Alternatif Kebijakan. Dengan tujuan untuk mendorong proporsionalitas antar kecamatan, kebijakan untuk melakukan penataan ulang kecamatan menjadi keniscayaan. Penataan bisa dilakukan dengan menata ulang jumlah kecamatan, yaitu dengan cara menggabungkan, menghapuskan atau memekarkan kecamatan. Alternatif kebijakan lain yang bisa diamil adalah dengan membiarkan jumlah kecamatan seperti sekarang, dam penataan dilakukan dengan penataan pada aspek kewenangan, kelembagaan dan perumusan daya dukung yang memungkinkan kecamatan bisa menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik sebagaimana yang diuraikan di Bab 1. Jumlah kecamatan yang dipandang terlalu banyak dan tidak adanya proporsionalitas antar kecamatan merupakan alasan pokok untuk mempertimbangkan diambilnya kebijakan penggabungan maupun pemekaran kecamatan di Kota Yogyakarta. Seperti dijelaskan oleh salah seorang Camat dalam sebuah kesempatan FGD bahwa, ‟jumlah kecamatan di kota Yogyakarta terlalu banyak dan lagi beban kerja antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya tidak setara‟. Disproporsionalitas tersebut terjadi akibat beban sejarah yang harus ditanggung oleh kecamatan, dimana keberadaannya merupakan kelanjutan atau metamorfose dari unit kemantren. Seperti dijelaskan dalam bab 2, bahwa kemantren dibentuk berbasis pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat dan tidak dibuat dalam logika pengelolaan administrasi seperti halnya kecamatan. Akibatnya, ketika kemantren dijadikan sebagai basis pembentukan kecamatan terjadi ketidakseimbangan beban yang harus ditanggung masing-masing kecamatan. Lebih lanjut, jumlah kecamatan yang terlalu banyak juga telah menimbulkan persoalan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai jalan keluar atas persoalan-persoalan tersebut, salah satu alternatif yang bisa dipikirkan adalah dengan melakukan penataan ulang jumlah kecamatan. Penataan ulang ini bisa berupa pemekaran atau penggabungan kecamatan. Artinya, sejumlah kecamatan dengan alasan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan bisa saja digabungkan, dan sejumlah kecamatan yang selama ini dipandang memiliki beban kerja terlalu banyak bisa dimekarkan menjadi dua kecamatan. Pilihan kebijakan penataan ulang jumlah ini tentu saja harus dikaitkan dengan tujuan untuk menciptakaan keseimbangan atau proporsionalitas antar kecamatan. Namun demikian, kebijakan penggabungan atau pemekaran kecamatan harus didasarkan pada indikator-indikator yang jelas, dan indikator-indikator tersebut harus didasarkan pada peran atau...
Alternatif Kebijakan. Alternatif kebijakan yang akan dibahas di bab ini akan mengurai tentang beberapa kemungkinan yang mungkin dilakukan oleh stakeholders untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan sumber daya. Sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, alternatif solusi ini penting untuk disajikan sebagai sebuah pilihan kebijakan yang mungkin akan diambil. Alternatif kebijakan ini akan dilihat berdasarkan feasibilitasnya sehingga dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang ideal dalam rangka perbaikan sumber daya di kecamatan. Hal ini menandakan bahwa setiap alternatif yang akan ditulis di bawah ini tidak selalu memungkinkan untuk diterapkan menjadi sebuah kebijakan. Pilihan paling ideal akan disampaikan di sub bagian rekomendasi. Sejalan dengan tiga prioritas isu sumber daya yang dibahas dalam bab ini, alternatif kebijakan juga akan terbagi menjadi tiga kategori isu sumberdaya. Alternatif kebijakan pertama akan membahas tentang daya dukung keuangan diikuti oleh daya dukung personil dan terakhir daya dukung prasarana dan sarana. Daya Dukung Keuangan berkaitan dengan upaya menciptakan dukungan finansial yang optimal bagi kecamatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Sumber dan mekanisme penganggaran yang jelas harus memberikan ruang bagi kecamatan untuk berkembang. Selama ini keuangan menjadi kendala utama bagi berkembangnya kecamatan dan menjadi kambing hitam atas tidak maksimalnya aparat di tingkat kecamatan bekerja. Alasan klasik berupa ketiadaan dana yang menyebabkan kecamatan tidak bisa optimal melakukan tugasnya bisa dimaknai sebagai dua hal. Pertama, memang secara empiris kecamatan tidak dilengkapi dengan dukungan finansial yang mamadai dan kedua, ketiadaan dukungan finansial ini menyebabkan tidak adanya semangat bekerja bagi aparat kecamatan. Selain itu, bisa jadi, kekurangan dukungan finansial ini dijadikan sasaran alasan atas kemalasan birokrat kecamatan bekerja. Secara umum, problema keuangan di kecamatan membutuhkan tambahan dana dan mekanisme yang mengatur aliran dana tersebut. Kesadaran dan pemahaman terhadap kedua hal ini menjadi kunci bagi solusi masalah keuangan kecamatan. Alternatif yang akan diurai terbagi menjadi alternatif untuk menyelesaikan kekurangan keuangan dan pengaturan keuangan. Upaya untuk membagi masalah keuangan menjadi dua dan dicarikan alternatif solusinya satu per-satu diharapkan dapat lebih mempermudah penyelesaian persoalan.