Legalitas Usaha Jasa Konstruksi. Berlandaskan UU No. 2/2017 setiap perusahaan perseorangan yang menyediakan jasa konstruksi wajib memperoleh Tanda Daftar Usaha. Serta setiap Badan Usaha jasa konstruksi harus mempunyai izin Usaha. Pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan tanda daftar usaha perseorangan kepada usaha perseorangan daerah. Kuasa ini berlaku untuk Izin Badan Usaha serta Badan Hukum. Meskipun pemberian izin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun surat Izin Usaha serta Tanda Daftar Usaha Perorangan berlaku untuk kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh Indonesia. UU no. 2 Tahun 2017 mewajibkan Badan Usaha konstruksi guna mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Sertifikat ini harus mencantumkan jenis usaha, sifat, klasifikasi, serta kualifikasinya. Pelaku usaha atau badan usaha jasa konstruksi wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikat Badan Usaha oleh asosiasi Badan Usaha terakreditasi guna mendapatkan SBU. Yang tidak kalah pentingnya, terkait dengan pengakuan pengalaman usaha, dalam UU No. 2 Tahun 2017 juga disebutkan “setiap badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri”. Tanda daftar pengalaman memperlihatkan bukti registrasi ini. Ini mencakup paket pekerjaan, pengguna layanan, tahun pelaksanaan, nilai kerja, serta kinerja penyedia layanan. Semua data pengalaman konstruksi harus melalui tahapan serah terima. UU No. 2 Tahun 2017 membagi kualifikasi usaha konstruksi menjadi kecil, menengah, serta besar. Klasifikasi dilandaskan pada penjualan tahunan, kapasitas keuangan, karyawan konstruksi, serta ketersediaan peralatan konstruksi. Bagian ini menentukan batasan bisnis serta kemampuan serta segmen industri jasa konstruksi.
