Indigenous Peoples The Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, ensure that the Project does not cause any impact on indigenous people within the meaning of the SPS. In the event that the Project does have any such impact, the Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, take all steps required to ensure that the Project complies with the applicable laws and any other applicable regulations of the Borrower and the SPS.
International Shopping Goods estimated to cost less than $100,000 equivalent per contract may be procured under contracts awarded on the basis of international shopping procedures in accordance with the provisions of paragraphs 3.5 and 3.6 of the Guidelines.
Clinical Management for Behavioral Health Services (CMBHS) System
1. request access to CMBHS via the CMBHS Helpline at (000) 000-0000.
2. use the CMBHS time frames specified by System Agency.
3. use System Agency-specified functionality of the CMBHS in its entirety.
4. submit all bills and reports to System Agency through the CMBHS, unless otherwise instructed.
OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY (a) It is a mutual interest of the parties to promote health and safety in workplaces and to prevent and reduce the occurrence of workplace injuries and occupational diseases. The parties agree that health and safety is of the utmost importance and agree to promote health and safety and wellness throughout the organization. The employer shall provide orientation and training in health and safety to new and current employees on an ongoing basis, and employees shall attend required health and safety training sessions. Accordingly, the parties fully endorse the responsibilities of employer and employee under the Occupational Health and Safety Act, making particular reference to the following:
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Gardens 3.8.1 If your property has a garden you must keep this tidy and not allow your garden to become a nuisance to other neighbours. You should keep lawns cut and xxxxxx trimmed.
3.8.2 If you have a communal garden you must not install a trampoline or leave a paddling pool with water in unattended.
3.8.3 You must make sure that your refuse is put out ready for collection in accordance with the Council’s waste collection and recycling service.
3.8.4 If you live in a flat or maisonette, you may be expected to deposit rubbish in the bins provided in the designated area. You must use these bins and not leave household waste in any other parts of the internal communal areas or external areas.
3.8.5 You must not deposit or allow rubbish to accumulate in your garden. We may charge you the costs for clearing any rubbish that you have not disposed of correctly.
3.8.6 You must not use the garden or the drive to the property to store, load or unload materials such as scrap metal. If you do we may remove the items and charge you for doing this. We will give you written notice that we will be removing the items.
3.8.7 You must not erect a greenhouse, garage or shed at the property without our written permission. We may withdraw our permission if the building causes nuisance or becomes unsafe. If we grant you permission in our capacity as landlord you may still require planning permission and/or comply with building regulations.
3.8.8 You must not build a fish pond, swimming pool, water feature or patio in your garden without our written permission. If we give you permission to carry out this work you will have to remove these at the end of your tenancy at your own expense. If we have to remove these items we will charge you the cost of this.
3.8.9 You must not remove, replace or reposition any hedge or fence at the property without getting our written permission.
3.8.10 You must not plant large types of trees in your garden for example leylandii, conifers, willow, oak, ash and so on. These may damage the structure of your home and cause subsidence.
3.8.11 You must not allow any hedge to grow more than two metres high or overhang pavements or your neighbours’ gardens.
3.8.12 If you continually fail to look after your garden and it is considered an eyesore we may ask you to move to a property without a garden. If you refuse we may ask the Court to end your tenancy. You may also be charged the cost of clearing your garden when your tenancy ends.
Normal Commercial Relations Anything contained in this Indenture to the contrary notwithstanding, the Loan Trustee, any Noteholder or any other party to any of the Operative Documents or the Pass Through Documents or any of their affiliates may conduct any banking or other financial transactions, and have banking or other commercial relationships, with the Company, fully to the same extent as if this Indenture were not in effect, including without limitation the making of loans or other extensions of credit to the Company for any purpose whatsoever, whether related to any of the transactions contemplated hereby or otherwise.
AT&T-12STATE acknowledges that CLEC may have an embedded base of one-way trunks ordered and installed prior to the Effective Date of this Agreement that were used for termination of CLEC’s Section 251(b)(5)/IntraLATA Toll Traffic to AT&T-12STATE (Embedded Base). To the extent that CLEC has such an Embedded Base, CLEC shall only augment trunk groups in the Embedded Base with the mutual agreement of the Parties. CLEC shall not order any new one-way trunk groups following the Effective Date of this Agreement. Moreover, the Parties agree that the Embedded Base will be converted to two-way trunk groups under the following circumstances:
4.2.1.1 With reasonable notification from AT&T-12STATE and upon AT&T-12STATE’s request, CLEC shall convert all of its Embedded Base to two-way trunks.
4.2.1.2 At any time an Embedded Base trunk group (either originating or terminating) requires augmentation, AT&T-12STATE can require the associated originating and terminating trunks to be converted to a single two-way trunk group prior to the augmentation.
4.2.1.3 When any network changes are to be performed on a project basis (i.e., central office conversions, tandem re-homes, etc.), upon request and reasonable notice by AT&T-12STATE, CLEC will convert all of its Embedded Base affected by the project within the intervals and due dates required by the project parameters.
4.2.1.4 In addition to the foregoing, CLEC may choose, at any time, to convert its Embedded Base to two-way trunk groups.
4.2.1.5 The Parties will coordinate any trunk group migration, trunk group prioritization and implementation schedule. AT&T-12STATE agrees to develop a cutover plan within thirty (30) days of notification to CLEC of the need to convert pursuant to Section 4.2.1.1 above and Section 4.2.1.3 above.
Dewatering (a) Where the whole of a site is so affected by surface water following a period of rain that all productive work is suspended by agreement of the Parties, then dewatering shall proceed as above with Employees so engaged being paid at penalty rates as is the case for safety rectification work. This work is typically performed by Employees engaged within CW1, CW2 or CW3 classifications. When other Employees are undertaking productive work in an area or areas not so affected then dewatering will only attract single time rates.
(b) Where a part of a site is affected by surface water following a period of rain, thus rendering some areas unsafe for productive work, consistent with the Employer’s obligations under the OH&S Act, appropriate Employees shall assist in the tidying up of their own work site or area if it is so affected. Where required, appropriate Employees will be provided with the appropriate PPE. Such work to be paid at single time rates. Productive work will continue in areas not so affected.
(c) To avoid any confusion any ‘dewatering’ time which prevents an Employee from being engaged in their normal productive work is not included in any calculation for the purposes of determining whether an Employee is entitled to go home due to wet weather (refer clauses 32.4 and 32.5)
Behavioral Health Services Behavioral health services include the evaluation, management, and treatment for a mental health or substance use disorder condition. For the purpose of this plan, substance use disorder does not include addiction to or abuse of tobacco and/or caffeine. Mental health or substance use disorders are those that are listed in the most updated volume of either: • the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) published by the American Psychiatric Association; or • the International Classification of Disease Manual (ICD) published by the World Health Organization. This plan provides parity in benefits for behavioral healthcare services. Please see Section 10 for additional information regarding behavioral healthcare parity. This plan covers behavioral health services if you are inpatient at a general or specialty hospital. See Inpatient Services in Section 3 for additional information. This plan covers services at behavioral health residential treatment facilities, which provide: • clinical treatment; • medication evaluation management; and • 24-hour on site availability of health professional staff, as required by licensing regulations. This plan covers intermediate care services, which are facility-based programs that are: • more intensive than traditional outpatient services; • less intensive than 24-hour inpatient hospital or residential treatment facility services; and • used as a step down from a higher level of care; or • used a step-up from standard care level of care. Intermediate care services include the following: • Partial Hospital Program (PHP) – PHPs are structured and medically supervised day, evening, or nighttime treatment programs providing individualized treatment plans. A PHP typically runs for five hours a day, five days per week. • Intensive Outpatient Program (IOP) – An IOP provides substantial clinical support for patients who are either in transition from a higher level of care or at risk for admission to a higher level of care. An IOP typically runs for three hours per day, three days per week.
