Postdoctoral Fellow Sample Clauses

Postdoctoral Fellow is a fixed-term paid appointment with entirely external funding and formal affiliations with OSU research programs and typically is part of a research team or lab. Rank is Postdoctoral Fellow.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (5)
AutoNDA by SimpleDocs
Postdoctoral Fellow. A Postdoctoral Fellow must hold a PhD or equivalent qualification. They will work on project/s requiring a significant degree of skill, initiative, independence and originality of thought, which creatively extends the bounds of knowledge. The employment of a Postdoctoral Fellow is fixed term because it is always dependent on research project funding streams. The fixed term of employment can be up to five years, dependent on the length of the research project and the availability of funding.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (4)
Postdoctoral Fellow. <<Insert>>
Sample 1Sample 2
Postdoctoral Fellow. Employees who meet the eligibility criteria shall be enrolled in the Major Medical Health Insurance plan (Single or Family) and shall pay 40% of the cost of the premium.
Sample 1
Postdoctoral Fellow. Employees who qualify for pregnancy and/or parental leave(s) in accordance with the Nova Scotia Labour Standards Code, are eligible to receive supplemental parental leave benefits for up to twenty-six (26) weeks. The benefit payable by the Employer shall be the difference between 100% of the minimum floor salary stipulated in Appendix A and the amount the Postdoctoral Fellow Employee receives from all other combined sources (including but not limited to Employment Insurance Benefits, and/or parental leave supplementary benefits funded by an external source or agency).
Sample 1
Postdoctoral Fellow. The Certificate Program will provide an annual postdoctoral fellowship in History for the academic years running from Fall 20 I 8 through Spring 2020. The ostdoctoral Fellow will be affiliated with the Certificate Program and will engage in research and teaching that advances the Cettificate Program's Mission. Individuals selected for the postdoctoral fellowship may hold the fellowship for consecutive terms. Undergraduate Support The Certificate Program will provide opportunities for undergraduates including, but not limited to, assistantships, research fellowships, internships, speaker series, and reading groups. Certificate Program Support The University will provide the Certificate Program with office space, furniture, and information technology support for its operational needs. The Certificate Program will host research workshops, conferences, and lectures that improve and disseminate the Certificate Program's research and contribute to broader academic literature and discussions.
Sample 1

Related to Postdoctoral Fellow

  • Kesimpulan Nominee Agreement atau dikenal dengan perjanjian pinjam nama merupakan perjanjian xxxxxx xxxx dibuat oleh nominee xxx beneficiary. Penggunaan Nominee Agreement dalam pendaftaran tanah membawa akibat hukum bukan hanya pada keabsahan dari Nominee Agreement itu sendiri melainkan juga pada keabsahan dari sertifikat hasil pendaftaran tanah objek Nominee Agreement. Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang merupakan suatu KTUN yang untuk memperoleh keabsahannya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yaitu kewe-nangan, prosedur, xxx substansi. Apabila terdapat salah satu syarat keabsahan suatu keputusan tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan keputusan tersebut tidak sah. Apabila dilihat dari segi pendaftaran tanah, pendaftaran tanah dengan adanya Nominee Agreement mengandung kecacatan prosedural materiil. Hal ini dikarenakan dalam pendaftaran dilakukan atas dasar suatu kebohongan, yang mana data yang dimasukkan pada saat pendaftaran sertifikat tanah bukanlah data dari pemilik tanah yang sesungguhnya. Oleh karena ditemukan adanya pemalsuan data dalam proses pendaftaran yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUPA, maka sertifikat hasil pendaftaran objek Nominee Agreement dianggap tidak sah. Akibat hukum dari tidak sahnya sertifikat hasil pendaftaran objek Nominee Agreement karena tidak memenuhi syarat prosedur adalah batalnya sertifikat tersebut (Nietig), yang mana bagi hukum perbuatan yang dilakukan tidak ada xxx akibat perbuatan itu juga dianggap tidak pernah ada. Dalam pembatalan sertifikat hak atas tanah, diperlukan putusan pengadilan atau keputusan dari badan/pejabat pemerintah yang berwenang yakni BPN, dalam hal ini adalah Kepala Xxxxxx Pertanahan Kabupaten/Kota. Kewenangan yang diberikan untuk mengeluarkan keputusan yang membatalkan itu didasarkan atas Asas Contrarius Actus, artonya yang berhak untuk mengeluarkan putusan dalam rangka mela-kukan pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah adalah badan/pejabat yang menerbitkan sertifikat tersebut. Dalam Pasal 66 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan memberikan pilihan terkait pembatalan suatu keputusan yang dapat juga dilakukan atas putusan pengadilan, yang mana akibat hukumnya berbeda dengan pembatalan sertifikat. Putusan pengadilan lebih menekankan dalam mengadili persoalan keabsahan daripada Nominee Agreement tersebut, terkait dengan siapa pemilik yang sebenarnya dari tanah tersebut. Langkah tersebut dirasa kurang tepat xxxxxx xxxxx banyak putusan yang justru mengun- tungkan pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, akan lebih tepat apabila BPN yang mencabut hak atas tanah tersebut, yang mana jika sertifikat tersebut dicabut oleh BPN melalui pembatalan sertifikat, maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah milik negara. Daftar Pustaka Buku: Xxxxxx, X., & Xxxxxxxx, F. (2017). Hukum Administrasi (Cet.I). Sinar Grafika. Xxxxxx, X. X. (2009). Black’s Law Dictionary (9th edition). Thomson West. xxxxx://xxx.xxx/10.15408/jch.v5i2.7096 Xxxxxx, P. M. (1994). Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Universitas Airlangga. Xxxxxxx, X. X. (2008). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. LBM. Xxxxxxx, X. X. (2005). Penelitian Hukum (1st ed.). Kencana Prenada Media Group. Xxxxxxx, X. (2006). Hukum Agraria xxx Xxx-Xxx atas Tanah (1st ed.). Kencana.

  • xxx/OpenGovernment/LobbingAtOrangeCounty aspx A lobbying blackout period shall commence upon issuance of the solicitation until the Board selects the Contractor. For procurements that do not require Board approval, the blackout period commences upon solicitation issuance and concludes upon contract award. The County may void any contract where the County Mayor, one or more County Commissioners, or a County staff person has been lobbied in violation of the black-out period restrictions of Ordinance No. 2002-15. • Orange County Protest Procedures xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/VendorServices/XxxxxxXxxxxxxXxxxxxxxxx.xx px Failure to file a protest with the Manager, Procurement Division by 5:00 PM on the fifth full business day after posting, shall constitute a waiver of bid protest proceedings.

Time is Money Join Law Insider Premium to draft better contracts faster.