Saran. 1. Pemerintah Indonesia dalam membuat sebuah BIT di masa mendatang perlu terlebih dahulu memahami konsep dari BIT itu sendiri secara umum dalam dunia investasi agar tidak terjadinya benturan yang cukup berarti antara ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional, terutama BIT, dalam hukum nasional xxx hukum internasional, mengingat bahwa BIT adalah perjanjian yang mengikat dua negara yang menandatangani perjanjian itu. Pemahaman terhadap konsep BIT ini akan berdampak pada adanya
Saran. 1. Melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang melaksanakan kegiatan UMKM ini dalam kegiatan ekonominya, maka perlu adanya regulasi xxxxx xxxx terbaru demi memberikan suatu kepastian hukum bagi para pengusaha dalam menjalankan usaha. Disinilah pentingnya pemerintah untuk menerapkan xxx merealisasikan perlindungan xxx kemudahan terhadap pelaku UMKM berdasarkan undang-undang UMKM melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya terkait dengan pelaku UMKM
Saran. 1. Hendaknya hak dalam menentukan perusahaan asuransi tempat mengasuransikan barang agunan tersebut diberikan secara penuh kepada debitur memilih perusahaan asuransi yang diberikan tanpa harus dibatasi oleh pihak bank yang dapat menunjuk perusahaan asuransi tempat dimana barang agunan debitur tersebut diasuransikan. Oleh karena itu pihak bank hendaknya tidak lagi mewajibkan debitur untuk menentukan perusahaan asuransi mana yang harus digunakan untuk mengasuransikan barang agunan tersebut. Kebebasan memilih perusahaan asuransi sebagai tempat mengasuransi barang agunan milik debitur diserahkan sepenuhnya atas kehendak xxx kemauan dari debitur tersebut.
Saran. 1. Pemerintah disarankan untuk mengkaji xxx mengembangkan indikator-indikator tertentu pada IJEPA seperti penyesuaian tarif bea masuk xxx skema tarif USDFS (User Spesific Duty Free Scheme). Hal ini menyangkut pada peningkatan impor jauh lebih besar persentasenya dibandingkan peningkatan ekspor pada saat sesudah diberlakukannya IJEPA. Perlu dilakukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara ekspor xxx impor.
Saran. Perlu dibuat undang-undang yang mengatur tentang hak milik sebagaimana “perintah” Pasal 50 UUPA, yang didalamnya memuat pula aturan-aturan tentang peralihannya. Larangan kuasa mutlak dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli tidak cukup hanya menggunakan Intruksi Mendagri atau PP saja, akan tetapi sebaiknya dituangkan dalam peraturan setingkat Undang-undang. DAFTAR PUSTAKA Xxxxxx Xxxxxx,2010, Peralihan Hak Atas Tanah xxx Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta. Xxxxxxx Xxxxxxxx,2003,Metodologi Penelitian Hukum, Raja Wali Press, Jakarta Xxxxx Xxxxxxx, 2010,Teori xxx Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Malang.
Saran. 1. Dalam penandatanganan sebuah akta, seorang notaris harus mampu melaksanakan tugasnya dalam proses pelaksanaan pengikatan jual beli terutama dalam hal kebenaran data yang dibawa xxxx xxxxx. Notaris harus mampu bersikap professional terhadap klien yang datang kepadanya dengan memberikan saran hukum terkait ketidaklengkapan berkas xxxx xxx pada xxxxx. Notaris harus berpegang xxxxx xxx mampu melaksankan tugas- tugasnya berdasarkan peraturan-peraturan xxxxx xxxx telah ada maupun yang nantinya akan xxx xxxx berkaitan dengan profesinya tersebut, sehingga notaris dapat terhindar dari permasalahan xxxxx xxxx dapat menjerumuskan dirinya sendiri.
Saran. 1. Sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus mengenai layanan jasa cash managemet ini, agar pelaksanaannya di lapangan dapat di pertanggungjawabkan dengan xxxx xxxx para pihak. Aturan khusus ini dapat mencontoh aturan-aturan khusus mengenai pengadaan barang xxx xxxx pemerintah, dimana pemerintah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan isi perjanjian kerjasama layanan jasa cash management.
Saran. 1. Dalam hal pemberian hibah khususnya ketika akan dikeluarkannya akta penyerahan hibah, para praktisi hukum harus benar benar mengerti xxx memberikan edukasi kepada xxxxx agar pemberian xxxxx xxxx mereka lakukan tidak melanggar ketentuan hukum lainnya seperti hukum xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx masing masing ahli waris meski hibah merupakan xxx xxxx dimiliki oleh pemilik harta xxxxx xxx dilakukan ketika dia masih hidup. Pelaksanaan hibah juga harus dilakukan dalam suatu akta otentik untuk menjamin keabsahan penerima hibah xxx harta xxxx dihibahkan.
Saran. Perjanjian penghindaran xxxxx berganda dapat dijadikan sebuah peluang perluasan bisnis. Akan tetapi, jika Indonesia tidak dapat memanfaatkan hal ini justru akan menjadi sebuah kerugian bagi Indonesia sendiri karena semakin banyaknya produk-produk asing yang masuk. Oleh karena itu, perjanjian ini harus terus dikaji oleh pemerintah xxx terus melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas produk agar dapat bersaing dengan produk-produk xxxxx xxxxxx seperti yang diketahui semakin tahun persaingan diantara negara-negara di xxxxx xxxxx kompetitif. Jika tidak segera dilakukan akan berdampak negatif bagi perdagangan internasional seperti banyaknya produk asing yang masuk xxx dapat merugikan pengusaha- pengusaha domestik. Untuk pengembangan penelitian ini di xxxx xxxx akan datang, dapat menambahkan perluasan sampel penelitian seperti, penerapan perjanjian penghindaran xxxxx berganda dengan negara kawasan ASEAN xxx Asia Pasifik, sehingga dapat diketahui dampak dari perjanjian yang dilakukan terhadap perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia lainnya. DAFTAR PUSTAKA Xxxx, Xxxx X., and Xxxxx X. Xxxxxxxx, 0000, “An Analysis of the U.S. System and Its Economic Premises”, Journal of Taxation in the Global Economy, Vol. 11, No. 2, pp. 11-53 Brotodihardjo, X. Xxxxxxx, 2008, Pengantar Ilmu Xxxxx Xxxxx, Bandung: Refika Aditama. Xxxxxxxx, Xxxx, 2000, Perjanjian Penghindaran Xxxxx Berganda Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Asia Pasifik, Amerika xxx Afrika, Jakarta: Salemba Empat. Xxxxx, Xxxxxxx X., xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, 2008, Xxxxx Xxxxx Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat. Meryana, Ester 2012, BPS: Waspadai Perdagangan lnternasional, viewed 2 July 2012, <xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/read/2012/07/02/15240580/BPS.Waspad ai.Perdagangan.Internasional> Xxxxxx, Wisnoe 2011, Penghindaran Xxxxx Berganda Dikaji, viewed 2 July 2012, <xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/content/penghindaran-xxxxx-berganda-dikaji> Putyatmoko, Y, Sri, 2009, Pengantar Xxxxx Xxxxx Edisi Terbaru, Yogyakarta: Penerbit Andi. Raydion 2012, Indonesia-China Perdagangan Bilateral Capai Rp550,8 Triliun viewed 5 July 2012, <xxxx://xxxx.xx.xx/news-7604-0-indonesia-chinaperdagangan- bilateral-capai-rp5508-triliun.html> Suandi, Erly, 2008, Xxxxx Xxxxx, Jakarta: Salemba Empat. Sutarto, Eddhi, 2010, Rekontruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia, Jakarta: Erlangga. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Xxxxxxxxxx.
Saran. Pembuatan perjanjian sewa- menyewa toko sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis demi memberikan jaminan agar para pihak konsisten dalam melaksanakan isi perjanjian, namun dalam hal para pihak sepakat untuk membuat dalam bentuk tidak tertulis, para pihak harus berpegang teguh pada prinsip- prinsip hukum perjanjian dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian. Terjadinya wanprestasi yang tidak dapat dihindari oleh para pihak, maka sebaiknya para pihak dapat menyelesaikan permasalahannya secara non litigasi. DAFTAR PUSTAKA BUKU : Artadi, I Ketut xxx I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, Implementasi Ketentuan- Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar. Amriani, Nurnaningsih, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,Rajawali Pers, Jakarta. Xxxxx, Xxxxx, 2015, Konsep Hukum Perdata, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hernoko, Agus Yudha, 2008, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta Salim, HS, 2016, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. Setiawan, I Xxxxx Xxx, 0000, Hukum perikatan, Sinar Grafika, Jakarta. Suratman, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Permata Puri Media, Jakarta. Subekti, R. xxx Tjitrosoedibio, 2008, Kamus Hukum, Xxxxxxx Paramitha, Jakarta. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
