STRUKTUR ORGANISASI. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan manager yang bertanggungjawab atas hasil pekerjaan satu orang atau lebih. Adapun tugasmanager adalah membantu organisasi yang bersangkutan mencapai hasil prestasi tertinggi, melalui pemberdayaan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumberdaya material (informasi, peralatan, dan fasilitas-fasilitas). Oleh karena itu, manager bersifat universal dan sangat penting artinya bagi setiap organisasi. Guna mendukung jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur sebuah organisasi dalam sistem formal hubungan kerja, yang membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pemahaman di atas dan berdasarkanPeraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan, yaitu : Kepala Badan
b. Unsur Penunjang Pimpinan, yaitu : Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
c. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu: Para Kepala Bidang yang terdiri dari : - Kepala Bidang Pendapatan I bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pendapatan, pengelolaan dan fasilitasi pendapatan I, meliputi pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan serta layanan dan keberatan; - Kepala Bidang Pendapatan II bertugas menyelengarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pendapatan , mengenai pendapatan II, meliputi pendataan dan penerimaan I, pendataan dan penerimaan II serta pendataan dan penerimaan III; - Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan bertugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan dan penatausahaan aset meliputi analisa kebutuhan dan pengadaan, penatausahaan serta penetapan status dan penilaian aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan; - Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset bertugas merencakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset daerah meliputi pemanfaatan, pemindahtangan dan pengaman aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlak...
STRUKTUR ORGANISASI. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPALA BADAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PAJAK BIDANG RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN-LAIN, BAGI HASIL PAJAK, DANA PERIMBANGAN BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN, SISTEM INFORMASI,PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN SUB BIDANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SUB BIDANG RETRIBUSI SUB BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN SUB BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA SUB BIDANG BAGI HASIL PAJAK DANA PERIMBANGAN SUB BIDANG SISTEM INFORMASI PENDAPATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 2
STRUKTUR ORGANISASI. Struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019, sebagai berikut:
1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Sub Bagian Program dan Anggaran.
3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi :
a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
a. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
b. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh Xxx. XXXXXXXX XXXXXXX, X.Xx yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:
STRUKTUR ORGANISASI. KEPALA DINAS SEKRETARIS
STRUKTUR ORGANISASI. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Tenaga Kerja merupakan Urusan Wajib Non Layanan Dasar dengan penyesuaian bagan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana Transmigrasi sebagai urusan pilihan menjadi bagian dari fungsi OPD non prioritas.
a) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
STRUKTUR ORGANISASI. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, menyatakan bahwa Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah Provinsi Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas Daerah merupakan pelaksana inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau, menyatakan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
STRUKTUR ORGANISASI a. Struktur Organisasi
a. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari 13 bagian.
b. Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana urusan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
c. Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008.
d. Kecamatan dan Kelurahan, sebagai unsur kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008.
e. Perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, guna membentuk lembaga baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Adapun secara lengkap struktur organisasi Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :
b. Sumber Daya Aparatur
STRUKTUR ORGANISASI. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, Poltekkes Kemenkes mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan dan dapat melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poltekkes Kemenkes Bengkulu berdiri Tahun 2001 dan telah ditetapkan menjadi institusi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan SK Menteri Keuangan No.19/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012.
STRUKTUR ORGANISASI. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada struktur dibawah ini: Visi Poltekkes Kemenkes Manado adalah Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kesehatan yang berkualitas tinggi untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang unggul Global
2. Menyelenggarakan penelitian bidang kesehatan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan penelitian dan budaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Menyelenggarakan Sistem Tata Kelola yang baik NO PROGRAM STUDI UNGGULAN
1. D3 Kebidanan Asuhan Kebidanan Komplementer
2. D3 Sanitasi Pengendalian vector dan binatang pengganggu
3. D3 Gizi Teknologi bidang pangan
4. D3 Keperawatan Keperawatan gawat darurat kardio vaskuler
5. D3 TLM Bidang Parasitologi
6. D3 Kesehatan Gigi Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
7. D3 Farmasi Kefarmasian bidang obat tradisional
8. D4 Gizi dan Dietetika Teknologi Tepat Guna dalam Pelayanan Kebidanan
9. D4 anitasi Lingkungan Vektor dan K3
10. D4 Keperawatan Keperawatan gawat darurat
STRUKTUR ORGANISASI. Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dalam sebuah organisasi. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan berdasarkan fungsi antara satu dengan yang lain dan saling berhubungan, memiliki hirarki yang jelas dan melahirkan tingkatan personil dalam suatu organisasi. Secara susunan organisasi, Dinas Kehutanan Provinsi kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2016, serta pembentukan 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 , Untuk lebih detailnya dapat dijabarkan sebagai berikut :