Peraturan dan Hukum yang Berlaku Klausul Contoh

Peraturan dan Hukum yang Berlaku. Perjanjian harus mencakup peraturan dan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi yang relevan. Ketika pemilik lahan dan pengembang perumahan menggunakan model perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, ini dapat membantu menghindari sengketa di masa depan dan memastikan bahwa kerjasama berjalan dengan lancar dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Pembangunan perumahan merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial suatu negara. Namun, salah satu kendala utama yang sering dihadapi dalam pembangunan perumahan adalah keterbatasan lahan yang murah. Lahan yang terjangkau dan tersedia dalam jumlah yang cukup dapat berdampak signifikan pada harga perumahan, aksesibilitas perumahan, dan kualitas hidup masyarakat. Beberapa aspek penting terkait dengan keterbatasan lahan murah dalam pembangunan perumahan. Salah satu dampak langsung dari keterbatasan lahan murah adalah peningkatan harga lahan. Dalam situasi di mana permintaan perumahan melebihi pasokan lahan yang murah, harga lahan akan melonjak secara signifikan. Ini berdampak pada kenaikan harga perumahan, membuatnya sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Keterbatasan lahan murah dapat memperburuk kesenjangan perumahan di masyarakat. Kelompok ekonomi lemah mungkin terpaksa tinggal di lingkungan yang kurang aman atau tidak layak, sementara kelompok ekonomi yang lebih kuat mampu membeli perumahan yang lebih baik. Keterbatasan lahan murah dapat mendorong pengembangan perkotaan yang tidak terkendali dan penggunaan lahan yang tidak efisien. Hal ini dapat mengakibatkan ketidak berlanjutan lingkungan dan kemacetan lalu lintas. Harga perumahan yang tinggi akibat keterbatasan lahan murah dapat mengakibatkan banyak orang tinggal dalam perumahan yang tidak layak atau mengorbankan sebagian besar pendapatan mereka untuk membayar sewa atau hipotek. Hal ini dapat berdampak buruk pada kualitas hidup mereka. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengatur harga tanah, seperti pembatasan spekulasi lahan atau memberikan insentif kepada pemilik lahan untuk menyediakan lahan murah untuk perumahan sosial. Pemanfaatan lahan yang efisien dan perencanaan perkotaan yang baik dapat membantu mengatasi keterbatasan lahan murah. Ini mencakup pengembangan berorientasi transit dan revitalisasi kawasan kota yang terbengkalai. Fokus pada pengembangan perumahan berbiaya rendah yang menggunakan teknologi dan bahan yang ekonomis dapat membantu meningkatkan keter...

Related to Peraturan dan Hukum yang Berlaku

  • Hukum yang Berlaku Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dibuat dan xxxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx dansecarakhususnyadiatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa OJK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

  • Jangka Waktu dan Opsi Pembaruan Jangka waktu Layanan Cloud dimulai pada tanggal ketika IBM memberi tahu Klien mengenai akses mereka ke Layanan Cloud, sebagaimana yang didokumentasikan dalam PoE. PoE akan menetapkan apakah Layanan Cloud memperbarui secara otomatis, berlanjut berdasarkan penggunaan berkelanjutan, atau berakhir pada akhir jangka waktu. Untuk pembaruan otomatis, kecuali apabila Klien memberikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperbarui setidaknya 90 hari sebelum tanggal habis masa berlakunya jangka waktu, Layanan Cloud akan secara otomatis memperbarui untuk jangka waktu yang yang ditetapkan dalam PoE. Untuk penggunaan berkelanjutan, Layanan Cloud akan terus tersedia dengan basis per bulan hingga Klien memberikan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelumnya mengenai pengakhiran. Layanan Cloud akan tetap tersedia hingga akhir bulan kalender setelah periode 90 hari tersebut.

  • IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan) Instrumen Keuangan (lanjutan) a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan) Aset Keuangan (lanjutan)

  • Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

  • MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

  • PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Investasi, maka:

  • PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN (halaman ini sengaja dikosongkan)

  • Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal

  • IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

  • Pembubaran Dan Likuidasi 17.1. BATAVIA DANA LIKUID berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :