Arah dan Jangkauan Pengaturan Klausul Contoh

Arah dan Jangkauan Pengaturan. Peraturan daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan untuk mengatur tentang proses pengorganisasian urusan pemerintahan dalam unit kerja yakni organisasi perangkat daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembentukan sebuah organisasi perangkat daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dibentuknya sebuah organisasi agar tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud. Proses merumuskan rancangan struktur organisasi dikenal dengan istilah mendesain organisasi. Untuk itu Pemerintah Kota Bontang dalam melakukan desain organisasi perangkat daerah mendasarkan pada teori salah satu pakar yakni Xxxxxxx pada tahun 2007, bahwa perumusan desain organisasi setidaknya mencakup menentukan spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando (span of control). Di samping itu untuk menentukan besaran tipelogi organisasi apakah masuk kategori organisasi dengan beban kerja besar, kecil dan menengah maka Pemerintah Kota Bontang juga menambahkan satu langkah proses dengan melakukan perhitungan faktor umum dan faktor teknis urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Jangkauan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik diwadahi dalam bentuk “Badan”. Dalam peraturan daerah ini hanya akan memuat pembentukan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mencantumkan tipeloginya sedangkan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja akan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.