BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMURPeraturan Daerah • September 26th, 2022
Menimbang: a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi ekonomi kerakyatan, perlu didukung kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat;b. bahwa dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi terhadap Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang melalui penyesuaian bentuk badan hukum dan nama;c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BadanUsaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah
ContractPeraturan Daerah • April 11th, 2023
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.2022KEP. DPRD NO. 22 TAHUN 2022/5 HLM. KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2.2/22/DPRD/2022 PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSIPERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH. ABSTRAK : - Untuk rancangan peraturan daerah tentang retribusi dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjang dan rancangan pengaturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dalam rapat paripu
BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMURPeraturan Daerah • July 21st, 2016
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJOPeraturan Daerah • October 4th, 2024
DAFTAR ISI Hal PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 ………………………………………………… 1 - 11 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ………………………………………………… 1 - 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ………………………………………………… 3 - 9 Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progam, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ………………………………………………… 10 - 22 2 Dinas Kesehatan ………………………………………………… 23 - 42 3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam ………………………………………………… 43 - 53 4 Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ………………………………………………… 54 - 64 5 Satuan Polisi Pamong Praja ………………………………………………… 65 - 73 6 Badan Penanggu
ContractPeraturan Daerah • February 27th, 2023
LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALIKOTA YOGYAKARTA DENGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.
BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMURPeraturan Daerah • July 21st, 2016
Menimbang : a. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
TENAGA KERJA LOKAL - PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN 2022Peraturan Daerah • October 12th, 2022
ABSTRAK : - Untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja lokal dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan sesuai ketentuan perundang-undangan;
BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMURPeraturan Daerah • July 21st, 2016
Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan adalah hak warga masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dipandang perlu adanya upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan nilai etika, persamaan hak, pemerataan, perlindungan dan keadilan sosial dalam penerapan praktek rumah sakit yang sehat;