Tujuan dan Kegunaan. 3 D. Metode ....................................................................................... 3
Tujuan dan Kegunaan. Maksud dari pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk menentukan kebijakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan peraturan Daerah provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian naskah akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang dimaksud adalah peraturan daerah. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, khususnya tentang kelembagaan dan peningkatan kinerja dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang- undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh teori bahwa hukum yang baik merupakan hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja. Dalam kaitannya dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka naskah akademik akan menjawab urgensi diubahnya peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih berlaku saat ini (eksisting), materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah, serta linieritas perubahan peraturan daera...
Tujuan dan Kegunaan. Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
Tujuan dan Kegunaan. 1. Tujuan Penyusunan Kajian Akademik Badan Pengkajian MPR “Hubungan Pusat dan Daerah”
Tujuan dan Kegunaan