Message Screening 7.4.4.4.1 BellSouth shall set message screening parameters so as to accept valid messages from MRC local or tandem switching systems destined to any signaling point within BellSouth’s SS7 network where the MRC switching system has a valid signaling relationship.
7.4.4.4.2 BellSouth shall set message screening parameters so as to pass valid messages from MRC local or tandem switching systems destined to any signaling point or network accessed through BellSouth’s SS7 network where the MRC switching system has a valid signaling relationship.
7.4.4.4.3 BellSouth shall set message screening parameters so as to accept and pass/send valid messages destined to and from MRC from any signaling point or network interconnected through BellSouth’s SS7 network where the MRC SCP has a valid signaling relationship.
Background Screening VENDOR shall comply with all requirements of Sections 1012.32 and 1012.465, Florida Statutes, and all of its personnel who (1) are to be permitted access to school grounds when students are present, (2) will have direct contact with students, or (3) have access or control of school funds, will successfully complete the background screening required by the referenced statutes and meet the standards established by the statutes. This background screening will be conducted by SBBC in advance of VENDOR or its personnel providing any services under the conditions described in the previous sentence. VENDOR shall bear the cost of acquiring the background screening required by Section 1012.32, Florida Statutes, and any fee imposed by the Florida Department of Law Enforcement to maintain the fingerprints provided with respect to VENDOR and its personnel. The parties agree that the failure of VENDOR to perform any of the duties described in this section shall constitute a material breach of this Agreement entitling SBBC to terminate immediately with no further responsibilities or duties to perform under this Agreement. VENDOR agrees to indemnify and hold harmless SBBC, its officers and employees from any liability in the form of physical or mental injury, death or property damage resulting from VENDOR’s failure to comply with the requirements of this section or with Sections 1012.32 and 1012.465, Florida Statutes.
Evaluation Software If the Software is an evaluation version or is provided to You for evaluation purposes, then, unless otherwise approved in writing by an authorized representative of Licensor, Your license to use the Software is limited solely for internal evaluation purposes in non-production use and in accordance with the terms of the evaluation offering under which You received the Software, and expires 90 days from installation (or such other period as may be indicated within the Software). Upon expiration of the evaluation period, You must discontinue use of the Software, return to an original state any actions performed by the Software, and delete the Software entirely from Your system and You may not download the Software again unless approved in writing by an authorized representative of Licensor. The Software may contain an automatic disabling mechanism that prevents its use after a certain period of time. RESTRICTIONS
Devices BNY Mellon will restrict the transfer of Customer Data from its network to mass storage devices. BNY Mellon will use a mobile device management system or equivalent tool when mobile computing is used to provide the services. Applications on such authenticated devices will be housed within an encrypted container and BNY Mellon will maintain the ability to remote wipe the contents of the container.
Technology Discoveries, innovations, Know-How and inventions, whether patentable or not, including computer software, recognized under U.S. law as intellectual creations to which rights of ownership accrue, including, but not limited to, patents, trade secrets, maskworks and copyrights developed under this Agreement.
Cryptography Supplier will maintain policies and standards on the use of cryptographic controls that are implemented to protect Accenture Data.
Intercept Devices 26.1.1.1 Local and federal law enforcement agencies periodically request information or assistance from local telephone service providers. When either Party receives a request associated with an End User of the other Party, it shall refer such request to the Party that serves such End User, unless the request directs the receiving Party to attach a pen register, trap-and-trace or form of intercept on the Party's facilities, in which case that Party shall comply with any valid request.
Walkthroughs A walkthrough is a formative assessment process that focuses on one (1), but not more than two (2), of the following components which results in brief written note(s) or a summary:
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Firmware 7.1 The Supplier must deliver the equipment, Goods or hardware equipped with all the firmware required to use all the Goods or hardware’s functions. Any software embedded in the equipment, Goods or hardware, including the firmware, is provided to the Local Government with a license to use this software, with all license costs and royalties being included in the Fee Schedule (Schedule C). All firmware will be the most recent version available at the time of shipping.
