Ibid, hlm. 37.. Dengan kondisi riil bangsa Indonesia pada umumnya dan pedagang pasar legi parakan khususnya yang mayoritas beragama Islam menghendaki adanya suatu lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan pada umumnya, kegiatan perbankan konvensional selalu berkaitan dengan bunga, baik itu bunga kredit maupun bunga deposito (tabungan). Dalam Islam sendiri bunga identik dengan riba, sedangkan Islam menganggap riba itu hukumnya haram. Apa lagi sejak dikeluarkannya fatwa MUI tahun 2003 menyebabkan banyak masyarakat beralih pada jasa keuangan yang berprinsip syariah.6 Dengan alasan tersebut timbul berbagai pendapat untuk membentuk lembaga keuangan bukan Bank yang menerapkan prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya. Bentuk lembaga keuangan non bank yang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah walaupun pada dasarnya koperasi juga ada yang konvensional yang menerapkan bunga. Yang menyamakan keduanya yaitu cara penyelesaiannya apabila terjadi masalah atau disebut wanprestasi dengan cara kekeluargaan. Koperasi syariah menjalankan fungsi yang sama dengan koperasi konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dengan tujuan mengembankan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi dari anggota pemilik dana/shahibul mal (لاملا بحاص( dengan anggota yang membutuhkan dana. Dana tersebut disalurkan koperasi kepada anggota untuk
Ibid, hlm. 37.. 64 Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 116. Kelengkapan perjanjian dalam klausula menentukan kekuatan perlindungan hukum bagi para pihak.65 Perlindungan hak serta kewajiban yang didapatkan dari asas pacta sunt servanda merupakan hak mutlak bagi para pihak pelaku perjanjian. Para pihak wajib mendapatkan haknya ketika apa yang diperjanjikan telah sampai pada ketentuan yang telah diperjanjikan. Kewajiban para pihak dalam melaksanakan sebuah prestasi bersifat wajib sebelum ada ketentuan yang membuat perjanjian antara para pihak berubah sesuai kesepakatan para pihak. Perubahan perjanjian karena suatu hal tertentu tidak dapat dilakukan sepihak oleh salah satu pembuat perjanjian. Perubahan perjanjian secara sepihak akan menimbulkan wanprestasi dan kerugian terhadap perjanjian yang disepakati bersama oleh para pihaknya, perjanjian tersebut wajib berlangsung sesuai apa yang disepakati oleh kedua belah pihak dan perubahan karna suatu hal tertentu harus sesuai dengan pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata.66 Asas pacta sunt servanda merupakan sebuah asas yang berkaitan dengan kekuatan mengikat kontrak. Terdapat empat tahap perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya kontrak, yaitu :67