Reclamation This provision shall apply in the event that Company has: (a) delivered the part(s) to Customer on credit; (b) financed the sale of the part(s) to Customer or (c) has been engaged by Customer for the repair, reconditioning or refurbishment of part(s). As a condition of Company allowing Customer to accept delivery of the part(s) on credit, Customer represents and warrants to Company that Customer is solvent and is not presently a debtor in any bankruptcy case in any court of competent jurisdiction. In the event Customer becomes insolvent before delivery or while parts are in transit, it will immediately notify Company. The failure to notify Company immediately will be construed as a reaffirmation of Customer’s solvency at the time of delivery. Company will have the right to stop delivery of the parts by a bailee or other third party transporting the same if Customer becomes insolvent, repudiates or fails to make a payment due, in order to withhold or reclaim the parts under the provisions of the Uniform Commercial Code. In the event parts reach Customer prior to Company’s ability to stop parts and Customer cannot make payments within the agreed upon payment terms, Customer shall return the parts to Company at Customer’s expense. In the event of Customer’s insolvency, the foregoing invoice together with this Agreement shall constitute a demand by Company for reclamation of the part(s) in accordance with Section 2-702 of the Uniform Commercial Code and Section 546 (c)(1) of the United States Bankruptcy Code. In the event of Customer’s insolvency, Customer does hereby waive any defenses to Company’s reclamation of the part(s) and Customer shall promptly return possession of the parts to Company. Customer hereby grants a general lien on, and a security interest in, any assets belonging to Customer as security for the performance of its obligations hereunder or to satisfy any obligation owed by Customer to Company under any agreement.
Platby In consideration for the proper performance of the Study by Site in compliance with the terms and conditions of this Agreement, payments shall be made in accordance with the provisions set forth in Attachment A, with the last payment being made after the Site completes all its obligations hereunder, and IQVIA has received all properly completed CRFs and, if IQVIA requests, all other Confidential Information (as defined below). V souvislosti s řádným plněním Studie Místem provádění klinického hodnocení, a to v souladu s podmínkami a ustanoveními této Smlouvy, budou poskytovány platby dle podmínek a ustanovení definovaných v Příloze A, přičemž poslední platba bude uskutečněna poté, co Místo provádění klinického hodnocení splní a dokončí veškeré závazky, jež mu vyplývají z této Smlouvy, a IQVIA obdrží veškeré řádně vyplněné CRF a, bude-li tak IQVIA vyžadovat, veškeré další Důvěrné informace The estimated value of financial payment under this Agreement shall be approximately CZK 903.042,-. DrugDev will receive Site invoices and process payments unless otherwise agreed. Any queries regarding Site invoices or payments should be directed to XxxxXxx at the contact details outlined in Attachment A. All payments will be made in favor of the Institution. (ve smyslu níže uvedené definice). Předpokládaná hodnota finančního plnění dle této Smlouvy činí přibližně 903.042,- Kč. Nebude-li ujednáno jinak, faktury od Místa provádění klinického hodnocení obdrží a platby bude zpracovávat společnost DrugDev. Veškeré dotazy ohledně faktur Místa provádění klinického hodnocení nebo plateb mají být adresovány společnosti DrugDev, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny v Příloze A. Veškeré platby budou uskutečněny ve prospěch Poskytovatele...
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.
Transportation Management Tenant shall fully comply with all present or future programs intended to manage parking, transportation or traffic in and around the Building, and in connection therewith, Tenant shall take responsible action for the transportation planning and management of all employees located at the Premises by working directly with Landlord, any governmental transportation management organization or any other transportation-related committees or entities.
Recycling If this Agreement provides for the purchase or use of goods specified in PCC 12207 (for example, certain paper products, office supplies, mulch, glass products, lubricating oils, plastic products, paint, antifreeze, tires and tire-derived products, and metal products), this section is applicable with respect to those goods. Without limiting the foregoing, if this Agreement includes (i) document printing, (ii) parts cleaning, or (iii) janitorial and building maintenance services, this section is applicable. Contractor shall use recycled products in the performance of this Agreement to the maximum extent doing so is economically feasible. Upon request, Contractor shall certify in writing under penalty of perjury, the minimum, if not exact, percentage of post consumer material as defined in the PCC 12200, in such goods regardless of whether the goods meet the requirements of PCC 12209. With respect to printer or duplication cartridges that comply with the requirements of PCC 12156(e), the certification required by this subdivision shall specify that the cartridges so comply.
Drainage Systems (1) Clear culvert inlets, outlets, and sediment catching basins.
(2) Maintain waterbars, drainage dips, and other water diversion measures.
(3) During active use, patrol and maintain functional drainage.
(4) Repair damaged culvert ends.
Stormwater Notwithstanding any other provisions or terms of this Agreement, Company acknowledges that certain properties within the Premises or on Authority-owned land are subject to stormwater rules and regulations. Company agrees to observe and abide by such stormwater rules and regulations as may be applicable to the Premises, and, if applicable, Company hereby expressly covenants, warrants, and represents to Authority, in connection with Company’s operations on the Premises, the following:
A. Company is required to submit a Notice of Intent to use the State of Florida Multi-Sector Generic Permit for Stormwater Discharge Associated with Industrial Activity. Authority and Company both acknowledge that close cooperation is necessary to ensure compliance with any stormwater discharge permit terms and conditions, as well as to ensure safety and to minimize the cost of compliance. Company acknowledges further that it may be necessary to undertake actions to minimize the exposure of stormwater to “significant materials” (as such term may be defined by applicable stormwater rules and regulations) generated, stored, handled, or otherwise used by Company by implementing and maintaining “best management practices” (BMPs) (as such term may be defined in applicable stormwater rules and regulations). Company will establish a BMP plan for the Premises and submit a copy to Authority.
B. Company will be knowledgeable of any stormwater discharge permit requirements applicable to Company and with which Company will be obligated to comply. The submittal of a Notice of Intent will be made by Company to the FDEP, and a copy will be submitted to Authority. Company is required to comply with the following requirements including, but not limited to, certification of non-stormwater discharges; collection of stormwater samples; preparation of a Stormwater Pollution Prevention Plan or similar plans; implementation of BMPs; and maintenance and submittal of necessary records. In complying with such requirements, Company will observe applicable deadlines set by the regulatory agency that has jurisdiction over the permit. Company agrees to undertake, at its sole expense, those stormwater permit requirements for which it has received written notice from the regulatory agency and that apply to the Premises, and Company agrees that it will hold harmless and indemnify Authority for any violations or non-compliance with any such permit requirements.
Closure Area Calculation Sheet – A computer generated print-out of the area and the perimeter bearings, distances, curve data, and coordinates of an individual parcel of land to be acquired.
Dewatering (a) Where the whole of a site is so affected by surface water following a period of rain that all productive work is suspended by agreement of the Parties, then dewatering shall proceed as above with Employees so engaged being paid at penalty rates as is the case for safety rectification work. This work is typically performed by Employees engaged within CW1, CW2 or CW3 classifications. When other Employees are undertaking productive work in an area or areas not so affected then dewatering will only attract single time rates.
(b) Where a part of a site is affected by surface water following a period of rain, thus rendering some areas unsafe for productive work, consistent with the Employer’s obligations under the OH&S Act, appropriate Employees shall assist in the tidying up of their own work site or area if it is so affected. Where required, appropriate Employees will be provided with the appropriate PPE. Such work to be paid at single time rates. Productive work will continue in areas not so affected.
(c) To avoid any confusion any ‘dewatering’ time which prevents an Employee from being engaged in their normal productive work is not included in any calculation for the purposes of determining whether an Employee is entitled to go home due to wet weather (refer clauses 32.4 and 32.5)
