Trong suốt Sample Clauses

Related to Trong suốt

COVID-19 Vaccine Passports Pursuant to Texas Health and Safety Code, Section 161.0085(c), Contractor certifies that it does not require its customers to provide any documentation certifying the customer’s COVID-19 vaccination or post-transmission recovery on entry to, to gain access to, or to receive service from the Contractor’s business. Contractor acknowledges that such a vaccine or recovery requirement would make Contractor ineligible for a state-funded contract.
Number Resources, Rate Center Areas and Routing Points 8.1 Nothing in this Agreement shall be construed to limit or otherwise adversely affect in any manner either Party’s right to employ or to request and be assigned any Central Office Codes (“NXX”) pursuant to the Central Office Code Assignment Guidelines and any relevant FCC or Commission orders, as may be amended from time to time, or to establish, by Tariff or otherwise, Rate Center Areas and Routing Points corresponding to such NXX codes. 8.2 It shall be the responsibility of each Party to program and update its own switches and network systems pursuant to information provided in the LERG in order to recognize and route traffic to the other Party’s assigned NXX codes. Except as expressly set forth in this Agreement, neither Party shall impose any fees or charges whatsoever on the other Party for such activities. 8.3 Unless otherwise required by Commission order, the Rate Center Areas will be the same for each Party. During the term of this Agreement, Onvoy shall adopt the Rate Center Area and Rate Center Points that the Commission has approved for Frontier within the LATA and Tandem serving area. Onvoy shall assign whole NPA-NXX codes to each Rate Center Area unless otherwise ordered by the FCC, the Commission or another governmental entity of appropriate jurisdiction, or the LEC industry adopts alternative methods of utilizing NXXs. 8.4 Onvoy will also designate a Routing Point for each assigned NXX code. Onvoy shall designate one location for each Rate Center Area in which the Onvoy has established NXX code(s) as the Routing Point for the NPA-NXXs associated with that Rate Center Area, and such Routing Point shall be within the same LATA as the Rate Center Area but not necessarily within the Rate Center Area itself. Unless specified otherwise, calls to subsequent NXXs of Onvoy will be routed in the same manner as calls to Xxxxx’s initial NXXs. 8.5 Notwithstanding anything to the contrary contained herein, nothing in this Agreement is intended, and nothing in this Agreement shall be construed, to in any way constrain Onvoy’s choices regarding the size of the local calling area(s) that Onvoy may establish for its Customers, which local calling areas may be larger than, smaller than, or identical to Frontier’s local calling areas.
No Joint Assessment Borrower shall not suffer, permit or initiate the joint assessment of the Property (a) with any other real property constituting a tax lot separate from the Property, and (b) which constitutes real property with any portion of the Property which may be deemed to constitute personal property, or any other procedure whereby the lien of any taxes which may be levied against such personal property shall be assessed or levied or charged to such real property portion of the Property.
LOCATION WITHIN ENTERPRISE OR REINVESTMENT ZONE At the time of the Application Approval Date, the Land is within an area designated either as an enterprise zone, pursuant to Chapter 2303 of the TEXAS GOVERNMENT CODE, or a reinvestment zone, pursuant to Chapter 311 or 312 of the TEXAS TAX CODE. The legal description, and information concerning the designation, of such zone is attached to this Agreement as EXHIBIT 1 and is incorporated herein by reference for all purposes.
Engineer Resources The Engineer shall furnish and maintain quarters for the performance of all services, in addition to providing adequate and sufficient personnel and equipment to perform the services required under the contract. The Engineer certifies that it presently has adequate qualified personnel in its employment for performance of the services required under this contract, or it will be able to obtain such personnel from sources other than the State.
Indigenous Peoples The Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, ensure that the Project does not cause any impact on indigenous people within the meaning of the SPS. In the event that the Project does have any such impact, the Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, take all steps required to ensure that the Project complies with the applicable laws and any other applicable regulations of the Borrower and the SPS.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Joint Assessment If the Premises are not separately assessed, Lessee's liability shall be an equitable proportion of the Real Property Taxes for all of the land and improvements included within the tax parcel assessed, such proportion to be conclusively determined by Lessor from the respective valuations assigned in the assessor's work sheets or such other information as may be reasonably available.
DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE OR HISTORICALLY UNDERUTILIZED BUSINESS REQUIREMENTS The Engineer agrees to comply with the requirements set forth in Attachment H, Disadvantaged Business Enterprise or Historically Underutilized Business Subcontracting Plan Requirements with an assigned goal or a zero goal, as determined by the State.
Company Resources (a) Company will be solely responsible, at Company's expense, for procuring, maintaining, and supporting all third-party software other than Third Party Products and all workstations, personal computers, printers, controllers or other hardware or peripheral equipment at Company's sites ("Company System") required for Company to operate the Licensed System in accordance with the Documentation and specifications provided by BNYM from time to time. BNYM will provide Company with specifications for Company System, including any requirements relating to the connection and operation of the Company System with the Licensed System and Third Party Products. Company shall conform its operating system environment to the operating system requirements provided by BNYM for the Licensed System. Company will support and maintain the Company System as necessary to ensure its operation does not impact the Licensed System adversely or otherwise in a manner not contemplated by the Documentation. (b) Company shall, at its own expense, devote such of the Company System and other equipment, facilities, personnel and resources reasonably necessary to (a) implement the Licensed System, (b) be trained in the use of the Licensed System, (c) perform timely any electrical work and cable installation necessary for Company's use of the Licensed System, and (d) begin using the Licensed System on a timely basis. BNYM shall not be responsible for any delays or fees and costs associated with Company's failure to timely perform its obligations under this Section 2.7.