Landasan Sosiologis. Pada dasarnya organisasi perangkat daerah dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan urusan pmerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap organisasi pasti memiliki dua mimpi, yakni tetap ada dan berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun perlu kita sadari bahwa otonomi daerah yang dijalankan di manajemen pemerintahan daerah adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Semua dibatasi oleh aturan main berdasarkan regulasi. Namun, yang tidak kalah pentingnya bahwa organisasi perangkat daerah itu dibentuk pada hakekatnya adalah organisasi yang memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bersifat non profit. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan layanan pada masyarakat dan aspek apa saja yang dilayani itulah yang menjadi target tujuan sebuah organisasi. Berbicara aspek apa saja yang dilayani, hal yang menjadi basis utamanya adalah adanya tuntutan masyarakat atas kebutuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat bahkan negara atau pemerintah. Kebutuhan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep urusan pemerintahan daerah. Setiap organisasi harus mengetahui mengapa organisasi itu dibentuk, tujuan organisasi itu apa, karena tujuan inilah yang menjadi dasar bagi visi organisasi. Tujuan juga merupakan pedoman nilai untuk melaksanakan misi praktis organisasi di dalam rutinitasnya. Tujuan organisasi pula yang menjadi dasar dari kultur organisasi. Sementara kita ketahui bersama bahwa, kultur organisasi lahir dari organisasi yang memiliki tujuan jelas, karena tujuan adalah sesuatu yang membentuk kepercayaan individual dan norma-norma organisasi (Xxxxxxx, How to Instill purpose, 2011). Terkait hal ini, tujuan organisasi perangkat daerah dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan aspek urusan pemerintahan yang diamanahkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kota Bontang merupakan kota yang pluralisme terdiri atas bermacam- macam suku, agama, budaya dan lain-lain. Wilayah Kota Bontang terdiri atas 3 (tiga) kecamtan dan 15 (lima belas) kelurahan yang secara keseluruhan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 180.000 (seratus delapan puluh ribu) jiwa. Telah banyak dibentuk organisasi kemasyarakatan di lingkungan masyarakat Kota Bontang baik dengan latar belakang suku, agama, mata pencaharian, hobi, seni budaya maupun lainnya. Pada dasarnya organisasi kemasyarakatan didirikan dan...
Landasan Sosiologis. Xxxxxxan sosiologis dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan di masyarakat. Dalam hubungan dengan kebudayaan, Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan:
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan amanat tersebut telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Atas dasar hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memperkuat eksistensi budaya Betawi dengan membentuk Perda Pemajuan Kebudayaan Betawi. Berkenan dengan proses penyusunan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi, maka dalam Naskah Akademik dibutuhkan pendekatan kajian sosiologis mengenai kebudayaan Indonesia dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Jakarta sendiri sebagai objek kajian.
Landasan Sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Xxxxxxan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan. Suatu peraturan perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila hal-hal tersebut telah sesuai, maka peraturan perundangan yang telah dibuat implementasinya tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan. Pemerintah Daerah Kota Bekasi saat ini telah melakukan berbagai peningkatan dalam membentuk peraturan-peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengaturan tentang penyelenggaraan Rumah Pemotongan Hewan sampai saat ini belum ada, sementara penyelenggraan pemotong hewan telah berjalan dalam waktu yang sangat lama tanpa ada landasan hukumnya. Selama ini penyelenggaraan pemotongan hewan didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian dan belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan di daerah. Maka untuk menjamin terselenggaranya pemotongan hewan, dan dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat perlu ada pengaturan yang tegas dalam bentuk bangunan tata hukum yang mandiri dan bersumber dari tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat Kota Bekasi saat ini. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan Rumah Pemotongan Hewan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 28 H UUD 1945. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Rumah Pemotongan Hewan memberi ruang dan peluang dan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan usaha Pemotongan Hewan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rumah Pemotongan Hewan, maka usaha Pemotongan Hewan baik yang ditangani oleh Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak swasta maka proses pemotongan hewan dan penanganan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal dapat dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, sehingga menjamin kualitas ha...
Landasan Sosiologis. Xxxxxxan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang. Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara 110° 57’ 33,70” BT – 110° 42’ 6,79” BT, dan antara 7° 32’ 17,00” LS – 7° 39’ 42,00” LS. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Sukoharjo berada di sebelah selatan Kota Surakarta. Batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: - Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. - Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar - Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri - Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berupa dataran (meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban) serta kawasan berbukit- bukit (meliputi wilayah Kecamatan Bendosari, Polokarto, Nguter, Tawangsari, Bulu, dan Weru). Ketinggian wilayahnya berkisar antara 80 m – 125 m dpml, wilayah terendah berada di Kecamatan Grogol dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Polokarto. Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 17 kelurahan dan 150 desa. Posisi wilayah Kabupaten Sukoharjo berada pada posisi jalur yang sangat strategis yaitu pada kawasan simpang segitiga emas JOGLOSEMAR (Yogya – Solo – Semarang), yang merupakan simpang kutub pusat pertumbuhan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Yogyakarta, Solo dan Semarang. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wilayah yang termasuk bagian dalam kawasan wilayah pengembangan regional SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Selain itu, posisi Kabupaten Sukoharjo berada pada jalur akses menuju Kawasan Pantai Selatan (PANSELA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 sebanyak 911.966 orang dengan perincian jumlah penduduk sebanyak penduduk laki-laki 456.349 dan 455.617 penduduk perempuan. Meli...