Wet Weather In the event of wet weather, work in the open will continue until the particular work in hand can no longer be done safely and efficiently. Whilst it is raining, employees will be required to: Continue to work under cover or relocate to alternative work under cover, on site. Obtain materials and services for employees working under cover where there is only minimal exposure to inclement weather. When required, perform emergency and safety work. In addition, work on unexpected breakdowns, which can be corrected in limited time duration. Should a portion of the project be affected by wet weather, all other employees not so affected shall continue working in accordance with award conditions, regardless that some employees may be entitled to cease work due to wet weather. If a halt to productive work occurs due to inclement weather, the parties agree that employees may be relocated to other unaffected sites. Where the above steps are not possible, affected employees may be required to attend tool box meetings, work planning sessions or skills development activities, all of which will count as productive time for payment purposes.
Drainage Systems (1) Clear culvert inlets, outlets, and sediment catching basins.
(2) Maintain waterbars, drainage dips, and other water diversion measures.
(3) During active use, patrol and maintain functional drainage.
(4) Repair damaged culvert ends.
Environmental Tobacco Smoke Public Law 103-227 (also known as the Pro-Children Act of 1994) and Vermont’s Act 135 (2014) (An act relating to smoking in lodging establishments, hospitals, and child care facilities, and on State lands) restrict the use of tobacco products in certain settings. Party shall ensure that no person is permitted: (i) to use tobacco products or tobacco substitutes as defined in 7 V.S.A. § 1001 on the premises, both indoor and outdoor, of any licensed child care center or afterschool program at any time; (ii) to use tobacco products or tobacco substitutes on the premises, both indoor and in any outdoor area designated for child care, health or day care services, kindergarten, pre-kindergarten, elementary, or secondary education or library services; and (iii) to use tobacco products or tobacco substitutes on the premises of a licensed or registered family child care home while children are present and in care. Party will refrain from promoting the use of tobacco products for all clients and from making tobacco products available to minors. Failure to comply with the provisions of the federal law may result in the imposition of a civil monetary penalty of up to $1,000 for each violation and/or the imposition of an administrative compliance order on the responsible entity. The federal Pro-Children Act of 1994, however, does not apply to portions of facilities used for inpatient drug or alcohol treatment; service providers whose sole source of applicable federal funds is Medicare or Medicaid; or facilities where Women, Infants, & Children (WIC) coupons are redeemed.
Moonlighting Employment as a physician in a professional capacity outside of what is outlined in this Agreement, whether temporary special medical activity (“TSMA”) or external moonlighting, must be approved in writing, in advance, by the Departmental Chair, Program Director and Director of Graduate Medical Education (or designee). Even if approved, professional and general liability insurance as outlined in Section 5.4 is not provided to Trainee engaged in external moonlighting. Trainee acknowledges he or she has the responsibility to obtain insurance for such engagement. TSMA and external moonlighting must be included and reported as part of Trainee's hours spent on clinical experience and education. Trainee shall not be required to engage in any outside work.
Adverse Weather Shall be only weather that satisfies all of the following conditions: (1) unusually severe precipitation, sleet, snow, hail, or extreme temperature or air conditions in excess of the norm for the location and time of year it occurred based on the closest weather station data averaged over the past five years, (2) that is unanticipated and would cause unsafe work conditions and/or is unsuitable for scheduled work that should not be performed during inclement weather (i.e., exterior finishes), and (3) at the Project.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Towing Contractor shall meet all requirements set forth in Title 46 CFR, Part 15 for Towing Assistance. Unless otherwise specified in the work request, Purchasers require a dead-ship tow plan to be approved by the Coast Guard in accordance with the Puget Sound Harbor Safety Committee for vessels over 50-feet, unless the Coast Guard deems the plan unnecessary. Contractor is responsible to obtain a tow plan and provide Purchaser with an approved copy at least one (1) business day prior to the tow. The plan is located on the Puget Sound Harbor Safety Committee’s website under the Safety Plan link on the left side of the page (xxxx://xxxxx.xxx/about). This site will have the most update version of the plan.
Welding Welding and use of cutting torches or cutoff saws will be permitted only in areas that have been cleared or are free of all material capable of carrying fire. Flammable debris and vegetation must be removed from within a minimum 10-foot radius of all welding and cutting operations. A shovel and a 5-gallon standard backpack water container filled and with handpump attached shall be immediately available for use in the event of a fire start. C8.64 – DEBARMENT AND SUSPENSION CERTIFICATION (3/18). Pursuant to 2 CFR 180 and 2 CFR 417, Purchaser shall certify and obtain certifications from its Subcontractors regarding debarment, suspension, ineligibility, and voluntary exclusion, including additional Subcontractors obtained after award of this contract. “Subcontractors” are participants in lower tier covered transactions. Purchaser may rely upon a certification of a prospective Subcontractor that it is not proposed for debarment under 48 CFR 9.4, debarred, suspended, ineligible, or voluntarily excluded from participating in covered transactions or timber sales, unless Purchaser knows that the certification is erroneous. Purchaser shall keep the certifications of its Subcontractors on file until timber sale Termination Date and any extensions thereof, and will provide a copy at the written request of Contracting Officer. Nothing contained in the foregoing shall be construed to require establishment of a system of records in order to render in good faith the certification required by this Subsection. The knowledge and information of Purchaser is not required to exceed that which is normally possessed by a prudent person in the ordinary course of business dealings. If Purchaser knowingly enters into a timber sale transaction with a person who is proposed for debarment under 48 CFR 9.4, suspended, debarred, ineligible, or voluntarily excluded from participation in covered transactions or timber sales, in addition to other remedies available to the Government, Forest Service may pursue available remedies, including suspension and/or debarment. Contracting Officer shall provide a copy of Forms AD-1047 Certification Regarding Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters – Primary Covered Transactions and AD-1048 Certification Regarding Debarment, Suspension, Ineligibility and Voluntary Exclusion – Lower Tier Covered Transactions to the Purchaser. Purchaser shall complete form AD-1047 and provide to the Contracting Officer upon request. Purchaser shall require each subcontractor to complete form AD-1048 and provide to the Contracting Officer upon request.
FLOORING All Bed Rooms, Dinning-cum-Living, and would be finished with Ivory Vitrified tiles (24'' X 24'') flooring and 4'' skirting. Bath-room, Kitchen & Balcony would be finished with Ivory Ceramic tiles (12'' X 12'') flooring. The walls of the Toilets/Bathrooms would finish with white glazed tiles in 60'' height. Roof would be finished with roof tiles.
Irrigation An irrigation reduced pressure zone (hereinafter referred to as “RPZ”) is required for any irrigation systems and must be installed by the Developer and/or eventual lot owner and tested in accordance with the Minnesota Department of Health Guidelines for Designing Backflow Prevention Assembly Installations (hereinafter referred to as “Guidelines”). The initial test results and certification shall be submitted to the City of Maple Grove Public Works Department. Subsequently, the RPZ must be tested, per the Guidelines, at least annually by a certified tester with the results reported to the City of Maple Grove Building Department and the RPZ must be rebuilt as needed in accordance with the Guidelines. Test/rebuilt reports shall be mailed or faxed to the City of Maple Grove Building Department at (000) 000-0000. The irrigation system shall be designed, and the Plans shall be modified accordingly, prior to the issuance of any permits for the development of the Property, to accommodate a 1-inch water meter and a maximum flow of 50 gallons per minute.
