Fish and Wildlife Service 2002c. Colorado pikeminnow (Ptychocheilus lucius) recovery goals: amendment and supplement to the Colorado Squawfish Recovery Plan.
Bulk Migration 2.1.9.1 If Southern Telecom requests to migrate twenty-five (25) or more UNE- Port/Loop Combination (UNE-P) customers to UNE-Loop (UNE-L) in the same Central Office on the same due date, Southern Telecom must use the Bulk Migration process, which is described in the BellSouth CLEC Information Package, “UNE-Port/Loop Combination (UNE-P) to UNE-Loop (UNE-L) Bulk Migration.” This CLEC Information package, incorporated herein by reference as it may be amended from time to time, is located at xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxx/xxxx.xxxx. The rates for the Bulk Migration process shall be the nonrecurring rates associated with the Loop type being requested on the Bulk Migration, as set forth in Exhibit A of this Attachment. Additionally, OSS charges will also apply per LSR generated per customer account as provided for in the Bulk Migration Request. The migration of loops from Integrated Digital Loop Carrier (IDLC) will be done pursuant to Section 2.6 of this Attachment.
WSIB & LTD An Employee who is receiving benefits under the Workplace Safety and Insurance Act, or under an LTD plan, is not entitled to benefits under a school board’s sick leave and short-term disability plan for the same condition unless the employee is on a graduated return to work program then WSIB/LTD remains the first payor. For clarity, where an employee is receiving partial benefits under WSIB/LTD, they may be entitled to receive benefits under the sick leave plan, subject to the circumstances of the specific situation. During the interim period from the date of the injury/incident or illness to the date of the approval by the WSIB/LTD of the claim, the employee may access sick leave and short-term leave and disability coverage. A reconciliation of sick leave deductions made and payments provided, will be undertaken by the school board once the WSIB/LTD has adjudicated and approved the claim. In the event that the WSIB/LTD does not approve the claim, the school board shall deal with the absence consistent with the terms of the sick leave and short-term leave and disability plans.
Environmental Tobacco Smoke Public Law 103-227 (also known as the Pro-Children Act of 1994) and Vermont’s Act 135 (2014) (An act relating to smoking in lodging establishments, hospitals, and child care facilities, and on State lands) restrict the use of tobacco products in certain settings. Party shall ensure that no person is permitted: (i) to use tobacco products or tobacco substitutes as defined in 7 V.S.A. § 1001 on the premises, both indoor and outdoor, of any licensed child care center or afterschool program at any time; (ii) to use tobacco products or tobacco substitutes on the premises, both indoor and in any outdoor area designated for child care, health or day care services, kindergarten, pre-kindergarten, elementary, or secondary education or library services; and (iii) to use tobacco products or tobacco substitutes on the premises of a licensed or registered family child care home while children are present and in care. Party will refrain from promoting the use of tobacco products for all clients and from making tobacco products available to minors. Failure to comply with the provisions of the federal law may result in the imposition of a civil monetary penalty of up to $1,000 for each violation and/or the imposition of an administrative compliance order on the responsible entity. The federal Pro-Children Act of 1994, however, does not apply to portions of facilities used for inpatient drug or alcohol treatment; service providers whose sole source of applicable federal funds is Medicare or Medicaid; or facilities where Women, Infants, & Children (WIC) coupons are redeemed.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Transport The Parents consent to the Pupil travelling by any form of public transport and / or in a motor vehicle driven by a responsible adult who is duly licensed and insured to drive a vehicle of that type.
Cloud storage DSHS Confidential Information requires protections equal to or greater than those specified elsewhere within this exhibit. Cloud storage of Data is problematic as neither DSHS nor the Contractor has control of the environment in which the Data is stored. For this reason:
(1) DSHS Data will not be stored in any consumer grade Cloud solution, unless all of the following conditions are met:
(a) Contractor has written procedures in place governing use of the Cloud storage and Contractor attests in writing that all such procedures will be uniformly followed.
(b) The Data will be Encrypted while within the Contractor network.
(c) The Data will remain Encrypted during transmission to the Cloud.
(d) The Data will remain Encrypted at all times while residing within the Cloud storage solution.
(e) The Contractor will possess a decryption key for the Data, and the decryption key will be possessed only by the Contractor and/or DSHS.
(f) The Data will not be downloaded to non-authorized systems, meaning systems that are not on either the DSHS or Contractor networks.
(g) The Data will not be decrypted until downloaded onto a computer within the control of an Authorized User and within either the DSHS or Contractor’s network.
(2) Data will not be stored on an Enterprise Cloud storage solution unless either:
(a) The Cloud storage provider is treated as any other Sub-Contractor, and agrees in writing to all of the requirements within this exhibit; or,
(b) The Cloud storage solution used is FedRAMP certified.
(3) If the Data includes protected health information covered by the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), the Cloud provider must sign a Business Associate Agreement prior to Data being stored in their Cloud solution.
Smoke Free Environment The Lessor shall make all parts of the leased premise smoke-free. "
Migration MCK shall provide all requisite assistance as is reasonably requested by NewCo in order to migrate the Services from MCK’s personnel, facilities and environment to NewCo’s (or its designee’s) personnel, facilities and environment, provided, that, other than as expressly set forth in the Service Schedule, NewCo shall be responsible for all third-party costs incurred by MCK and its Affiliates to migrate such Services and, provided further, that, NewCo shall be responsible for all costs associated with operational decisions made by NewCo for its set-up costs and costs to procure items (e.g., selection of Customer Relationship Management software). For the avoidance of doubt, NewCo will be responsible for migration to any new NewCo Data Center, including design, implementation and testing. MCK will provide reasonable support in such efforts. MCK will provide to NewCo an electronic copy in the then-current format of all data that is owned by NewCo (a) a written description of processes and procedures used by MCK in connection with the provision of Services to the Core MTS Business to the extent such descriptions exist, (b) a written description of all system documentation, architecture diagrams and business process diagrams for the systems, processes and controls used in the Core MTS Business to the extent such descriptions exist and (c) written training and onboarding materials used in the Core MTS Business to the extent such materials exist. In addition, MCK will, upon NewCo’s reasonable request, make available knowledgeable MCK personnel for knowledge transfer and discussion at a mutually agreed upon time with respect to the Services and the processes, procedures and systems used in the provision of the Services. The parties will meet in person to establish, within two (2) weeks following the Closing Date, a planning process for the migration of the Services from MCK’s personnel, facilities and environment to NewCo’s (or its designee’s) personnel, facilities and environment. During such meetings, the parties will identify workstreams and workstream leaders, staff project teams for each workstream, identify roles and responsibilities for project team members and create a project charter that will serve collectively as the basis for developing more detailed timelines and specific deliverables for each of the workstreams. At a minimum, there will be a workstream for each functional area that is the subject of Schedules. Each workstream will report to the Project Managers. The parties will meet (in person or by telephone) as often as is reasonably necessary to develop such detailed timelines and specific deliverables for each workstream.
meminta nasihat daripada Pihak Xxxxxx dalam semua perkara berkenaan dengan jualan lelongan, termasuk Syarat-syarat Jualan (iii) membuat carian Hakmilik Xxxxx xxxxxx rasmi di Pejabat Tanah xxx/atau xxxx-xxxx Pihak-pihak Berkuasa yang berkenaan xxx (iv) membuat pertanyaan dengan Pihak Berkuasa yang berkenaan samada jualan ini terbuka kepada semua bangsa atau kaum Bumiputra Warganegara Malaysia sahaja atau melayu sahaja xxx juga mengenai persetujuan untuk jualan ini sebelum jualan lelong.Penawar yang berjaya ("Pembeli") dikehendaki dengan segera memohon xxx mendapatkan kebenaran pindahmilik (jika ada) daripada Pihak Pemaju xxx/atau Pihak Tuanpunya xxx/atau Pihak Berkuasa Negeri atau badan-badan berkenaan (v) memeriksa xxx memastikan samada jualan ini dikenakan cukai. HAKMILIK : Hakmilik strata bagi hartanah ini masih belum dikeluarkan HAKMILIK INDUK / NO. LOT : Pajakan Negeri 35263, Lot No.29096 MUKIM/DAERAH/NEGERI : Setapak / Kuala Lumpur / Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PEGANGAN : Pajakan selama 82-tahun berakhir pada 08/08/2085 KELUASAN LANTAI : 81.104 meter persegi ( 873 kaki persegi ) PEMAJU/PENJUAL : Mega Planner Jaya Sdn Bhd (326287-W)(Dalam Likuidasi) TUANPUNYA : Datuk Bandar Kuala Lumpur PEMBELI : Xxxxxxxx Bin Xxxxx @ Xxxx BEBANAN : Diserahhak kepada RHB Bank Berhad [196501000373 (6171-M)] Hartanah tersebut terletak di tingkat 9 pada bangunan apartment 14-tingkat terletak di Melati Impian Apartment, Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur. Hartanah tersebut adalah sebuah unit apartment 3 xxxxx dikenali sebaga Xxxxx Pemaju No. 9, Tingkat No.9, Pembangunan dikenali sebagai Melati Impian Apartment Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur xxx mempunyai alamat surat-xxxxxxxx xx Xxxx Xx. 0-0, Xxxxxx Impian Apartment, Xxxxx 0/00X, Xxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Harta ini dijual “keadaan seperti mana sediada” dengan harga rizab sebanyak RM 300,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: TIGA RATUS RIBU SAHAJA) xxx tertakluk kepada syarat-syarat Jualan xxx melalui penyerahan hakkan dari Pemegang Serahak, tertakluk kepada kelulusan di perolehi oleh pihak Pembeli daripada pihak berkuasa, jika ada, termasuk semua terma, syarat xxx perjanjian yang dikenakan xxx mungkin dikenakan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperolehi xxx mematuhi syarat-syarat berkenaan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan, jika ada xxx semua xxx xxx perbelanjaan ditanggung xxx dibayar oleh Xxxxx Xxxxxxx.Pembeli atas talian (online) juga tertakluk kepada terma-terma xxx syarat-syarat terkandung dalam xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Pembeli yang berminat adalah dikehendaki mendeposit kepada Pelelong 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atau Cashier’s Order di atas nama RHB Bank Berhad sebelum lelongan awam xxx xxxx xxxx xxxxxx hendaklah dibayar dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh lelongan kepada RHB Bank Berhad melalui Bank Draf / XXXXXX. Butir-butir pembayaran melalui XXXXXX, xxxx berhubung dengan Tetuan Zahrin Emrad & Sujaihah. Untuk maklumat lanjut, xxxx berhubung dengan TETUAN ZAHRIN EMRAD & SUJIAHAH, yang beralamat di Suite 10.3, 10th Floor, Xxx Xxxx Building, Xx.00, Xxxxx Xxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx. Tel: 00-0000 0000 / Fax: 00-0000 0000. [ Ruj: ZES/ZHR/RHB-FC/16250-17/0614-pae ], peguamcara bagi pihak pemegang xxxxx xxx atau pelelong yang tersebut dibawah.
