xxx/Xxxxxx/XXXXX- 19_School_Manual_FINAL pdf -page 101-102 We will continue to use the guidelines reflected in the COVID-19 school manual.
SHOP XXXXXXX The Shop Xxxxxxx shall be a County employee as selected by the Union. A list of shop stewards will be kept current and sent by the Union to each department head and to Human Resources. Duties required by the Union of its stewards, except attendance at meetings with the County, supervisory personnel and aggrieved employees arising out of a grievance already initiated by an employee under Article 14 hereof, shall not interfere with their or other employees, regular work assignments as employees of the County. The shop xxxxxxx, or their designee, involved with a particular grievance must be identified at Step 1 of the grievance procedure and will be designated as the only bargaining unit employee who will be able to gather information pertaining to that particular grievance. The Union will make reasonable efforts to control the amount of investigative time spent between the shop xxxxxxx and the aggrieved employee. Meetings scheduled with management and other proper investigative procedures, and attendance at meetings specified in Steps 1 and 2 of the grievance procedure shall be considered hours worked for compensation purposes to the extent such meetings occur during the normal hours of work, and not otherwise. In order to use union leave for this purpose, Shop Stewards must notify the supervisor/department head of meetings and other commitments at the time these are scheduled. Attendance at meetings specified in Step 3 of the grievance procedure shall be considered hours worked during regularly scheduled business hours of the County for the xxxxxxx involved, witnesses and the grievant. The County shall not be liable for any overtime as a result of the meeting. Witnesses and the shop xxxxxxx involved shall be granted leave with pay to the extent their presence at the proceedings is required. If it is a discharge case the grievant shall not be paid except as provided in a remedy awarded.
Working Xxxxxxx An employee who is in charge of a crew not more than five men including himself, engaged in line clearance work. (In the application of Article X, the Company need not consider the application for promotion to this classification from any employee having less than one year of experience in the Climber classification.)
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Xx Xxxxxx No waiver or modification of this Agreement or any of its terms is valid or enforceable unless reduced to writing and signed by the party who is alleged to have waived its rights or to have agreed to a modification.
Sxxxxxxx-Xxxxx The Company is, or on the Closing Date will be, in material compliance with the provisions of the Sxxxxxxx-Xxxxx Act of 2002, as amended, and the rules and regulations promulgated thereunder and related or similar rules or regulations promulgated by any governmental or self-regulatory entity or agency, that are applicable to it as of the date hereof.
Xxxx Xxxxxxxx Purchase Order and Sales Contact Email 2 Purchase Order and Sales Contact Phone 2 3 Company Website 4 Entity D/B/A's and Assumed Names 5 Primary Address 2 6 Primary Address City 7 Primary Address State 2 8 Primary Address Zip 9 Search Words Identifying Vendor Certification of Vendor Residency (Required by the State of Texas)
Xxxx Xxxxxxx Purchase Order and Sales Contact Email 2 Purchase Order and Sales Contact Phone 2 3 Company Website 4 Entity D/B/A's and Assumed Names 5 Primary Address 2 Primary Address City 7 Primary Address State 2 8 Primary Address Zip 9 Search Words Identifying Vendor Certification of Vendor Residency (Required by the State of Texas)
XX XXXXXXX XXXXXXX the parties hereof have caused this Agreement to be executed in duplicate on the day and year first above written.
Xxx Xxxxxxx If the Parties do not agree on an Adjudicator the Adjudicator will be appointed by the Arbitration Foundation of Southern Africa (AFSA).
