Loc.cit Klausul Contoh

Loc.cit. Subekti, Xxxxx Xxxxxxxxan, (Bandung : PT. Citra Xxxxxx Xxxxx,1992), hal. 27

Loc.cit negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait dengan hal ini, beberapa kelompok masyarakat telah mengajukan gugutan ke Mahkmah Konsitutusi agar membatalkan UU No. 38/2008 tersebut. UUD modern menetapkan beberapa ukuran partisipasi dalam proses pembuatan perjanjian internasional oleh organ legislatif. Di zaman lampau, tidak ada mitra otoritas raja untuk memberikan persetujuan apabila membuat suatu perjanjian internasional. Raja atau Ratu Inggris menjadi pihak pada perjanjian internasional atas inisiatif sendiri. Hal ini terlihat di Inggris bahwa raja dalam membuat atau menjadi pihak pada perjanjian internasional adalah tindakan sukarela eksekutif. Raja tidak memerlukan prosedur formal baik oleh hukum atau konvensi untuk membuatnya valid secara nasional. Tapi setiap perjanjian internasional tunduk pada langkah-langkah seperti peraturan ketat yang berkaitan dengan penegakan hukum. Cukup masuk akal untuk menempatkan negara Inggris dalam kategori ini, karena sistem hukum di negara itu sudah well established. Kategori kedua terdiri dari negara berkembang termasuk Indonesia yang membuat limitasi kebebasan pihak pemerintah berdasarkan UUD-nya dalam membuat perjanjian internasional seperti deklarasi perang, pengambilalihan wilayah, perampasan uang, hak pribadi dan tugas warga negara, dan beberapa jenis pengaturan komersial. Dalam konteks ini diperlukan persetujuan legislatif. Selain itu, dalam hal-hal penting, kepala negara / pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari komite luar negeri parlemen. Sebagai contoh di Denmark dimana raja tidak bisa tanpa persetujuan dari Rigstag (parlemen), menyatakan perang, membuat perdamaian, kontrak atau membatalkan aliansi dan perjanjian komersial, atau menyerahkan bagian manapun dari wilayah atau kewajiban kontrak apapun yang dapat mengubah yang sudah ada. Kategori ketiga dan terakhir termasuk negara-negara yang mengizinkan kepala negara untuk melakukan semua negosiasi dengan asing dan menandatangani perjanjian, asalkan ada saran dan atau persetujuan dari salah satu atau kedua badan legislative(dalam negara yang menganut sistim bikameral). Prosedur ini telah ditandai sebagai sistem Amerika dan negara-negara Amerika Latin yang mengadopsi model Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, suara dua-pertiga anggota Senat hanya perlu untuk memberikan validitas lengkap untuk sebuah perjanjian. Dari berbagai jenis limitasi konstitusio...

Loc.cit. 1) Adanya pihak-pihak Pihak yang dimaksudkan yaitu paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. 2) Adanya persetujuan para pihak Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini bisa disebut dengan azas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan tipuan dan keraguan. 3) Adanya tujuan yang akan di capai Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak di capai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin di capai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut. 4) Adanya prestasi yang dilaksanakan Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan.Apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula sebaliknya. 5) Adanya syarat-syarat tertentu Isi perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatakan, bahwa persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 6) Adanya bentuk tertentu Perjanjian menurut bentuknya dapat di buat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian di buat secara tertulis dan di buat dalam bentuk akte otentik maupun di bawah tangan.