Common use of DASAR HUKUM Clause in Contracts

DASAR HUKUM. 1. Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Tenaga Kerja Kefarmasian. 3. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secar Elektronik Sektor Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi secara Elektronik 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan 6. Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan 7. Keputusan Bupati Wajo Nomor No. 800/266/SETDA/1/4/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pembina dan Xxx Xxxxx Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

DASAR HUKUM. 1. Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang – Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Tenaga Kerja Kefarmasian. 3. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secar Elektronik Sektor KesehatanPelaksanaan Praktik Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi secara Elektronik 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan 6. Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan 7. Keputusan Bupati Wajo Nomor No. 800/266/SETDA/1/4/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pembina dan Xxx Xxxxx Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

DASAR HUKUM. 1. Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2016 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889HK.02.02/MenkesMENKES/148/Per/V/2011 I/2010 tentang Registrasi, Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Tenaga Kerja Kefarmasian.Perawat 3. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secar Elektronik Sektor Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi secara Elektronik 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan 6. Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan 7. Keputusan Bupati Wajo Nomor No. 800/266/SETDA/1/4/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pembina dan Xxx Xxxxx Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

DASAR HUKUM. 1. Undang-Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2014 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Pemerintah Nomor 31 24 Tahun 2016 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja KefarmasianNonperizinan Terintegrasi secara Elektronik. 3. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secar Secara Elektronik Sektor Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Permenkes RI No. 45 Tahun 2018 2014 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi secara ElektronikPenyelenggaraan Surveilens Kesehatan 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan 6. Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan 7. Keputusan Bupati Wajo Nomor No. 800/266/SETDA/1/4/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pembina dan Xxx Xxxxx Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

DASAR HUKUM. 1. Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Tenaga Kerja Kefarmasian. 3. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secar Secara Elektronik Sektor Kesehatan 42. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi secara Elektronik 3. Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 4. Permenkes 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan 6. Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan 7. Keputusan Bupati Wajo Nomor No. 800/266/SETDA/1/4/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pembina dan Xxx Xxxxx Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)