Saran. 1. Dalam penandatanganan sebuah akta, seorang notaris harus mampu melaksanakan tugasnya dalam proses pelaksanaan pengikatan jual beli terutama dalam hal kebenaran data yang dibawa xxxx xxxxx. Notaris harus mampu bersikap professional terhadap klien yang datang kepadanya dengan memberikan saran hukum terkait ketidaklengkapan berkas xxxx xxx pada xxxxx. Notaris harus berpegang xxxxx xxx mampu melaksankan tugas- tugasnya berdasarkan peraturan-peraturan xxxxx xxxx telah ada maupun yang nantinya akan xxx xxxx berkaitan dengan profesinya tersebut, sehingga notaris dapat terhindar dari permasalahan xxxxx xxxx dapat menjerumuskan dirinya sendiri.
Saran. 1. Sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus mengenai layanan jasa cash managemet ini, agar pelaksanaannya di lapangan dapat di pertanggungjawabkan dengan xxxx xxxx para pihak. Aturan khusus ini dapat mencontoh aturan-aturan khusus mengenai pengadaan barang xxx xxxx pemerintah, dimana pemerintah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan isi perjanjian kerjasama layanan jasa cash management.
2. Sebaiknya dalam melaksanakan isi perjanjian tidak hanya pihak kedua saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, namun juga harus di dukung oleh pihak bank selaku pihak pertama xxx pihak penyedia xxxx untuk di masukkan ke mesin-mesin ATM. Untuk melaksanakan kegiatan dalam perjanjian ini sebaiknya antara kedua pihak melakukan koordinasi lebih baik agar isi dalam perjanjian ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang di inginkan bersama.
Saran. 1. Disarankan kepada para pihak untuk secara tegas menetapkan tanggal terakhir penyerahan bahan bakar minyak yang menjadi obyek penjualan.
2. Disarankan kepada para pihak untuk secara terperinci menetapkan klausul tentang pelepasan tanggung jawab pihak penjual terhadap cacad-cacad tersembunyi dari bahan bakar minyak yang akan diserahterimakan.
3. Disarankan kepada para pihak agar di dalam mekanisme serah terima bahan bakar minyak diformulasikan mengenai klausul-klausul yang dapat memberikan alternatif penyelesaian xxxx xxxx ketika terdapat perbedaan jumlah bahan bakar minyak yang cukup besar antara saat proses pemindahan dengan saat bahan bakar minyak telah berada dalam storage milik pihak pembeli.
Saran. 1. Hendaknya hak dalam menentukan perusahaan asuransi tempat mengasuransikan barang agunan tersebut diberikan secara penuh kepada debitur memilih perusahaan asuransi yang diberikan tanpa harus dibatasi oleh pihak bank yang dapat menunjuk perusahaan asuransi tempat dimana barang agunan debitur tersebut diasuransikan. Oleh karena itu pihak bank hendaknya tidak lagi mewajibkan debitur untuk menentukan perusahaan asuransi mana yang harus digunakan untuk mengasuransikan barang agunan tersebut. Kebebasan memilih perusahaan asuransi sebagai tempat mengasuransi barang agunan milik debitur diserahkan sepenuhnya atas kehendak xxx kemauan dari debitur tersebut.
2. Hendaknya pelaksanaan pengikatan perjanjian asuransi terhadap barang agunan sebagai jaminan kredit pada bank maupun tingkat suku bunga (rate) asuransi yang digunakan diatur secara xxxxx xxx rinci di dalam suatu peraturan khusus, sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak baik bank kreditur, debitur. maupun perusahaan asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi barang agunan khususnya dalam kaitan dengan perjanjian kredit antara nasabah debitur dengan bank kreditur.
3. Hendaknya proses pelaksanaan permohonan klaim terhadap asuransi barang agunan jika terjadi resiko kepada perusahaan asuransi dilakukan dengan menggunakan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3)
Saran. 1. Pemerintah disarankan untuk mengkaji xxx mengembangkan indikator-indikator tertentu pada IJEPA seperti penyesuaian tarif bea masuk xxx skema tarif USDFS (User Spesific Duty Free Scheme). Hal ini menyangkut pada peningkatan impor jauh lebih besar persentasenya dibandingkan peningkatan ekspor pada saat sesudah diberlakukannya IJEPA. Perlu dilakukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara ekspor xxx impor.
2. Pemerintah disarankan untuk membantu xxx mendorong pelaku bisnis dalam negeri. Pemerintah dapat memberikan kredit usaha ataupun mengedukasi para pengusaha agar mampu meningkatkan kualitas xxx kuantitas dari produk mereka sendiri, khususnya untuk beberapa sektor unggulan Indonesia yaitu agribisnis xxx perikanan sehingga mampu bersaing di Indonesia maupun di Jepang. Selain itu perlunya diberikan pengetahuan xxx menumbuhkan niat kepada pengusaha-pengusaha mikro Indonesia agar melakukan perdagangan internasional. Disamping itu perlu diadakannya seminar atau penyuluhan bagi para pelaku bisnis agar IJEPA lebih diketahui xxx dapat dimanfaatkan secara maksimal.
3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data pada komoditas tertentu, hal ini untuk mengetahui produk Indonesia jenis apa yang diminati di negara Jepang. Disarankan juga untuk meneliti pada indikator makroekonomi lainnya yang dapat berpengaruh langsung pada perdagangan Indonesia xxx Jepang, hal ini berhubung IJEPA sendiri tidak hanya mengatur tentang perdagangan internasional tapi juga mengenai Investasi Langsung Luar Negeri (Foreign Direct Investment) xxx juga tenaga kerja. Apridar, 2012. Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep xxx Permasalahan dalam Aplikasinya . Yogyakarta : Graha Ilmu Badan Pengkajian xxx Pengembangan Kebijakan Luar Negeri, 2010. Penjajakan Free Trade Agreement
Saran. 1. Dalam hal pemberian hibah khususnya ketika akan dikeluarkannya akta penyerahan hibah, para praktisi hukum harus benar benar mengerti xxx memberikan edukasi kepada xxxxx agar pemberian xxxxx xxxx mereka lakukan tidak melanggar ketentuan hukum lainnya seperti hukum xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx masing masing ahli waris meski hibah merupakan xxx xxxx dimiliki oleh pemilik harta xxxxx xxx dilakukan ketika dia masih hidup. Pelaksanaan hibah juga harus dilakukan dalam suatu akta otentik untuk menjamin keabsahan penerima hibah xxx harta xxxx dihibahkan.
2. Perlu adanya ketentuan hukum tentang hibah untuk setiap golongan penduduk maupun agama agar diperoleh suatu kepastian hukum tentang tata xxxx xxxxxx xxx pelaksanaan pemberian hibah tersebut. Ketentuan xxxx xxx juga harus dibuat secara tertulis xxx diundangkan agar setiap orang xxx praktisi hukum memiliki pemahaman yang sama tentang hibah.
3. Pada saat pemberiaan hibah perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan menyangkut pemberian hibah agar tidak ada pihak-pihak yg merasa dirugikan menyangkut pemberian hibah tersebut, xxx untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara ahli waris akibat pemberian hibah tersebut.
Saran. 1. Melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang melaksanakan kegiatan UMKM ini dalam kegiatan ekonominya, maka perlu adanya regulasi xxxxx xxxx terbaru demi memberikan suatu kepastian hukum bagi para pengusaha dalam menjalankan usaha. Disinilah pentingnya pemerintah untuk menerapkan xxx merealisasikan perlindungan xxx kemudahan terhadap pelaku UMKM berdasarkan undang-undang UMKM melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya terkait dengan pelaku UMKM
2. Pelaksanaan perdagangan internasional membuat suatu perubahan dalam sistem perekonomian di Indonesia, maka dengan melalui perdagangan internasional ini dapat diharapkan agar pemerintah secara khusus mempromosikan xxx melakukan pengembangan terhadap produk UMKM di kancah internasional dengan memberikan peluang terhadap produk UMKM untuk dikenal di dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan itu juga pemerintah juga harus, cepat xxx xxxxxx melihat dampak yang terjadi terhadap UMKM yang terjadi akibat perdagangan Internasiona, dimana ketika produk impor melebihi jumlah yang melewati batas normal xxx mengancam produk industri dalam negeri dalam hal ini UMKM, pemerintah harus memberikan pengaturan khusus pada produk impor.Apabila perlu melakukan negosiasi pada perjanjian ACFTA
3. Pengaturan-pengaturan mengenai perlindungan yang akan diberikan terhadap
Saran. 1. Pemerintah Indonesia dalam membuat sebuah BIT di masa mendatang perlu terlebih dahulu memahami konsep dari BIT itu sendiri secara umum dalam dunia investasi agar tidak terjadinya benturan yang cukup berarti antara ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional, terutama BIT, dalam hukum nasional xxx hukum internasional, mengingat bahwa BIT adalah perjanjian yang mengikat dua negara yang menandatangani perjanjian itu. Pemahaman terhadap konsep BIT ini akan berdampak pada adanya
Saran. Untuk menanggulangi tata kelola lemah di tingkat nasional, regional xxx internasional, pemerintah perlu menciptakan regulasi yang memungkinkan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perikanan Indonesia dapat dicegah xxx diberikan efek jera. Walau bukan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar, namun sanksi administratif harus diikuti dengan sanksi xxxxx rugi xxxx ketat xxx konsekuen. sehingga efek xxxx xxxx diharapkan xxx turunnya kegiatan IUU Fishing dapat optimal. Perlu adanya insentif ekonomi yang mendorong aparatur xxx penegak xxxxx xx xxxx untuk melakukan patrol xxxx xxxxxx penangkapan IUU Fishing merupakan aktivitas beresiko tinggi dengan keuntungan tinggi. Insentif ekonomi juga dipandang perlu dengan melihat kurangnya sumber xxxx xxx kesulitan logistik dalam dilakukannya pemantauan, pengendalian, xxx pengawasan atas wilayah laut yang luas. Pemerintah perlu mengadopsi transparansi informasi global dalam perikanan. Kemajuan teknologi dalam metode pelacakan baik untuk melacak pergerakan kapal nelayan xxx untuk melacak penangkapan melalui rantai nilai, memberikan kemudahan bagi aparat, penegak hukum, xxx pihak lain dalam melakukan manajemen perikanan. Pemerintah juga perlu terkoordinasi xxx periodik dalam memberikan sosialisasi kepada publik terutama pihak-pihak yang bersangkutan mengenai kapal mana yang dapat diberikan wewenang untuk melakukan pengiriman ikan xxx atau sebaliknya. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat di Pelabuhan. Semua negara bagian Pelabuhan harus mengesahkan xxx menerapkan secara konsisten PSMA untuk menghentikan IUU Fishing. PSMA jelas telah mewajibkan para pihak untuk menempatkan control yang lebih ketat pada kapal berbendera asing yang berusaha menggunakan Pelabuhan mereka untuk mendeteksi xxx mencegah perdagangan ilegal. Pemerintah juga perlu melakukan kolaborasi dengan ke dalam xxx ke luar, jika ke luar, pemerintah perlu melakukan kolaborasi dengan negara-negara anggota lainnya. Kolaborasi dapat dilakukan secara regional, bilateral, maupul multilateral. Sedangkan ke dalam, pemerintah perlu melakukan kolaborasi antar departemen pemerintah xxx non pemerintah, serta di antara bisnis xxx lembaga keuangan, lembaga ilmiah, xxx sektor sipil akan menghasilkan solusi baru, memaksimalkan dampak, xxx menurunkan biaya. Sekiranya konsep xxx pemikiran mengenai transformasi kelembagaan SATGAS 115 yang dibentuk oleh Presiden dapat dipertimbangkan secara sungguh-sungguh untuk Indonesia kedepan- nya memiliki suatu kelem...
Saran. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui prosesi praktek pengalihan tanah secara nominee di Indonesia, khususnya di daerah Banten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang proses pelaksanaan peralihan tanah nominee di berbagai daerah di wilayah Banten yang masih butuh perhatian dari berbagai pihak agar bisa bersinergi dengan ketersediaan lahan pertanian, lahan perkebunan, xxx xxxxx xxxxxx xxxx menjaga ketahanan xxxxxx xxxxx banten. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan xxx xxxxx kepada pemerintah daerah agar lebih tegas lagi dalam bersikap xxx menyikapi peraturan terkait karena beberapa peraturan yang ada bermaksud memberikan kepastian hukum bagi orang asing untuk kemungkinan pemilikan rumah tinggal atau hunian yang berkedudukan di Indonesia, kaitannya dengan xxxxx, serta dengan pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan pertanian xxx xxxxx xxxxxx, ataupun pembagian lahan strategis hijau xxx izin pembangunan hotel dsb, namun dalam implementasinya masih belum dapat memberikan xxxxx xxxx jelas bagi xxxxx negara asing terkait dengan investasi property di Indonesia, disamping juga munculnya penyelundupan-penyelundupan hukum pertanahan oleh orang asing yang belum dapat diatasi dikarenakan tidak adanya pengawasan serta tindak lanjut pemberian sanksi. Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, “Sudut Pandang Perpajakan Atas Pengalihan Hak Tanah Xxx Bangunan Dengan Mekanisme Perjanjian Nominee”, dalam SNKN 2018 Simposium Nasional Keuangan Negara. Fajar, Mukti xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Dualisme Penelitian Hukum Normatif xxx Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Fakta Banten : Suara Merdeka Rakyat Banten, “Ada Kepala Desa Di Kecamatan Anyer Jadi Mafia Tanah, Polda Tetapkan Tersangka”. Diakses pada Sabtu 2 Ooktober 2021 pukul 08.00 WIB. xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx.xx/serang/ada-kepala-desa-di- kecamatan-anyer-jadi-mafia-tanah-polda-tetapkan-tersangka/. Xxxxxxx, Xxxxx. (2008). Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi xxx Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan. Hetharie, Yosia, Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Xxxx Xxxxx Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dalam XXXX, Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019. Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx sewu, 2003, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Refika Aditama, Cet. Pertama, Bandung. Indriasti, Widyarini, “Prospektif Kebijakan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Xxxxx negara Asing Di Indonesia”, dalam Hukum xxx Dinamika Masyarakat,...
