Xxxxxxxx, President ACKNOWLEDGED AND ACCEPTED -------------------------
Xxxxxxxxx President Secretary-Treasurer Bricklayers & Allied Craftworkers
Xxxxxxx, President Xxxxx X.
Department’s Contract Manager The Department’s Contract Manager, who is primarily responsible for the Department’s oversight of the Contract, will be identified in a separate writing to the Contractor upon Contract signing in the following format: Department’s Contract Manager Name Department’s Name Department’s Physical Address Department’s Telephone # Department’s Email Address If the Department changes the Contract Manager, the Department will notify the Contractor. Such a change does not require an amendment to the Contract.
Xxxxxx, President s/ Xxxxx Xxxx ---------------------------------- Xxxxx Xxxx
Utilities and Public Access Each Individual Property has rights of access to public ways and is served by water, sewer, sanitary sewer and storm drain facilities adequate to service such Individual Property for its respective intended uses. All public utilities necessary or convenient to the full use and enjoyment of each Individual Property are located either in the public right-of-way abutting such Individual Property (which are connected so as to serve such Individual Property without passing over other property) or in recorded easements serving such Individual Property and such easements are set forth in and insured by the Title Insurance Policies. All roads necessary for the use of each Individual Property for their current respective purposes have been completed and dedicated to public use and accepted by all Governmental Authorities.
GDPR SAP and Customer agree that it is each party’s responsibility to review and adopt requirements imposed on Controllers and Processors by the General Data Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”), in particular with regards to Articles 28 and 32 to 36 of the GDPR, if and to the extent applicable to Personal Data of Customer/Controllers that is processed under the DPA. For illustration purposes, Appendix 3 lists the relevant GDPR requirements and the corresponding sections in this DPA.
Office of Foreign Assets Control Neither the Company nor any Subsidiary nor, to the Company’s knowledge, any director, officer, agent, employee or affiliate of the Company or any Subsidiary is currently subject to any U.S. sanctions administered by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department (“OFAC”).
Annual Report by Independent Registered Public Accountants (a) The Servicer shall cause a firm of Independent registered public accountants (which may provide other services to the Servicer or the Seller) to prepare annually, and the Servicer shall deliver annually to the Issuer, the Indenture Trustee and the Rating Agencies on or before the earlier of (A) March 31 of each year, beginning March 31, 2023, or (B) with respect to each calendar year during which the Depositor’s annual report on Form 10-K is required to be filed in accordance with the Exchange Act and the rules and regulations thereunder, the date on which the annual report on Form 10-K is required to be filed in accordance with the Exchange Act and the rules and regulations thereunder, a report (the “Annual Accountant’s Report”) regarding the Servicer’s assessment of compliance with the servicing criteria set forth in Item 1122(d) of Regulation AB during the immediately preceding twelve (12) months ended December 31 (or, in the case of the first Annual Accountant’s Report to be delivered on or before March 31, 2023, the period of time from the date of this Agreement until December 31, 2022), in accordance with paragraph (b) of Rule 13a-18 and Rule 15d-18 of the Exchange Act and Item 1122 of Regulation AB. Such report shall be signed by an authorized officer of the Servicer and shall at a minimum address each of the servicing criteria specified in Exhibit C. In the event that the accounting firm providing such report requires the Indenture Trustee to agree or consent to the procedures performed by such firm, the Issuer shall direct the Indenture Trustee in writing to so agree; it being understood and agreed that the Indenture Trustee will deliver such letter of agreement or consent in conclusive reliance upon the direction of the Issuer subject to the Indenture Trustee’s rights, privileges, protections and immunities under the Indenture, and the Indenture Trustee will not make any independent inquiry or investigation as to, and shall have no obligation or liability in respect of the sufficiency, validity or correctness of such procedures.
(b) The Annual Accountant’s Report shall also indicate that the accounting firm providing such report is independent of the Servicer in accordance with the Rules of the Public Company Accounting Oversight Board, and shall include any attestation report required under Item 1122(b) of Regulation AB (or any successor or similar items or rule), as then in effect. SERVICES RELATED TO TRUE-UP ADJUSTMENTS
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
