Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Occupational Health and Safety Committee
(a) The parties agree that a joint occupational health and safety committee will be established. The Committee shall govern itself in accordance with the provisions of the Occupational Health and Safety Regulations made pursuant to the Workers Compensation Act. The Committee shall be between the Employer and the Union, with equal representation, and with each party appointing its own representatives. The Union agrees to actively pursue with the other Health Care unions, where more than one union is certified with the Employer, a joint union/employer committee for the purposes of the Occupational Health and Safety Regulations.
(b) Employees who are members of the Committee shall be granted leave without loss of pay or receive straight-time regular wages while attending meetings of the Joint Committee. Employees who are members of the Committee shall be granted leave without loss of pay or receive straight-time regular wages to participate in joint workplace inspections and joint accident investigations at the request of the Committee pursuant to the WCB Occupational Health and Safety Regulations. Committee meetings, workplace inspections and accident investigations shall be scheduled during normal working hours whenever practicable.
(c) The Occupational Health and Safety Committee shall have as part of its mandate the jurisdiction to receive complaints or concerns regarding workload problems which are safety-related, the right to investigate such complaints, the right to define the problem and the right to make recommendations for a solution. Where the Committee determines that a safety-related workload problem exists, it shall inform the Employer. Within 21 days thereafter, the Employer shall advise the Committee what steps it has taken or proposes to take to rectify the safety-related workload problem identified by the Committee. If the Union is not satisfied with the Employer's response, it may refer the matter to the Industry Trouble shooter for a written recommendation.
(d) No employee shall be disciplined for refusal to work when excused by the provisions of the
Occupational Health and Safety Act The Employer, the Union, and the Employees recognize they are bound by the provisions of the Occupational Health and Safety Act, S.N.S. 1996, c.7, and appropriate federal acts and regulations. Any breach of these obligations may be grieved pursuant to this Agreement.
COVID-19 Employees of Contractor and/or persons working on its behalf, including, but not limited to, subcontractors (collectively, “Contractor Personnel”), while performing services under this Agreement and prior to interacting in person with City employees, contractors, volunteers, or members of the public (collectively, “In-Person Services”) must be fully vaccinated against the novel coronavirus 2019 (“COVID-19”). “Fully vaccinated” means that 14 or more days have passed since Contractor Personnel have received the final dose of a two-dose COVID-19 vaccine series (Moderna or Pfizer-BioNTech) or a single dose of a one-dose COVID-19 vaccine (Xxxxxxx & Xxxxxxx/Xxxxxxx) and all booster doses recommended by the Centers for Disease Control and Prevention. Prior to assigning Contractor Personnel to perform In-Person Services, Contractor shall obtain proof that such Contractor Personnel have been fully vaccinated. Contractor shall retain such proof for the document retention period set forth in this Agreement. Contractor shall grant medical or religious exemptions (“Exemptions”) to Contractor Personnel as required by law. If Contractor wishes to assign Contractor Personnel with Exemptions to perform In- Person Services, Contractor shall require such Contractor Personnel to undergo weekly COVID-19 testing, with the full cost of testing to be borne by Contractor. If Contractor Personnel test positive, they shall not be assigned to perform In-Person Services or, to the extent they have already been performing In-Person Services, shall be immediately removed from those assignments. Furthermore, Contractor shall immediately notify City if Contractor Personnel performing In-Person Services (1) have tested positive for or have been diagnosed with COVID-19, (2) have been informed by a medical professional that they are likely to have COVID-19, or (3) meet the criteria for isolation under applicable government orders.
meminta nasihat daripada Pihak Xxxxxx dalam semua perkara berkenaan dengan jualan lelongan, termasuk Syarat-syarat Jualan (iii) membuat carian Hakmilik Xxxxx xxxxxx rasmi di Pejabat Tanah xxx/atau xxxx-xxxx Pihak-pihak Berkuasa yang berkenaan xxx (iv) membuat pertanyaan dengan Pihak Berkuasa yang berkenaan samada jualan ini terbuka kepada semua bangsa atau kaum Bumiputra Warganegara Malaysia sahaja atau melayu sahaja xxx juga mengenai persetujuan untuk jualan ini sebelum jualan lelong.Penawar yang berjaya ("Pembeli") dikehendaki dengan segera memohon xxx mendapatkan kebenaran pindahmilik (jika ada) daripada Pihak Pemaju xxx/atau Pihak Tuanpunya xxx/atau Pihak Berkuasa Negeri atau badan-badan berkenaan (v) memeriksa xxx memastikan samada jualan ini dikenakan cukai. HAKMILIK : Hakmilik strata bagi hartanah ini masih belum dikeluarkan HAKMILIK INDUK / NO. LOT : Pajakan Negeri 35263, Lot No.29096 MUKIM/DAERAH/NEGERI : Setapak / Kuala Lumpur / Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PEGANGAN : Pajakan selama 82-tahun berakhir pada 08/08/2085 KELUASAN LANTAI : 81.104 meter persegi ( 873 kaki persegi ) PEMAJU/PENJUAL : Mega Planner Jaya Sdn Bhd (326287-W)(Dalam Likuidasi) TUANPUNYA : Datuk Bandar Kuala Lumpur PEMBELI : Xxxxxxxx Bin Xxxxx @ Xxxx BEBANAN : Diserahhak kepada RHB Bank Berhad [196501000373 (6171-M)] Hartanah tersebut terletak di tingkat 9 pada bangunan apartment 14-tingkat terletak di Melati Impian Apartment, Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur. Hartanah tersebut adalah sebuah unit apartment 3 xxxxx dikenali sebaga Xxxxx Pemaju No. 9, Tingkat No.9, Pembangunan dikenali sebagai Melati Impian Apartment Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur xxx mempunyai alamat surat-xxxxxxxx xx Xxxx Xx. 0-0, Xxxxxx Impian Apartment, Xxxxx 0/00X, Xxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Harta ini dijual “keadaan seperti mana sediada” dengan harga rizab sebanyak RM 300,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: TIGA RATUS RIBU SAHAJA) xxx tertakluk kepada syarat-syarat Jualan xxx melalui penyerahan hakkan dari Pemegang Serahak, tertakluk kepada kelulusan di perolehi oleh pihak Pembeli daripada pihak berkuasa, jika ada, termasuk semua terma, syarat xxx perjanjian yang dikenakan xxx mungkin dikenakan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperolehi xxx mematuhi syarat-syarat berkenaan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan, jika ada xxx semua xxx xxx perbelanjaan ditanggung xxx dibayar oleh Xxxxx Xxxxxxx.Pembeli atas talian (online) juga tertakluk kepada terma-terma xxx syarat-syarat terkandung dalam xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Pembeli yang berminat adalah dikehendaki mendeposit kepada Pelelong 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atau Cashier’s Order di atas nama RHB Bank Berhad sebelum lelongan awam xxx xxxx xxxx xxxxxx hendaklah dibayar dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh lelongan kepada RHB Bank Berhad melalui Bank Draf / XXXXXX. Butir-butir pembayaran melalui XXXXXX, xxxx berhubung dengan Tetuan Zahrin Emrad & Sujaihah. Untuk maklumat lanjut, xxxx berhubung dengan TETUAN ZAHRIN EMRAD & SUJIAHAH, yang beralamat di Suite 10.3, 10th Floor, Xxx Xxxx Building, Xx.00, Xxxxx Xxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx. Tel: 00-0000 0000 / Fax: 00-0000 0000. [ Ruj: ZES/ZHR/RHB-FC/16250-17/0614-pae ], peguamcara bagi pihak pemegang xxxxx xxx atau pelelong yang tersebut dibawah.
OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY (a) It is a mutual interest of the parties to promote health and safety in workplaces and to prevent and reduce the occurrence of workplace injuries and occupational diseases. The parties agree that health and safety is of the utmost importance and agree to promote health and safety and wellness throughout the organization. The employer shall provide orientation and training in health and safety to new and current employees on an ongoing basis, and employees shall attend required health and safety training sessions. Accordingly, the parties fully endorse the responsibilities of employer and employee under the Occupational Health and Safety Act, making particular reference to the following:
Joint Occupational Health and Safety Committee The Employer and the Union recognize the role of the joint Occupational Health and Safety Committee in promoting a safe and healthful workplace. The parties agree that a Joint Occupational Health and Safety Committee shall be established for each Employer covered by this Collective Agreement. The Committee shall govern itself in accordance with the provisions of the Industrial Health and Safety Regulations made pursuant to the Workers’ Compensation Act. The Committee shall be as between the Employer and the Union, with equal representation, and with each party appointing its own representatives. Representatives of the Union shall be chosen by the Union membership or appointed by the Union. All minutes of the meetings of the Joint Occupational Health & Safety Committee will be recorded in a mutually agreeable format and will be sent to the Union. The Union further agrees to actively pursue with the other Health Care Unions a Joint Union Committee for the purposes of this Article. The Employer agrees to provide or cause to be provided to Employer members of the Joint Occupational Health and Safety Committee adequate training and orientation to the duties and responsibilities of committee members to allow the incumbents to fulfil those duties competently. The Union agrees to provide or cause to be provided to Union members of the Joint Occupational Health and Safety Committee adequate training and orientation to the duties and responsibilities of committee members to allow the incumbents to fulfil those duties competently. Such training and orientation shall take place within six (6) months of taking office.
MIDDLE SCHOOLS 1. Where there are no negotiated provisions concerning the implementation or operation of a middle school program, this article shall govern the implementation or operation of a middle school program in a school district.
2. Should the employer seek to establish a middle school program in one or more schools in a district, the employer and the local shall meet, no later than ten (10) working days from a decision of the employer to implement a middle school program, in order to negotiate any alternate or additional provisions to the Collective Agreement which are necessary to accommodate the intended middle school program.
3. In the absence of any other agreement with respect to the instructional day and preparation time, the provisions of the Collective Agreement with regard to secondary schools shall apply to middle schools.
4. If the employer and the local are unable to agree on what, if any, alternate or additional provisions of the collective agreement are necessary to accommodate the intended middle school program(s), either party may refer the matter(s) in dispute to expedited arbitration for final and binding resolution pursuant to Article D.5.5 below.
a. The jurisdiction of the arbitrator shall be limited to the determination of alternate or additional provisions necessary to accommodate the intended middle school program(s).
b. In the event the arbitration is not concluded prior to the implementation of the middle school program, the arbitrator will have remedial authority to make appropriate retroactive modifications and adjustments to the agreement.
c. The arbitration shall convene within thirty (30) working days of referral to arbitration in accordance with the following:
i. Within ten (10) working days of the matter being referred to arbitration, the parties shall identify all issues in dispute;
ii. Within a further five (5) working days, there shall be a complete disclosure of particulars and documents;
iii. Within a further five (5) working days, the parties shall exchange initial written submissions;
iv. The hearing shall commence within a further ten (10) working days; and
v. The arbitrator shall render a final and binding decision within fifteen (15) working days of the arbitration concluding.
6. Where a middle school program has been established on or prior to ratification of the 2006-2011 Provincial Collective Agreement, the existing provisions shall be retained unless the parties mutually agree that they should be amended.
CUKAI Jualan hartanah tersebut akan dikenakan cukai berdasarkan mana-mana Akta terkini atau selepasnya yang dikuatkuasa oleh Kerajaan Malaysia yang mana berkenaan. Sebarang tunggakan caj perkhidmatan atau penyelenggaraan tanpa faedah penalti lewat (jika ada) yang tertunggak xxx perlu dibayar kepada mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan xxx/atau pihak Pemaju akan ditanggung oleh pihak Pemegang Xxxxx Xxx/Pemberi Pinjaman setakat tarikh jualan lelongan hartanah tersebut (tertakluk kepada maksimum 10% daripada harga rizab) yang akan dibayar daripada harga pembelian, dengan syarat bahawa Pemegang Xxxxx Xxx/Pemberi Pinjaman menerima xxx xxxx terperinci untuk caj perkhidmatan penyelenggaraan xxx penyata akaun yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa xxx/atau pemaju yang berkaitan daripada Pembeli dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh jualan xxx jika gagal pembeli tidak akan layak untuk apa-apa pembayaran, xxx sebarang jumlah tertunggak yang perlu dibayar selepas tarikh jualan lelongan hartanah tersebut hendaklah ditanggung oleh pembeli.
Safety Footwear 1. The State will provide employees in the positions listed in Section 3 below, and employees who are currently required to wear safety footwear by Department Work Rules, an allowance of one hundred fifty dollars ($150.00) for replacement of safety footwear. This allowance will be paid to employees on a semiannual basis, with half paid in January and half paid in July to eligible employees on the payroll at the time of the payments. Employees of Departments with work rules that provide such safety footwear will not be eligible for the safety footwear allowance.
2. Safety footwear purchased must meet ANSI standards where applicable. Requirements for the wearing of safety footwear will be in accordance with work rules published by the State.
3. Positions required to wear safety footwear:
