Berakhirnya Persekutuan Firma Klausul Contoh

Berakhirnya Persekutuan Firma. Persekutuan Firma sama halnya dengan Persekutuan Perdata, maka mengenai bubarnya Persekutuan Perdata sama halnya dengan Persekutuan Firma yakni Bagian Kedelapan, Bab VIII, Buku III KUH Perdata, mulai Pasal 1646 s/d 1652 ditambah dengan Pasal 31 s/d 35 KUHD.22 Pada Pasal 31 KUHD menjelaskan secara khusus untuk kepentingan pihak ketiga, yang berbunyi “ membubarkan persekutuan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian pendirian atau sebagai akibat atau pemberhentian, begitu juga memperpanjang waktu sehabis waktu yang telah ditentukan, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik didaftarkan seperti tersebut di atas dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.” Setelah persekutuan firma dinyatakan bubar perlu diadakan yang namanya pemberesan walaupun dalam Pasal 31 KUHD tidak menyebutkan adanya persekutuan firma yang bubar karena lampaunya waktu sebagai yang ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Pasal 32 KUHD menjelaskan tentang siapa yang menjalankan pemberesan pada persekutuan firma yang telah bubar, yakni dimana harus melihat pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pendirian persekutuan, jika dalam perjanjian pendirian persekutuan tidak ada ketentuan apa-apa, maka: a. Sekutu-sekutu penguruslah yang berkewajiban melakukan pemberesan b. Dalam perjanjian pendirian persekutuan dapat ditentukan satu atau beberapa orang yang bukansekutu untuk bertindak sebagai pemberes c. Para sekutu bersama, dengan suara terbanyak, dapat menunjuk sekutu yang bukan sekutu pengurus untuk mengadakan pemberesan d. Kalau suara terbanyak tidak berhasil, maka sekutu-sekutu dapat minta bantuan kepada Hakim untuk menetapkan siapa-siapa pemberes itu. Tugas pemberes ialah menyelesaikan semua hutang persekutuan firma dengan menggunakan kas, jika masih ada saldo maka saldo dibagi diantara para sekutu, jika ada kekurangan maka kekurangan itu harus ditanggung dari kekayaan pribadi para sekutu.23 Mengenai tugas dari para pemberes itu sendiri tidak diatur dalam KUHD, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada para sekutu. Dalam pertanggungjawabannya menurut Pasal 1802 KUH Perdata menyatakan bahwa pemberes sebagai pemegang kuasa, bertanggung jawab atas segala perbuatannya kepada para sekutu 23 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Xxxxxx Xxxxx, Bandung, 1991, hlm. 62 dan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian bila persekutuan menderita rugi karena k...