Refugia Sample Clauses

Refugia. On the IDF landscape there are few linear fuel breaks that would result in refugia areas where fire did not burn or burned on an extended cycle (Xxxxxxx et al. 2002). Areas with extensive wetland may have had some smaller fires, but there is potential for fires to spread around or across wetlands (Xxxxxxx et al. 2002). Fire extent was primarily determined by weather during the event, with some events being very large (Xxxxxxx et al. 2002). A type of refugia described by Xxxxxxx is the dry refugia where fuel is so discontinuous and sparse that fire would be exclude from those sites. Xxxxxxx et al. (2002) notes the dry refugia areas as steep south and west facing slopes. A second potential area of fire refugia from the frequent low severity fires is a portion of the study area known as the rock belt where surface rock percentages frequently exceed 50% surface cover (e.g. Enterprise 18 km, Alexis Creek south of the 4600 road). DWB staff have noted some areas where boulder rock surface cover is high enough that there is little to no surface ground fuels, particularly pine grass, available for consumption so these areas may also have offered areas of refugia from low severity surface fires. Xxxxxxx indicates their plots in the rock belt showed no difference in fire frequency (Pers. Comm. 2002). If rock belt areas were subject to less low severity fire there should have been a fuel buildup that resulted in presence of more higher severity fires and more even-aged structures. Even-aged structures have been noted associated with the rock belt areas (CP 113, Xxxx Xxxxxxx, pers. comm. 2003), but DWB staff has also noted numerous areas of uneven-aged Xxxxxxx-fir stands. DWB staff have also noted areas where pine dominated even-aged stands (likely caused by moderate and high severity fires) with little surface rock end abruptly where boulder rock covers the ground surface. In this case the stand in the boulder area was uneven-aged fir. This would seem to indicate that the boulder rock areas were less susceptible to these types of fires. The fact that boulder rock sites While rock belt stands fit in the RNV for the landscape they should not be used to describe average values for the general landscape.
AutoNDA by SimpleDocs

Related to Refugia

  • Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

  • OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY (a) It is a mutual interest of the parties to promote health and safety in workplaces and to prevent and reduce the occurrence of workplace injuries and occupational diseases. The parties agree that health and safety is of the utmost importance and agree to promote health and safety and wellness throughout the organization. The employer shall provide orientation and training in health and safety to new and current employees on an ongoing basis, and employees shall attend required health and safety training sessions. Accordingly, the parties fully endorse the responsibilities of employer and employee under the Occupational Health and Safety Act, making particular reference to the following:

  • meminta nasihat daripada Pihak Xxxxxx dalam semua perkara berkenaan dengan jualan lelongan, termasuk Syarat-syarat Jualan (iii) membuat carian Hakmilik Xxxxx xxxxxx rasmi di Pejabat Tanah xxx/atau xxxx-xxxx Pihak-pihak Berkuasa yang berkenaan xxx (iv) membuat pertanyaan dengan Pihak Berkuasa yang berkenaan samada jualan ini terbuka kepada semua bangsa atau kaum Bumiputra Warganegara Malaysia sahaja atau melayu sahaja xxx juga mengenai persetujuan untuk jualan ini sebelum jualan lelong.Penawar yang berjaya ("Pembeli") dikehendaki dengan segera memohon xxx mendapatkan kebenaran pindahmilik (jika ada) daripada Pihak Pemaju xxx/atau Pihak Tuanpunya xxx/atau Pihak Berkuasa Negeri atau badan-badan berkenaan (v) memeriksa xxx memastikan samada jualan ini dikenakan cukai. HAKMILIK : Hakmilik strata bagi hartanah ini masih belum dikeluarkan HAKMILIK INDUK / NO. LOT : Pajakan Negeri 35263, Lot No.29096 MUKIM/DAERAH/NEGERI : Setapak / Kuala Lumpur / Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PEGANGAN : Pajakan selama 82-tahun berakhir pada 08/08/2085 KELUASAN LANTAI : 81.104 meter persegi ( 873 kaki persegi ) PEMAJU/PENJUAL : Mega Planner Jaya Sdn Bhd (326287-W)(Dalam Likuidasi) TUANPUNYA : Datuk Bandar Kuala Lumpur PEMBELI : Xxxxxxxx Bin Xxxxx @ Xxxx BEBANAN : Diserahhak kepada RHB Bank Berhad [196501000373 (6171-M)] Hartanah tersebut terletak di tingkat 9 pada bangunan apartment 14-tingkat terletak di Melati Impian Apartment, Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur. Hartanah tersebut adalah sebuah unit apartment 3 xxxxx dikenali sebaga Xxxxx Pemaju No. 9, Tingkat No.9, Pembangunan dikenali sebagai Melati Impian Apartment Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur xxx mempunyai alamat surat-xxxxxxxx xx Xxxx Xx. 0-0, Xxxxxx Impian Apartment, Xxxxx 0/00X, Xxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Harta ini dijual “keadaan seperti mana sediada” dengan harga rizab sebanyak RM 300,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: TIGA RATUS RIBU SAHAJA) xxx tertakluk kepada syarat-syarat Jualan xxx melalui penyerahan hakkan dari Pemegang Serahak, tertakluk kepada kelulusan di perolehi oleh pihak Pembeli daripada pihak berkuasa, jika ada, termasuk semua terma, syarat xxx perjanjian yang dikenakan xxx mungkin dikenakan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperolehi xxx mematuhi syarat-syarat berkenaan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan, jika ada xxx semua xxx xxx perbelanjaan ditanggung xxx dibayar oleh Xxxxx Xxxxxxx.Pembeli atas talian (online) juga tertakluk kepada terma-terma xxx syarat-syarat terkandung dalam xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Pembeli yang berminat adalah dikehendaki mendeposit kepada Pelelong 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atau Cashier’s Order di atas nama RHB Bank Berhad sebelum lelongan awam xxx xxxx xxxx xxxxxx hendaklah dibayar dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh lelongan kepada RHB Bank Berhad melalui Bank Draf / XXXXXX. Butir-butir pembayaran melalui XXXXXX, xxxx berhubung dengan Tetuan Zahrin Emrad & Sujaihah. Untuk maklumat lanjut, xxxx berhubung dengan TETUAN ZAHRIN EMRAD & SUJIAHAH, yang beralamat di Suite 10.3, 10th Floor, Xxx Xxxx Building, Xx.00, Xxxxx Xxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx. Tel: 00-0000 0000 / Fax: 00-0000 0000. [ Ruj: ZES/ZHR/RHB-FC/16250-17/0614-pae ], peguamcara bagi pihak pemegang xxxxx xxx atau pelelong yang tersebut dibawah.

  • OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 34.01 The parties recognize the need for a safe and healthy workplace. The Employer shall be responsible for providing safe and healthy working conditions. The Employer and Employees will take all reasonable steps to eliminate, reduce or minimize all workplace safety hazards. Occupational health and safety education, training and instruction provided by the Employer, shall be paid at the Basic Rate of Pay, to fulfill the requirements for training, instruction or education set out in the Occupational Health and Safety Act, Regulation or Code. (a) There shall be an Occupational Health and Safety Committee (Committee), which shall be composed of representatives of the Employer and representatives of the Local and may include others representing recognized functional bargaining units. This Committee shall meet once a month, and in addition shall meet within 10 days of receiving a written complaint regarding occupational health or safety. An Employee shall be paid the Employee’s Basic Rate of Pay for attendance at Committee meetings. A request to establish separate committees for each site or grouping of sites shall not be unreasonably denied. The Employer shall provide training at no cost to all Employees on the Committee to assist them in performing their duties on the Committee. Training shall be paid at the Employee’s Basic Rate of Pay. (b) Minutes of each meeting shall be taken and shall be approved by the Employer, the Local, and other bargaining groups, referred to in (a), prior to circulation. (c) The purpose of the Committee is to consider such matters as occupational health and safety and the Local may make recommendations to the Employer in that regard. (d) If an issue arises regarding occupational health or safety, the Employee or the Local shall first seek to resolve the issue through discussion with the applicable immediate supervisor in an excluded management position. If the issue is not resolved satisfactorily, it may then be forwarded in writing to the Committee. (e) The Committee shall also consider measures necessary to ensure the security of each Employee on the Employer’s premises and the Local may make recommendations to the Employer in that regard. (f) (i) Should an issue not be resolved by the Committee, the issue shall be referred to the Chief Executive Officer (CEO). A resolution meeting between the Local and the CEO, or designate(s), shall take place within 21 calendar days of the issue being referred to the CEO. The CEO or designate(s) shall reply in writing to the Local within seven (7) calendar days of the resolution meeting.

  • Dewatering (a) Where the whole of a site is so affected by surface water following a period of rain that all productive work is suspended by agreement of the Parties, then dewatering shall proceed as above with Employees so engaged being paid at penalty rates as is the case for safety rectification work. This work is typically performed by Employees engaged within CW1, CW2 or CW3 classifications. When other Employees are undertaking productive work in an area or areas not so affected then dewatering will only attract single time rates. (b) Where a part of a site is affected by surface water following a period of rain, thus rendering some areas unsafe for productive work, consistent with the Employer’s obligations under the OH&S Act, appropriate Employees shall assist in the tidying up of their own work site or area if it is so affected. Where required, appropriate Employees will be provided with the appropriate PPE. Such work to be paid at single time rates. Productive work will continue in areas not so affected. (c) To avoid any confusion any ‘dewatering’ time which prevents an Employee from being engaged in their normal productive work is not included in any calculation for the purposes of determining whether an Employee is entitled to go home due to wet weather (refer clauses 32.4 and 32.5)

  • Transportation Management Tenant shall fully comply with all present or future programs intended to manage parking, transportation or traffic in and around the Building, and in connection therewith, Tenant shall take responsible action for the transportation planning and management of all employees located at the Premises by working directly with Landlord, any governmental transportation management organization or any other transportation-related committees or entities.

  • Health and hygiene The Hirer shall, if preparing, serving or selling food, observe all relevant food health and hygiene legislation and regulations. In particular dairy products, vegetables and meat on the premises must be refrigerated and stored in compliance with the Food Temperature Regulations. The premises are provided with a refrigerator and thermometer.

  • Industrial Relations Training Leave Union Delegate/Employee Representative shall have access to industrial relations training in accordance with Appendix E hereof.

  • Home Health Care This plan covers the following home care services when provided by a certified home healthcare agency: • nursing services; • services of a home health aide; • visits from a social worker; • medical supplies; and • physical, occupational and speech therapy.

  • Curfew The park curfew is 10pm Sunday through Saturday. Police strictly enforce curfew hours and violators are subject to fines and/or arrest. Rental of PARD facility does not constitute City of Austin or PARD endorsement of viewpoints expressed by participants in the program. Advertisements or announcements implying such endorsements, or that utilize City logos are not permitted.

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!