Common use of Kesimpulan Clause in Contracts

Kesimpulan. Pada masa pandemi, setiap negara berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya atas hak atas kesehatan, termasuk dalamnya memberi akses terhadap vaksin. Salah satu upaya memenuhi tanggung jawab ini adalah membuat Advance Purchase Agreement yang dibuat beberapa negara maju dengan perusahaan vaksin agar dapat akses prioritas terhadap jumlah vaksin yang diperlukan. Akan tetapi karena keterbatasan persediaan vaksin, akses prioritas yang diamankan negara maju, berdampak pada harga yang tinggi xxx distribusi vaksin yang terbatas bagi negara berkembang. Advance Purchase Agreement adalah bentuk perjanjian antara pihak pembeli (negara atau organisasi internasional) untuk mengamankan akses prioritas untuk membeli vaksin dengan harga ‘pra-beli’ yang telah ditetapkan. Sebagai perjanjian internasional yang mengikat hubungan antara perusahaan xxxxxx xxx negara maju yang membeli persediaan vaksin lintas perbatasan negara, perjanjian ini seharusnya merujuk pada prinsip-prinsip dasar perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969, yaitu pacta sunt servanda xxx xxxx faith. Prinsip-prinsip dasar ini berfungsi untuk menjaga integritas xxx menegakkan perjanjian internasional yang tidak dilindungi dibawah suatu kedaulatan lembaga supranasional. Advance Purchase Agrrement atas vaksin COVID-19 melanggar prinsip good faith, yang mengatur bahwa perjanjian internasional bukan saja menjaga kesepakatan kedua pihak tetapi juga mengatur bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar atau membatasi hak dari pihak lainnya serta menunduk pada ketentuan prinsip umum hukum internasional yang terkait. Oleh karena itu, advance perjanjian internasional dapat dikatakan telah membatasi hak atas kesehatan negara xxxx xxxxxx dengan APA yang telah dibuat, negara lain terkhusunya nergara berkembang tidak dapat memeperoleh vaksin. APA yang dibuat negara maju juga telah melangga. Manifestasi dari prinsip ini juga diatur pada Declaration on the TRIPS Agreement and.Public Health xxx prinsip hak atas pembangunan internasional. Daftar Referensi Xxxxxxxx, Xxxxx, and Xxxx Xxxxx. “India’s Excess Deaths during Pandemic up to 4.9 Mln, Study Shows.” Xxxxxxx.xxx, 2021. xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/world/india/indias- 30093-new-covid-19-cases-are-lowest-daily-figure-4-mths-2021-07-20/. Bloomberg. “More Than 138 Million Shots Given: Covid-19 Tracker.” xxx.xxxxxxxxx.xxx, 2021. xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/graphics/covid-vaccine-tracker-global- distribution/.

Kesimpulan. Pada masa pandemiTemuan yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kinerja ekspor Indonesia ke Australia yang ditandai oleh neraca perdagangannya yang menjadi semakin defisit setelah pemberlakuan kerja sama IA-CEPA dengan Australia nyatanya tidak memberikan keuntungan yang timpang bagi keduanya. Kendati Indonesia terkesan tertinggal dalam hal ekspor meski telah dipermudah dengan kehadiran kebijakan IA-CEPA yang menghapus tarif ekspor, setiap tetapi kedua negara berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya atas hak atas kesehatan, termasuk dalamnya memberi akses terhadap vaksinmencapai mutual benefit yang resiprokal sesuai dengan aspek contigency xxx equivalent dengan adanya bantuan pendidikan vokasi yang diberikan Australia pada tenaga kerja Indonesia. Salah satu upaya memenuhi tanggung jawab ini adalah membuat Advance Purchase Agreement yang dibuat beberapa negara maju dengan perusahaan vaksin agar dapat akses prioritas terhadap jumlah vaksin yang diperlukan. Akan tetapi karena keterbatasan persediaan vaksin, akses prioritas yang diamankan negara maju, berdampak pada harga yang tinggi xxx distribusi vaksin yang terbatas bagi negara berkembang. Advance Purchase Agreement adalah bentuk perjanjian antara pihak pembeli (negara atau organisasi internasional) untuk mengamankan akses prioritas untuk membeli vaksin dengan harga ‘pra-beli’ yang telah ditetapkan. Sebagai perjanjian internasional yang mengikat hubungan antara perusahaan xxxxxx xxx negara maju yang membeli persediaan vaksin lintas perbatasan negara, perjanjian ini seharusnya merujuk pada prinsip-prinsip dasar perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969, yaitu pacta sunt servanda xxx xxxx faith. Prinsip-prinsip dasar ini berfungsi untuk menjaga integritas xxx menegakkan perjanjian internasional yang tidak dilindungi dibawah suatu kedaulatan lembaga supranasional. Advance Purchase Agrrement atas vaksin COVID-19 melanggar prinsip good faith, yang mengatur bahwa perjanjian internasional bukan saja menjaga kesepakatan kedua pihak tetapi juga mengatur bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar atau membatasi hak dari pihak lainnya serta menunduk pada ketentuan prinsip umum hukum internasional yang terkait. Oleh karena itu, advance perjanjian internasional dapat dikatakan telah membatasi hak atas kesehatan negara xxxx xxxxxx dengan APA yang telah dibuat, negara lain terkhusunya nergara berkembang tidak dapat memeperoleh vaksin. APA yang dibuat negara maju juga telah melangga. Manifestasi dari prinsip Hal ini juga diatur tidak terlepas dari kerja sama IA-CEPA yang sejatinya bersifat komprehensif, tidak hanya terbatas pada Declaration kerja sama perdagangan semata tetapi meluas hingga pada kerja sama ekonomi termasuk di dalamnya peningkatan capacity building sebagai salah satu isu prioritas dalam menciptakan economic powerhouse. Penelitian ini tentunya masih memiliki kelemahan di berbagai aspek yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berniat untuk memperbaiki xxx melanjutkan penelitian ini, diantaranya adalah dengan melakukan peninjauan xxx pemantauan secara spesifik terhadap berbagai program bantuan ekonomi yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia supaya dapat diketahui dengan pasti secara lebih rinci mengenai keuntungan yang berhasil diraih oleh Indonesia lewat kerja sama IA-CEPA ini. DAFTAR PUSTAKA Australian Embassy Indonesia (2019) Joint Press Statement by the Minister of Trade of the Republic of Indonesia and the Minister of Trade, Tourism and Investment of Australia on the TRIPS Agreement and.Public Health xxx prinsip hak atas pembangunan internasionalSigning of Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Daftar Referensi Available at: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/jakt/MR19_005.html (Accessed: Dec 28 2022). Bakry, U.S. (2017) Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bappenas (2021) Usung IA-Cepa Indonesia-Australia Tingkatkan Kerja Sama untuk Pemulihan Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas. Available at: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/id/berita/usung-ia-cepa-indonesia- australia-tingkatkan-kerja-sama-untuk-pemulihan-ekonomi-H94GY (Accessed: 28 December 2022). CNN (2018) Negosiasi 13 Tahun, Kemitraan RI-Australia Rampung Akhir 2018. Available at: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/internasional/20180829195058-106-325980/negosiasi-13-tahun-kemitraan- ri-australia-rampung-akhir-2018 (Accessed: 28 December 2022). Xxxxxxxx, XxxxxX.X. (2014) Research Design : Qualitative, Quantitative, and Xxxx XxxxxMixed Methods Approach. “India’s Excess Deaths during Pandemic up to 4.9 MlnSingapore: Sage Publication. Department of Foreign Affairs and Trade (2020) Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Available at: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/trade/agreements/in-force/iacepa/indonesia-australia- comprehensive-economic-partnership-agreement (Accessed: Dec 28 2022). Xxxxxx, Study Shows.” Xxxxxxx.xxxH. (2020) Meninjau Resiprositas Kerja Sama Ekonomi Australia-Indonesia dalam IA-CEPA. Available at: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx/meninjau-resiprositas-kerja-sama-ekonomi-australia-indonesia-dalam-ia-cepa/ (Accessed: 28 December 2022). Xxxxxx, X., Xxxxxx, X. and Xxxxxx, D. (1993) ‘The Relative-Gains Problem for International Cooperation’, American Political Science Review, 87(3). Available at: xxxxx://xxx.xxx/10.2307/2938747. Kartikasari, D. and Xxxxxxxxx, R. (2022) ‘Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Impor di Indonesia Periode 2011- 2020’, Ecoplan, 5(1). Available at: xxxxx://xxx.xxx/10.20527/ecoplan.v5i1.441. Kementerian Luar Negeri Indonesia (2020) Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia xxx Australia Akan Berlaku Efektif 5 Juli 2020. Available at: xxxxx://xxxxx.xx.xx/canberra/id/news/6650/perjanjian-kemitraan-ekonomi-komprehensif-antara-indonesia- xxx-australia-akan-berlaku-efektif-5-juli-2020 (Accessed: 28 December 2022). Kementerian Perdagangan (2018a) Fact sheet Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Nursing and Midwifery Board of Australia. Available at: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/assets/files/publikasi/doc_20181015_fact-sheet-indonesia-australia- cepa.pdf (Accessed: Dec 28 2022). Kementerian Perdagangan (2018b) IA-CEPA: Momentum Baru Kemitraan Indonesia-Australia. Available at: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/index.php/berita/detail/ia-cepa-momentum-baru-kemitraan-indonesia- australia (Accessed: 28 December 2022). Xxxxxxx, X.X. (1986) ‘Reciprocity in international relations’, International Organization, 40(1). Available at: xxxxx://xxx.xxx/10.1017/X0000000000000000. Kominfo (2013) Penyadapan Australia, Sistem Komunikasi RI 1 Distandarisasi Ulang. Available at: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/content/detail/3539/penyadapan-australia-sistem-komunikasi-ri-1- distandarisasi-ulang/0/sorotan_media (Accessed: 28 December 2022). MAPIEN (2019) Immigration Matters Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement- Immigration outcomes. Available at: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/talent-immigration/immigration-matters- vol1-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement/ (Accessed: Dec 28 2022). Xxxxxx, X. (1992) ‘International Theories of Cooperation Among Nations: Strengths and Weaknesses’, World Politics, 44(3). Available at: xxxxx://xxx.xxx/10.2307/2010546. Xxxxxxx, X., Xxxxxxx, X. and Xxxxxx, A.S. (2019) ‘Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia xxx Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Indonesia’, ECOPLAN : JOURNAL OF ECONOMICS AND DEVELOPMENT STUDIES, 2(2). Available at: xxxxx://xxx.xxx/10.20527/ecoplan.v2i2.20. Rissy, Y.Y.W. (2021) ‘Tantangan xxx Strategi Pelaksanaan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2). Available at: xxxxx://xxx.xxx/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p179-198. Rizaty, M.A. (2021) Neraca Perdagangan RI-Australia Defisit US$ 3,1 Miliar hingga Juli 2021. xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/world/india/indias- 30093Available at: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/datapublish/2021/10/01/neraca-perdagangan-ri-australia-defisit-us-31- miliar-newhingga-covid-19juli-2021 (Accessed: 28 December 2022). Xxxxxx, X.X., Xxxxxxx, X. and Xxxxxxxx, N. (2021) Analisis Proses Perundingan Kerja Sama IA-casesCEPA (Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2013-are2018, Hasanuddin Journal of International Affairs. Available at: xxxxx://xxx.xxx/https://xxx.xxx/10.31947/hjirs.v1i2. Wahyudi, N.A. (2021) Setahun IA-lowestCEPA, Kadin Identifikasi Sejumlah Hambatan Dagang. Available at: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/read/20210929/9/1448468/setahun-ia-cepa-kadin-identifikasi-sejumlah- hambatan-daily-figure-4-mths-2021-07-20/. Bloomberg. “More Than 138 Million Shots Givendagang (Accessed: Covid-19 Tracker28 December 2022).” xxx.xxxxxxxxx.xxx, 2021. xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/graphics/covid-vaccine-tracker-global- distribution/.

Kesimpulan. Pada masa pandemi, setiap negara berusaha Kualifikasi mengenai larangan menikah selama kontrak belum berakhir terhadap pekerja PKWT merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemberi kerja untuk memberikan kualitas bagi pekerja demi mewujudkan perkembangan usahanya. Posisi pemberi kerja xxx pekerja yang tidak setara memposisikan terhadap pekerja akan lebih bersikap menyutujui perjanjian kerja karena kebutuhan kerja yang layak untuk mendapatkan xxxx xxxx akan dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawabnya atas kebutuhan hidupnya. Hak untuk menikah diatur dalam hukum positif Indonesia, pemberi kerja tidak dapat secara langsung dianggap melanggar hak atas kesehatan, termasuk dalamnya memberi akses terhadap vaksinpekerja yang akan menikah karena menikah adalah Derogable Rights yaitu xxx xxxx dapat dikesampingkan atau ditundah terlebih dahulu karena dalam perjanjian kerja melarang menikah selama kontrak belum berakhir yang artinya pekerja dapat melakukan pernikahan setelah kontrak kerja yang perjanjikan telah berakhir. Salah satu upaya memenuhi tanggung jawab ini adalah membuat Advance Purchase Agreement yang dibuat beberapa negara maju dengan perusahaan vaksin agar dapat akses prioritas terhadap jumlah vaksin yang diperlukan. Akan tetapi karena keterbatasan persediaan vaksin, akses prioritas yang diamankan negara maju, berdampak pada harga yang tinggi xxx distribusi vaksin yang terbatas bagi negara berkembang. Advance Purchase Agreement adalah bentuk Secara normatif perjanjian antara pihak pembeli (negara atau organisasi internasional) untuk mengamankan akses prioritas untuk membeli vaksin dengan harga ‘pra-beli’ kerja yang telah ditetapkandisepakati tetap sah namun dalam prosesnya disusun tidak setara. Sebagai Perjanjian kerja yang disepakati oleh pemberi kerja xxx pekerja yang memuat aturan larangan menikah selama kontrak belum berakhir memiliki keabsahan karena memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian internasional yang mengikat hubungan antara perusahaan xxxxxx xxx negara maju yang membeli persediaan vaksin lintas perbatasan negara, perjanjian ini seharusnya merujuk pada prinsipkerja Pasal 52 Undang-prinsip dasar perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969, yaitu pacta sunt servanda xxx xxxx faith. Prinsip-prinsip dasar ini berfungsi untuk menjaga integritas xxx menegakkan perjanjian internasional yang tidak dilindungi dibawah suatu kedaulatan lembaga supranasional. Advance Purchase Agrrement atas vaksin COVID-19 melanggar prinsip good faith, yang mengatur bahwa perjanjian internasional bukan saja menjaga kesepakatan kedua pihak tetapi juga mengatur bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar atau membatasi hak dari pihak lainnya serta menunduk pada ketentuan prinsip umum hukum internasional yang terkait. Oleh karena itu, advance perjanjian internasional dapat dikatakan telah membatasi hak atas kesehatan negara xxxx xxxxxx dengan APA yang telah dibuat, negara lain terkhusunya nergara berkembang tidak dapat memeperoleh vaksin. APA yang dibuat negara maju juga telah melangga. Manifestasi dari prinsip ini juga diatur pada Declaration on the TRIPS Agreement and.Public Health xxx prinsip hak atas pembangunan internasionalUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 1320 KUHPerdata. Daftar Referensi Pustaka Xxxxxx, Xxxxx. 2018. ‘Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia’, Article , 14: 65 <xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MiwS32EAAAAJ&c itation_for_view=MiwS32EAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC> [accessed 1 December 2022] Agus, Midah. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika Xxx Xxxxxx Teori (Bogor: Ghalia Indonesia) Apriyanto, Puguh. 2017. ‘Analisis Maslahah Terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja Di PT Petrokimia Gresik’ (Surabaya: Universitas Islam Negeri Xxxxx Xxxxx) Xxxxx, Xxxx Xxxxxx. 2017. ‘KEDUDUKAN HUBUNGAN KERJA : BERDASARKAN SUDUT PANDANG ILMU KAIDAH HUKUM KETENAGAKERJAAN XXX SIFAT HUKUM PUBLIK XXX XXXXXX’, Article, 29 <xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx.xx/jmh/article/view/25047/17303> [accessed 13 November 2022] Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxxx, and Xxxx Xxxxxxx. 2020. ‘PENGATURAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP LARANGAN MENIKAH DALAM MASA KONTRAK’, Article, 9 <xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/index.php/kerthasemaya/article/view/69176/38564> [accessed 18 November 2022] Xxxxxxx.xx.xx. 2018. ‘Menikah Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx Indomaret Diminta Mengundurkan Diri - XXxxxxx.Xx.Xx’, Equator. <xxxxx://xxxxxxx.xx.xx/menikah-xxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxx-indomaret- diminta-mengundurkan-diri/> [accessed 8 November 2022] Xxxxxxx Xxxxxxxxx. 2020. ‘PERLINDUNGAN HAK MEMBENTUK IKATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN’, 4: 41–56 <xxxx://xxxxxxxx.xxxx.xxx/xxxxxxx> Xxxxxxx, Xxxxx. “India’s Excess Deaths during Pandemic up to 4.9 Mln, Study Shows.” Xxxxxxx.xxx, 2021. xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/world/india/indias- 30093KOMPETENSI, PROFESIONALISME KERJA XXX KINERJA KARYAWAN <xxxxx://xxxxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/index.php/JIANA/article/download/3880/3770> [accessed 7 November 2022] Xxxx, Husni, and Xxxxxxxx Xxxxx. 2012. Dasar-new-covid-19-cases-are-lowest-daily-figure-4-mths-2021-07-20/. BloombergDasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx, RR. “More Than 138 Million Shots Given[n.d.]. ‘TEORI HUKUM PEMBANGUNAN XXXXXX XXX SEIN XXX XXX SOLLEN’, 5.1: Covid-19 Tracker.” xxx.xxxxxxxxx.xxx2021 <xxxxx://xxx.xxx/10.33603/hermeneutika.v3i2> Muladi. 2009. Xxx Xxxxx Manusia Hakekat Konsep & Implikasi Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat (Bandung: PT Refika Aditama) Xxxxxxxxx, 2021Xxxxx Xxxxxxxxxx. xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/graphics/covid-vaccine-tracker-global- distribution/.2016. ‘PEMBATASAN HAK UNTUK MENIKAH ANTARA PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN’, Article, 2 <xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx.xx/index.php/veritas/article/view/2066/1883> [accessed 12

Kesimpulan. Pada masa pandemiSecara teori, setiap negara berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya atas hak atas kesehatan, termasuk dalamnya memberi akses terhadap vaksin. Salah satu upaya memenuhi tanggung jawab ini adalah membuat Advance Purchase Agreement yang dibuat beberapa negara maju dengan perusahaan vaksin agar dapat akses prioritas terhadap jumlah vaksin yang diperlukan. Akan tetapi karena keterbatasan persediaan vaksin, akses prioritas yang diamankan negara maju, berdampak pada harga yang tinggi xxx distribusi vaksin yang terbatas konsep liberalisasi perdagangan akan mendatangkan keuntungan bagi negara-negara berkembang, namun dalam prakteknya membuat sektor pertanian Indonesia semakin terpuruk. Advance Purchase Agreement adalah bentuk perjanjian antara pihak pembeli (negara Walaupun demikian Indonesia tetap menunjukan komitmennya untuk menerapkan xxxxx-xxxxx AoA/WTO dalam setiap ketentuan pertaniannya, seperti ketentuan penghapusn tarif bea masuk bagi impor beras menjadi 0%, atau organisasi internasional) untuk mengamankan akses prioritas untuk membeli vaksin dengan harga ‘pra-beli’ yang telah ditetapkan. Sebagai perjanjian internasional yang mengikat hubungan antara perusahaan ketentuan penghapusaan subsidi pupuk bagi xxxxxx xxx negara maju yang membeli persediaan vaksin lintas perbatasan negara, perjanjian ini seharusnya merujuk ketentuan privatisasi Bulog. Pada akhirnya semua ketentuan- ketentuan pertanian tersebut pada prinsip-prinsip dasar perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969, yaitu pacta sunt servanda xxx xxxx faith. Prinsip-prinsip dasar ini berfungsi untuk menjaga integritas xxx menegakkan perjanjian internasional yang umumnya juga tidak dilindungi dibawah suatu kedaulatan lembaga supranasional. Advance Purchase Agrrement atas vaksin COVID-19 melanggar prinsip good faith, yang mengatur bahwa perjanjian internasional bukan saja menjaga kesepakatan kedua pihak tetapi juga mengatur bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar atau membatasi hak dari pihak lainnya serta menunduk berpihak pada ketentuan prinsip umum hukum internasional yang terkait. petani.Oleh karena itu, advance perjanjian internasional pemerintah Indonesia berupaya membuat berbagai kebijakan xxx ketentuan yang semaksimal mungkin diusahakan dapat dikatakan telah membatasi hak atas kesehatan negara xxxx xxxxxx menjadi payung pelindung bagi petani. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : UU No 29 tahun 2000, tentang perlindungan varietas tanaman, Perpres No 77 Tahun 2005, tentang pengadaan xxx penyaluran pupuk 17 Xxxxxx Xxxxxxxxxx, “PERTANIAN INDONESIA DALAM DOMINASI POLITIK GLOBAL “, diupdate dari : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/edisi_23/artikel_5.htm bersubsidi, Awal bulan September 2007, SK Menteri Koordinator perekonomian memberikan kuasa penuh kepada Bulog untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan persediaan beras dalam negeri, stabilitas harga regional tanpa perlu menunggu perintah dari pemerintah, xxxxx Xxx 2007, pemerintah mengeluarkan Rancangan peraturan Pemerintah (RPP) tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) / Landreform, yaitu program pendistribusian tanah kepada petani yang tidak mempunyai lahan. ( akan tetapi sampai sekarang program ini belum berjalan sesuai dengan APA rencana ), dalam taraf internasional, Indonesia membuat program SP (Special Product) xxx SSM (Special Safeguard Mechanism) yang telah dibuatsampai sekarang masih diperjuangkan dalam forum WTO untuk dapat pengesahannya. REFERENSI Agreement on Agriculture WTO, negara lain terkhusunya nergara berkembang tidak dapat memeperoleh vaksin. APA yang dibuat negara maju juga telah melangga. Manifestasi dari prinsip ini juga diatur pada Declaration on the TRIPS Agreement and.Public Health xxx prinsip hak atas pembangunan internasional. Daftar Referensi pasal 4, 6, 9 Xxx Xxxxxxxx, Xxxxx“WTO & Pertanian Indonesia “, and diupdate dari internet: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/2007/09/wto-pertanian-indonesia.html, tanggal 18 Februari 2009 Xxxx XxxxxXxxx, “Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertanian Indonesia : Kasus WTO “, diupdate dari internet : xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/2008/08/pengaruh- perdagangan-internasional.html, tanggal 18 Februari 2009 Xxxx Xxxx xxx Xxx Xxxxxxx (Editor), Aspek Hukum xxx Perdagangan Bebas (Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Direktorat Perdagangan xxx Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral Ekubang, Deplu, “Persetujuan Bidang Pertanian “, Terjemahan, 2004 E. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, “Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam WTO- XXXX xxx Pengaruhnya Terhadap Industri xxx Perdagangan Jasa “, Jurnal Hukum Internasional Unpad, Vol. I/I/2002. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, “India’s Excess Deaths during Pandemic up to 4.9 MlnPERTANIAN INDONESIA DALAM DOMINASI POLITIK GLOBAL “, Study Shows.” Xxxxxxx.xxxdiupdate dari: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/edisi_23/artikel_5.htm Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx Pos. X. Xxxxxxxxx, 2021. xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/world/india/indias- 30093Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap LajuPertumbuhan Ekspor -Impor Indonesia, Makalah, Kampus UI-new-covid-19-cases-are-lowest-daily-figure-4-mths-2021-07-20/. Bloomberg. “More Than 138 Million Shots Given: Covid-19 Tracker.” xxx.xxxxxxxxx.xxxDepok, 2021. xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/graphics/covid-vaccine-tracker-global- distribution/.Jakarta, 2007