Secondary Schools In the middle and high schools, areas of certification shall be deemed to 21 be the areas for which the employee holds certification. No teacher assignment that would result 22 in a violation of state or federal law will be approved.
ARTISTES AND SPORTSPERSONS 1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
Governors and Regulators Whenever the Large Generating Facility is operated in parallel with the New York State Transmission System, the turbine speed governors and automatic voltage regulators shall be in automatic operation at all times. If the Large Generating Facility’s speed governors or automatic voltage regulators are not capable of such automatic operation, the Developer shall immediately notify NYISO, or its designated representative, and ensure that such Large Generating Facility’s real and reactive power are within the design capability of the Large Generating Facility’s generating unit(s) and steady state stability limits and NYISO system operating (thermal, voltage and transient stability) limits. Developer shall not cause its Large Generating Facility to disconnect automatically or instantaneously from the New York State Transmission System or trip any generating unit comprising the Large Generating Facility for an under or over frequency condition unless the abnormal frequency condition persists for a time period beyond the limits set forth in ANSI/IEEE Standard C37.106, or such other standard as applied to other generators in the New York Control Area on a comparable basis.
MIDDLE SCHOOLS 1. Where there are no negotiated provisions concerning the implementation or operation of a middle school program, this article shall govern the implementation or operation of a middle school program in a school district. 2. Should the employer seek to establish a middle school program in one or more schools in a district, the employer and the local shall meet, no later than ten (10) working days from a decision of the employer to implement a middle school program, in order to negotiate any alternate or additional provisions to the Collective Agreement which are necessary to accommodate the intended middle school program. 3. In the absence of any other agreement with respect to the instructional day and preparation time, the provisions of the Collective Agreement with regard to secondary schools shall apply to middle schools. 4. If the employer and the local are unable to agree on what, if any, alternate or additional provisions of the collective agreement are necessary to accommodate the intended middle school program(s), either party may refer the matter(s) in dispute to expedited arbitration for final and binding resolution pursuant to Article D.5.5 below. a. The jurisdiction of the arbitrator shall be limited to the determination of alternate or additional provisions necessary to accommodate the intended middle school program(s). b. In the event the arbitration is not concluded prior to the implementation of the middle school program, the arbitrator will have remedial authority to make appropriate retroactive modifications and adjustments to the agreement. c. The arbitration shall convene within thirty (30) working days of referral to arbitration in accordance with the following: i. Within ten (10) working days of the matter being referred to arbitration, the parties shall identify all issues in dispute; ii. Within a further five (5) working days, there shall be a complete disclosure of particulars and documents; iii. Within a further five (5) working days, the parties shall exchange initial written submissions; iv. The hearing shall commence within a further ten (10) working days; and v. The arbitrator shall render a final and binding decision within fifteen (15) working days of the arbitration concluding. 6. Where a middle school program has been established on or prior to ratification of the 2006-2011 Provincial Collective Agreement, the existing provisions shall be retained unless the parties mutually agree that they should be amended.
Indigenous Peoples The Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, ensure that the Project does not cause any impact on indigenous people within the meaning of the SPS. In the event that the Project does have any such impact, the Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, take all steps required to ensure that the Project complies with the applicable laws and any other applicable regulations of the Borrower and the SPS.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
ARTISTES AND SPORTSMEN 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.
People 4.1.1 Minimum requirements of people employed
Tropical Hardwood and Virgin Redwood Ban Pursuant to San Francisco Environment Code Section 804(b), the City urges Contractor not to import, purchase, obtain, or use for any purpose, any tropical hardwood, tropical hardwood wood product, virgin redwood or virgin redwood wood product.
COMMUNICATIONS BETWEEN THE PARTIES A copy of all communications relating to the subject matter of this Agreement between the Issuer and any Paying Agent (other than the Agent) shall be sent to the Agent.
