Hukum yang Berlaku. Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.
Hukum yang Berlaku. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dibuat dan xxxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx dansecarakhususnyadiatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa OJK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
Hukum yang Berlaku. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.
Hukum yang Berlaku. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Hukum yang Berlaku. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
Hukum yang Berlaku. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dibuat dan tunduk pada hukum dari Negara Republik Indonesia dan secara khususnya diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa OJK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
Hukum yang Berlaku. Perjanjian ini diatur oleh hukum Republik Indonesia.
Hukum yang Berlaku. Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
Hukum yang Berlaku. Syarat dan Ketentuan Umum ini dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. Anda sepakat bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, penggunaan Platform akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Republik Indonesia.
Hukum yang Berlaku. Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.