115	rak besi sparepart	bh	2	UPTD-BLK
116	drei ketok	bh	2	UPTD-BLK
117	kunci L	bh	2	UPTD-BLK
118	mesin bordir komputer	bh	5	UPTD-BLK
119	mesin jahit otomatis	bh	10	UPTD-BLK
000	xxxxx xxxxxx xxxx	xx	0	XXXX-XXX
121	komputer pelatihan	bh	5	UPTD-BLK
122	mesin over deck	bh	5	UPTD-BLK
123	mesin laminating	bh	1	UPTD-BLK
124	alat potong IC cars	bh	2	UPTD-BLK
125	alat potong kertas	bh	2	UPTD-BLK

Sebaran keberadaan asset tersebut sesuai pelaksanaan layanan ketenagakerjaan, dan mengalami penambahan kuantitas maupun kualitas atas dasar kebutuhan dinas.

C. PERMASALAHAN UTAMA ( STRATEGIC ISSUED )

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian kinerja sebagai berikut :

No	Masalah	Akar masalah :
1.	Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan banyak perusahaan yang tedampak sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial	Pandemi Covid-19
2.	Perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Kurang optimalnya sebaran informasi peluang kerja
3.	Jenis pelatihan keterampilan kerja belum variatif	Belum optimalnya pengembangan jenis pelatihan keterampilan kerja

D. SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP

Sistemetika penulisan LkjIP adalah :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum Organisasi

C. Permasalahan Utama

D. Sistematika Penulisan LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama

2. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Target Dan Realisasi Pendapatan

2. Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja

3. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan/ kendala maupun permasalahan yang dimungkinkan terjadi.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tahun 2016 - 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Semarang dan sebagai landasan, pedoman bagi pegawai di jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Di dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 2016-2021 mengampu pada visi dan misi Walikota Semarang yang relevan dengan tugas, fungsi dan kewenangan OPD. Dengan Visi : ” Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera ”. Terkandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam pedagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Sehubungan dengan hal dimaksud Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagaimana di tegaskan dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021 sesuai kewenangannya melaksanakan misi pertama yaitu : “ Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas “

yang diimplementasikan pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program.

Adapun tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan serta program OPD dimaksud, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Tujuan :	Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :	Program :
1 Meningkatkan perluasan kesempatan kerja.	1 Meningkatnya daya saing tenaga kerja.	1 Meningkatkan kinerja pelayanan Disnaker	1 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Disnaker 2 Peningkatan kualitas kinerja aparatur Disnaker 3 Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Disnaker	Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja
		2 Meningkatkan kualitas pelatihan tenaga kerja	1 Peningkatan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi 2 Peningkatan fasilitasi informasi pasar kerja dan pembinaan kewirausahaan	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program peningkatan kesempatan kerja
		3 Peningkatan harmonisasi hubungan industrial	1 Peningkatan pembinaan kelangsungan hubungan industrial	Program pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta jaminan sosial

2 Peningkatan perlindungan tenaga kerja

Dalam tabel diatas menunjukan adanya korelasi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program yang dilaksanakan OPD. Tujuan dimaksud adalah : meningkatan perluasan kesempatan kerja. Dengan sasaran yang ditetapkan adalah : meningkatnya daya saing tenaga kerja. Guna mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan beberapa strategi, sebagai berikut :

1. Meningkatan kinerja pelayanan OPD ;

2. Meningkatkan kualitas pelatihan tenaga kerja ;

3. Dan peningkatan harmonisasi hubungan industrial. dengan kebijakan diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur ;

2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur :

3. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan :

4. Peningkatan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi ;

5. Peningkatan fasilitasi informasi pasar kerja dan pembinaan kewirausahaan ;

6. Peningkatan pembinaan kelangsungan hubungan industrial ;

7. Peningkatan perlindungan tenaga kerja. Adapun program yang dilaksanakan adalah sbb :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ;

3. Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan ;

4. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja ;

5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja ;

6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Serta Jaminan Sosial.

Tabel 2.2

Matriks Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator Dan Target Kinerja

Tujuan /Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat.	Kondisi Awal (Tahun)	Kondisi Akhir					Kondisi Akhir (Tahun)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Tujuan : Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,93	68,0 7	68,9 6	69,6 3	70,08	70,3	70,3
Sasaran Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,48	5,37	5,17	4,97	4,77	4,57	4,57
	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	60	65	70	80	85	90	90
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Bula n	12	12	12	12	12	12	60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terampil	%	40	45	50	50	55	60	60
Program	Persentase	%	77,81	80	83	85	87	90	90
Peningkatan	penempatan
Kesempatan	tenaga kerja
Kerja	(AKL, AKAD,
	AKAN)
	Persentase	%	60	62,5	65	70	75	80	80
	peluang kerja

	mandiri
Program Pembinaan Dan	Persentase penyelesaian	%	50	55	60	65	70	80	80
Pengembangan	Perselisihan
Hubungan	Hubungan
Industrial Dan	Industrial/PHK
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	Cakupan pelaksanaan	%	45	50	55	62,5	70	85	85
	peraturan
	perundangan
	ketenagakerjaa
	n

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021, terkait dengan terjadinya perubahan dokumen renstra OPD/ RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021
Persentase tenaga kerja terampil	%	60
Persentase penempatan tenaga kerja (AKL, AKAD, AKAN)	%	90
Persentase peluang kerja mandiri	%	80
Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK	%	80
Cakupan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan	%	85

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan Walikota Semarang telah dijabarkan dalam lampiran perjanjian kinerja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tujuan /Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	2021
Tujuan : Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,3
Sasaran Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,57
	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	90
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja keuangan	%	100
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terampil	%	60
Program Peningkatan	Persentase	%	90
Kesempatan Kerja	penempatan
	tenaga kerja (AKL,
	AKAD, AKAN)
	Persentase	%	80
	peluang kerja
	mandiri
Program Pembinaan Dan Pengembangan	Persentase penyelesaian	%	80
Hubungan Industrial	Perselisihan
Dan Jaminan Sosial	Hubungan
Tenaga Kerja	Industrial/PHK
	Cakupan pelaksanaan	%	85
	peraturan
	perundangan
	ketenagakerjaan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama

Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang terlihat dari capaian sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Persentase penempatan tenaga kerja (AKL, AKAD, AKAN)	90%	91,6%	102%	67,75%
2.	Persentase peluang kerja mandiri	80%	80,6%	100,8%	80%
3.	Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK	80%	81,8%	102%	52,83%
4.	Persentase tenaga kerja terampil	60	60,6%	101%	45%
5.	Cakupan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan	85%	100%	120%	98%

- Dari tabel diatas indikator kinerja pada tahun 2021 untuk penempatan tenaga kerja yaitu sebanyak 4.728 orang pencari kerja berhasil ditempatkan dari jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 5.161 orang atau realisasinya sebesar 91,6% dari yang ditargetkan sebesar 90% dengan capaian target sebesar 102% Indikator kinerja peluang kerja mandiri yaitu jumlah peserta pelatihan kewirausahaan untuk peluang kerja mandiri sebanyak 750 orang dari 930 orang jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan atau realisasinya sebesar 80,6% dari yang

ditarget sebesar 80% dengan capaian target sebesar 100,8%. Indikator kinerja penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial / PB yaitu kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 99 kasus dari 121 kasus yang tercatat atau realisasinya sebesar 81,8% dari yang ditargetkan sebesar 80% dengan capaian target sebesar 102%, indikator kinerja tenaga kerja terampil yaitu jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja di UPTD BLK Kota Semarang sebanyak 570 dari 941 orang jumlah pendaftar atau realisasinya sebesar 60,6% dari yang ditargetkan sebesar 60% dengan capaian target sebesar 101%, indikator kinerja kakupan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan yaitu jumlah Jumlah sarana Hubungan Industrial (Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang terbentuk sebanyak 50 perusahaan dari 50 perusahaan yang dilatih penyusunan peraturan ketenagakerjaan atau realisasinya sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 85% dengan capaian target sebesar 120%.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja 2021

Kinerja pada perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang terlihat dari capaian sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2

Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja 2021

Tujuan /Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (2021)	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2021 %	Realisas i Tahun 2020 %
			Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
Tujuan : Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,3%	70,3%	69,41%	98,7	69,89%
Sasaran Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,57%	4,57%	9,54%	0%	9,57%
	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	90%	90%	90,8%	100,8%	74%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terampil	60	60%	60,6%	101%	45%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja (AKL, AKAD, AKAN)	90%	90%	91,6%	102%	67,75%
	Persentase peluang kerja mandiri	80%	80%	80,6%	100,8%	83%
Program Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK	80%	80%	81,8%	102%	52,8%
	Cakupan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan	85%	85%	100%	120%	98,00%

B. EVALUASI DAN ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Xxxxxxx Xxxxxxx Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya perluasan kesempatan kerja.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Tujuan

Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (2021)	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2021 %	Realisasi Tahun 2020 %
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) - Pend.Xxxx Xxxxx (15 th keatas) • Angkatan kerja • Bukan Angkatan kerja	70,3%	70,3%	69,41% 1.490.742 (org) 1.034.794 (org) 455.948 (org)	99,73%	69,89% 1.465.121 (org) 1.023.964 (org) 441.157 (org)

Pada tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja) mengalami penurunan dari 69,89% pada tahun 2020 menjadi 69,41% pada tahun 2021 atau turun sebesar 0,47%.Kenaikan terjadi karena meningkatnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok angkatan kerja dan turunnya kelompok bukan angkatan kerja.

Sasaran :

Meningkatnya daya saing tenaga kerja.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Sasaran

Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (2021)	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2021 %	Realisasi Tahun 2020 %
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,57%	4,57%	9,54%	108,65%	9,57%
- Angkatan kerja  Bekerja  Pengangguran - Bukan angkatan Kerja  Sekolah  Mengurus RT  Lainnya			1.034.794 (org) 936.076 (org) 98.718 (org) 455.948 (org) 165.797 (org) 222.279 (org) 67.872 (org)		1.023.964 (org) 925.963 (org) 98.001 (org) 441.157 (org) 151.538 (org) 232.208 (org) 57.411 (org)
Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	90%	90%	90,8%	100,8%	74%

Tingkat Pengangguran Terbuka /TPT (persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja) di Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 0,03% dari 9,57% pada tahun 2020 menjadi 9,54% pada tahun 2021. Dari tabel diatas, terlihat bahwa Xxxxxxan kerja bertambah sebesar 10.830 orang dari 1.023.964 orang pada tahun 2020 menjadi 1.034.794 orang pada tahun 2021, sementara yang bekerja pada tahun 2020 sebesar 925.963 orang dan pada tahun 2021 menjadi 936.076 orang atau bertambah sebesar 10.140 orang, jumlah pengangguran pada tahun 2020 sebesar 98.001 orang dan pada tahun 2021 menjadi 98.718 orang, atau bertambah sebesar 717 orang.

Pandemi COVID-19 yang belum berakhir berdampak buruk pada perekonomian, yang juga mempengaruhi naiknya angka pengangguran

Pada tahun 2021 peserta uji kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dari 300 peserta sebanyak 272 peserta dinyatakan lulus (kompeten) dan 28 peserta dinyatakan tidak lulus, atau realisasinya sebesar sebesar 90,8% dari yang ditargetkan sebesar 90%. Dengan memperoleh sertifikat kompetensi diharapkan para peserta mudah terserap pada pasar kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Adapun pencapaian kinerja diatas diperoleh dari capaian program- program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (2021)	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2021 %	Realisas i Tahun 2020 %
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%

Kinerja yang dicapai Program Pelayanan Administrasi Perkantoran berpedoman pada Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja cakupan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 12 bulan dari yang ditargetkan sebesar 12 bulan (capaian sebesar 100,00 %). Capaian dari indikator ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya. Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (2020)	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2020 %	Realisas i Tahun 2019 %
		Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%

Kinerja yang dicapai dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur berpedoman pada Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur perkantoran sebesar 12 bulan dari yang ditargetkan sebesar 12 bulan (capaian sebesar 100,00 %). Capaian dari indikator ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya. Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (2020)	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2020 %	Realisas i Tahun 2019 %
		Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 100% 100% 100%

Kinerja yang dicapai dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur berpedoman pada Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %). Capaian dari indikator ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya. Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kinerja yang dicapai dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur berpedoman pada Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (2021)	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2021 %	Realisas i Tahun 2020 %
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
Persentase tenaga kerja terampil	60%	60%	60,6%	101%	45%

Pada Tahun 2021 kinerja yang dicapai pada persentase tenaga kerja terampil dari yang ditargetkan 60% terealiasi 60,6% atau mencapai target

sejumlah 101%. Dari jumlah pendaftar pelatihan keterampilan sejumlah 941 orang sebanyak 570 orang menjadi peserta pelatihan. Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kinerja yang dicapai dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur berpedoman pada Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Program Penempatan Tenaga Kerja.

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (2021)	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2021 %	Capaian Tahun 2020 %
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
Persentase penempatan tenaga kerja (AKAL, AKAD, AKL)	90%	90%	91,6%	102%	67,75%
Persentase peluang kerja mandiri	80%	80%	80,6%	100,8%	80%

Pada Tahun 2021 kinerja yang dicapai pada persentase penempatan tenaga kerja dari yang ditargetkan 90% terealisasi 91,6%, atau mencapai target sejumlah 102%, dari 5.161 orang pencari kerja yang terdaftar sebanyak 4.728 orang berhasil ditempatkan. Sementara itu kinerja yang dicapai pada persentase peluang kerja mandiri dari yang ditargetkan 80% terealisasi 80,6% atau mencapai target 100,8%, dari 930 pendaftar pelatihan Wirausaha Baru (WUB) sebanyak 750 orang mengikuti pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan wirausaha, pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti pelatihan dapat menjadi modal bagi peserta untuk berwirausaha atau kerja mandiri. Keterampilan yang didapatkan

selama mengikuti pelatihan merupakan salah satu modal bagi peserta untuk berwirausaha. Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Bursa Kerja, Pemberdayaan purna TKI/ TKW; Informasi Pasar Kerja.

6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kinerja yang dicapai dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur berpedoman pada Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Program Hubungan Industrial.

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Program Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (2021)	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2021 %	Capaian Tahun 2020 %
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK	80%	80%	81,8%	102%	75,5%
Cakupan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan	85%	85%	100%	120%	140%

Pada Tahun 2021 kinerja yang dicapai pada persentase Penyelesaian Hubungan Industrial / PHK dari yang ditargetkan 80% terealisasi 81,8% atau mencapai target sejumlah 102%, dari 121 kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terdaftar sebanyak 99 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Sementara itu kinerja yang dicapai pada cakupan pelaksanaan peraturan perundangan

ketenagakerjaan dari yang ditargetkan 85% terealisasi 100% atau mencapai target 120%, dari 50 perusahaan yang dilatih penyusunan peraturan ketenagakerjaan sebanyak 50 perusahaan telah menyusun peraturan ketenagakerjaan. Pada masa pandemi COVID-19 banyak perusahaan yang terdampak akibat pandemi tersebut dan mengakibatkan terjadinya perselisihan antara perusahaan dan pekerja sehingga diperlukan mediasi untuk menyelesaikannya. Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan; Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan; Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat permasalahan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan program/sub kegiatan dimaksud terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan banyak perusahaan yang terdampak, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial. .

2. Perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Jenis pelatihan keterampilan kerja kurang variatif

Tindak lanjut dalam penyelesaian permasalahan dimaksud adalah :

1. Memberikan pelayanan mediasi dengan optimal sehingga terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua pengusaha dan pekerja.

2. Upaya peningkatan perluasan peluang/kesempatan kerja bagi pencari kerja dengan peningkatan penyebarluasan informasi pasar kerja dengan bekerjasama dengan HRD perusahaan.

3. Jenis pelatihan keterampilan kerja menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengakomodir minat calon peserta.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Tabel 3.11

Target dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Target 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Retribusi IMTA	4.000.000.000	4.038.202.080	100,9%

Pada tahun 2021 target pendapatan retribusi IMTA sebesar Rp. 4.000.000.000,- , dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 4.038.202.080,- perolehan tersebut melebihi target sebesar Rp. 38.202.080,- atau capaiannya sebesar 100,9%.

2. Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja

Pada Anggaran Tahun 2021, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah sebesar Rp. 00.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,- (90,26 %).

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Tenaga Kerja sebagai berikut :

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
URUSAN WAJIB TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja	00.000.000.000	00.000.000.000	90,26
JUMLAH	00.000.000.000	00.000.000.000	90,26

Adapun perincian pelaksanaan program dan Kegiatan pada Urusan Wajib Tenaga Kerja sebagai berikut :

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
URUSAN WAJIB TENAGA KERJA		00.000.000.000	00.000.000.000	90,26
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	00.000.000.000	00.000.000.000	91,49
2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	4.567.400	4.085.370	89,45
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.423.150	2.143.500	88,46
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	304.030	304.030	100,00
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	304.030	304.030	100,00
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	592.200	494.000	83,42
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	360.560	360.560	100,00
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	583.430	479.250	82,14
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.003.011.892	8.532.659.980	94,78
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.812.075.578	8.352.709.980	94,79
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	190.330.000	179.450.000	94,28
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	606.314	500.000	82,47
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.196.245	483.628.925	73,59
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.994.905	11.785.000	39,29
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.698.295	22.802.600	71,94
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.015.956	22.463.025	74,84
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.463.000	16.156.250	75,27
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.590.000	4.716.200	62,14
06.09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.040.000	40.032.900	74,08
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	482.394.089	365.530.950	75,77
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	1.202.753.953	963.109.118	80,08

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Urusan Pemerintahan Daerah
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.078.953	170.875.493	59,11
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	913.675.000	792.233.625	86,71

2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	882.533.500	663.713.041	75,21
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	428.920.000	258.770.441	60,33
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.848.500	113.570.600	72,41
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	296.765.000	291.372.000	98,18
03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	2.531.292.467	2.340.441.505	92,46
2.01	Pelaksanaan Pelatihan ber- dasarkan Unit Kompetensi	2.355.052.395	2.177.052.305	92,44
01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.252.213.995	2.077.828.705	92,26
01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	102.838.400	99.223.600	96,48
2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	74.044.183	72.787.350	98,30
02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	74.044.183	72.787.350	98,30
2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	17.716.854	17.676.000	99,77
03.01	Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	17.716.854	17.676.000	99,77
2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	69.105.221	60.634.600	87,74
04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	69.105.221	60.634.600	87,74
2.05	Pengukuran Produktivitas Ting- kat Daerah Kabupaten/ Kota	15.373.814	12.291.250	79,95
05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	15.373.814	12.291.250	79,95
04	Program Penempatan	727.656.719	595.071.632	81,78

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Tenaga Kerja
2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	297.636.435	213.272.900	71,66
01.02	Pelayanan Antar Kerja	140.265.953	70.118.900	49,99
01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	157.370.482	143.154.000	90,97
2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	337.079.237	309.235.632	91,74
03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	213.453.082	196.695.632	92,15
03.03	Job Fair/Bursa Kerja	123.626.155	112.540.000	91,03
2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	43.993.930	36.869.600	83,81
04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	43.993.930	36.869.600	83,81
02.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota"	48.947.117	35.693.500	72,92
05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.947.117	35.693.500	72,92
05	Program Hubungan Industrial	783.109.093	671.000.600	85,68
2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota"	375.290.053	330.674.600	88,11
01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	44.654.300	33.100.300	74,13
01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	330.635.753	297.574.300	90,00
2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota"	407.819.040	340.326.000	83,45
02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	102.457.995	85.524.000	83,47
02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	76.244.635	49.851.100	65,38

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Kerja dan
02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi	43.041.800	32.817.800	76,25
02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasaam Tripartit Daerah	186.074.610	172.133.100	92,51

3. Xxxx Xxxxx Xxxxhitungan Anggaran

Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 00.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,- (90,26%) dan sisa sebesar Rp. 1.475.411.098,-.

selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

X. Xxxxxan Indikator Kinerja

Secara umum dari 11 capaian indikator kinerja rata-rata capaian indikator kinerjanya adalah 93,2%.

B. Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 00.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,- (90,26%) dan sisa sebesar Rp. 1.475.411.098,-.

selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Dari persandingan antara persentase realisasi anggaran dengan persentase pencapaian indikator