Penyelesaian Secara Biparit Klausul Contoh

Penyelesaian Secara Biparit. Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004 menentukan bahwa setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit seacara musyawarah untuk mufakat. Xxxxxxxxx Xxxxx 0 XX Xx. 0 Xxxxx 0000 xxxxxxx Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit. Pasal 3 dari Permenakertrans No. PER- 31/MEN/XII/2008 tersebut menentukan bahwa dalam melakukan perundingan bipartit para pihak wajib: a. Memiliki itikad baik; b. Bersikap santun dan tidak anarkis;dan c. Menaati tata tertib perundingan yang disepakati. Di dalam penyelesaian bipartit terdapat beberapa tahap perundingan yaitu: 1) Tahap Sebelum Perundingan Dilakukan Dalam tahap ini pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya, jika pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja/buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja dapat memberikan kuasa kepada pengurus serikat pekerja di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja/buruh dalam perundingan. Pihak pengusaha atau manajemen perusahaan dan/atau yang diberi mandat harus menangani penyelesaian perselisihan secara langsung. Dalam perundingan bipartit, serikat pekerja atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Dalam hal pihak pekerja/buruh yang merasa dirugikan bukan anggota serikat pekerja dan jumlahnya lebih dari sepuluh orang pekerja, maka harus menunjuk wakilnya secara tertulis yang disepakati paling banyak lima orang pekerja yang merasa dirugikan. Dalam hal perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan, maka masing-masing serikat pekerja buruh menunjuk wakilnya paling banyak sepuluh orang. 2) Tahap Perundingan Pada tahap ini kedua belah pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dan dapat menyusun atau menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati. Dalam tata tertib para pihak dapat menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan, kedua belah pihak tetap melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Lalu para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang disepakati. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab d...